Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

(1) Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 10 (sepuluh) unit kerja, sebagai berikut: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; i. Inspektorat Jenderal; dan j. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. (2) Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Agama dibantu oleh 5 (lima) staf ahli dan 2 (dua) pusat. (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama; b. Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama; c. Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan; d. Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Pusat Kerukunan Umat Beragama; dan b. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

(1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Agama; b. koordinasi penyusunan rencana dan program Kementerian Agama; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Agama; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Agama.

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Biro Organisasi dan Tata Laksana; e. Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri; dan f. Biro Umum.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan data perencanaan, koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan perencanaan di lingkungan Kementerian Agama serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan sistem dan data perencanaan; b. penyusunan rencana, program, dan anggaran; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas: a. Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan; b. Bagian Perencanaan dan Anggaran I; c. Bagian Perencanaan dan Anggaran II; dan d. Bagian Perencanaan dan Anggaran III.

Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan evaluasi program, pengelolaan data perencanaan, kerja sama lintas sektoral, pinjaman dan hibah luar negeri, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pengembangan sistem dan evaluasi program; b. pengumpulan dan pengolahan data perencanaan; c. pelaksanaan kerja sama lintas sektoral, administrasi pinjaman dan hibah luar negeri; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Sistem dan Evaluasi Program; b. Subbagian Data Perencanaan, Kerja sama Lintas Sektoral, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Pengembangan Sistem dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan dan analisis bahan pengembangan sistem dan evaluasi program. (2) Subbagian Data Perencanaan, Kerja sama Lintas Sektoral, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, koordinasi dan penyiapan bahan kerja sama lintas sektoral, administrasi pinjaman dan hibah luar negeri. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pada Biro Perencanaan.

Bagian Perencanaan dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan dan Anggaran I menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan; b. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran I terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.1; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.2; dan c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.3.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Aceh, Bali, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, dan Sekretariat Jenderal. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.3 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Bangka Belitung, Jawa Barat, Papua, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Perencanaan dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Perencanaan dan Anggaran II menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan; b. pelaksanaan penyusunan program, dan anggaran; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran II terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.1; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.2; dan c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.3.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyiapan dan analisis bahan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Kepulauan Riau, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana program, dan anggaran, serta penyiapan dan analisis bahan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Jambi, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.3 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyiapan dan analisis bahan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Bagian Perencanaan dan Anggaran III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Perencanaan dan Anggaran III menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan; b. pelaksanaan penyusunan program, dan anggaran; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran III terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.1; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.2; dan c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.3.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, Banten, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.3 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi kepegawaian, perencanaan, penghargaan dan hukuman disiplin, mutasi, assesment dan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Agama serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan data dan informasi kepegawaian; b. pelaksanaan perencanaan pegawai; c. pelaksanaan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai; d. pengelolaan mutasi pegawai; e. pengelolaan assesment dan pengembangan pegawai; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Biro Kepegawaian terdiri atas: a. Bagian Data dan Informasi Kepegawaian; b. Bagian Perencanaan dan Penghargaan; c. Bagian Mutasi; dan d. Bagian Assesment dan Pengembangan Pegawai.

Bagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan analisis data, sistem informasi, dan tata naskah kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Data dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, dan analisis data kepegawaian; b. pengelolaan sistem informasi kepegawaian; dan c. pengelolaan tata naskah kepegawaian.

Bagian Data dan Informasi Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Data Kepegawaian; b. Subbagian Sistem Informasi Kepegawaian; dan c. Subbagian Tata Naskah.

(1) Subbagian Pengelolaan Data Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, dan analisis data kepegawaian. (2) Subbagian Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. (3) Subbagian Tata Naskah mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan tata naskah kepegawaian.

Bagian Perencanaan dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kepegawaian, kesejahteraan, penghargaan dan hukuman disiplin pegawai serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Perencanaan dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan penghargaan, kesejahteraan, dan hukuman disiplin pegawai; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Perencanaan dan Penghargaan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Kepegawaian; b. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan kepegawaian. (2) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian penghargaan, kesejahteraan, dan hukuman disiplin pegawai. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengangkatan, pemindahan, kepangkatan, serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengangkatan pegawai; b. pelaksanaan pemindahan dan kepangkatan pegawai; dan c. pelaksanaan pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Bagian Mutasi terdiri atas: a. Subbagian Pengangkatan; b. Subbagian Pemindahan dan Kepangkatan; dan c. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan.

