Peraturan Menteri Nomor 1144-menkes-per-viii-2010 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan terdiri atas : a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; c. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; j. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat; k. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan; l. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi; m. Staf Ahli Bidang Mediko Legal; n. Pusat Data dan Informasi; o. Pusat Kerja Sama Luar Negeri; p. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan; q. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; r. Pusat Komunikasi Publik; s. Pusat Promosi Kesehatan; t. Pusat Inteligensia Kesehatan; dan u. Pusat Kesehatan Haji.

(1) Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kesehatan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan.

Sekretariat Jenderal terdiri atas : a. Biro Perencanaan dan Anggaran; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Biro Hukum dan Organisasi; dan e. Biro Umum.

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan rencana strategis, anggaran, kebijakan, dan sinkronisasi, serta keterpaduan program kegiatan prioritas; dan b. penyiapan penyusunan rencana dan penganggaran APBN di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, serta program.

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas : a. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program; b. Bagian APBN I ; c. Bagian APBN II ; d. Bagian APBN III ; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan penyusunan rencana dan anggaran, serta sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan prioritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program menyelenggarakan fungsi : a. penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan serta evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan; b. penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan belanja transfer; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran, serta pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas.

Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan; b. Subbagian Program Pembangunan Kesehatan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program kegiatan prioritas bidang kesehatan serta evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan. (2) Subbagian Program Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan belanja transfer. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran, pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah, dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas, serta pembuatan nota keuangan dan lampiran pidato PRESIDEN.

Bagian APBN I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan program-program yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian APBN I menyelenggarakan fungsi : a. penelaahan dan penyusunan rencana; b. penelaahan dan penyusunan anggaran; dan c. evaluasi dan pelaporan.

Bagian APBN I terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah / Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah / Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah / Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Bagian APBN II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan program-program yang ada di bawah tanggung jawab Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian APBN II menyelenggarakan fungsi : a. penelaahan dan penyusunan rencana; b. penelaahan dan penyusunan anggaran; dan c. evaluasi dan pelaporan.

Bagian APBN II terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Bagian APBN III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan program-program yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian APBN III menyelenggarakan fungsi : a. penelaahan dan penyusunan rencana; b. penelaahan dan penyusunan anggaran; dan c. evaluasi dan pelaporan.

Bagian APBN III terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengadaan pegawai; b. pengelolaan urusan mutasi pegawai; c. pengembangan pegawai; dan d. pelaksanaan urusan umum dan kesejahteraan pegawai.

Biro Kepegawaian terdiri atas : a. Bagian Pengadaan Pegawai; b. Bagian Mutasi Pegawai; c. Bagian Pengembangan Pegawai; d. Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pengadaan Pegawai menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan formasi dan evaluasi penempatan pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dan penugasan khusus; b. pelaksanaan urusan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil; dan c. pelaksanaan urusan pengangkatan pegawai tidak tetap dan penugasan khusus.

Bagian Pengadaan Pegawai terdiri atas : a. Subbagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai; b. Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan c. Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Penugasan Khusus.

(1) Subbagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dan penugasan khusus, serta evaluasi penempatan. (2) Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil. (3) Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Penugasan Khusus mempunyai tugas melakukan seleksi dan pengangkatan pegawai tidak tetap dan penugasan khusus.

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat; b. pelaksanaan pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai; dan c. pengelolaan informasi dan tata naskah kepegawaian.

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas : a. Subbagian Kenaikan Pangkat; b. Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian; dan c. Subbagian Informasi dan Tata Naskah.

(1) Subbagian Kenaikan Pangkat mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat. (2) Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyelesaian pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai. (3) Subbagian Informasi dan Tata Naskah mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan tata naskah kepegawaian.

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas, dan pengisian jabatan struktural; b. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional; dan c. pelaksanaan administrasi tenaga kesehatan strategis.

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas : a. Subbagian Penilaian dan Pengembangan Karier; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Administrasi Tenaga Strategis.

(1) Subbagian Penilaian dan Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kinerja, kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, tugas dan izin belajar, ujian dinas, dan pengisian jabatan struktural. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan verifikasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Administrasi Tenaga Strategis mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kesehatan strategis.

Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan peraturan kepegawaian, pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, dan kesehatan pegawai, serta tata usaha Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai dan pemeriksaan kesehatan pegawai; c. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan Biro; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas : a. Subbagian Peraturan Kepegawaian; b. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan dokumentasi peraturan kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian. (2) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, adminitrasi pemeriksaan kesehatan pejabat dan calon pegawai negeri sipil serta poliklinik kesehatan pegawai. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; c. pelaksanaan urusan penatausahaan pengadaan dan penyimpanan; dan d. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas : a. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan; b. Bagian Penyusunan Laporan Keuangan; c. Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan; d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, urusan perbendaharaan, dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan urusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan terdiri atas : a. Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

(1) Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan. (3) Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Penyusunan Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran; b. pelaksanaan penyusunan laporan kekayaan bersih dalam neraca; dan c. pelaksanaan penyusunan catatan atas laporan keuangan.

