Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(1) Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Dalam Negeri. (2) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Dalam Negeri; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sekretariat Jenderal, terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Organisasi; d. Biro Hukum; dan e. Biro Umum.

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana dan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dekonsentrasi dan tugas pembantuan; c. perencanaan dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi program dan anggaran di lingkungan kementerian; dan e. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Perencanaan, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Program; b. Bagian Perencanaan Anggaran; c. Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan d. Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal.

Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program kerja dan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja di lingkungan kementerian; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan kementerian; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan kementerian; dan d. penyiapan dan penyerasian program antarkomponen di lingkungan kementerian.

Bagian Perencanaan Program, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program I; b. Subbagian Penyusunan Program II; dan c. Subbagian Penyusunan Program III.

(1) Subbagian Penyusunan Program I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Subbagian Penyusunan Program II sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran kementerian dan anggaran dekonsentrasi serta tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Perencanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran di lingkungan kementerian; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan kementerian; dan c. penyiapan dan penyerasian rencana anggaran antarkomponen di lingkungan kementerian.

Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran I; b. Subbagian Penyusunan Anggaran II; dan c. Subbagian Penyusunan Anggaran III.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyerasian anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Subbagian Penyusunan Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan serta dokumentasi program dan anggaran di lingkungan kementerian.

Bagian Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran; b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran; dan c. penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

Bagian Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas: a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi I; b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi II; dan c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi III.

(1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi II sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran sekretariat jenderal.

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran sekretariat jenderal; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan sekretariat jenderal; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sekretariat jenderal; d. penyiapan dan penyerasian program dan anggaran antarunit kerja sekretariat jenderal; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, rencana program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program dan anggaran sekretariat jenderal. (2) Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan anggaran sekretariat jenderal. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam

Biro Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan karir, mutasi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai.

Biro Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan dan rekruitmen pegawai; b. pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian; c. penyusunan rencana pola karir dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai; d. pelaksanaan mutasi pegawai; e. pengembangan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Kepegawaian, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Kepegawaian; b. Bagian Pengembangan Karier; c. Bagian Mutasi; dan d. Bagian Disiplin dan Kesejahteraan.

Bagian Perencanaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekruitmen pegawai di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Bagian Perencanaan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekruitmen pegawai; b. penyelesaian usulan serta keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil; c. pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan d. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha Biro.

Bagian Perencanaan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Formasi dan Perencanaan; b. Subbagian Data Pegawai; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Formasi dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekruitmen pegawai serta penyelesaian usulan dan keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. (2) Subbagian Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

Bagian Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pola karir, kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan ujian dinas dan jabatan pegawai serta jabatan struktural dan fungsional.

Bagian Pengembangan Karier dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan usul calon peserta pendidikan dan pelatihan serta pemanfaatan alumni pendidikan dan pelatihan; c. pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat; d. penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural; dan e. penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional.

Bagian Pengembangan Karier, terdiri atas: a. Subbagian Peningkatan Kapasitas Pegawai; b. Subbagian Jabatan Struktural; dan c. Subbagian Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Peningkatan Kapasitas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyiapan usul calon peserta pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan alumni pendidikan dan pelatihan, penyiapan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat. (2) Subbagian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural. (3) Subbagian Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan usulan mutasi kenaikan pangkat, pemindahan, mutasi kader, dan mutasi lainnya serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Bagian Mutasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan usulan kenaikan pangkat dan mutasi pegawai; b. pelaksanaan mutasi kader dan mutasi lain-lain; dan c. penyiapan usulan pemberhentian, pemensiunan, pemberian uang tunggu dan uang duka tewas.

Bagian Mutasi, terdiri atas: a. Subbagian Kenaikan Pangkat; b. Subbagian Administrasi Kaderisasi; dan c. Subbagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun.

(1) Subbagian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan mutasi kenaikan pangkat pegawai. (2) Subbagian Administrasi Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan mutasi kepegawaian bagi calon pegawai, pegawai tugas belajar pada Lembaga Pendidikan Kedinasan Kementerian Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi lainnya serta penyelesaian mutasi kader lainnya. (3) Subbagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan disiplin, penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai, serta penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai, dan administrasi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai; b. penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai; dan c. penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan, terdiri atas: a. Subbagian Disiplin; b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian; dan c. Subbagian Kesejahteraan dan Penghargaan.

(1) Subbagian Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai, dan administrasi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai. (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum serta penyiapan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (3) Subbagian Kesejahteraan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan evaluasi kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah; b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah; c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan kementerian dan pemerintah daerah; d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penataan ketatalaksanaan kementerian dan pemerintah daerah; e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah; dan f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Organisasi, terdiri atas: a. Bagian Kelembagaan; b. Bagian Analisa Jabatan; c. Bagian Tatalaksana; dan d. Bagian Kinerja.

Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pemberdayaan kapasitas kelembagaan serta fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah; b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah; dan c. pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Kelembagaan, terdiri atas: a. Subbagian Kelembagaan Kementerian dan Provinsi; b. Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan c. Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah II.

(1) Subbagian Kelembagaan Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah provinsi. (2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

Bagian Analisa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi pembinaan analisa jabatan kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Analisa Jabatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Analisa Jabatan, terdiri atas: a. Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi; b. Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan c. Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah II.

(1) Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan kementerian dan provinsi. (2) Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi ketatalaksanaan kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Tatalaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis standardisasi kementerian dan pemerintah daerah; b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem, metode, prosedur dan hubungan kerja kementerian dan pemerintah daerah; c. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana kementerian dan pemerintah daerah; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Tatalaksana, terdiri atas: a. Subbagian Standardisasi; b. Subbagian Sistem dan Prosedur; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan standardisasi, sistem dan metode. (2) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan sistem dan prosedur serta hubungan kerja. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

Bagian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan laporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Kinerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Kinerja, terdiri atas: a. Subbagian Kinerja Kementerian dan Provinsi; b. Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan c. Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah II.

(1) Subbagian Kinerja Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan provinsi. (2) Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (3) Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengkajian hukum dan kebijakan daerah serta penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum serta dokumentasi dan publikasi hukum.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok kementerian; b. perumusan peraturan perundang-undangan antarinstansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah; c. perumusan kebijakan dan pengkajian peraturan daerah dan kebijakan daerah serta fasilitasi penyusunan peraturan daerah; d. pelaksanaan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan kementerian; e. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; dan f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Hukum, terdiri atas: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum; c. Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum; dan d. Bagian Dokumentasi Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum di bidang tugas pokok kementerian, perumusan peraturan perundang-undangan antarinstansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

Bagian Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan dan pengkajian produk hukum Kementerian Dalam Negeri; b. penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang politik dan kesejahteraan rakyat; dan c. penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang perekonomian dan pembangunan.

Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri; b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat; dan c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum Kementerian Dalam Negeri. (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang politik dan kesejahteraan rakyat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah. (3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian peraturan daerah dan kebijakan daerah serta fasilitasi penyusunan peraturan daerah.

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya; dan b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum, terdiri atas: a. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah I; b. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah II; dan c. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III.

(1) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya, penyusunan kebijakan serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Wilayah Sumatera dan Kalimantan. (2) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut perkara dalam hubungan kedinasan, serta memberikan perlindungan hukum.

Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum; b. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan; dan c. penyiapan dan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum.

Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum, terdiri atas: a. Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah I; b. Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah II; dan c. Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah III.

(1) Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan. (2) Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Dokumentasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pengundangan dan autentifikasi produk hukum Kementerian Dalam Negeri; b. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, informasi dan dokumentasi hukum; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Dokumentasi Hukum, terdiri atas: a. Subbagian Pengundangan dan Autentifikasi; b. Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Pengundangan dan Autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengundangan dan autentifikasi produk hukum Kementerian Dalam Negeri. (2) Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, informasi, penggandaan, pendistribusian produk hukum dan kartotik serta penyimpanan dokumen produk hukum. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, protokol dan keamanan dalam.

Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli; b. pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan urusan dalam; c. pelaksanaan urusan keprotokolan pimpinan kementerian; dan d. pembinaan dan pengelolaan keamanan dalam.

Biro Umum, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan; b. Bagian Rumah Tangga; c. Bagian Protokol; dan d. Bagian Keamanan Dalam.

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli serta pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri dan Sekretariat Jenderal; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri; dan c. pelaksanaan urusan persuratan dan ekspedisi; dan d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Bagian Tata Usaha Pimpinan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Sekretariat Jenderal; b. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri; dan c. Subbagian Persuratan dan Kearsipan.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Menteri dan Sekretaris Jenderal. (2) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri. (3) Subbagian Persuratan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, ekspedisi, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengelolaan arsip Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, perjalanan dinas, kesehatan pegawai, perencanaan dan pengadaan inventaris pada biro umum serta perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan kantor pusat Kementerian Dalam Negeri serta rumah dinas pimpinan.

Bagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan dalam dan kesehatan pegawai; b. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan inventaris; c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dilingkungan kantor pusat Kementerian Dalam Negeri; dan d. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik rumah dinas pimpinan.

Bagian Rumah Tangga, terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam; b. Subbagian Perlengkapan; dan c. Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.