(1) Subbagian Pengangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan pengangkatan pegawai. (2) Subbagian Pemindahan dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan pemindahan dan kepangkatan pegawai. (3) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Bagian Assesment dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan assesment jabatan struktural, jabatan fungsional, dan pengembangan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Assesmen dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan assesment jabatan struktural; b. pelaksanaan assesment jabatan fungsional; dan c. pelaksanaan pengembangan pegawai.

Bagian Assesment dan Pengembangan Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Assesment Jabatan Struktural; b. Subbagian Assesment Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

(1) Subbagian Assesment Jabatan Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan assesment dan pengangkatan jabatan struktural. (2) Subbagian Assesment Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan assesment dan pengangkatan jabatan fungsional. (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan perbendaharaan, pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum, barang milik/kekayaan negara, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Agama serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan d. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Perbendaharaan; b. Bagian Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum; c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, serta penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; b. penyiapan pelaksanaan verifikasi; dan c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal.

Bagian Perbendaharaan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Jenderal.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan. (2) Subbagian Verifikasi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan akuntansi dan pelaporan Sekretariat Jenderal.

Bagian Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan koordinasi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak; dan b. pembinaan dan koordinasi pengelolaan badan layanan umum.

Bagian Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum terdiri atas: a. Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah I; b. Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah II; dan c. Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah III.

(1) Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum meliputi wilayah Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum meliputi wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (3) Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan koordinasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan b. urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I; b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara meliputi wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan akuntansi; dan b. pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan pelaporan keuangan.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I; b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III.

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi wilayah Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan naskah dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penataan organisasi; b. pelaksanaan urusan penataan tata laksana; c. penyusunan naskah dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan d. pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi.

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Bagian Organisasi; b. Bagian Tata Laksana; c. Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan; dan d. Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi.

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan analisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan urusan analisis penataan organisasi; b. penyiapan urusan analisis jabatan; dan c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pembinaan organisasi.

Bagian Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I; b. Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II; dan c. Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan III.

(1) Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan organisasi dan analisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi meliputi wilayah Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan organisasi dananalisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi meliputi wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (3) Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan III mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan organisasi dan analisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan standar pelayanan minimum, sistem dan prosedur kerja di lingkungan kementerian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penataan standar pelayanan minimum; b. penyiapan penataan sistem dan prosedur kerja; dan c. urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Standar Pelayanan Minimum; b. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Standar Pelayanan Minimum mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan standar pelayanan minimum. (2) Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan sistem dan prosedur kerja. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah rapat pimpinan, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan naskah rapat pimpinan; b. penyiapan monitoring pelaksanaan kebijakan; dan c. penyiapan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan terdiri atas: a. Subbagian Penyiapan Naskah Rapat Pimpinan; b. Subbagian Monitoring Pelaksanaan Kebijakan; dan c. Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan.

(1) Subbagian Penyiapan Naskah Rapat Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan naskah rapat pimpinan. (2) Subbagian Monitoring Pelaksanaan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan monitoring pelaksanaan kebijakan. (3) Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi mempunyai tugas monitoring pelaksanaan kebijakan kinerja dan penyelesaian hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan kementerian; dan b. penyiapan penyelesaian administrasi hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat.

Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Evaluasi Kinerja; b. Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal; dan c. Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Eksternal.

(1) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan kementerian. (2) Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penyelesaian administrasi hasil audit Inspektorat Jenderal dan pengawasan melekat. (3) Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penyelesaian administrasi hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pengaduan masyarakat.

Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan keputusan menteri dan rancangan peraturan perundang- undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, serta kerja sama luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. penyusunan rancangan keputusan menteri; c. penyuluhan dan bantuan hukum; dan d. pengelolaan kerja sama luar negeri.

Susunan organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan; b. Bagian Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri; c. Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum; dan d. Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, serta urusan administrasi dan dokumentasi peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan; dan b. penyiapan administrasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan I; b. Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan II; dan c. Subbagian Administrasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan UNDANG-UNDANG dan peraturan lain setingkat UNDANG-UNDANG. (2) Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan peraturan PRESIDEN serta peraturan lain yang sejenis. (3) Subbagian Administrasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan administrasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan keputusan dan peraturan menteri serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan peraturan dan keputusan menteri; dan b. urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri terdiri atas: a. Subbagian Perancangan Peraturan Menteri; b. Subbagian Perancangan Keputusan Menteri; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Perancangan Keputusan Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan keputusan menteri dan keputusan lain yang sejenis. (2) Subbagian Perancangan Peraturan Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan peraturan menteri dan peraturan lain yang sejenis. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyuluhan hukum; dan b. pelaksanaan bantuan hukum.

Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Penyuluhan Hukum; b. Subbagian Bantuan Hukum I; dan c. Subbagian Bantuan Hukum II.

