Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2012 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Minu Kemhan, bentuk naskah dinas terdiri atas: a. Peraturan Menteri; b. Peraturan Bersama; c. Instruksi Menteri; d. Peraturan Dirjen; e. Keputusan; f. Keputusan Bersama; g. Petunjuk Pelaksanaan; h. Petunjuk Teknis; i. Prosedur Tetap; j. Surat Perintah; k. Surat Tugas; l. Surat Perjalanan Dinas; m. Surat Edaran; n. Pengumuman; o. Surat Telegram; p. Surat; q. Nota Dinas; r. Surat Pengantar; s. Surat Keterangan; t. Surat Kuasa; u. Amanat/Sambutan; v. Notulen; w. Berita Acara; x. Surat Izin; y. Surat Jalan; z. Sertifikat; aa. Ijazah/Surat Tanda Lulus Ujian; bb. Piagam Penghargaan; cc. Surat Undangan; dd. Surat Pernyataan; ee. Surat Izin Cuti; ff. Surat Cuti; gg. Laporan Pelaksanaan Tugas; hh. Telaahan Staf; ii. Kesepakatan Bersama; jj. Perjanjian Kerja Sama; kk. Surat Berbahasa Inggris; dan ll. Ralat/Perubahan/Pencabutan.

Bentuk naskah dinas yang tidak diatur dalam Minu Kemhan dan tetap digunakan, di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelompokan jenis naskah dinas diatur sebagai berikut: a. kelompok naskah dinas yang bersifat mengatur meliputi: 1. Peraturan Menteri; dan 2. Peraturan Bersama. b. kelompok naskah dinas yang bersifat insidentil dalam bentuk Instruksi Menteri; c. kelompok naskah dinas yang bersifat perumusan kebijakan teknis Peraturan Menteri dalam bentuk Peraturan Dirjen; d. kelompok naskah dinas yang bersifat penetapan, meliputi: 1. Keputusan; dan 2. Keputusan Bersama. e. kelompok naskah dinas yang bersifat bimbingan meliputi: 1. Petunjuk Pelaksanaan; 2. Petunjuk Teknis; dan 3. Prosedur Tetap; f. kelompok naskah dinas yang bersifat perintah atau penugasan, meliputi: 1. Surat Perintah; 2. Surat Tugas; dan 3. Surat Perjalanan Dinas. g. kelompok naskah dinas yang bersifat umum, meliputi: 1. Surat; 2. Nota Dinas; 3. Surat Pengantar; 4. Surat Keterangan; 5. Surat Pernyataan; 6. Surat Kuasa; 7. Amanat/Sambutan; 8. Notulen Rapat; 9. Surat Edaran; 10. Pengumuman; 11. Surat Telegram; 12. Berita Acara; 13. Surat Izin; 14. Surat Jalan; 15. Sertifikat; 16. Ijazah/Surat Tanda Lulus Ujian; 17. Piagam Penghargaan; 18. Surat Undangan; 19. Surat Izin Cuti; dan 20. Surat Cuti. h. kelompok naskah dinas yang bersifat pelaporan, meliputi: 1. Laporan Pelaksanaan Tugas; dan 2. Telaahan Staf. i. kelompok naskah dinas yang bersifat khusus, meliputi: 1. Kesepakatan Bersama; 2. Perjanjian Kerja Sama; dan 3. Surat Berbahasa Inggris.

Setiap naskah dinas harus merupakan suatu kebulatan pikiran yang jelas, padat dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. ketelitian dalam bentuk, susunan, isi dan bahasa yang digunakan maupun cara pengetikan merupakan hal yang penting untuk setiap naskah dinas, sehingga dapat dihindari kesalahan pengambilan keputusan oleh pimpinan; b. naskah dinas harus terang dan jelas, sehingga setiap rumusan fakta dan argumentasi yang terdapat di dalam naskah dinas harus jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan ataupun tafsiran lain, sehingga perlu dihindarkan penggunaan kata-kata yang tidak lazim; c. suatu gagasan yang lengkap harus dapat dirumuskan secara singkat dan padat dengan menggunakan kalimat efektif, yang tidak perlu ataupun kurang penting dapat dihilangkan; d. naskah dinas harus mantik dan meyakinkan dalam penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan sistematik sehingga mampu meyakinkan penerima naskah dinas; dan e. setiap naskah dinas harus disusun menurut aturan dan bentuk yang telah dibakukan sesuai dengan tujuan pembuatannya guna memperlancar penanganan dan petugas pun mempunyai pedoman yang pasti.

Penggunaan Lambang Negara pada naskah dinas Kemhan sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat resmi sebagai berikut: a. penggunaan lambang negara, antara lain untuk: 1. naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri; 2. naskah dinas yang ditandatangani atas nama Menteri; 3. naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Pertahanan; dan 4. sampul surat dinas Menteri. b. ukuran lambang negara pada naskah dinas: 1. untuk kertas A-4 atau F-4, tinggi 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima centimeter); 2. pada sampul surat dinas Menteri : a) untuk kertas A4 (besar), tinggi 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima centimeter); dan b) untuk ukuran kecil, tinggi 2 cm (dua centimeter) dan lebar 2 cm (dua centimeter); 3. pada naskah dinas tertentu (amanat, sambutan, kata pengantar dan undangan) mendapat perlakuan khusus yaitu perbandingan ukuran lambang dan huruf yang digunakan hendaknya serasi, disesuaikan dengan ukuran kertas. c. warna lambang negara pada naskah dinas Kemhan: 1. lambang negara warna emas digunakan pada: a) naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri; dan b) sampul surat warna putih untuk naskah dinas bentuk surat yang ditandatangani Menteri dengan lambang negara warna emas diikuti nama jabatan Menteri telah dicetak pada sampul disudut kiri atas. 2. lambang negara warna hitam digunakan sebagai berikut: a. pada naskah dinas yang ditandatangani atas nama Menteri; dan b. pada naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Pertahanan. d. lambang negara pada naskah dinas Kemhan ditempatkan sesuai ketentuan format naskah dinas sebagai berikut: a. di atas kop nama instansi Kemhan; b. di atas kop nama jabatan Menteri; dan c. di atas kop nama jabatan Wakil Menteri Pertahanan.

(1) Penggunaan logo pada kop naskah dinas Kemhan sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. (2) Logo yang digunakan untuk naskah dinas keluar lingkungan Kemhan merupakan logo yang sudah ditetapkan. (3) Penggunaan logo selain logo yang sudah ditetapkan harus berkoordinasi dengan Biro Tata Usaha Setjen Kemhan dan harus dibuat pengesahannya dalam bentuk Keputusan Menteri. (4) Logo selain yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat digunakan di lingkungan Kemhan dan tidak dapat digunakan keluar lingkungan Kemhan. (5) Penggunaan logo pada naskah dinas: a. digunakan oleh pejabat eselon I, eselon II dan eselon III Kemhan atau atas nama pejabat eselon I, eselon II dan eselon III pada kop naskah dinas; b. logo diletakkan ½ cm (setengah centimeter) disebelah kiri kop naskah dinas selain amanat/sambutan, sampul/cover dan map c. pada amanat/sambutan, surat tanda lulus ujian dinas, sertifikat, piagam penghargaan, sampul/cover, dan map, logo diletakkan ½ cm (setengah centimeter) di atas kop, di tengah marjin; d. pada naskah dinas surat tanda lulus ujian dinas, sertifikat, dan piagam penghargaan, logo dibuat menjadi bingkai berwarna emas; d. warna logo disesuaikan dengan ketentuan : 1. surat keluar instansi Kemhan menggunakan logo berwarna termasuk tembusan; 2. surat intern Kemhan menggunakan logo berwarna kecuali tembusan; 3. naskah dinas bentuk surat telegram dan nota dinas tidak menggunakan logo. e. ukuran logo naskah dinas: 1. pada kertas A-4 atau F-4, dengan diameter lingkaran 2,4 cm (dua koma empat centimeter); dan 2. pada sampul buku, map dinas dan amanat, ukuran disesuaikan sehingga serasi dengan bentuk sampul, map dan amanat.

(1) Kop surat berupa kelompok tulisan nama instansi/Satker dan/atau nama jabatan di lingkungan Kemhan sebagai petunjuk Satker dan Subsatker serta pejabat yang menerbitkan/membuat naskah dinas. (2) Kop dalam pelaksanaan Minu Kemhan erat kaitannya dengan penulisan tajuk tanda tangan, cap dinas dan papan nama.

Penulisan tajuk tanda tangan sebagai berikut: a. nama jabatan pada tajuk tanda tangan ditulis dalam satu baris, kecuali: 1. jabatan penandatangan lebih dari 25 (dua puluh lima) huruf termasuk spasi dapat dibuat dalam dua baris; dan 2. tajuk tanda tangan yang ditandatangani atas nama pejabat yang memberi wewenang; b. nama jabatan pada baris pertama tidak boleh disingkat, kecuali dalam surat telegram dan pada kertas formulir ukuran kecil seperti tanda anggota, SIM, dan lain-lain; c. nama jabatan pada baris kedua setelah a.n. boleh disingkat dan nama jabatan pada baris ketiga setelah u.b. harus disingkat; d. pembubuhan tanda tangan dengan menggunakan tinta warna hitam atau biru; e. jarak tajuk tanda tangan dengan tepi kertas sebelah kanan, sekurang- kurangnya 3 cm (tiga centimeter); dan f. pejabat yang sudah purnawirawan hanya dituliskan nama tanpa ditulis pangkatnya pada tajuk tanda tangan.

Hal-hal khusus mengenai cap dinas diatur sebagai berikut: a. untuk menjaga adanya pemalsuan cap dinas di lingkungan Kemhan perlu diberi tanda/kode pengaman; b. tanda/kode pengaman sebagaimana tersebut pada huruf a. ditentukan oleh pimpinan instansi/satuan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Biro Tata Usaha Setjen Kemhan sebagai koordinator, dan dikoordinasikan dengan unsur pengamanan di lingkungan masing-masing, penentuan kode pengamanan, perlu dimuatkan dengan suatu berita acara; c. cap dinas resmi yang digunakan oleh Satker dan Subsatker di lingkungan Kemhan dikeluarkan oleh Bag Takahdissip Biro TU Setjen Kemhan; d. Satker dan Subsatker di lingkungan Kemhan tidak diperbolehkan membuat atau menggunakan cap lain selain cap dinas tersebut pada huruf c. tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Biro Tata Usaha Setjen Kemhan. e. naskah kerja sama dengan instansi lain menggunakan cap dinas masing-masing instansi; f. penyimpanan semua cap dinas yang masih berlaku dipertanggungjawabkan kepada sekretariat/bagian tata usaha atau pejabat di bidang Minu yang ditunjuk; g. cap dinas yang mengandung sejarah dan tidak dipergunakan lagi, (perubahan organisasi dan/atau organisasinya dibebaskan/dilikuidasi), disimpan di instansi yang menyelenggarakan fungsi sejarah, Ardok atau di badan kearsipan; dan h. pemusnahan cap dinas yang tidak berlaku karena rusak dan/atau kesalahan administrasi tersebut dapat dilakukan oleh Kepala Sekretariat/Kabag TU/pejabat yang ditunjuk.

Pemakaian kait/baris spasi vertikal dalam naskah dinas diatur sebagai berikut: a. 1 (satu) kait/baris digunakan untuk naskah akhir bukan konsep suatu naskah dinas, jika isi naskah dinas tidak terlalu panjang, untuk kerapian dan keserasian pengetikannya dapat lebih dari 1 (satu) kait, misalnya 1½ (satu setengah) kait; b. dua kait/baris digunakan: 1. antara ayat dengan ayat; 2. antara pasal dengan pasal apabila ditulis dari samping kiri; 3. antara pasal dengan subpasal; 4. antara subpasal dengan subpasal/subsubpasal; 5. antara subsubpasal dengan subsubpasal/subsubsubpasal; 6. antara judul samping dengan teks di bawahnya; 7. pada kelompok referensi dan lampiran suatu naskah dinas; dan 8. antara u.p. dengan teks di bawahnya. c. tiga kait/baris digunakan: 1. antara pasal dengan pasal apabila ditulis ditengah; 2. antara judul paragraf dengan pasal yang ditulis di tengah; 3. antara judul bagian dengan paragraf yang ditulis di tengah; 4. antara kelompok alamat kepada dan kelompok alamat tembusan jika kedua kelompok ini diletakkan di bagian penutup di sebelah kiri bawah halaman; 5. antara klasifikasi dengan tepi atas kertas; 6. antara nomor halaman dan baris pertama teks di bawahnya, jika tidak ada klasifikasi; 7. antara penunjukan lampiran dan teks naskah dinas; 8. antara baris terakhir dengan judul samping; 9. antara baris terakhir dengan klasifikasi; 10. antara baris terakhir dan judul tengah; 11. antara baris terakhir tulisan dengan tajuk tanda tangan; dan 12. antara klasifikasi dengan tepi bawah kertas. d. empat kait/baris digunakan antara nama jabatan dan nama pejabat pada tajuk tanda tangan.