(1) Subbagian Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan rumah tangga kantor, rumah jabatan, penyiapan sarana rapat-rapat, persiapan sarana upacara, penyelenggaraan kesehatan pegawai, dan urusan perjalanan dinas. (2) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengadaan perlengkapan di lingkungan biro umum serta perlengkapan sarana dan prasarana fisik kantor pusat dan rumah dinas. (3) Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94

Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan pengkoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan instansi terkait.

Bagian Protokol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan acara keprotokolan pimpinan kementerian; b. penyusunan acara keprotokolan tamu pimpinan kementerian; dan c. pengoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan Instansi terkait.

Bagian Protokol, terdiri atas: a. Subbagian Acara; b. Subbagian Tamu Pimpinan; dan c. Subbagian Hubungan Keprotokolan.

(1) Subbagian Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengaturan acara pimpinan kementerian dan penyiapan bahan pembinaan teknis keprotokolan. (2) Subbagian Tamu Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengaturan acara keprotokolan penerimaan tamu dan kunjungan pimpinan kementerian. (3) Subbagian Hubungan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan instansi terkait.

Bagian Keamanan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dalam di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keamanan Dalam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengamanan kantor pusat dan komplek perumahan; b. pelaksanaan pengamanan personil; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Bagian Keamanan Dalam, terdiri atas: a. Subbagian Pengamanan Kantor Pusat dan Komplek Perumahan; b. Subbagian Pengamanan Personil; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Pengamanan Kantor Pusat dan Komplek Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengamanan sarana dan prasarana kantor pusat serta pengamanan komplek perumahan. (2) Subbagian Pengamanan Personil sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengamanan pegawai dan tamu di lingkungan kerja kementerian. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

(1) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik. (2) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; c. Direktorat Kewaspadaan Nasional; d. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; e. Direktorat Politik Dalam Negeri; dan f. Direktorat Ketahanan Ekonomi.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian. c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; b. penyusunan program dan anggaran; dan c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan, terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perundang-undangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

(1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi. (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal; b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan ideologi negara; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas: a. Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara; b. Subdirektorat Wawasan Kebangsaan; c. Subdirektorat Bela Negara; d. Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan; e. Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi negara.

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi ideologi negara; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara.

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara, terdiri atas: a. Seksi Penguatan Ideologi Negara; dan b. Seksi Implementasi Ideologi Negara.

(1) Seksi Penguatan Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara. (2) Seksi Implementasi Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, pembinaan dan sosialisasi ideologi negara.

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan.

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan, terdiri atas: a. Seksi Penguatan Wawasan Kebangsaan; dan b. Seksi Implementasi Wawasan Kebangsaan.

(1) Seksi Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan. (2) Seksi Implementasi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Subdirektorat Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara.

Subdirektorat Bela Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan bela negara b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi bela negara; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan bela negara.

Subdirektorat Bela Negara, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Bela Negara; dan b. Seksi Pemberdayaan Bela Negara.

(1) Seksi Pendidikan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan bela negara. (2) Seksi Pemberdayaan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan bela Negara.

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan.

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan, terdiri atas: a. Seksi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan; dan b. Seksi Implementasi Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan.

(1) Seksi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan. (2) Seksi Implementasi Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasaI 146, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan, terdiri atas: a. Seksi Pembauran; dan b. Seksi Kewarganegaraan.

(1) Seksi Pembauran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran. (2) Seksi Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan nasional.

Direktorat Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan; . d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Kewaspadaan Nasional, terdiri atas: a. Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan; b. Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara; c. Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan; d. Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial; e. Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama Intelijen Keamanan.

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama Intelijen Keamanan.

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan, terdiri atas: a. Seksi Kewaspadaan Dini; dan b. Seksi Kerjasama Intelijen Keamanan.

(1) Seksi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini. (2) Seksi Kerjasama Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama intelkam.

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja.

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi tenaga kerja perbatasan.

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat dan tenaga kerja perbatasan wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat dan tenaga kerja perbatasan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan.

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan.

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial.

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial.

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi WiIayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing.

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga asing.

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Kegiatan Orang Asing; dan b. Seksi Pengawasan Kegiatan Lembaga Asing.

(1) Seksi Pengawasan Kegiatan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing. (2) Seksi Pengawasan Kegiatan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga asing.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan; c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya; d. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan; e. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas: a. Subdirektorat Ketahanan Seni; b. Subdirektorat Ketahanan Budaya; c. Subdirektorat Agama dan Kepercayaan; d. Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan; e. Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Ketahanan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan.

Subdirektorat Ketahanan Seni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan nilai-nilai kesenian.

Subdirektorat Ketahanan Seni, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Ketahanan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

Subdirektorat Ketahanan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

Subdirektorat Ketahanan Budaya, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan.