(1) Subbagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penyuluhan hukum. (2) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan bantuan hukum bidang tata usaha negara, pidana dan pengujian UNDANG-UNDANG. (3) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan bantuan hukum bidang perdata, agama dan pengujian peraturan di bawah UNDANG-UNDANG.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi dan fasilitasi kerja sama luar negeri serta dokumen perjalanan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi dan fasilitasi kerja sama luar negeri; dan b. pelaksanaan urusan dokumen perjalanan luar negeri.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Subbagian Administrasi dan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri; b. Subbagian Dokumen Perjalanan Luar Negeri.

(1) Subbagian Administrasi dan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan administrasi dan fasilitasi kerja sama luar negeri. (2) Subbagian Dokumen Perjalanan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan dokumen perjalanan luar negeri.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha kementerian, tata usaha pimpinan, perlengkapan sekretariat jenderal, dan rumah tangga Kementerian Agama pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha kementerian; b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan sekretariat jenderal; dan d. pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian Agama pusat.

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Kementerian; b. Bagian Tata Usaha Pimpinan; c. Bagian Perlengkapan; dan d. Bagian Rumah Tangga.

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kearsipan dan persuratan, keprotokolan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kearsipan dan persuratan; b. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas: a. Subbagian Kearsipan dan Persuratan; b. Subbagian Protokol; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Kearsipan dan Persuratan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kearsipan dan persuratan. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha menteri, tata usaha Sekretaris Jenderal dan tata usaha Staf Ahli Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha menteri; b. pelaksanaan urusan tata usaha sekretaris jenderal; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha staf ahli menteri.

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha Staf Ahli Menteri.

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan, penyimpanan dan distribusi, serta penyusunan akuntansi dan pelaporan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengelolaan urusan pengadaan barang dan jasa; b. urusan penyimpanan dan distribusi barang pengadaan; dan c. penyusunan akuntansi dan pelaporan barang milik/kekayaan negara pada Sekretariat Jenderal.

Bagian Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Pengadaan; b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.

(1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan distribusi barang pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan dalam dan pelayanan kesehatan, perjalanan dinas dan pengangkutan, serta pelayanan keamanan dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan urusan dalam dan pelayanan kesehatan; b. pelayanan urusan perjalanan dinas dan pengangkutan; dan c. pelayanan keamanan dan ketertiban.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam dan Pelayanan Kesehatan; b. Subbagian Perjalanan Dinas dan Pengangkutan; dan c. Subbagian Keamanan dan Ketertiban.

(1) Subbagian Urusan Dalam dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan dalam dan kesehatan pegawai. (2) Subbagian Perjalanan Dinas dan Pengangkutan mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan perjalanan dinas dan pengangkutan. (3) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pelayanan keamanan dan ketertiban serta daftar kehadiran pegawai Kementerian Agama.

(1) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan Islam; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam yang meliputi pendidikan madrasah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pendidikan agama Islam, serta pendidikan tinggi Islam. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Islam; e. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Islam; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; b. Direktorat Pendidikan Madrasah; c. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Direktorat Pendidikan Agama Islam; dan e. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pelayanan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; c. penyusunan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; e. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; f. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, pengembangan sistem informasi, evaluasi program, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program dan anggaran; b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi; dan c. pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; b. Subbagian Sistem Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran. (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan evaluasi program dan pelaporan.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan; b. pelaksanaan verifikasi; dan c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan. (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian, penyelesaian hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan c. penyelesaian hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian. (3) Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelesaian hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan c. pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan tata usaha. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan rumah tangga. (3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Direktorat Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan pendidikan madrasah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Direktorat Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional pendidikan madrasah: Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan; b. pelaksanaan program pendidikan madrasah yang meliputi pengembangan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, kelembagaan, dan kesiswaan; c. penyusunan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan madrasah; d. pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan madrasah; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Madrasah terdiri atas: a. Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi; b. Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan; c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; d. Subdirektorat Kelembagaan; e. Subdirektorat Kesiswaan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan madrasah; b. pelaksanaan program di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan madrasah; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi kurikulum pendidikan madrasah.

Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Raudhatul Athfal; b. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Ibtidaiyah; c. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Tsanawiyah; dan d. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Aliyah.

(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Raudhatul Athfal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Raudhatul Athfal dan/atau pendidikan lain yang sejenis. (2) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. (3) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Madrasah Tsanawiyah. (4) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Aliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis mengenai pendidik dan tenaga kependidikan; b. pelaksanaan program di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas: a. Seksi Pendidik Madrasah; b. Seksi Kepala Madrasah; c. Seksi Pengawas Madrasah; dan d. Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah.