(1) Surat menyurat dinas adalah salah satu kegiatan Minu dalam pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan, kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu pimpinan dalam menentukan atau mengambil keputusan/kebijakan. (2) Pengurusan dan pengendalian naskah dinas harus dilakukan dengan cermat dan saksama agar tujuan tercapai secara berhasil guna dan berdaya guna serta harus dilaksanakan dengan memperhatikan derajat dan klasifikasi naskah dinas tersebut.

Penggunaan dan pencantuman derajat di dalam naskah dinas diatur sebagai berikut: a. yang dimaksud dengan derajat di sini adalah tingkat kecepatan penyelesaian/ penyampaian suatu naskah dinas; b. derajat ditentukan oleh pejabat yang menandatangani surat atau oleh Kabagum/Kabag TU/Kabag Takahdissip/Kasubbag TU/Kasubbag TU/ Kasubbag Takahdis; c. pejabat yang bertugas menyampaikannaskah dinas dalam hal ini kurir berkewajiban menyampaikan naskah dinas tersebut menurut derajat yang ditentukan oleh pengirim berita; d. penyelesaian suatu naskah dinas disesuaikan dengan derajatnya; e. tingkat kecepatan penyelesaian/penyampaian naskah dinas dibedakan atas: 1. kilat, yang berarti bahwa naskah dinas harus diselesaikan/dikirim/ disampaikan seketika itu juga kepada pejabat yang berkepentingan; 2. segera, yang berarti bahwa naskah dinas harus diselesaikan/dikirim/ disampaikan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam kepada pejabat yang berkepentingan; dan 3. biasa, yang berarti bahwa naskah dinas harus diselesaikan/dikirim/ disampaikan menurut urutan yang diterima oleh bagian ekspedisi/kantor berita, sesuai dengan jadwal perjalanan kurir, kepada pejabat yang berkepentingan. f. pencantuman tulisan derajat kilat dan segera, dibubuhkan pada sudut kanan atas naskah dinas dan pada sampulnya.

Tatacara penomoran naskah dinas harus dibuat secara berurutan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, perlu diperhatikan bahwa tatacara yang dimaksud di sini tidak berlaku sama dengan tata cara penomoran pada setiap bentuk naskah dinas sebagai berikut: a. bab-bab di dalam satu naskah diberi nomor urut dengan angka Romawi, seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik, bab ditulis di tengah, langsung setelah bagian atau pasal terakhir dari bab sebelumnya; b. bagian dan nomornya ditulis Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan seterusnya, diletakkan secara simetris di tengah atas halaman; c. pasal-pasal dari satu bagian diberi nomor secara berurutan dalam angka Arab, mulai dari nomor 1 sampai terakhir, nomor pasal ditulis diakhiri dengan titik; d. subpasal dari pasal diberi nomor dengan menggunakan huruf kecil atau abjad a, abjad b, abjad c dan seterusnya, diakhiri dengan titik; e. subsubpasal dari sebuah subpasal diberi nomor dengan menggunakan angka Arab yang diikuti kurung tutup tanpa diakhiri dengan titik; f. jika sangat diperlukan, penomoran pasal diteruskan sampai dengan subsubsubpasal, dengan menggunakan nomor huruf kecil yang diikuti kurung tutup tanpa diakhiri titik; g. penomoran halaman pada naskah dinas yang terdiri lebih dari satu halaman, maka halaman kedua dan seterusnya diberi nomor halaman dalam angka Arab tanpa tambahan tanda-tanda lain dibuat di tengah atas halaman, jika naskah dinas tersebut memiliki tingkat klasifikasi tertentu nomor halaman diletakkan di bawah klasifikasi; dan h. penomoran pada alamat “kepada”, “tembusan”, dan “salinan” yang lebih dari satu diberi nomor angka Arab dan diakhiri dengan titik, huruf pertama alamat diketik 3 (tiga) ketukan setelah titik, sedangkan alamat yang dituju, tembusan dan salinan diberi tanda titik pada alamat yang terakhir saja.

Dasar merupakan acuan/referensi dalam pembuatan dinas yang berupa peraturan perundang-undangan, naskah dinas, dan dokumen lainnya dengan ketentuan: a. penulisan dasar diatur sebagai berikut: 1. dasar, terdapat pada pasal pertama didahului kata-kata dasar diikuti titik dua; 2. pada naskah dinas yang berbentuk Keputusan, referensi dinyatakan di dalam konsiderans Mengingat, sedangkan pada surat perintah, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, surat edaran dan pengumuman, dinyatakan dalam dasar. b. naskah dinas apabila referensi hanya satu maka dinyatakan dengan menggunakan tanda baca kurang (-) sebagai pengganti nomor; dan c. referensi yang lebih dari satu harus dinyatakan secara jelas dengan menggunakan nomor secara berurutan dan disusun berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tataran referensi sebagai berikut: 1. UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945; 2. kelompok UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG; 3. kelompok PERATURAN PEMERINTAH; 4. kelompok Peraturan PRESIDEN; 5. kelompok Keputusan PRESIDEN; 6. kelompok Peraturan Menteri; 7. kelompok Keputusan Menteri; dan 8. kelompok naskah dinas lainnya.

(1) Daftar distribusi merupakan daftar susunan jabatan yang dibuat oleh pejabat di bidang Minu digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah dinas: a. pengelompokan daftar distribusi dapat diatur dengan pola umum sebagai berikut: 1. kelompok pertama adalah jabatan yang berada di lingkungan Kemhan; 2. kelompok kedua adalah jabatan-jabatan yang berada di luar lingkungan Kemhan; 3. tiap kelompok dapat dirinci lagi menurut kebutuhan satuan/ instansi; dan 4. untuk memudahkan penggunaan, susunan kelompok distribusi berikut rinciannya dapat diberi kode. b. cara pemakaian daftar distribusi sebagai berikut: 1. setiap distribusi menunjukkan batas pejabat yang berhak menerima naskah dinas; 2. daftar distribusi tidak digunakan jika suatu naskah dinas didistribusikan untuk pejabat tertentu; dan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar distribusi naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

(1) Peraturan Menteri Pertahanan dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan, berisi hal: a. mengatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemhan; b. mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. melaksanakan ketentuan yang diperintahkan Peraturan Menteri Pertahanan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan dalam hal pendelegasian tersebut materi muatannya harus diatur dalam Peraturan Menteri; atau d. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan instansi lain. (2) Wewenang penetapan dan penandatanganan peraturan ada pada Menteri Pertahanan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. (3) Susunan kerangka peraturan terdiri atas: a. kepala; b. judul; c. pembukaan; d. batang tubuh; e. penutup; dan g. lampiran, apabila diperlukan.

d) huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital, penulisannya sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. e) pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat; f) ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik; g) satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh; h) huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil, penulisannya sebagai berikut:

(1) Satu permintaan pendaftaran merk hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang. (2) Permintaan pendaftaran merk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan. i) jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumusan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara INDONESIA yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih. isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

(1) ……..; (2) ……. : a. . ….; b. …...; (dan, atau, dan/atau) c. …… . q) jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya, penulisannya sebagai berikut:

(1) ……..; (2) ……. : a. ….; b. .....; (dan, atau, dan/atau) c. .... : 1. …..; 2. …..; (dan, atau, dan/atau) 3. ....... r) jika suatu rincian lebih lanjut, memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya, penulisannya sebagai berikut:

(1) ……..; (2) ……. : a. ….; b. .....; (dan, atau, dan/atau) c. .... : 1. …..; 2. …..; (dan, atau, dan/atau) 3. ..... : a) ….; b) …...; (dan, atau, dan/atau) c) ….... s) jika suatu rincian lebih lanjut, memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya, penulisannya sebagai berikut:

Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah INDONESIA sebelum UNDANG-UNDANG ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. b. ketentuan peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup; c. jika dalam Peraturan Menteri diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup; d. dalam Peraturan Menteri yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, sebagai berikut:

Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kementerian berdasarkan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

(1) …….. (2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya. e. penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Menteri berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan; f. jika suatu Peraturan Menteri diberlakukan surut, Peraturan Menteri tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya, penulisannya sebagai berikut:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Menteri ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini. g. penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Menteri yang memuat ketentuan yang memberikan beban konkret kepada personel (penarikan pajak atau retribusi); h. jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Menteri dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan menteri tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut, penulisannya sebagai berikut:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

(1) Dalam hal Peraturan Menteri memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh. (2) Hal-hal mengenai lampiran sebagai berikut: a. apabila Peraturan Menteri memerlukan lampiran, harus dinyatakan bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri; b. lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa; c. dalam hal Peraturan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi, sebagai berikut: LAMPIRAN I LAMPIRAN II d. judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri, sebagai berikut: LAMPIRAN I

Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam pembentukkan Peraturan Menteri sebagai berikut: a. pendelegasian kewenangan sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan yang lebih rendah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri tersebut; 2. pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu peraturan kepada peraturan yang lain, sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ............... Tahun ............. tentang ........ (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun .... Nomor....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 8. pencabutan Peraturan Menteri yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Menteri lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Menteri lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas; dan 9. Peraturan Menteri yang telah dicabut, tetap tidak berlaku meskipun Peraturan Menteri yang mencabut di kemudian hari dicabut pula. c. perubahan Peraturan Menteri diatur sebagai berikut: 1. perubahan Peraturan Menteri dilakukan dengan: a) menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Menteri; atau b) menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri. 2. perubahan Peraturan Menteri dapat dilakukan terhadap: a) seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau b) kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 3. jika Peraturan Menteri yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Menteri perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Menteri yang diubah; dan 4. pada dasarnya batang tubuh Peraturan Menteri perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut : a) Pasal I memuat judul Peraturan Menteri yang diubah, dengan menyebutkan Berita Negara yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah; b) jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya), penulisannya sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ..... Tahun .... tentang ......(Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ...... Nomor....) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut...... 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ..... 3. dan seterusnya .....

Ketentuan Pasal … dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ..... Tahun .... tentang ......(Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ...... Nomor....) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ……… c) jika Peraturan Menteri telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada huruf a), juga tahun dan nomor dari Peraturan Menteri perubahan yang ada serta Berita Negara Republik INDONESIA yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya), penulisannya sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor .... Tahun .... tentang ......(Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ....Nomor ....) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan: a. Nomor ..... Tahun ..... (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ..... Nomor .....); b. Nomor ..... Tahun ..... (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ..... Nomor .....); c. Nomor ..... Tahun ..... (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ..... Nomor .....); diubah sebagai berikut: 1. Bab V dihapus. 2. Ketentuan

Dalam rangka pembentukan Panitia Interkem, Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia Interkem kepada Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Pertahanan, Kepala/Pimpinan di lingkungan TNI, dan/atau Kepala Lembaga Sandi Negara. 6. jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri atas beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung (), sebagai berikut: Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) .................... (1a) ..................... (1b) ..................... (2) .................... 7. jika dalam suatu Peraturan Menteri dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus, sebagai berikut: 1. Pasal 16 dihapus 2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) ............. (2) Dihapus (3) ............. 8. jika suatu perubahan Peraturan Menteri dapat mengakibatkan: a) sistematika Peraturan Menteri Pertahanan berubah; b) materi Peraturan Menteri Pertahanan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c) esensinya berubah. Peraturan Menteri yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri yang baru mengenai masalah tersebut; 9. jika suatu Peraturan Menteri Pertahanan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Menteri Pertahanan, sebaiknya Peraturan Menteri Pertahanan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan- perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada: a) urutan, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir; b) penyebutan-penyebutan; dan c) ejaan, jika Peraturan Menteri yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri. 7. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan, sebagai berikut: - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun. 8. untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan, sebagai berikut:

A dan B dapat menjadi… 9. untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau, sebagai berikut :

A atau B wajib memberikan ... 10. untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau, penulisannya sebagai berikut :

A dan/atau B dapat memperoleh ...

(1) ..... (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penghormatan dengan bendera negara; b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. untuk menyatakan adanya suatu hak,di gunakan kata berhak, sebagai berikut: - Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum. 12. untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga digunakan kata berwenang, sebagai berikut: - PRESIDEN berwenang menolak atau mengabulkan permohonan grasi. 13. untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, digunakan kata dapat, sebagai berikut: - Menteri dapat menolak atau mengabulkan permohonan pendaftaran paten. 14. untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, digunakan kata wajib, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku, sebagai berikut: - Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan. 15. untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus, jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut, sebagai berikut: - Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 16. untuk menyatakan adanya larangan, digunakan kata dilarang, sebagai berikut:

Setiap anggota TNI yang sedang dalam dinas dilarang: a. .........; dan b ............. c. teknik pengacuan diatur sebagai berikut: 1. pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain, namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan; 2. teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Menteri Pertahanan yang bersangkutan atau Peraturan Menteri Pertahanan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..., sebagai berikut:

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ..... (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ..... 3. pengacuan lebih 2 (dua) terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan, penulisannya sebagai berikut:

(1) ....... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12; (2) ....... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4). 4. pengacuan 2 (dua) terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali, sebagai berikut:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1); (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a. 5. kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan, sebagai berikut:

(1) ......... (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari. 6. jika ada 2 (dua) atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil, sebagai berikut:

(1) ........ (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan. 7. pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu, sebagai berikut:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh .... 8. pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Menteri yang tingkatannya sama atau lebih tinggi; 9. hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan, penulisannya sebagai berikut:

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

(1) Peraturan Direktur Jenderal Kemhan merupakan bentuk naskah dinas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kemhan sesuai bidang tugasnya yaitu: a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Peraturan Menteri; dan b. menyelenggarakan pengaturan lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri. (2) Wewenang pembentukan, penetapan dan penandatanganan Peraturan Direktur Jenderal Kemhan adalah Direktur Jenderal Kemhan. (3) Format penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Kemhan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri ini, namun kepala naskah menggunakan Logo dan Kop Instansi/Satker yang menyesuaikan ketentuan naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kemhan. (4) Peraturan Direktur Jenderal tidak perlu diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM karena tidak dimasukkan ke dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (5) Peraturan Direktur Jenderal tidak diautentikasi.