Bagian Penyusunan Laporan Keuangan terdiri atas : a. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan I; b. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan II; dan c. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan III.

(1) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Inspektorat Jenderal. (3) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Kesehatan.

Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan pengadaan dan penyimpanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan penatausahaan pengadaan; b. pelaksanaan urusan penatausahaan penyimpanan; c. penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan terdiri atas : a. Subbagian Pengadaan; b. Subbagian Penyimpanan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penatausahaan pengadaan. (2) Subbagian Penyimpanan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penatausahaan penyimpanan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara; b. pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara; dan c. pelaksanaan penghapusan barang milik negara.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas : a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; b. Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penatausahaan barang milik negara. (2) Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan pemanfaatan barang milik negara. (3) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penghapusan barang milik negara.

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum serta penyusunan rumusan perjanjian; c. pembinaan dan penataan kelembagaan; d. penyusunan analisis jabatan; e. pembinaan ketatalaksanaan; f. koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; g. koordinasi dan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan; h. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas : a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan; b. Bagian Pelayanan Hukum; c. Bagian Kelembagaan; d. Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan analisis peraturan perundang-undangan; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan c. pelaksanaan urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I; b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II; dan c. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang upaya kesehatan dan kesekretariatan jenderal. (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang gizi dan kesehatan ibu dan anak, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. (3) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan internal, dan peraturan perundang-undangan bidang umum lainnya.

Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum, dan penyusunan rumusan perjanjian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum; b. penyiapan koordinasi dan pemberian bantuan hukum; dan c. penyiapan penyusunan rumusan perjanjian.

Bagian Pelayanan Hukum terdiri atas : a. Subbagian Pertimbangan Hukum; b. Subbagian Bantuan Hukum; dan c. Subbagian Penyusunan Perjanjian.

(1) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan penyuluhan hukum. (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum. (3) Subbagian Penyusunan Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan rumusan perjanjian.

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan kelembagaan, penyusunan analisis jabatan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penataan kelembagaan; b. penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan beban kerja, dan susunan serta uraian jabatan; c. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kelembagaan terdiri atas : a. Subbagian Penataan Kelembagaan; b. Subbagian Analisis Jabatan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Penataan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan kelembagaan. (2) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan beban kerja, dan susunan serta uraian jabatan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan tata laksana, koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, dan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan tata laksana; b. pelaksanaan penataan jabatan fungsional; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik; dan e. fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan.

Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas : a. Subbagian Tata Laksana; b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik; dan c. Subbagian Fasilitasi Sistem dan Prosedur Desentralisasi Kesehatan.

(1) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan tata laksana dan penataan jabatan fungsional. (2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik. (3) Subbagian Fasilitasi Sistem dan Prosedur Desentralisasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan, dan gaji Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; b. pengelolaan urusan tata usaha Kementerian; c. pengelolaan urusan rumah tangga; dan d. pelaksanaan keuangan dan gaji Sekretariat Jenderal.

Biro Umum terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; b. Bagian Tata Usaha Kementerian ; c. Bagian Rumah Tangga; d. Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Staf Ahli, Sekretaris Jenderal, dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli; b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; dan c. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan c. Subbagian Protokol.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat, kearsipan Kementerian dan urusan tata usaha Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat; b. pelaksanaan urusan kearsipan; c. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat; b. Subbagian Kearsipan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro

(1) Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat. (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan dalam, pemeliharaan, dan pengamanan sarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan urusan dalam; b. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana; dan c. pelaksanaan urusan pengamanan sarana.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas : a. Subbagian Urusan Dalam; b. Subbagian Pemeliharaan; dan c. Subbagian Pengamanan.

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam. (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana. (3) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan sarana.

Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan keuangan Biro; b. pelaksanaan pengelolaan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan c. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal terdiri atas : a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Gaji; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan anggaran, verifikasi dan akuntansi keuangan Biro. (2) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan evaluasi dan penyusunan laporan.