(1) Seksi Pendidik Madrasah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidik Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan (2) Seksi Kepala Madrasah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kepala Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan; (3) Seksi Pengawas Madrasah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengawas pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. (4) Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang tenaga kependidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana; b. pelaksanaan program di bidang sarana dan prasarana Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana Raudhatul Athfal; b. Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah; c. Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah; dan d. Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Raudhatul Athfal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana raudhatul athfal dan/atau pendidikan lain yang sejenis. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah. (3) Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana madrasah tsanawiyah. (4) Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan; b. pelaksanaan program di bidang kelembagaan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengembangan kelembagaan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan; dan e. pelaksanaan kerja sama kelembagaan.

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan Raudhatul Athfal; b. Seksi Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah; c. Seksi Kelembagaan Madrasah Tsanawiyah; dan d. Seksi Kelembagaan Madrasah Aliyah;

(1) Seksi Kelembagaan Raudhatul Athfal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan dan kerjasama kelembagaan raudhatul athfal dan pendidikan sejenis. (2) Seksi Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan dan kerjasama kelembagaan madrasah ibtidaiyah. (3) Seksi Kelembagaan Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan dan kerjasama kelembagaan madrasah tsanawiyah. (4) Seksi Kelembagaan Madrasah Aliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan dan kerjasama kelembagaan madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Subdirektorat Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi kesiswaan serta pengelolaan beasiswa dan bantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Kesiswaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kesiswaan; b. pelaksanaan program di bidang kesiswaan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan. c. pelaksanaan pengembangan potensi kesiswaan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesiswaan; dan e. pengelolaan beasiswa dan bantuan operasional madrasah.

Subdirektorat Kesiswaan terdiri atas: a. Seksi Kesiswaan Raudhatul Athfal; b. Seksi Kesiswaan Madrasah Ibtidaiyah; c. Seksi Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah; dan d. Seksi Kesiswaan Madrasah Aliyah;

(1) Seksi Kesiswaan Raudhatul Athfal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesiswaan dan bantuan raudhatul athfal dan/atau pendidikan lain yang sejenis. (2) Seksi Kesiswaan Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kesiswaan, beasiswa dan bantuan madrasah ibtidaiyah. (3) Seksi Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kesiswaan, beasiswa dan bantuan madrasah tsanawiyah. (4) Seksi Kesiswaan Madrasah Aliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kesiswaan beasiswa dan bantuan madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pendidikan Madrasah. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Madrasah.

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional pendidikan diniyah yang meliputi diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al Qur’an; b. pelaksanaan program di bidang pendidikan diniyah yang meliputi pengembangan kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan prasarana, serta kelembagaan dan kerjasama; c. penyusunan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian penilaian pendidikan diniyah dan pondok pesantren. d. pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terdiri atas: a. Subdirektorat Kurikulum; b. Subdirektorat Ketenagaan; c. Subdirektorat Kesantrian; d. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; e. Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi kurikulum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan evaluasi; b. pelaksanaan program di bidang kurikulum yang meliputi pengembangan kurikulum pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al Qur’an c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan kurikulum; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi kurikulum.

Subdirektorat Kurikulum terdiri atas: a. Seksi Diniyah Takmiliyah; b. Seksi Diniyah Formal dan Pendidikan Dasar Salafiyah; c. Seksi Pondok Pesantren; dan d. Seksi Pendidikan Al Qur’an.

(1) Seksi Diniyah Takmiliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan diniyah takmiliyah. (2) Seksi Diniyah Formal dan Pendidikan Dasar Salafiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi diniyah formal dan pendidikan dasar salafiyah. (3) Seksi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Al Qur’an mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Al Qur’an.

Subdirektorat Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Ketenagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang ketenagaan; b. pelaksanaan program di bidang ketenagaan pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al Qur’an. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pengembangan ketenagaan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagaan.

Subdirektorat Ketenagaan terdiri atas: a. Seksi Diniyah Formal; b. Seksi Takmiliyah; c. Pendidikan Dasar Salafiyah; dan d. Seksi Pondok Pesantren dan Pendidikan Al Qur’an.

(1) Seksi Diniyah Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan diniyah formal. (2) Seksi Diniyah Takmiliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan diniyah takmiliyah. (3) Seksi Pendidikan Dasar Salafiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan dasar salafiyah. (4) Seksi Pondok Pesantren dan Pendidikan Al Qur’an mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan pondok pesantren dan pendidikan al Qur’an.