(1) Keputusan Bersama merupakan suatu bentuk naskah dinas yang dibentuk dan ditetapkan oleh dua atau lebih pejabat setingkat Menteri, merupakan dasar untuk pelaksanaan tentang hal-hal yang telah disepakati dan perlu ditetapkan bersama antar Instansi yang berkepentingan. (2) Wewenang pembentukan, penetapan dan penandatanganan keputusan bersama adalah Menteri Pertahanan bersama dengan pejabat setingkat Menteri. (3) Susunan kerangka keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan ditambahkan kata ”Bersama” sesuai kata ”Keputusan”. (4) Susunan kerangka penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

(1) Petunjuk Pelaksanaan merupakan bentuk naskah dinas yang bersifat membimbing yang mengatur dan memuat petunjuk tentang tatacara pelaksanaan suatu bidang kegiatan, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. (2) Wewenang pembentukan, penetapan dan penandatanganan petunjuk pelaksanaan yaitu: a. pejabat eselon I atau Eselon II sesuai bidang tugas dan fungsi dari pejabat yang diberi kewenangan; dan b. eselon II sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu Kapus Kemhan dan Kepala Biro Setjen Kemhan. (3) Susunan kerangka petunjuk pelaksanaan terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam

(1) Petunjuk Teknis merupakan bentuk naskah dinas yang bersifat membimbing yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan secara teknis suatu bidang kegiatan, berdasarkan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. (2) Wewenang pembentukan, penetapan dan penandatanganan petunjuk teknis yaitu: a. pejabat eselon I atau eselon II atau dan a.n. eselon II, eselon III sesuai bidang tugas dan fungsi dari pejabat yang diberi kewenangan; dan b. eselon II sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu Kapus Kemhan dan Kepala Biro Setjen Kemhan. (3) Susunan kerangka petunjuk teknis terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam

(1) Prosedur Tetap yang disingkat Protap, merupakan naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk pimpinan tentang cara serta urutan penindakan suatu kegiatan operasional atau administrasi tertentu yang harus diikuti oleh individu pejabat atau unit organisasi tertentu yang diinginkan oleh pimpinan untuk dijadikan tugas rutin. (2) Wewenang pembentukan, penetapan dan penandatangan Prosedur Tetap yaitu: a. pejabat eselon I atau eselon II, atau a.n. eselon II, eselon III sesuai bidang tugas dan fungsi dari pejabat yang diberi kewenangan; dan b. eselon II sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu Kapus Kemhan dan Kepala Biro Setjen Kemhan. (3) Susunan kerangka prosedur tetap terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam

Hal-hal khusus di dalam pembentukan surat perintah di lingkungan Kemhan, diatur sebagai berikut: a. pada dasarnya Sprin dikeluarkan oleh atasan personel yang mendapat perintah, karena pertimbangan tertentu, seorang pejabat dapat mengeluarkan/ menandatangani sprin untuk dirinya sendiri, setelah ada wewenang tertulis dari atasannya; b. Sprin yang menyertakan anggota lain yang bukan bawahan langsung harus ada izin tertulis dari atasannya; dan c. Sprin dinyatakan tidak berlaku lagi setelah perintah yang termuat didalamnya selesai dilaksanakan.

(1) Surat Tugas merupakan bentuk naskah dinas yang dikeluarkan oleh pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang/sekelompok personel non organik/anggota organisasi Dharma Wanita, dan mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi. (2) Wewenang pembuatan, penetapan dan penandatanganan surat tugas oleh pimpinan/pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugasnya. (3) Susunan kerangka, penggandaan dan distribusi surat tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3), ayat (4) Peraturan Menteri ini.

(1) Surat Edaran merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Wewenang pembuatan, penetapan dan penandatanganan surat edaran oleh Menteri Pertahanan atau eselon I atau atas nama eselon I eselon II atau eselon II (Kapus Kemhan dan Kepala Biro Setjen Kemhan) sesuai bidang tugas dan fungsi dari pejabat yang diberi kewenangan. (3) Susunan kerangka surat edaran terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)

(1) Pengumuman, merupakan pemberitahuan tentang sesuatu hal yang ditujukan kepada pegawai, masyarakat umum atau kepada pihak- pihak yang tercantum dalam isi pengumuman. (2) Wewenang pembuatan, penetapan dan penandatanganan pengumuman oleh Menteri dan dapat didelegasikan pada pejabat Eselon I atau Eselon II (atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Susunan pengumuman terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri ini dengan mengubah kode singkatan menjadi PENG pada penomoran; b. batang tubuh pengumuman terdiri atas : 1. kalimat pembuka; 2. isi pengumuman; dan 3. kalimat penutup. c. penutup merupakan bagian akhir dari pengumuman meliputi penandatanganan atau penetapan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

(1) Surat Pengantar adalah surat berbentuk tabel, digunakan untuk mengantar suatu naskah/dokumen/barang yang perlu dikirimkan. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan Speng oleh pejabat eselon II atau a.n. eselon II eselon III atau a.n. eselon II eselon III u.b. eselon IV atau pejabat Tata Usaha dan pejabat lain yang berwenang. (3) Susunan surat pengantar terdiri atas: a. kepala, logo Kemhan untuk yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat tata usaha dan pejabat lain yang berwenang dan atas nama Eselon II serta diikuti kop nama instansi; b. judul, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut: 1. penomoran sebagaimana dimaksud dalam

(1) Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi penjelasan/informasi mengenai keadaan seseorang atau sesuatu untuk kepentingan dinas pada suatu instansi. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan Sket oleh pejabat pimpinan instansi/Satker. (3) Susunan Sket terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri ini dengan mengubah kode singkatan menjadi SKET pada penomoran; b. batang tubuh Sket terdiri atas: 1. alenia pembuka; 2. inti objek yang diinformasikan; dan 3. alenia penutup. c. penutup bagian akhir dari surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17

(1) Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang, instansi, perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan surat kuasa oleh Menteri didelegasikan kepada pejabat eselon I atau Kepala Satker/Subsatker yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya. (3) Susunan surat kuasa terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri ini dengan mengubah kode singkatan menjadi SK pada penomoran; c. batang tubuh surat kuasa terdiri atas: 1. alinea Pembuka; 2. identitas pihak pemberi dan penerima kuasa bila perlu disertai pemberian hak substitusi dan retensi; 3. materi inti yang dikuasakan; dan 4. alinea penutup. d. penutup bagian akhir dari surat kuasa adalah penandatanganan yang diatur sebagai berikut: 1. tempat dan tanggal penandatanganan; 2. nama lengkap penerima kuasa dan pemberi kuasa; dan 3. rumusan penandatanganan diletakkan di sebelah kanan dan kiri.

(1) Amanat/Sambutan merupakan ungkapan pikiran yang utuh, berisi pesan pimpinan satuan/instansi kepada pihak khalayak tertentu. (2) Wewenang pembuatan amanat/sambutan dikeluarkan oleh pimpinan satuan/ instansi sesuai dengan kewenangannya. (3) Susunan amanat/sambutan terdiri atas: a. kelompok kepala, terdiri atas: 1. lambang negara/logo Kemhan, kop nama badan/instansi atau kop nama jabatan sesuai dengan kewenangan; dan 2. judul amanat/sambutan, seluruhnya ditulis simetris di tengah-tengah dengan huruf kapital dan ditebalkan. b. batang tubuh, terdiri atas: 1. kalimat pembuka; 2. isi amanat/sambutan; dan 3. kalimat penutup. c. kelompok penutup, terdiri atas: 1. tempat dan tanggal dikeluarkan; dan 2. tajuk tanda tangan. (4) Penulisan isi dari amanat dan sambutan diawali dengan huruf kapital pada awal kalimat atau kata tertentu, selanjutnya dengan huruf kecil, jenis huruf yang digunakan Arial ukuran 14 (empat belas). (5) Amanat ditulis pada kertas ukuran F-4 yang dibagi menjadi dua.

(1) Notulen Rapat merupakan suatu catatan berisi rangkuman dari hasil pembahasan suatu rapat/pertemuan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan notulen rapat adalah yang dipimpin Menteri, Karo TU atau dapat ditunjuk serendah- rendahnya pejabat eselon III, di Satker/Subsatker. (3) Susunan notulen rapat terdiri atas: a. kepala dengan ketentuan pencantuman logo Kemhan dan diikuti kop instansi/Satker; b. judul, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut: 1. jenis tulisan dinas notulen ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca; dan 2. penomoran sebagaimana dimaksud dalam

(1) Berita Acara merupakan naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan saksi. (2) Susunan kerangka berita acara terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri ini dengan mengubah kode singkatan menjadi BA pada penomoran; b. batang tubuh berita acara terdiri atas: 1. alinea Pembuka; 2. tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun; 3. identitas para pihak yang membuat perjanjian; 4. materi inti berita acara; dan 5. alinea penutup. c. kelompok penutup, terdiri atas: 1. tanggal pembuatan berita acara; 2. tanda tangan para pihak dan para saksi; dan 3. diketahui/disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(1) Surat Izin merupakan bentuk naskah dinas yang memuat persetujuan/izin dari Kepala Satker/Subsatker kepada personel untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keperluan dalam jangka waktu tertentu. (2) Wewenang pembuatan surat izin dikeluarkan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I atau pejabat Eselon II (Kapus Kemhan atau Kepala Biro Setjen Kemhan) atau pejabat lainnya sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Susunan surat izin terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)

(1) Surat Jalan merupakan bentuk naskah dinas yang memuat persetujuan/izin dari pemimpin satuan/instansi personel yang akan bepergian dalam jangka waktu tertentu, dan perjalanan itu dilakukan di dalam negeri. (2) Wewenang pembuatan surat jalan dikeluarkan oleh pimpinan satuan/instansi sesuai dengan kewenangannya. (3) Susunan surat jalan terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri ini dengan mengubah kode singkatan menjadi SJ pada penomoran; c. batang tubuh, terdiri atas: 1. pernyataan pemberi izin; 2. data personel; dan 3. tujuan dan waktu. d. penutup bagian akhir dari surat jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16

(1) Sertifikat adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan dapat dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri namun dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. (3) Susunan Sertifikat terdiri atas: a. kelompok kepala, terdiri atas: 1. lambang negara/logo Kemhan, dikuti kop nama instansi/Satker dibawahnya disesuaikan dengan yang menandatangani naskah; dan 2. nama naskah dinas ditulis dengan huruf kapital dengan ukuran yang disesuaikan. b. penomoran dilakukan secara berurutan dalam satu tahun takwim, ditulis dengan urut-urutan sebagai berikut: 1. nomor urut dengan angka Arab; 2. bulan dengan angka Romawi; dan 3. tahun dengan angka Arab. c. batang tubuh terdiri atas: 1. nama; 2. pangkat/korp/golongan; 3. NRP/NIP; 4. jabatan; 5. kesatuan; dan 6. uraian kursus tentang apa dan dimana. d. penutup bagian akhir dari sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam

(1) Ijazah atau Surat Tanda Lulus Ujian merupakan suatu bukti yang sah bahwa seseorang telah selesai atau lulus mengikuti diklat untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan tertentu. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan dapat dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri namun dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. (3) Susunan Ijazah atau surat tanda lulus ujian terdiri atas: a. kelompok kepala, terdiri atas: 1. lambang negara/logo Kemhan, dikuti kop nama instansi/Satker dibawahnya disesuaikan dengan yang menandatangani naskah; dan 2. nama naskah dinas ditulis dengan huruf kapital dengan ukuran yang disesuaikan. b. penomoran dilakukan secara berurutan dalam satu tahun takwim, ditulis dengan urut-urutan sebagai berikut: 1. nomor urut dengan angka Arab; 2. bulan dengan angka Romawi; 3. kode ujian dinas dengan huruf kapital; 4. tingkatan ujian dinas yang dilaksanakan oleh peserta ditulis dengan huruf kapital; dan 5. tahun dengan angka Arab. c. batang tubuh terdiri atas: 1. nama; 2. golongan; 3. NIP; 4. jabatan/kesatuan; 5. penulisan Surat Keputusan pangkat terakhir; 6. penulisan telah lulus/tidak diletakkan di tengah kalimat dengan huruf kapital arial ukuran 16; dan 7. uraian kursus tentang apa dan dimana. d. penutup bagian akhir dari ijazah sebagaimana yang dimaksud dalam

(1) Piagam Penghargaan merupakan surat atau tulisan resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau peneguhan sesuatu hal yang bersifat penghormatan. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan piagam penghargaan adalah Menteri, namun dapat dilimpahkan kepada pejabat eselon I atau Eselon II yang ditunjuk sesaui kewenangannya. (3) Susunan piagam penghargaan, terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri ini dengan mengubah kode singkatan menjadi PP pada penomoran. c. batang tubuh terdiri atas: 1. nama; 2. pangkat/korps/golongan; 3. NRP/NIP; 4. jabatan; 5. kesatuan; dan 6. uraian penghargaan tentang apa dan dimana. d. penutup bagian akhir dari suatu piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Undangan berisi suatu permintaan kehadiran seseorang atau pejabat untuk datang pada waktu, tempat dan acara yang telah ditentukan. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan surat undangan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Bentuk undangan di lingkungan Kemhan ada beberapa, ada yang berbentuk surat dan ada yang berbentuk lembaran khusus. (4) Susunan undangan tergantung dari bentuknya yaitu: a. undangan berbentuk surat penyusunannya sama dengan bentuk naskah dinas surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Peraturan Menteri ini; atau b. undangan berbentuk lembaran khusus penyusunannya lebih bervariasi dan dicetak secara khusus.