(1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan upaya kesehatan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan upaya kesehatan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri atas : a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar; c. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan; d. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik; e. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan; dan f. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi; c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan masyarakat; d. pengelolaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas : a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas : a. Subbagian Program; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan urusan hukum; b. penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan; dan c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas : a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Organisasi; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum. (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan anggaran; b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas : a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan dan akuntansi.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 123, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji; dan c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas : a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan c. Subbagian Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan. (2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji. (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina upaya kesehatan dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar terdiri atas : a. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar; b. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut; c. Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga; d. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah; e. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan dasar; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan dasar; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan dasar. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan dasar.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kedokteran keluarga. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kedokteran keluarga.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina upaya kesehatan rujukan.

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan terdiri atas : a. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Publik; b. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Privat; c. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain; d. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan; e. Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas kesehatan lain; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan.

Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain terdiri atas: a. Seksi Bimbingan; dan b. Seksi Evaluasi.

(1) Seksi Bimbingan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain. (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pelayanan keperawatan dan keteknisian medik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175

Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik terdiri atas : a. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar; b. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum; c. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus; d. Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan; e. Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan dasar; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan dasar; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keperawatan dasar. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keperawatan dasar.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit umum. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit umum.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus

Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kebidanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kebidanan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kebidanan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kebidanan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kebidanan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kebidanan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kebidanan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan terdiri atas: a. Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi; b. Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi; c. Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi; d. Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan; e. Subdirektorat Bina Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi.

Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan mikrobiologi dan imunologi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan mikrobiologi dan imunologi.

Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi; dan d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi.

Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan patologi dan toksikologi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang patologi dan toksikologi.

Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan radiologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan radiologi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina pelayanan radiologi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan radiologi; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan radiologi.

Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan radiologi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan radiologi.

Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan.

Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana kesehatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana kesehatan.

Subdirektorat Bina Peralatan Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Bina Peralatan Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Subdirektorat Bina Peralatan Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang bina kesehatan jiwa.

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa terdiri atas : a. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasililitas Pelayanan Kesehatan; c. Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa; d. Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Rokok, dan alkohol; e. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Bina kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.

Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa.

Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa.

Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok, dan alkohol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok, dan alkohol menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.

Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok, dan alkohol terdiri dari: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko terdiri dari : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang kesehatan jiwa pada kelompok berisiko. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan jiwa pada kelompok berisiko.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra; c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung; d. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; e. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan f. Direktorat Penyehatan Lingkungan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi; c. penyiapan bahan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional dan hubungan masyarakat; d. pengelolaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan urusan hukum; b. penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional dan ketatalaksanaan; dan c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat. Pasal 260 Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Organisasi; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum. (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan anggaran; b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas : a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan akuntansi.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji; dan c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan c. Subbagian Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan. (2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji. (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surveilans, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; b. pelaksanaan kegiatan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis serta kerjasama/kemitraan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra terdiri atas : a. Subdirektorat Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB); b. Subdirektorat Imunisasi; c. Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan; d. Subdirektorat Kesehatan Matra; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Surveilans dan Respon KLB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Surveilans dan respon KLB menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB; d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini, dan respon KLB; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Subdirektorat Surveilans dan respon KLB terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB.

Subdirektorat Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang imunisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Subdirektorat Imunisasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imunisasi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang imunisasi; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi.

Subdirektorat Imunisasi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imunisasi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi.

Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Subdirektorat Kesehatan Matra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesehatan matra.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Kesehatan Matra menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan matra; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan matra; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang kesehatan matra; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan matra.

Subdirektorat Kesehatan Matra terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan matra. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan matra.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit menular langsung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung terdiri atas : a. Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis; b. Subdirektorat Pengendalian Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan Penyakit Menular Seksual; c. Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut; d. Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan; e. Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis.

Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis.

Subdirektorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual.

Subdirektorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual.

Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut.

Subdirektorat Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernapasan akut.

Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit diare dan infeksi saluran pencernaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan.

Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan.

Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia.

Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit bersumber binatang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor; b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor; e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang terdiri atas : a. Subdirektorat Pengendalian Malaria; b. Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis; c. Subdirektorat Pengendalian Zoonosis; d. Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan; e. Subdirektorat Pengendalian Vektor; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengendalian Malaria mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian malaria.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Pengendalian Malaria menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit malaria; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit malaria; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit malaria; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit malaria.

Subdirektorat Pengendalian Malaria terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit malaria. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit malaria.

Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian arbovirosis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis.

Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis.

Subdirektorat Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian zoonosis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat Pengendalian Zoonosis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis; dan d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis.

Subdirektorat Pengendalian Zoonosis terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis.

Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian filariasis dan kecacingan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan.

Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kacacingan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan.

Subdirektorat Pengendalian Vektor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat Pengendalian Vektor menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian vektor; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian vektor; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian vektor; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian vektor.

Subdirektorat Pengendalian Vektor terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian vektor. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian vektor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit tidak menular.