Subdirektorat Kesantrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi santri pada pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Kesantrian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan potensi santri; b. pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan potensi santri pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an; dan c. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi.

Subdirektorat Kesantrian terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah; b. Seksi Pendidikan Diniyah Formal, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Dasar Salafiyah; dan c. Seksi Pendidikan Al Qur’an;

(1) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi santri, bimbingan teknis, serta evaluasi pengelolaan dan pengembangan potensi santri pada pendidikan diniyah takmiliyah. (2) Seksi Pendidikan Diniyah Formal, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Dasar Salafiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi santri, bimbingan teknis, serta evaluasi pengelolaan dan pengembangan potensi santri pada pendidikan diniyah formal, pondok pesantren, dan pendidikan dasar salafiyah. (3) Seksi Pendidikan Al Qur’an mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi santri, bimbingan teknis, serta evaluasi pengelolaan dan pengembangan potensi santri pada pendidikan al Qur’an.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan sarana prasarana pada pendidikan diniyah formal, diniyah takmiliyah, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan sarana dan prasarana pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas: a. Seksi Diniyah Takmiliyah; b. Seksi Diniyah Formal dan Pendidikan Dasar Salafiyah; c. Seksi Pondok Pesantren; dan d. Seksi Pendidikan Al Qur’an.

(1) Seksi Diniyah Takmiliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pada diniyah takmiliyah. (2) Seksi Diniyah Formal dan Pendidikan Dasar Salafiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pada diniyah formal dan pendidikan dasar salafiyah. (3) Seksi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana prasarana pada pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Al Qur’an mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana prasarana pada pendidikan al Qur’an.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengembangan kerja sama kelembagaan pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al Qur’an.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan kerja sama; b. pelaksanaan program di bidang kelembagaan dan kerja sama kelembagaan pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pengembangan kelembagaan dan kerja sama; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan kerja sama.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan; b. Seksi Kerja Sama Dalam Negeri; c. Seksi Kerja Sama Luar Negeri.

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kelembagaan pada pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an. (2) Seksi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam negeri. (3) Seksi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan luar negeri.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Direktorat Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Direktorat Pendidikan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan agama Islam; b. pelaksanaan program di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama Islam; d. pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Direktorat Pendidikan Agama Islam terdiri atas: a. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK); b. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD); c. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama (SMP); d. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas (SMA); e. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan agama pada PAUD dan TK.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD dan TK; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD dan TK; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD dan TK.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK terdiri atas; a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi pada PAUD dan TK; b. Seksi Ketenagaan PAUD dan TK; dan c. Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa PAUD dan TK.

(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi pada PAUD dan TK mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi PAUD dan TK. (2) Seksi Ketenagaan PAUD dan TK mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan PAUD dan TK. (3) Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa PAUD dan TK mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan keagamaan siswa PAUD dan TK.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar; dan d. pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar;

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar terdiri atas: a. Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar; b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar; dan c. Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Dasar.

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah dasar. (2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan agama Islam pada sekolah dasar. (3) Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan keagamaan siswa pada sekolah dasar.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah menengah pertama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas: a. Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama; b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama; dan c. Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah Pertama.

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah menengah pertama. (2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah pertama. (3) Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan keagamaan siswa pada sekolah menengah pertama.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Atas; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Atas; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Atas.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas terdiri atas: a. Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas; b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas; dan c. Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah Atas.

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas. (2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas. (3) Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan keagamaan siswa pada sekolah menengah atas.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah menengah kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas: a. Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan; b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan; dan c. Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan.

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah menengah kejuruan. (2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah kejuruan. (3) Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah kejuruan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan keagamaan siswa pada sekolah menengah kejuruan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pendidikan Agama Islam. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi Islam.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan tinggi Islam; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan tinggi Islam; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi Islam; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Akademik; b. Subdirektorat Ketenagaan; c. Subdirektorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan; d. Subdirektorat Kelembagaan; e. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengembangan Akademik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan akademik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Subdirektorat Pengembangan Akademik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan akademik; b. pelaksanaan program di bidang pembinaan program studi, pengembangan mutu akademik, dan evaluasi akademik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengembangan akademik; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pengembangan akademik.

Subdirektorat Pengembangan Akademik terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Program Studi; b. Seksi Mutu Akademik; dan c. Seksi Evaluasi Akademik.

(1) Seksi Pembinaan Program Studi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan program studi. (2) Seksi Mutu Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang mutu akademik. (3) Seksi Evaluasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang evaluasi akademik.