(1) Surat Pernyataan merupakan naskah dinas yang berisi tentang penyataan dari seorang pejabat terhadap sesuatu hal yang membutuhkan/memerlukan ketegasan untuk meyakinkan pihak lain. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan oleh pejabat pimpinan instansi/Satker tidak dapat dikelompokkan. (3) Susunan surat pernyataan terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri ini dengan mengubah kode singkatan menjadi SP pada penomoran; b. batang tubuh surat pernyataan terdiri atas: 1. alenia pembuka; 2. objek yang dinyatakan dan inti dari pernyataan; dan 3. alenia penutup. c. penutup bagian akhir dari surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16

(1) Surat Perjalanan Dinas merupakan bentuk naskah dinas yang memuat persetujuan/izin dari pimpinan satuan/instansi personel yang akan bepergian dalam jangka waktu tertentu dan perjalanan itu dilakukan di dalam negeri dalam rangka pelaksanaan tugas. (2) Wewenang pembuatan SPD dikeluarkan oleh Kepala Satker/Subsatker atau dapat dilimpahkan kepada pejabat sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. (3) Susunan surat perjalanan dinas terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri ini dengan mengubah kode singkatan menjadi SPD pada penomoran; b. batang tubuh, terdiri atas: 1. pernyataan pemberi izin; 2. data personel; 3. waktu dan route perjalanan, angkutan; dan 4. keperluan dinas. c. penutup bagian akhir dari surat jalan sebagaimana yang dimaksud dalam

(1) Permohonan Izin Cuti merupakan bentuk naskah dinas yang diajukan oleh personel satuan/instansi kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan cuti. (2) Pembuatan permohonan izin cuti disetujui oleh Kepala Satker/Subsatker dan dapat dilimpahkan pada pejabat personel atau pejabat lain sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. (3) Susunan permohonan izin cuti terdiri atas: a. kepala, dengan ketentuan pencantuman logo Kemhan yang diikuti kop nama badan/Instansi tempat dimana personel pemohon berdinas; b. judul, penulisan jenis tulisan dinas permohonan izin cuti, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca; c. batang tubuh permohonan izin cuti terdiri atas: 1. pernyataan pemohonan cuti dari personel yang bersangkutan; dan 2. pernyataan macam cuti yang diajukan dengan keterangan lama, tanggal cuti, tujuan, berkendaraan, pengikut, keterangan, dan lain-lain. d. penutup bagian akhir dari permohonan izin cuti adalah penandatanganan yang diatur sebagai berikut: 1. tempat dan tanggal pengajuan cuti; 2. tanda tangan pemohon; 3. tanda tangan pejabat yang menyetujui; 4. nama lengkap pejabat dan pemohon yang menandatangani beserta gelar dan pangkat; 5. pencantuman cap jabatan pada pejabat yang menyetujui; 6. rumusan penandatanganan pemohon diletakkan di sebelah kanan dan pejabat yang menyetujui di sebelah kiri; dan 7. nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital dan selanjutnya huruf kecil dengan jenis huruf Arial ukuran 12 dan pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. (4) Permohonan izin cuti tidak diberi penomoran.

(1) Surat Cuti merupakan bentuk naskah dinas yang memuat persetujuan/izin cuti dari pimpinan satuan/instansi personel yang akan melaksanakan cuti dalam jangka waktu tertentu. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan surat cuti dikeluarkan oleh pimpinan satuan/instansi sesuai dengan kewenangannya. (3) Susunan surat cuti terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri ini dengan mengubah kode singkatan menjadi SC pada penomoran; c. batang tubuh surat cuti terdiri atas: 1. pernyataan pemberi izin cuti; 2. data personel; dan 3. tujuan dan waktu. d. penutup bagian akhir dari surat cuti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16

(1) Ralat digunakan untuk pembetulan/perbaikan naskah dinas yang tingkat kesalahannya ringan/tidak prinsip berupa kesalahan dalam pengetikan. (2) Wewenang penandatanganan ralat untuk semua bentuk tulisan dinas adalah: a. Karo Tata Usaha Setjen Kemhan apabila naskah dinas tersebut ditandatangani oleh Menteri; b. Kabag Takahdissip Biro Tata Usaha atas nama Karo Tata Usaha, apabila naskah dinas tersebut ditandatangani oleh Sekjen atas nama Menteri; dan c. Kabag Takahdissip Biro Tata Usaha Setjen/Kabag TU/Kabag Um/Kasubbag TU apabila naskah dinas tersebut ditandatangani oleh Sekjen/Irjen/Dirjen/Ka Badan/Kapus/Karo Setjen Kemhan atau Staf di bawahnya atas nama pejabat tersebut di atas. (3) Penomoran ralat naskah dinas menggunakan nomor lama dengan tanggal baru. (4) Penomoran ralat naskah dinas bentuk surat menggunakan nomor dan tanggal baru pada saat ralat naskah dinas tersebut dikeluarkan.

(1) Perubahan digunakan untuk penulisan dinas yang tingkat kesalahannya dianggap prinsip atau kesalahan tersebut mempengaruhi isinya atau mengubah sebagian dari isi naskah dinas, misalnya perubahan waktu, jumlah, personel, dan lain-lain. (2) Perubahan pada kelompok naskah dinas yang bersifat bimbingan dan penetapan agar dituangkan dalam bentuk naskah dinas yang sama seperti keputusan diubah dengan keputusan. (3) Perubahan pada kelompok naskah dinas yang bersifat perintah/penugasan dituangkan dalam bentuk naskah dinas yang sama atau dalam bentuk surat (surat perintah diubah dengan surat perintah atau dengan surat). (4) Wewenang penandatanganan perubahan untuk semua bentuk naskah dinas ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas yang diubah atau pejabat yang lebih tinggi, sebagai berikut: a. Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri, perubahannya ditandatangani oleh Menteri; dan b. Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekjen Kemhan atas nama Menteri, perubahannya ditandatangani oleh Sekjen Kemhan atas nama Menteri atau oleh Menteri. (5) Penomoran dan tanggal. a. penomoran perubahan naskah dinas yang berbentuk sama dengan naskah dinas yang diubah menggunakan nomor lama dengan menambah huruf a, di belakang nomor tersebut untuk perubahan pertama diketik PERUBAHAN 1 dan huruf b untuk perubahan kedua diketik PERUBAHAN 2, dan seterusnya dengan tanggal yang baru saat perubahan naskah dinas tersebut dikeluarkan; dan b. penomoran perubahan naskah dinas bentuk surat menggunakan nomor dan tanggal baru pada saat perubahan naskah dinas tersebut dikeluarkan.

(1) Laporan merupakan bentuk tulisan yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan pertanggungjawaban atas suatu kegiatan/kejadian. (2) Pembuatan dan penandatanganan laporan oleh pejabat/personel yang diberi tugas dan tanggung jawab jabatan. (3) Susunan terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a; b. batang tubuh terdiri atas: 1. pendahuluan memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan; 2. materi laporan terdiri atas: a) kegiatan yang dilaksanakan; b) faktor yang mempengaruhi; c) hambatan yang dihadapi; d) hasil pelaksanaan kegiatan; dan e) hal-hal lain yang perlu dilaporkan. c. penutup terdiri atas: 1. tempat dan tanggal pembuatan laporan; 2. nama jabatan; 3. tanda tangan; dan 4. nama lengkap. d. penomoran dan distribusi. 1. laporan disampaikan dengan menggunakan surat pengantar; dan 2. penomoran menggunakan nomor urut surat pengantar.

Contoh bentuk naskah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Surat masuk adalah semua naskah dinas atau surat pribadi yang diterima dari Instansi/pihak lain untuk disampaikan kepada pejabat yang tercantum pada alamat. (2) Surat keluar adalah semua naskah dinas atau surat pribadi yang dikirim kepada Instansi/pihak lain untuk disampaikan kepada pejabat yang tercantum pada alamat.