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan.

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan.

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat.

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas: a. Seksi Identifikasi Organisasi Kemasyarakatan; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan.

(1) Seksi Identifikasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi organisasi kemasyarakatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bimbingan serta monitoring dan evaluasi organisasi kemasyarakatan.

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan masalah sosial kemasyarakatan.

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri.

Direktorat Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum PRESIDEN dan wakil PRESIDEN; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Politik Dalam Negeri, terdiri atas: a. Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik; b. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan; c. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik; d. Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik; e. Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik.

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi kebijakan politik; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan politik di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan politik di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik dan politik pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat; dan b. Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Daerah.

(1) Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat. (2) Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan Partai Politik I; dan b. Seksi Kelembagaan Partai Politik II.

(1) Seksi Kelembagaan Partai Politik I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi. (2) Seksi Kelembagaan Partai Politik II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi.

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik.

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik.

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum PRESIDEN dan wakil PRESIDEN.

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum PRESIDEN dan wakil PRESIDEN.

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum, terdiri atas: a. Seksi Pemilihan Umum Wakil Rakyat; dan b. Seksi Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

(1) Seksi Pemilihan Umum Wakil Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat. (2) Seksi Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum PRESIDEN dan wakil PRESIDEN.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Direktorat Ketahanan Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 223, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi; e. pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Ketahanan Ekonomi, terdiri atas: a. Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian; b. Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter; c. Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat; d. Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian.

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi dan monitoring dan evaluasi ketahanan di bidang sumber daya alam; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi dan monitoring dan evaluasi penanganan kesenjangan perekonomian.

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi.

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter, terdiri atas: a. Seksi Identifikasi; dan b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

(1) Seksi Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter. (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan perilaku masyarakat.

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perlindungan konsumen.

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat, terdiri atas: a. Seksi Organisasi Kemasyarakatan Perekonomian; dan b. Seksi Perilaku Masyarakat.

(1) Seksi Organisasi Kemasyarakatan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan kompilasi serta pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian. (2) Seksi Perilaku Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen.

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi.

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian.

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi, terdiri atas: a. Seksi Kerjasama; dan b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

(1) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian. (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur. DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

(1) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum. (2) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan umum; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemerintahan umum; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama; c. Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan; d. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; e. Direktorat Kawasan dan Pertanahan; dan f. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian. c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; b. penyusunan program dan anggaran; dan c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan, terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perundang-undangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

(1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi. (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal; b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang dekonsentrasi dan kerjasama.

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kerjasama daerah; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kecamatan; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pelayanan umum; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, terdiri atas: a. Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b. Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah; c. Subdirektorat Kerjasama Daerah; d. Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan; e. Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan dekonsentrasi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275

Subdirektorat Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan daerah dengan pihak ketiga.

Subdirektorat Kerjasama Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama antar daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antarpemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Subdirektorat Kerjasama Daerah, terdiri atas: a. Seksi Kerjasama I; dan b. Seksi Kerjasama II.

(1) Seksi Kerjasama I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama antar pemerintah daerah, serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama antardaerah. (2) Seksi Kerjasama II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga, serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama dengan pihak ketiga.

Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam

Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang wilayah administrasi dan perbatasan.

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyusunan toponimi; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyusunan data wilayah; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan penataan batas antar negara; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penanganan perselisihan batas antar daerah; f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penetapan peta daerah; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, terdiri atas: a. Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I; b. Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II; c. Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara; d. Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I; e. Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan toponimi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembakuan nama rupabumi; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan nama; dan d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IA; dan b. Seksi Wilayah IB.

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Riau. (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf b, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan toponimi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembakuan nama rupabumi; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan nama; dan d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIA; dan b. Seksi Wilayah IIB.

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan penataan batas antar negara.

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan antar negera; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan.

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana Batas Antar Negara; dan b. Seksi Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Batas Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara. (2) Seksi Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penanganan perselisihan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian masalah perbatasan antardaerah.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IA; dan b. Seksi Wilayah IB.

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Riau. (3) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penanganan perselisihan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian masalah perbatasan antardaerah.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIA; dan b. Seksi Wilayah IIB.

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan sarana dan prasarana polisi pamong praja; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan perlindungan masyarakat; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: a. Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja; b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja; c. Subdirektorat Perlindungan Masyarakat; d. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; e. Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata operasional, serta standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja, terdiri atas: a. Seksi Tata Operasional Polisi Pamong Praja; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja.

(1) Seksi Tata Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja, terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Pengembangan dan Evaluasi.

(1) Seksi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja. (2) Seksi Pengembangan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan perlindungan masyarakat.

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat.

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: a. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat; dan b. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

(1) Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat. (2) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat.

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.