Subdirektorat Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdirektorat Ketenagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagaan; b. pelaksanaan program di bidang ketenagaan pada pendidikan tinggi Islam dan tenaga pendidik pendidikan agama Islam pada pendidikan tinggi umum. c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang ketenagaan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagaan.

Subdirektorat Ketenagaan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ketenagaan; b. Seksi Pengembangan Profesi; dan c. Seksi Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Tinggi Umum.

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perencanaan dan evaluasi ketenagaan. (2) Seksi Pengembangan Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan profesi. (3) Seksi Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Tinggi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan tinggi umum.

Subdirektorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana prasarana dan kemahasiswaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana serta kemahasiswaan; b. pelaksanaan program di bidang sarana prasarana dan kemahasiswaan pada pada perguruan tinggi agama Islam negeri dan perguruan tinggi agama Islam swasta; c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang sarana dan prasarana serta kemahasiswaan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana prasarana serta kemahasiswaan.

Subdirektorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan terdiri atas: a. Seksi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri; b. Seksi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta; dan c. Seksi Kemahasiswaan.

(1) Seksi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana prasarana perguruan tinggi agama Islam negeri. (2) Seksi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana prasarana perguruan tinggi agama Islam swasta. (3) Seksi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kemahasiswaan.

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan; b. pelaksanaan program di bidang kelembagaan yang meliputi kerja sama, penjaminan mutu, dan pembinaan kelembagaan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan; d. pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kelembagaan; dan

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas: a. Seksi Penjaminan Mutu Kelembagaan; b. Seksi Kerjasama; dan c. Seksi Pembinaan Kelembagaan.

(1) Seksi Penjaminan Mutu Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penjaminan mutu kelembagaan. (2) Seksi Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengelolaan dan pengembangan kerja sama kelembagaan. (3) Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan.

Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat; b. pelaksanaan program penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Penelitian; b. Seksi Publikasi Ilmiah; dan c. Seksi Pengabdian pada Masyarakat.

(1) Seksi Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penelitian. (2) Seksi Publikasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang publikasi ilmiah. (3) Seksi Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengabdian pada masyarakat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

(1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 243, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelaksanaan program penyelenggaraan haji dan umrah yang meliputi pembinaan haji dan umrah, pelayanan haji, dan pengelolaan dana haji; c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; b. Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah; c. Direktorat Pelayanan Haji; dan d. Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan tugas pelayanan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian; d. penataan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi haji terpadu; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian; c. Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi program, anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan dan evaluasi program; b. penyusunan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; dan c. penyusunan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan dan evaluasi program di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (3) Subbagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi, penyusunan akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian serta penyusunan hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (3) Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem jaringan, pengembangan database haji, dan pelayanan informasi haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan; b. pelaksanaan pengembangan database haji; dan c. pelaksanaan pelayanan informasi haji.

Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Sistem Jaringan; b. Subbagian Pengembangan Database Haji; dan c. Subbagian Informasi Haji.

(1) Subbagian Pengelolaan Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sistem jaringan sistem informasi haji terpadu. (2) Subbagian Pengembangan Database Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan dan pengembangan database haji. (3) Subbagian Informasi Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan informasi haji.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan c. pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan urusan tata usaha di lingkungan Sekretariat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan urusan rumah tangga di lingkungan Sekretariat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisai dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan haji dan umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan haji dan umrah; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan haji dan umrah; c. pelaksanaan program di bidang pembinaan haji dan umrah yang meliputi bimbingan jemaah haji, pembinaan petugas haji, pembinaan haji khusus dan umrah d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan haji dan umrah; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah terdiri atas: a. Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji; b. Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji; c. Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus; d. Subdirektorat Pembinaan Umrah; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang bimbingan jemaah haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bimbingan jemaah haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bimbingan jemaah haji; c. pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan haji yang meliputi pengembangan materi, pelaksanaan bimbingan, dan pembinaan kelompok bimbingan jemaah haji; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan jemaah haji.

Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Materi Bimbingan; b. Seksi Pelaksanaan Bimbingan; dan c. Seksi Pembinaan Kelompok Bimbingan Jemaah Haji.

(1) Seksi Pengembangan Materi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan materi bimbingan jemaah haji. (2) Seksi Pelaksanaan Bimbingan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan bimbingan jemaah haji. (3) Seksi Pembinaan Kelompok Bimbingan Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pembinaan kelompok bimbingan Jemaah haji.

Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan petugas haji yang meliputi rekrutmen, pelatihan dan penilaian kinerja petugas haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang petugas haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang petugas haji; c. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan petugas haji yang meliputi rekrutmen petugas, pelatihan petugas, dan penilaian kinerja petugas; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan petugas haji.

Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji terdiri atas: a. Seksi Rekrutmen Petugas; b. Seksi Pelatihan Petugas; dan c. Seksi Penilaian Kinerja Petugas.

(1) Seksi Rekrutmen Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang rekrutmen petugas haji. (2) Seksi Pelatihan Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pelatihan petugas haji. (3) Seksi Penilaian Kinerja Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penilaian kinerja petugas haji.

Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan haji khusus yang meliputi perizinan, akreditasi, dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan ibadah haji khusus; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan ibadah haji khusus; c. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan haji khusus yang meliputi perizinan penyelenggaraan ibadah haji khusus, akreditasi penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan ibadah haji khusus.

Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus terdiri atas: a. Seksi Perizinan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; b. Seksi Akreditasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; dan c. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

(1) Seksi Perizinan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perizinan penyelenggaraan ibadah haji khusus. (2) Seksi Akreditasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akreditasi penyelenggaraan ibadah haji khusus. (3) Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Subdirektorat Pembinaan Umrah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan umrah yang meliputi perizinan, akreditasi, dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Pembinaan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan umrah; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan umrah; c. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan umrah yang meliputi perizinan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, akreditasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan umrah.

Subdirektorat Pembinaan Umrah terdiri atas: a. Seksi Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah; b. Seksi Akreditasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah; dan c. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

(1) Seksi Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perizinan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. (2) Seksi Akreditasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akreditasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. (3) Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah.

Direktorat Pelayanan Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan haji yang meliputi pendaftaran, pengelolaan dokumen perlengkapan, pelayanan akomodasi dan katering, serta transportasi dan perlindungan jemaah haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Direktorat Pelayanan Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan haji; c. pelaksanaan program pelayanan haji yang meliputi pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan akomodasi dan katering, serta transportasi dan perlindungan jemaah haji. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan haji; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat pelayanan haji.

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Haji terdiri atas: a. Subdirektorat Pendaftaran Haji; b. Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji; c. Subdirektorat Akomodasi dan Katering Haji; d. Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pendaftaran Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendaftaran haji yang meliputi haji reguler dan haji khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Pendaftaran Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran haji; c. pelaksanaan program pendaftaran haji yang meliputi pendaftaran haji reguler dan haji khusus, serta pembatalan pendaftaran haji; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran haji.

Subdirektorat Pendaftaran Haji terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran Haji Reguler; b. Seksi Pendaftaran Haji Khusus; dan c. Seksi Pembatalan Pendaftaran Haji.

(1) Seksi Pendaftaran Haji Reguler mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendaftaran haji reguler. (2) Seksi Pendafataran Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendaftaran haji khusus. (3) Seksi Pembatalan Pendaftaran Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembatalan pendaftaran haji.

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang dokumen dan perlengkapan haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen dan perlengkapan haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dokumen dan perlengkapan haji; c. pelaksanaan tugas di bidang dokumen dan perlengkapan haji yang meliputi dokumen jemaah haji, penvisaan, dan perlengkapan jemaah haji; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumen dan perlengkapan haji.

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan terdiri atas: a. Seksi Dokumen Jemaah Haji; b. Seksi Pemvisaan; dan c. Seksi Perlengkapan Jemaah Haji.

(1) Seksi Dokumen Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang dokumen Jemaah haji. (2) Seksi Pemvisaan mempunya tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pemvisaan haji. (3) Seksi Perlengkapan Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perlengkapan Jemaah haji.

Subdirektorat Akomodasi dan Katering Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akomodasi dan katering haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Akomodasi dan Katering Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akomodasi dan katering; b. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang akomodasi dan katering; c. pelaksanaan tugas di bidang akomodasi dan katering haji yang meliputi akomodasi di Arab Saudi, katering jemaah haji, dan asrama haji; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akomodasi dan katering.

Subdirektorat Akomodasi dan Katering Haji terdiri atas: a. Seksi Akomodasi di Arab Saudi; b. Seksi Katering Jemaah Haji; dan c. Seksi Asrama Haji.

(1) Seksi Akomodasi di Arab Saudi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akomodasi di Arab Saudi. (2) Seksi Katering Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang katering Jemaah haji. (3) Seksi Asrama Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang asrama haji.

Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang transportasi dan perlindungan jemaah haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi dan perlindungan jemaah haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transportasi dan perlindungan jemaah haji; c. pelaksanaan program transportasi dan perlindungan jemaah haji yang meliputi transportasi udara, transportasi darat, dan perlindungan serta keamanan jemaah haji; dan d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transportasi dan perlindungan jemaah haji.

Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji terdiri atas: a. Seksi Transportasi Udara; b. Seksi Transportasi Darat; dan c. Seksi Perlindungan dan Keamanan Jemaah Haji.

(1) Seksi Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang transportasi udara. (2) Seksi Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang transportasi darat. (3) Seksi Perlindungan dan Keamanan Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perlindungan dan keamanan Jemaah haji.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pelayanan Haji. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pelayanan Haji.

Direktorat Pengelolaan Dana Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan dana haji termasuk Dana Abadi Umat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Direktorat Pengelolaan Dana Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dana haji termasuk dana abadi umat; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengelolaan dana haji termasuk dana abadi umat; c. pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dana haji yang meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji, pelaksanaan anggaran operasional haji, pengembangan dan pengelolaan dana haji. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengelolaan dana haji termasuk dana abadi umat; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Dana Haji terdiri atas: a. Subdirektorat Biaya Penyelenggara Ibadah Haji; b. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji; c. Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji; d. Subdirektorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Biaya Penyelenggara Ibadah Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang biaya penyelenggara ibadah haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Biaya Penyelenggara Ibadah Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang biaya penyelenggara ibadah haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang biaya penyelenggara ibadah haji; c. pelaksanaan tugas di bidang biaya penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji, pengendalian bank penerima setoran BPIH, dan akutansi dan pelaporan setoran awal; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi bidang biaya penyelenggara ibadah haji.

Subdirektorat Biaya Penyelenggara Ibadah Haji terdiri atas: a. Seksi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji; b. Seksi Pengendalian Bank Penerima Setoran BPIH; dan c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Setoran Awal.

(1) Seksi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang biaya penyelenggara ibadah haji. (2) Seksi Pengendalian Bank Penerima Setoran BPIH mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dan evaluasi bank penerima setoran BPIH. (3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Setoran Awal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan setoran awal penyelenggara ibadah haji.

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran operasional haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran operasional haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran operasional haji; c. pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran operasional yang meliputi perbendaharaan operasional haji, verifikasi, dan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran operasional haji.

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji terdiri atas: a. Seksi Perbendaharaan Operasional Haji; b. Seksi Verifikasi; dan c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pelaksanaan.

(1) Seksi Perbendaharaan Operasional Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengelolaan perbendaharaan anggaran operasional haji. (2) Seksi verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pelaksanaan verifikasi operasional haji. (3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penyusunan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan anggaran operasional haji.

Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan dan pengelolaan dana haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan dana haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan pengembangan dana haji; dan c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana haji yang meliputi perbendaharaan, pengembangan dan portofolio dana haji, serta akuntansi dan pelaporan.

Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji terdiri atas: a. Seksi Perbendaharaan Dana Haji; b. Seksi Pengembangan dan Portofolio Dana Haji; dan c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.

(1) Seksi Perbendaharaan Dana Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi perbendaharaan dana dan aset haji. (2) Seksi Pengembangan dan Portofolio Dana Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan dan portofolio dana haji. (3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan pengelolaan dan pengembangan dana haji.

Subdirektorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang fasilitasi badan pengelola dana abadi umat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat; b. pelaksanaan program fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang meliputi perbendaharaan, program dan portofolio, serta administrasi, akuntansi dan pelaporan badan pengelola dana abadi umat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi badan pengelola dana abadi umat; dan d. penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi badan pengelola dana abadi umat.

Subdirektorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat terdiri atas: a. Seksi Perbendaharaan Dana Abadi Umat; b. Seksi Program dan Portofolio; dan c. Seksi Administrasi, Akuntansi, dan Pelaporan.

(1) Seksi Perbendaharaan Dana Abadi Umat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perbendaharaan dana abadi umat. (2) Seksi Program dan Portofolio mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang program dan portofolio Badan Pengelola Dana Abadi Umat; (3) Seksi Administrasi, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang administrasi, akuntansi, dan pelaporan dana abadi umat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pengelolaan Dana Haji. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara operasional bertanggung jawab kepada Direktoran Pengelolaan Dana Haji.

(1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 326, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan syari’ah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; b. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; c. Direktorat Penerangan Agama Islam; d. Direktorat Pemberdayaan Zakat; dan e. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan tugas pelayanan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian; d. penataan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi serta pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan program dan anggaran; b. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi; dan c. pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; b. Subbagian Sistem Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi Program dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran. (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan sistem informasi. (3) Subbagian Evaluasi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi program dan pelaporan.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.