Pengurusan surat masuk dilaksanakan melalui tahap-tahap penerimaan, pencatatan, penilaian, pengolahan, dan penyimpanan, di dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut : a. tahap penerimaan sebagai berikut: 1. pada dasarnya semua surat masuk harus diterima dalam keadaan utuh, jika surat yang diterima dalam keadaan cacat atau tidak utuh, petugas penerima berhak mengembalikan kepada pengirim/pembawa surat, jika kerusakannya kecil, surat tersebut dapat diteruskan dengan membuat catatan sebagai laporan; 2. petugas penerima mencocokkan nomor surat, menandatangani tanda terima/buku ekspedisi dan mencatat pukul/tanggal penerimaan pada sampul sebelah kiri bawah; dan 3. surat-surat yang diterima dipilah sesuai dengan derajat dan klasifikasinya, selanjutnya diserahkan kepada petugas pencatatan dengan menggunakan buku ekspedisi. b. tahap pencatatan surat masuk sebagai berikut: 1. petugas pencatatan menerima surat dari petugas penerimaan, mencocokkan nomor surat, membubuhkan paraf pada buku ekspedisi dan membukukan surat-surat tersebut di dalam buku agenda dengan nomor berurutan selama satu tahun takwim; 2. surat-surat yang berklasifikasi SR dan R dicatat nomor dan pengirimannya, di buku Agenda SR dan R serta masing-masing diberi lembar disposisi, dan dalam keadaan sampul masih tertutup diajukan kepada Kabagum/Kabag TU/Kabag Takahdissip, surat tersebut kembali ke petugas pencatatan setelah ada arahan/catatan pada lembar disposisi, catatan perihal dimasukkan ke dalam buku agenda, selanjutnya surat diteruskan sesuai dengan arahan/catatan pada lembar disposisi; 3. surat-surat yang berklasifikasi B dibuka sampulnya, masing- masing diberi lembar disposisi kemudian dicatat dalam buku agenda B, selanjutnya diteruskan kepada Kabagum/Kabag TU/Kabag Takahdissip, surat-surat dimaksud kembali ke petugas pencatat, selanjutnya diteruskan sesuai dengan arahan/catatan pada lembar disposisi; 4. setiap surat masuk yang telah mendapatkan disposisi pemimpin, selanjutnya digandakan sesuai ketentuan/kebutuhan dan sebelum dikirim ke alamat terlebih dahulu dibubuhi tulisan cap pada setiap lembarnya melintang dari sudut kiri bawah ke arah sudut kanan; 5. surat-surat pribadi adalah surat yang beralamat nama orang baik diikuti nama jabatan maupun tidak, tidak boleh dibuka sampulnya dan tetap dicatat dalam buku agenda tersendiri, kemudian langsung diteruskan kepada alamat yang dituju; 6. setiap ada perpindahan surat, petugas pencatatan wajib mencatat di dalam buku agenda tentang, tanggal dan di mana surat tersebut berada; 7. selain dilakukan pencatatan pada agenda, Kepala Sekretariat dapat menentukan pencatatan pada Daftar Pembesar Agenda, Daftar Perihal Agenda, Kartu Indeks atau Klaper, Buku Kontrol Agenda dan Bon Agenda; 8. pencatatan surat masuk dimulai dari nomor 1 pada bulan Januari dan nomor terakhir pada bulan Desember, apabila surat masuk sangat banyak sehingga diperlukan pencatatan surat oleh lebih dari satu orang, cara pencatatan dapat diatur oleh Kepala Sekretariat dengan pemberian kode tertentu sehingga semua surat masuk dapat dicatat dengan cepat; dan 9. pencatatan surat selalu dilakukan pada setiap pemindahan dan penyimpanan. c. kegiatan dalam tahap penilaian sebagai berikut: 1. kegiatan penilaian surat masuk sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pada tahap pencatatan, yaitu pada waktu menilai sementara apakah surat masuk tersebut termasuk arsip atau non arsip, penilaian sementara ini untuk memudahkan pejabat arsip dalam menanganinya; 2. tindakan berikutnya adalah menilai, apakah surat itu akan disampaikan kepada pimpinan satuan atau dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang menanganinya, dalam hal ini, biasanya di setiap satuan sudah diatur surat-surat apa yang harus melalui pimpinan dan surat-surat apa yang dapat disampaikan langsung kepada pejabat tertentu; 3. selain penilaian penyampaian surat, dilakukan pula penilaian penanganan surat, apakah surat masuk itu akan diolah dengan tata naskah atau tidak; 4. surat masuk yang beralamat pribadi atau nama orang dinilai termasuk surat yang harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dalam keadaan sampul tertutup; dan 5. surat masuk disampaikan kepada pimpinan/pejabat pengolah sesuai dengan derajat dan klasifikasi surat. d. kegiatan dalam tahap pengolahan sebagai berikut: 1. kegiatan pengolahan surat masuk disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan/pejabat untuk MEMUTUSKAN/menentukan tindakan apa yang perlu diambil atas dasar surat tersebut; 2. kegiatan pengolahan dapat berlangsung cepat, dapat pula berlangsung lama, tergantung masalah yang ditanganinya, hasil pengolahan dapat bermacam-macam, ada yang disimpan, adapula yang menimbulkan naskah dinas baru berupa keputusan, surat perintah, dan lain-lain; 3. pengolahan masalah yang berlanjut dan melibatkan beberapa pejabat, serta memerlukan penyelesaian dalam waktu relatif lama, diproses melalui tata naskah, pengolahan masalah yang dinilai tidak berlanjut, diselesaikan dengan cara administrasi biasa; dan 4. setiap surat masuk berklasifikasi SR atau R yang telah mendapatkan disposisi pimpinan, selanjutnya digandakan sesuai ketentuan/kebutuhan dan sebelum dikirim ke alamat terlebih dahulu dibubuhi tulisan cap pada setiap lembarnya melintang dari arah sudut kiri bawah ke arah sudut kanan atas pada isi suratnya, penulisannya sebagai berikut: - KOPI SATU - KOPI TIGA penulisan bilangan kopi disesuaikan dengan kebutuhan e. kegiatan dalam tahap penyimpanan sebagai berikut: 1. surat masuk yang telah diproses hendaknya disimpan dengan baik di Bag Minu/Sekretariat/Urusan Tata Usaha, agar mudah ditemukan kembali apabila diperlukan; 2. penyimpanan surat masuk hendaknya berpedoman kepada tata kearsipan; 3. surat masuk yang diproses melalui Takah disimpan dalam himpunan menurut masalahnya di dalam map Takah; 4. surat masuk yang diproses tidak melalui Takah disimpan dalam himpunan sebagai berikut: a) seri yaitu himpunan satu jenis naskah dinas yang disusun secara kronologis, himpunan seri selain dibatasi kemampuan map, juga dibatasi tahun naskah dinas seperti keputusan, surat perintah, surat cuti, surat jalan dan lain-lain; b) rubrik yaitu himpunan dari satu macam masalah/hal/pokok persoalan yang disusun secara kronologis, himpunan rubrik dapat dibatasi dengan tahun, atau dibatasi dengan selesainya suatu masalah seperti intelijen, operasional, personel, materiil, teritorial, pengangkatan, kepangkatan, jabatan dan lain-lain; dan c) dosir yaitu himpunan dari satu macam masalah hal/pokok persoalan/ perorangan, yang disusun secara kronologis dari awal sampai akhir, himpunan tata naskah dapat digolongkan dalam himpunan dosir yaitu dosir personel adalah himpunan dari mulai lamaran sampai pemberhentiannya; dosir gedung A adalah himpunan sejak perencanaan sampai gedung A itu diserahkan kepada yang berhak. 5. dilihat dari bagaimana cara menyimpan surat atau himpunan, penyimpanan terdiri atas beberapa cara: a) lateral yaitu penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian sisinya saja, yaitu penyimpanan ordner, boks arsip dan buku-buku perpustakaan dan lain-lain; b) vertikal yaitu penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian mukanya saja, yaitu penyimpanan surat/map pada lemari arsip yaitu filling kabinet; dan c) horisontal yaitu penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga muka surat/himpunan yang terlihat di sebelah atas, yaitu penyimpanan sementara surat/himpunan yang diletakan dimeja pejabat pada waktu surat itu masih diolah/dipelajari. 6. penyimpanan surat/himpunan dilakukan di sekretariat atau di tata usaha selama surat itu masih aktif, yang biasa juga disebut arsip aktif, selama masih aktif, surat/arsip tetap berada di tata usaha/sekretariat, apabila setelah dinilai menjadi arsip aktif inaktif, penyimpanan harus sudah dialihkan ke badan-badan kearsipan.

Sarana pencatatan pokok yang digunakan dalam pengurusan surat masuk adalah buku agenda, buku ekspedisi, dan lembar disposisi, diatur sebagai berikut: a. buku agenda merupakan sarana pencatatan pertama dan lengkap yang memuat data surat masuk, dan digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian dan sekurang-kurangnya harus masuk lewat kolom-kolom catatan mengenai: 1. tanggal; 2. nomor agenda; 3. nomor dan tanggal surat masuk; 4. lampiran; 5. alamat pengirim atau terima dari; 6. perihal/isi surat; 7. keterangan; 8. jika kolom catatan masih dianggap kurang, dapat ditambah dengan petunjuk pada nomor yang lalu dan petunjuk pada nomor berikutnya; dan 9. selain buku agenda di atas, dapat menggunakan sarana lain sesuai dengan kebutuhan seperti berikut: a) daftar Pembesar; b) daftar Perihal; c) klaper; d) kontrol agenda; e) daftar lichter agenda; f) buku ekpedisi/pengiriman; g) bon agenda; dan h) buku agenda arsip. b. buku ekspedisi/tanda terima merupakan sarana pencatatan pembantu yang digunakan sebagai bukti pengiriman dan penerimaan surat masuk; c. lembar disposisi adalah lembaran khusus yang disertakan pada surat masuk, dan digunakan oleh pejabat untuk mencantumkan disposisi/arahan/catatan; dan d. selain sarana di atas, digunakan juga sarana/perlengkapan Takah untuk surat masuk yang diproses melalui Takah seperti berikut: 1. buku indeks persoalan Takah; 2. buku Takah; 3. kartu pemeriksa peredaran Takah; 4. kartu ajukan kembali; 5. sampul Takah; 6. lembar catatan; 7. buku ekspedisi/pengiriman; 8. buku harian Takah; dan 9. kotak-kotak kartu.

(1) Siap penyampaian naskah dinas harus dilaksanakan secara tepat guna dan berdaya guna dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. hemat, dalam arti dilaksanakan secara ekonomis; b. cepat, dalam arti waktu penyampaiannya singkat; c. tepat, dalam arti dapat sampai ke alamat yang tepat; dan d. aman, dalam arti naskah dinas tidak bocor, rusak, hilang atau jatuh ke tangan yang tidak berhak menerima. (2) Penyampaian naskah dinas dilaksanakan dengan memperhatikan derajat dan klasifikasi berita yang disampaikan/dikirimkan.

Macam media penyampaian naskah dinas diatur sebagai berikut: a. media penyampaian naskah dinas di lingkungan Kemhan, yaitu: 1. kurir; 2. Pos Kemhan/Pos TNI dan PT. Pos INDONESIA; 3. teleks dan faksimile; 4. radio/telepon; 5. teleprinter; dan 6. internet/email, sesuai dengan tingkat klasifikasi. b. media penyampaian naskah dinas setempat atau lokal, media yang digunakan untuk penyampaian naskah dinas dalam setempat (lokal) sebagai berikut: 1. kurir; 2. Pos Kemhan/Pos TNI dan PT. Pos INDONESIA; 3. teleks dan faksimil; 4. radio/telepon; dan 5. Internet/email, sesuai dengan tingkat klasifikasi. c. media penyampaian naskah dinas Insuler atau dalam satu pulau yaitu: 1. kurir; 2. Pos Kemhan/Pos TNI dan PT. Pos INDONESIA; 3. telegram; 4. teleks dan faksimile; 5. radio/telepon; 6. teleprinter; dan 7. internet/email, sesuai dengan tingkat klasifikasi. d. media penyampaian naskah dinas intrainsuler atau antarpulau, yaitu: 1. dengan memperhatikan tingkat klasifikasi dan derajatnya, media yang digunakan sebagai berikut: a) Pos Kemhan dan PT. Pos INDONESIA; b) teleks dan faksimile; c) radio/telepon; dan d) internet/email, sesuai dengan tingkat klasifikasi. 2. pemilihan kurir dalam penyampaian naskah dinas antarpulau dilakukan apabila dititikberatkan pada faktor keamanan, penggunaan radio/telepon dilakukan apabila naskah dinas yang akan disampaikan merupakan perintah dari atasan kepada bawahan dan memerlukan aksi pada waktu itu juga dan naskah dinas tersebut berklasifikasi biasa. e. penyampaian naskah dinas internasional atau antarbangsa dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bais TNI, pada umumnya digunakan media seperti teleks dengan sandi yang sudah ditetapkan melalui Kamar Sandi di Kementerian Luar Negeri.

(1) Ejaan yang digunakan di dalam naskah dinas adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa INDONESIA Yang Disempurnakan (EYD). (2) Istilah dinas yang digunakan adalah istilah dinas yang telah disahkan, jika digunakan istilah baru dan/atau istilah lama dengan pengertian baru, maka istilah tersebut harus diberi penjelasan secukupnya.

Penggunaan ejaan bahasa INDONESIA dalam naskah dinas diatur sebagai berikut: a. pemilihan kata agar mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. untuk menghindarkan salah tafsir, setiap kata yang digunakan harus tepat, baik ditinjau dari arti kata maupun ditinjau dari maksud naskah dinas secara keseluruhan, dalam hubungan ini, patut diperhatikan kata tertentu yang di lingkungan Kemhan mempunyai arti khusus; 2. perlu diperhatikan pemakaian kata yang dapat menimbulkan arti lain, hal ini akan lebih jelas dengan mempelajari hubungan/konteksnya di dalam kalimat; 3. perlu diperhatikan pemakaian kata asing, sedapat mungkin kata tersebut ditulis dalam ejaan bahasa INDONESIA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ditulis dalam ejaan bahasa asing tersebut, hendaknya ditulis dengan benar; 4. perlu diperhatikan pemakaian kata-kata yang mempunyai ejaan mirip tetapi memiliki arti yang berlainan; 5. kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis; 6. kata-kata ilmiah hendaknya digunakan hanya dalam situasi dan untuk lingkungan khusus saja, untuk situasi dan lingkungan umum supaya digunakan kata-kata yang lebih bersifat umum; 7. hindari jargon ataupun ungkapan yang tidak resmi, jargon adalah istilah khusus bahasa yang digunakan kelompok tertentu sehingga tidak sesuai dengan ketentuan naskah dinas, pemakaian jargon dan ungkapan yang tidak resmi akan menimbulkan salah pengertian dan kejanggalan; dan 8. pemakaian dialek, bahasa percakapan maupun ungkapan usang/idiom mati hendaknya juga dihindari, ungkapan usang umumnya telah kehilangan kekuatan maknanya, sehingga akan terasa janggal dan tidak sesuai dengan kebutuhan naskah dinas. b. pemakaian kata ganti orang agar mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. kata “saya” merupakan kata ganti orang pertama tunggal, kata ini dapat digunakan dalam naskah dinas yang ditujukan kepada sesama unsur atau bawahan, jika pemakaian “saya dirasa kurang hormat, dapat diganti dengan bentuk pasif sebagai pengganti saya, penulisannya sebagai berikut: Saya minta Saudara memperhatikan petunjuk yang lalu. atau Diminta Saudara memperhatikan petunjuk yang lalu. 2. kata “kami” merupakan kata ganti orang pertama jamak, sebagai penghormatan dapat juga digunakan untuk menggantikan kata “saya”, misalnya dalam tulisan yang ditujukan kepada atasan, kata kita tidak boleh digunakan sebagai pengganti “kami”, ataupun “saya” karena “kita” menunjukkan bahwa orang kedua termasuk juga di dalamnya; dan 3. kata “Saudara” digunakan sebagai pengganti orang kedua dalam hal tidak diikuti dengan nama, jika dirasa pemakaian kata ini kurang baik, dapat diganti dengan menuliskan pangkat atau jabatan, penulisannya sebagai berikut: Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. atau Atas perhatian Jenderal kami ucapkan terima kasih. atau Atas perhatian Dirjen kami ucapkan terima kasih. c. penulisan bilangan agar mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. bilangan desimal ditulis penuh dalam angka; 2. penulisan bilangan tingkat/derajat dilakukan dengan cara sebagai berikut: salah : - abad ke-XX - abad ke XX benar : - abad XX - abad ke-20 - abad kedua puluh 3. bilangan pada awal kalimat harus ditulis penuh dalam huruf, jika perlu susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat lagi pada awal kalimat, penulisannya sebagai berikut: salah: - 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. - 250 orang prajurit telah dikerahkan untuk membantu rakyat. - Dua ratus lima puluh prajurit telah dikerahkan untuk membantu rakyat. benar: - Lima belas orang tewas dalam kecelakaan itu. - Dandim setempat telah mengerahkan 250 orang prajurit untuk membantu rakyat. 4. penulisan bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara sebagai berikut: Tahun 80-an atau tahun delapan puluhan Uang 5000-an atau uang lima ribuan Lima uang 1000-an atau lima uang seribuan d. penulisan kata depan dan partikel agar mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. kata depan “ke”, dan “pada” ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata seperti “kepada”, “daripada” dan “padahal”, penulisannya sebagai berikut: - Kita perlu berpikir sepuluh tahun ke depan. - Keberangkatan pasukan dari titik kumpul ditetapkan pukul 5.00 waktu setempat. hendaknya diperhatikan pula bentuk-bentuk berikut ini: ke samping - mengesampingkan ke muka - terkemuka ke luar - dikeluarkan 2. kata depan di dan awalan di digunakan sebagai berikut: a) kata depan di harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya karena di jenis ini mempunyai kedudukan sebagai kata yang berfungsi untuk menyatakan tempat, di yang menjadi jawaban pertanyaan di mana merupakan kata depan, sehingga jawaban itu harus dituliskan secara terpisah, penulisannya sebagai berikut: di mana dia? jawab : di kantor b) cara kedua untuk mengenal bahwa di itu kata depan adalah mempunyai pasangan kata depan dari dan ke, penulisannya sebagai berikut: di sana, ke sana, dari sana di bawah, ke bawah, dari bawah di atas, ke atas, dari atas c) cara mengenal bahwa di itu awalan adalah semua kata yang menjadi jawaban pertanyaan diapakan dia, atau di mempunyai bentuk lawan awalan me, penulisannya sebagai berikut: - dipukul lawannya memukul - ditinju lawannya meninju 3. kata “si” dan “sang” ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya; 4. partikel “lah”, “kah”, “tah” ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya; 5. partikel “pun” ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya kecuali pada kata-kata yang dianggap sudah padu ditulis serangkai seperti “adapun”, “meskipun” “biarpun” “bagaimanapun” “sekalipun” “ataupun” dan “sungguhpun”, partikel “pun” yang ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, apabila “pun” menyertai kata kerja, kata ganti, kata benda, dan kata sifat, penulisannya sebagai berikut: - Minum pun ia tak mau. - Mahal pun akan kubeli. - Pasar pun sepi pada hari ini. - Kami pun tidak diundangnya. 6. partikel “per” yang berarti “mulai”, “demi” dan “tiap” ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendampinginya, penulisannya sebagai berikut: - Pegawai Negeri mendapat kenaikan gaji per satu April. - Pasukan maju satu per satu. 7. kata baku adalah kata-kata yang resmi dalam bahasa INDONESIA, kata-kata tersebut berasal dari bahasa INDONESIA atau serapan baik dari bahasa asing maupun daerah yang telah diadakan penyesuaian dengan ejaan bahasa INDONESIA. e. pemenggalan kata agar mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. pemenggalan kata pada kata dasar, dilakukan sebagai berikut: a) jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, kecuali huruf diftong misalnya au, ai, oi harus ditulis serangkai, penulisannya sebagai berikut: - ma-in, sa-at, bu-ah, - au-la, sau-da-ra, am-boi b) jika di tengah kata ada huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan, penulisannya sebagai berikut: - ba-pak de-ngan su-lit - ba-rang ke-nyang mu-ta-khir c) jika ditengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan penulisannya: - man-di ca-plok makh-luk bang-sa - som-bong Ap-ril swas-ta d) jika ditengah kata ada tiga huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan yang kedua, penulisannya sebagai berikut: - in-stru-men bang-krut in-fra - ul-tra ben-trok ikh-las 2. imbuhan akhiran dan imbuhan awalan dapat dipenggal pada pergantian baris, penulisannya sebagai berikut: - makan-an - me-rasa-kan - mem-bantu - pergi-lah 3. hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: a) bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal; b) akhiran-i tidak dipenggal; dan c) kata yang diberi imbuhan sisipan pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut: - te-lun-juk - si-nam-bung - ge-li-gi f. penyusunan kalimat agar mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. tata bahasa INDONESIA tidak MENETAPKAN berapa banyak kata yang boleh terdapat di dalam sebuah kalimat, selama gagasan yang terkandung di dalam kalimat tersebut masih jelas, berapapun kata yang digunakan tidak dibatasi, walaupun demikian, perlu diingat bahwa semakin banyak kata yang terdapat di dalam sebuah kalimat, maka gagasan yang terkandung didalamnya akan cenderung makin tidak jelas; 2. dengan tidak meninggalkan sopan santun, susunan kalimat dalam naskah dinas hendaknya bersifat lugas, dan langsung pada inti persoalannya, penulisannya sebagai berikut: Tujuan Sapta Marga adalah mempersatukan jiwa pejuang dan prajurit INDONESIA. 3. setiap kalimat pada dasarnya mengandung satu gagasan yang utuh, karena itu, harus dihindari penyusunan yang tidak lengkap, penulisannya sebagai berikut: salah: a) Bersadarkan Keputusan Menteri Nomor : Kep/72/M/I/20xx tentang Ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil. b) Dengan hormat dilaporkan adanya kesalahan yang perlu diperbaiki. seharusnya: - Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor : KEP/72/M/I/20xx tentang Ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat dilaporkan adanya kesalahan yang perlu diperbaiki. 4. informasi disampaikan dengan singkat, dengan tetap memperhatikan ketepatan dan kejelasan, untuk mencapai keringkasan, diprioritaskan pemakaian Pronomina elipsis, Pronomina adalah kata ganti dan elipsis adalah pengulangan kata-kata yang tidak perlu, termasuk pembuangan gagasan yang kurang relevan dengan gagasan utama; penulisan susunan kalimat yang panjang: Merupakan kewajiban bagi prajurit TNI dan PNS Kemhan untuk melaksanakan apel pagi dan apel siang setiap hari. penulisan susunan kalimat yang lebih singkat dan lebih jelas: Prajurit TNI dan PNS Kemhan wajib mengikuti apel pagi dan apel siang. 5. susunan kalimat harus secara langsung menyangkut setiap persoalannya, setiap kata, ungkapan atau gagasan yang tidak perlu harus dihilangkan, caranya, jika kata/ungkapan/gagasan tertentu dihapuskan tidak mempengaruhi argumen/uraian yang ditulis, penulisannya sebagai berikut: Panja menaruh perhatian atas memorandum yang memuat saran- saran yang berkenaan dengan ….. Lebih baik diubah menjadi: Panja telah mempertimbangkan saran mengenai ….. g. kalimat efektif agar mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. pemakaian kalimat efektif dalam naskah dinas harus benar-benar diperhatikan, yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan atau tenaga untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pembaca identik dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat naskah dinas; 2. hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kalimat efektif sebagai berikut: a) kata-kata yang digunakan dan susunan kalimat secara tepat dapat mewakili gagasan pembuat naskah dinas; dan b) kata-kata yang digunakan dan susunan kalimat dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pembaca naskah dinas seperti yang dipikirkan pembuat naskah dinas. 3. definisi atau batasan tepat merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis, sehingga juga menjadi ciri penulis yang logis, oleh karena itu, setiap istilah atau kata harus mengandung pengertian yang sama bagi pihak-pihak yang berkepentingan, untuk itu perlu diberikan batasan yang jelas dan tepat untuk setiap istilah, sehingga naskah dinas tersebut memperoleh landasan yang kuat dan tidak dapat dibantah. h. penulisan huruf besar atau kapital agar mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. digunakan pada kop surat, kelompok kepala pada naskah dinas bentuk keputusan, instruksi, SE, Juklak dan lain-lain, tajuk tanda tangan, serta surat telegram; 2. huruf pertama pada awal kalimat; 3. huruf pertama petikan langsung; 4. huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, kitab suci dan nama Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan; 5. huruf pertama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang; 6. huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang; 7. huruf pertama nama orang, nama bangsa, suku, bahasa, nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah; 8. huruf pertama nama khas dalam geografi; 9. huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi; 10. huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan kepala/judul karangan, kecuali kata partikel yang tidak terletak pada posisi awal kalimat; 11. huruf pertama dalam singkatan nama gelar, pangkat dan sapaan; dan 12. huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan. i. huruf miring dalam cetakan digunakan untuk: 1. menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam suatu tulisan; 2. menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata; dan 3. penulisan kata ilmiah, ungkapan asing yang ejaannya belum disesuaikan dengan ejaan bahasa INDONESIA. j. pemakaian tanda baca agar mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. tanda titik (.) dipakai pada: a) akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan; b) akhir singkatan nama orang; c) akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat dan sapaan; d) singkatan kata atau ungkapan yang sudah lazim, pada singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih hanya digunakan satu tanda titik; e) angka atau huruf dalam suatu bagan/ikhtisar/daftar; f) untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu serta jangka waktu, penulisannya sebagai berikut: Pukul 13.35.20 (pukul 13 lewat 35 menit 20 detik) 13.35.20 jam (13 jam 35 menit 20 detik). g) tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang merupakan jumlah, penulisannya sebagai berikut: - Pasukan itu terdiri atas 24.200 prajurit - Kompi A telah menewaskan 1.231 orang musuh h) tanda titik tidak dipakai sebagai berikut: 1) untuk memisahkan angka ribuan, jutaan dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah; 2) dalam singkatan akronim yang sudah diterima masyarakat; 3) dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang; 4) pada akhir kepala karangan; 5) di belakang alamat pengirim dan tanggal naskah dinas atau nama dan alamat penerima surat; dan 2. tanda koma (,) dipakai sebagai berikut: a) diantara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan; b) untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya yang didahului kata-kata seperti “tetapi”, “melainkan”; c) untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya; d) di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya “oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi”; e) di belakang kata-kata yang terdapat pada awal kalimat; f) untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat; g) diantara nama dan alamat, bagian-bagian kalimat, tempat dan tanggal, serta nama tempat/wilayah/negara yang ditulis berurutan; h) diantara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama keluarga atau marga; i) pada angka persepuluhan/desimal dan diantara rupiah dan sen dalam bilangan; dan j) tanda koma tidak dipakai apabila digunakan sebagai berikut: 1) jika anak kalimat diletakkan setelah induk kalimat; dan 2) untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat jika petikan tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru mendahului bagian lain dalam kalimat tersebut. 3. tanda titik koma (;) dipakai untuk: a) memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara; dan b) memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. 4. tanda titik dua (:) dipakai untuk: a) pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau rincian; b) sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan rincian; dan c) tanda ini tidak dipakai jika rincian merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 5. tanda hubung (-) dipakai untuk: a) menyambung unsur-unsur kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris serta awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris; b) menyambung unsur-unsur kata ulang; c) menyambung huruf/kata yang dieja satu-satu dan bagian- bagian tunggal yang ditulis dalam angka; d) memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan, seperti “ber-evolusi” dan “be-revolusi” ataupun “istri-perwira yang ramah” dan istri perwira-yang-ramah”; e) merangkaikan unsur bahasa INDONESIA dengan unsur bahasa asing; dan f) merangkaikan se-dengan kata yang dimulai dengan huruf kapital, ke-dengan angka Arab, angka dengan-an, dan singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata. 6. tanda pisah (-) dipakai untuk: a) membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat; b) menegaskan adanya keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas; dan c) di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti “sampai dengan” atau di antara dua nama kota yang berarti “sampai”. 7. tanda petik ( “…”) digunakan antara lain untuk mengapit istilah ilmiah yang masih kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus; 8. tanda petik tunggal (‘…’) digunakan antara lain untuk mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing; 9. tanda garis miring (/) digunakan untuk penomoran naskah dinas, serta sebagai pengganti kata “dan”, “atau”, “per” atau nomor alamat; dan 10. dalam penggunaan bahasa INDONESIA yang disempurnakan, tanda baca seperti garis miring (/), pisah (-), titik koma (;), titik dua (:), titik (.), dan koma (,) tidak perlu diucapkan/dibaca. ditulis: - Nomor : KEP/206/VIII/20xx tanggal 22 Agustus 20xx - Nomor : SPRIN/25/VIII/20xx tanggal 24 Agustus 20xx diucapkan/dibaca: - Nomor Kep 206 delapan Romawi 20xx tanggal 22 Agustus 20xx - Nomor Sprin 25 delapan Romawi 20xx tanggal 24 Agustus 20xx

(1) Singkatan ialah istilah yang dibentuk dengan memenggalkan bagian suatu kata menjadi tinggal satu atau lebih huruf atau suku kata yang maknanya tetap sama dengan istilah kata aslinya, singkatan sengaja dibuat agar ringkas, karena penuturan ringkas mudah dipahami, diingat, dan mudah diucapkan secara lisan. (2) Banyak kependekan kata-kata atau ungkapan-ungkapan, kelompok kata dan sebagainya, sehingga dalam pemakaiannya tidak ubahnya seperti kata, bedanya, kata mewakili makna, sedangkan kependekan mewakili kata disebut juga singkatan, gabungan singkatan yang sudah mempunyai makna tertentu dan dapat dilafalkan sebagai kata yang wajar dinamakan akronim. (3) Dalam Minu Kemhan sering dijumpai singkatan atau akronim karena alasan-alasan tertentu, makin lama pemakaian dan pembuatan singkatan/akronim cenderung meningkat sehingga perlu ditertibkan. (4) Dalam naskah dinas hanya dapat digunakan singkatan/akronim resmi yang dikeluarkan Kemhan dan Angkatan, selain itu dibenarkan juga menggunakan singkatan/akronim yang resmi dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa INDONESIA. (5) Dalam naskah dinas yang ditujukan kepada instansi di luar Kemhan seyogyanya tidak menggunakan singkatan/akronim Kemhan. (6) Untuk menertibkan pembentukan dan pemakaian singkatan/akronim, maka tidak semua istilah harus disingkat. (7) Pemakaian singkatan/akronim yang dapat menimbulkan keragu- raguan dan kekaburan arti hendaknya dihindarkan. (8) Pemakaian satu singkatan/akronim untuk beberapa istilah, ataupun beberapa singkatan/akronim untuk satu istilah/kata, sejauh mungkin agar dihindarkan.

Pembentukan singkatan dilakukan dengan cara: a. menanggalkan fonem/huruf di belakang fonem/huruf pertama kata atau kelompok kata yang disingkat, penulisannya sebagai berikut: T(entara) N(asional) I(ndonesia) = TNI b. menanggalkan fonem/huruf yang terletak di antara fonem/huruf pertama dan terakhir dari kata yang disingkat, penulisannya sebagai berikut: K(epal)a = Ka B(intar)a= Ba P(erwir)a = Pa T(ingg)i = Ti c. merangkaikan fonem/huruf pertama kata dengan fonem/fonem- fonem/huruf pertama kata dasar dari kata yang disingkat, penulisannya sebagai berikut: K(e)u(angan) = Ku P(eng)am(anan) = Pam K(e)am(anan)= Kam P(er)al(atan) = Pal d. merangkaikan suku kata pertama dengan fonem/huruf akhir dari kata yang disingkat, sehingga membentuk satu “suku kata” baru, penulisannya sebagai berikut: Se(kretaria)t = Set Pe(neranga)n = Pen Di(rektu)r = Dir Di(na)s = Dis De(taseme)n = Den e. mengambil suku kata pertama dari kata yang disingkat, penulisannya sebagai berikut: Ang(kutan) = Ang Jen(deral) = Jen Wa(kil) = Wa Ko(mando) = Ko f. merangkaikan suku kata pertama dengan fonem/huruf awal suku kata berikutnya dari kata yang disingkat, penulisannya sebagai berikut: Kep(utusan) = Kep Inf(anteri) = Inf Pus(at) = Pus Kom(unikasi)= Kom g. mengambil suku kata terakhir dari kata yang disingkat, penulisannya sebagai berkut: (Resi)men = Men (De)wan = Wan (Bi)ro = Ro h. menanggalkan satu atau beberapa suku kata depan dan belakang, ditambah fonem/ huruf awal suku kata berikutnya dari kata yang disingkat, penulisannya sebagai berikut: (Perta)han(an) = Han (Pene)lit(ian) = Lit (Pene)tap(an) = Tap (Ad)min(istrasi) = Min i. singkatan untuk Korps Kesenjataan/kecabangan terdiri atas tiga huruf, penulisannya sebagai berikut: Inf(anteri) = Inf (E)lek(tro) = Lek P(e)n(er)b(ang) = Pnb (Mar)inir= Mar kecuali: Brig(ade) I(n)f(anteri) = Brigif

(1) Pembentukan akronim dilakukan dengan mengikuti pola pembentukan istilah singkatan, yaitu dengan menggabungkan singkatan kata-kata yang merupakan unsur dari kelompok kata istilah tersebut serta ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar, penulisannya sebagai berikut: K(epal)a Pus(at) Pen(erangan) = Kapuspen (Perta)han(an) Sip(il) = Hansip (Koman)dan Jen(deral) = Danjen Akademi T(entara) N(asional) I(ndonesia) = Akademi TNI De(tasemen)n Ma(rkas) = Denma (2) Apabila akronim terdiri atas dua/lebih akronim, maka hal ini dipandang sebagai dua buah kata yang masing-masing berdiri sendiri, penulisannya sebagai berikut: Kapuspen TNI. Danjen Akademi TNI Kasetum Mabes TNI.

Cara penulisan akronim sebagai berikut: a. akronim yang terdiri atas fonem/huruf pertama dari kata yang disingkatkan, seluruhnya ditulis dengan huruf-huruf besar, penulisannya sebagai berikut : TNI STNK PTIK SIM b. akronim yang menunjukkan kegiatan, proses, keadaan dan sebagainya, dan bukan menunjukkan nama diri ditulis dengan huruf kecil, dan selanjutnya huruf kecil, penulisannya sebagai berikut: rapim kamtib latgab komsos c. akronim yang menunjukkan jabatan, badan, lembaga dan merupakan nama diri, penulisannya dimulai dengan huruf kapital dan diikuti huruf kecil, penulisannya sebagai berikut: Kemhan Wakasad d. penulisan singkatan pangkat, korps kesenjataan/kecabangan dimulai dengan huruf kapital diikuti huruf kecil, penulisannya sebagai berikut: 1. Karena jasa-jasa yang luar biasa, Pratu Sukirno memperoleh kenaikan pangkat dua tingkat menjadi Kopda. 2. Letkol Caj Ali.

Ketentuan-ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah: a. singkatan sedapat mungkin merupakan suku/suku kata, sehingga mudah dilafalkan, dalam pembentukan singkatan hendaknya memperhatikan agar tetap menunjukkan kata asalnya; b. untuk menghindari salah penafsiran/pengertian sebaiknya singkatan yang tertulis untuk pertama kalinya disertai artinya secara lengkap dalam kurung; c. dua buah vokal sejenis yang berdampingan dalam singkatan dapat disatukan dengan menghilangkan salah satu vokal, kecuali kalau penghilangan itu akan menimbulkan perubahan arti, sebagai berikut: Dinas Pengadaan TNI AL = Disadaal = Disadal Perwira Angkutan = Paang. d. kata-kata yang sudah singkat dan tidak dirangkaikan lagi dengan kata-kata lain pada umumnya tidak disingkat penulisannya sebagai berikut: Perwira Piket = Pa Piket, tidak disingkat lagi menjadi Paket Komandan Pucuk = Dan pucuk, tidak disingkat lagi menjadi Dancuk. e. dengan berpedoman pada tata cara pembentukan singkatan sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, diharapkan adanya kesamaan pengertian dan keseragaman dalam membentuk dan menggunakan singkatan di lingkungan Kemhan, sehingga kesimpangsiuran penafsiran terhadap suatu singkatan dapat dihindarkan. f. Singkatan yang biasa digunakan pada naskah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tata Naskah atau disingkat Takah adalah salah satu kegiatan Minu, yang berkaitan erat dengan pemrosesan/penanganan naskah dinas/naskah dan merupakan kegiatan terpadu dalam pengolahan, pengendalian/ pengawasan, pemeliharaan, dan penyajian serta penyelamatan data informasi mengenai permasalahan tertentu di dalam suatu berkas yang disusun secara kronologis. (2) Takah dengan segala perlengkapannya merupakan sarana untuk mempermudah dan memperlancar penyelesaian suatu masalah di dalam kegiatan administrasi. (3) Untuk tercapainya daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pemrosesan Takah, perlu adanya pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan serta kerja sama yang baik dari semua pihak, baik pimpinan, pembantu pimpinan, pelaksana maupun unsur pelayanan, tentang arti dan pentingnya Takah sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, tertib, lancar, dan aman. (4) Berdasarkan hal-hal di atas maka perlu adanya peraturan/ketentuan tentang sistem Takah yang dapat digunakan sebagai pedoman di lingkungan Kemhan.

(1) Proses timbulnya surat/naskah dinas adalah karena adanya kebijakan pimpinan, adanya reaksi atas suatu aksi atau timbulnya konsep baru yang dituangkan dalam disposisi/catatan oleh pimpinan, di dalam menanggapi timbulnya surat/naskah dinas tersebut perlu adanya langkah-langkah dari staf untuk menindaklanjuti dengan mengumpulkan data informasi dan lain-lain yang semuanya perlu dicatat/direkam agar pemrosesan/penyelesaian suatu surat/naskah dinas tidak menyimpang dari kebijakan pimpinan, sarana yang paling tepat untuk pemrosesan tersebut adalah Takah dengan segala perlengkapannya dan tata cara penggunaannya. (2) Pemrosesan suatu masalah naskah dinas menyangkut beberapa pejabat sehingga menimbulkan diskusi atau argumentasi antarpejabat yang bersangkutan, dalam hal ini Takah merupakan alat/sarana yang berdaya guna untuk berdiskusi secara tertulis, karena semua argumen dapat dituangkan/direkam di dalam Takah, rekaman- rekaman tersebut merupakan catatan otentik penyelesaian suatu persoalan.

(1) Proses terjadinya/timbulnya Takah karena pemimpin menganggap suatu masalah perlu penanganan lebih lanjut, masalahnya dianggap penting, diperkirakan akan menyangkut beberapa pejabat dan memerlukan waktu yang lama, apabila suatu persoalan dikategorikan sebagai persoalan berlanjut, maka perlu dilihat persoalan tersebut sudah ada Takahnya atau belum, jika sudah ada masukan dalam Takah yang bersangkutan sebagai naskah lanjutan, jika belum ada, perlu dibuka Takah baru. (2) Apabila suatu masalah yang sama timbul kembali atau seorang pejabat ingin mengetahui asal-usul suatu persoalan, maka Takah merupakan sarana yang paling tepat untuk menelusuri persoalan tersebut dari awal sampai akhir, karena semua naskah dan catatan yang berkaitan dengan persoalan tersebut tersimpan di dalam satu map Takah.

Kegunaan Takah sebagai berikut: a. memproses persoalan/masalah pada naskah dinas; b. alat komunikasi antar pejabat; c. memudahkan penelusuran kembali suatu masalah; dan d. melatih kemampuan dasar dalam pelaksanaan tugas staf.

(1) Wewenang membuka dan menutup Takah ada pada pemimpin satuan/instansi atau pejabat yang membidangi persoalan, dalam pelaksanaannya wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Pejabat Minu satuan/instansi yang bersangkutan. (2) Pengurusan dan penyelesaian Takah berdasarkan pada derajat dan klasifikasinya. (3) Untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan Takah pada suatu instansi sebaiknya dipusatkan pada suatu bagian tersendiri yaitu di Sekretariat atau TU.

Pejabat yang menangani persoalan dalam Takah bertanggung jawab atas pengolahan Takah secara keseluruhan, untuk itu pejabat tersebut berwenang: a. membuka/menutup Takah; b. memberi tanggapan/diskusi/keputusan; dan c. menentukan klasifikasi.

Di samping alat peralatan kantor pada umumnya kegiatan Takah memerlukan perlengkapan khusus, yaitu meliputi: a. sarana pokok (mutlak), merupakan perlengkapan Takah yang minimal harus digunakan oleh instansi pengguna Takah terdiri atas: 1. map Takah; 2. lembaran catatan; 3. buku Nomor Indeks Persoalan Takah atau disingkat BNIPT; 4. buku Daftar Pembukaan Takah; 5. buku Takah; dan 6. buku Ekspedisi Takah. b. sarana perlengkapan terdiri atas: 1. sampul Takah Rahasia; 2. almari khusus untuk menyimpan Takah; dan 3. cap Takah. c. Format perlengkapan Takah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Map Takah digunakan untuk memberkas suatu masalah yang akan diproses melalui Takah, map Takah mempunyai dua penjepit yang diletakkan pada lembar sebelah kanan untuk menempatkan naskah dan sebelah kiri untuk menempatkan lembaran catatan, beberapa hal mengenai map Takah sebagai berikut: a. pengaturan map Takah diatur sebagai berikut: 1. nomor Takah; 2. dibuka oleh; 3. tanggal dibuka; 4. penunjukkan kepada Takah nomor (rujuk silang); 5. satuan/instansi; 6. pokok persoalan; 7. anak persoalan; 8. hal/cucu persoalan; 9. lajur edaran (kepada, N/C, tanggal, paraf pengirim); 10. lajur ajukan kembali (kepada, N/C, tanggal, paraf pengirim); dan 11. catatan di sebelah kanan bawah yang berisi: a) ditutup : Tanggal Oleh b) dibuka kembali : Tanggal Oleh c) diketahui : b. warna Map Takah diatur sebagai berikut: 1. naskah dinas dengan klasifikasi “Rahasia” menggunakan Map Takah warna merah; dan 2. naskah dinas dengan klasifikasi “Biasa” menggunakan Map Takah dengan warna biru.

Lembaran Catatan atau disingkat LC merupakan lembaran kertas digunakan untuk merekam naskah yang terdapat pada Takah dan pembuatan catatan saran, tanggapan, arahan/ instruksi pimpinan sebagai diskusi antar pejabat, untuk menjadi bahan keputusan pimpinan, lembaran catatan berisi: a. klasifikasi; b. kop nama badan; c. tulisan Lembaran Catatan; d. lembaran ke; e. Takah nomor; dan f. kolom yang berisi : 1. kepada; 2. catatan/Nota Tindakan; dan 3. Takah nomor.

(1) Buku Nomor Indeks Persoalan Takah atau BNIPT merupakan buku yang berisi daftar pengelompokan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan Kemhan yang terdiri atas fungsi-fungsi yang dianggap memegang peranan penting di dalam penyelenggaraan tugas Kemhan, menjadi Pokok Persoalan (PP) sebagai induk dari berbagai persoalan dan kegiatan yang berawal pada fungsi-fungsi tersebut, PP terdiri atas Anak Persoalan (AP) dapat berkembang sesuai dengan perkembangan persoalan yang dihadapi atau kegiatan yang dilakukan, AP terdiri atas hal/cucu persoalan (CP) yang secara langsung menyangkut persoalan tertentu sebagaimana isi suatu naskah dinas yang ditakahkan. (2) PP dan AP dalam NIPT diatur oleh Biro TU Setjen Kemhan, apabila suatu instansi perlu menambah anak persoalan, maka perlu mengajukan pengesahan kepada Karo TU Setjen Kemhan sebagai AP pada NIPT, perihal (CP) ditentukan oleh Satker/Subsatker pembuka Takah sesuai dengan kebutuhannya. (3) NIPT terdiri atas lembaran yang berisi kolom: a. nomor urut; b. nomor kode pokok persoalan; c. pokok persoalan; d. anak persoalan; e. nomor kode anak persoalan; dan f. keterangan.

Buku Daftar Pembukaan Takah atau disingkat BDPT digunakan untuk mencatat pembukaan Takah setiap hari, yang memuat lajur/kolom: a. nomor urut; b. tanggal buka; c. nomor Takah; d. dibuka oleh; e. hal/cucu persoalan; dan f. keterangan.

Buku Ekspedisi Takah atau disingkat BET digunakan untuk mengirimkan Takah sebagai tanda bukti penyerahan Takah dan berfungsi sebagai pertanggungjawaban pengirim maupun penerima, jumlah BET tergantung pada banyaknya Takah yang beredar di dalam suatu instansi, BET terdiri atas kolom: a. tanggal kirim; b. nomor urut; c. nomor Takah; d. kepada; dan e. nama jelas, tanda tangan, dan tanggal terima.

Buku Takah atau disingkat BT digunakan untuk mencatat surat atau naskah dinas yang akan diproses dengan Takah, baik yang diterima maupun yang dikirim oleh instansi/ badan/lembaga yang bersangkutan, dari BT ini dapat diketahui banyaknya surat pada setiap Takah, BT memuat lajur/kolom sebagai berikut: a. nomor; b. nomor Takah; c. tanggal; d. kode; e. hal; f. konsep dari; g. pengolahan; h. ditandatangani tanggal; dan i. keterangan.

(1) Sampul Takah rahasia digunakan untuk Takah rahasia, merupakan sampul pertama pada waktu Takah rahasia diedarkan, selanjutnya dimasukkan sampul biasa agar tulisan rahasia tidak terlihat. (2) Sampul Takah rahasia dilengkapi tali pengikat yang penggunaannya ditempel dengan kertas perekat/lak ban. (3) Sampul Takah hanya dapat dibuka oleh pejabat yang dituju, atau anggota yang diberi wewenang untuk menyelesaikan.

Almari untuk menyimpan Takah agar disiapkan secara khusus sehingga dapat mendukung proses penyelesaian Takah sebagaimana mestinya.

Cap Takah terdiri atas 2 (dua) macam ialah: a. cap bundar; 1. garis tengah 2,5 cm; 2. berisi angka Arab atau Romawi; dan 3. penggaris/mistar bundar. b. cap persegi empat; 1. ukuran 7 cm x 4 cm; dan 2. untuk menunjukan naskah sudah ditakahkan atau belum.

Penilaian Naskah dilaksanakan apabila suatu masalah oleh pimpinan/pejabat yang menangani/Kepala Sekretariat dianggap penting, berlanjut, menyangkut beberapa pejabat dan diperkirakan memerlukan waktu yang lama, maka dapat diproses melalui Takah, dengan cara sebagai berikut: a. jika persoalan belum ada Takahnya, perlu dibuatkan Takah baru; dan b. jika persoalan sudah ada Takahnya, dimasukkan dalam Takahnya sebagai naskah lanjutan.

Peredaran Takah jika naskah dan lembaran catatan di dalam sebuah Takah sudah ditata sesuai dengan ketentuan, maka Takah siap diedarkan, langkah yang perlu diambil dalam penyelesaian suatu persoalan adalah: a. pengiriman Takah yang dilakukan oleh pejabat yang membuka Takah pada instansi yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut: 1. mengisi kolom “kepada” sesuai dengan pejabat yang dituju, selanjutnya dikirim ke alamat sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; 2. membuat “catatan” (C- …) pada lembaran sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan 3. mengisi kolom “edaran” pada map Takah sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. b. penerimaan Takah oleh pejabat instansi sesuai dengan alamat “kepada” pada lembaran catatan, langkah yang perlu diambil adalah: 1. membaca “catatan” (C- … ) pada lembaran catatan, serta mempelajari isi Takah keseluruhan; 2. mencoret jabatannya pada kolom “kepada” dan selanjutnya membubuhkan paraf dan tanggal; 3. jika pejabat tersebut memberi tanggapan/saran, maka tindakan yang diambil adalah: a) mengirimkan Takah tersebut kepada pejabat lain yang alamatnya tercantum pada kolom kepada; atau b) mengembalikan Takah ke instansi pengirim jika tidak ada lagi pejabat yang dituju. 4. jika seorang pejabat belum dapat memberikan tanggapan/saran, atau kemungkinan masih membutuhkan waktu, maka pejabat yang bersangkutan dapat meminta agar Takah diajukan kembali pada tanggal yang dikehendaki. Untuk maksud tersebut dapat mengisi kolom ajukan kembali pada map Takah.

Untuk menghindari hilangnya Takah atau untuk mengetahui keberadaan Takah maka perlu ada pengawasan dan pengendalian terhadap Takah yang beredar dengan langkah sedbagai berikut: a. penyiapan perlengkapan pengendalian Takah berupa: 1. Buku Ekspedisi Takah digunakan untuk mengirim Takah yang merupakan tanda terima penyerahan Takah, juga merupakan pertanggungjawaban penyerahan yang harus ditandatangani oleh penerima Takah dan disertai nama jelas; dan 2. dalam rangka pengendalian Takah, perlu dipertimbangkan perlengkapan yang paling pokok untuk digunakan sebagai pengendalian misalnya BT dan BET, sedangkan yang lain tidak perlu. b. pelaksanaan pengendalian Takah berupa: 1. buku Takah digunakan selain sebagai penentuan juga digunakan sebagai alat pengendali Takah/kolom pengelolaan sehingga keberadaan Takah dapat diketahui; dan 2. mengisi buku ekspedisi.

Penutupan Takah yang sudah selesai atau dianggap persoalannya selesai dan diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan berkembang/tidak ada kelanjutannya, maka Takah dapat ditutup untuk sementara dengan memberi catatan pada kolom “ditutup” pada map Takah, Kaset/Pejabat Minu dapat koordinasi dengan pejabat yang bertanggung jawab atas persoalan yang ada di dalam Takah untuk menutup Takah tersebut, Takah yang telah ditutup dapat dibuka kembali, apabila ada perkembangan baru terhadap persoalan dalam Takah tersebut dengan cara mencatat tanggal dan paraf pada kolom Dibuka Kembali.

Takah yang telah kembali, disimpan sementara dan diperlakukan sebagai berikut: a. Takah disimpan dalam almari terkunci, terutama Takah yang berklasifikasi rahasia, agar tidak terbaca oleh orang yang tidak berhak; b. Takah yang mempunyai pokok persoalan yang sama disimpan pada kotak yang sama, dan dalam penyimpanan dipilih lagi menjadi anak persoalan, kalau Takah disimpan dalam ordner yang tidak menggunakan penjepit, setiap ordner diberi nomor pokok persoalan pada punggungnya dan punggung ordner dihadapkan ke luar dan diletakkan berdiri, agar memudahkan pencarian kembali; dan c. Takah tidak dibenarkan dibawa pulang, jika terpaksa harus dibawa, maka diwajibkan melapor ke Kaset/Pejabat Minu untuk dicatat dalam buku ekspedisi Takah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Umum Departemen Pertahanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN CONTOH NASKAH DINAS 1. Peraturan Menteri Pertahanan a. Peraturan Menteri Pertahanan (Asli): KEMENTERIAN PERTAHANAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR xx TAHUN 20xx TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi perlu adanya keseragaman bentuk naskah dinas di Kementerian Pertahanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu MENETAPKAN Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta lagu Warna emas Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5035); 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5234); 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 469); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Asas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN xxxx NOMOR xxx b. Peraturan Menteri Pertahanan (Autentikasi): KEMENTERIAN PERTAHANAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR xx TAHUN 20xx TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi perlu adanya keseragaman bentuk naskah dinas di Kementerian Pertahanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu MENETAPKAN Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5035); 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5234); 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 464); Warna emas MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(1) Asasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. c. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN xxxx NOMOR xxx 2. Peraturan Bersama: a. Peraturan Bersama (Asli): PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XX TAHUN 20xx NOMOR XX TAHUN 20xx TENTANG JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; b. bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Peraturan Bersama Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor xxx Tahun xxxx tentang xxxxxxxxxxx (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun xxxx Nomor xxxx, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor xxxx); Paraf : 1. Karo TU : ….. 2. Kabag Minu : ….. 2. Kabag Banminpin : ….. 3. Kabag Min Sekjen : ….. : Warna emas 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor xx Tahun xxxx tentang xxxxxxxxxx (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun xxxx Nomor xx); 3. Peraturan PRESIDEN Nomor xx Tahun xxxx tentang xxxxxxxxxx; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTAHANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan: 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(1) Asasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. c. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN xxxx NOMOR xxx Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, XXXXXXXXXXXXXXXX b. Peraturan Bersama (Autentikasi): PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR xx TAHUN 20xx NOMOR xx TAHUN 20xx TENTANG JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; b. bahwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Peraturan Bersama Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor xxx Tahun xxxx tentang xxxxxxxxxxx (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun xxxx Nomor xxxx, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor xxxx); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor xx Tahun xxxx tentang xxxxxxxxxx (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun xxxx Nomor xx); Paraf : 1. Karo TU : ….. 2. Kabag Minu : ….. 2. Kabag Banminpin : ….. 3. Kabag Min Sekjen : ….. : Warna emas 3. Peraturan PRESIDEN Nomor xx Tahun xxxx tentang xxxxxxxxxx; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTAHANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan: 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Asasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. c. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN xxxx NOMOR xxx Autentikasi Kepala Biro Tata Usaha Setjen Kemhan, Ir. Yuhastihar Laksamana Pertama TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, XXXXXXXXXXXXXXXX 3. Instruksi KEMENTERIAN PERTAHANAN INSTRUKSI MENTERI PERTAHANAN NOMOR: INS/1/M/I/20xx TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PEJABAT YANG TERLIBAT KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME MENTERI PERTAHANAN, Menimbang :a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor xxx Tahun xxxx tentang xxxxxxx, perlu xxxxx b. bahwa dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi yang melibatkan anggota Kementerian Pertahanan perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Pertahanan tentang xxxxx; Mengingat :1. Instruksi PRESIDEN Nomor xxx Tahun xxxx tentang Percepatan pemberantasan korupsi; 2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor xxx Tahun xxxx tentang xxxxxxxxxxxxx (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun xxxx Nomor xxxx); MENGINSTRUKSIKAN: Kepada : Ka Satker dan Ka Subsatker Kementerian Pertahanan Untuk : Seterimanya Instruksi ini agar: KESATU : Melaksanakan peningkatan upaya percepatan pemberantasan korupsi yang melibatkan anggota Kementerian Pertahanan. KEDUA : Supaya membantu aparat penegak hukum dengan memberikan izin pemeriksaan terhadap pejabat atau pegawai baik sebagai saksi atau tersangka, jika memang izin tersebut diperlukan sesuai Peraturan Perundang- undangan. Warna emas KETIGA : Memberhentikan sementara dari jabatannya, terhadap Pejabat yang terlibat perkara korupsi, berstatus sebagai tersangka/terdakwa dan dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan atau resmi dinyatakan dihentikan proses hukumnya oleh aparat penegak hukum. KEEMPAT : Memberikan tindakan peringatan dan teguran untuk kepentingan pencegahan, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. KELIMA : Menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor xx Tahun xxxx tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pejabat/pegawai yang telah mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan atau jika terbukti adanya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, meskipun pejabat/pegawai tersebut mendapatkan vonis bebas dari pengadilan. KEENAM : Menyarankan kepada Menhan/Panglima TNI untuk memberikan hukuman disiplin dan tindakan administratif sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor xx Tahun xxxx tentang Hukuman Disiplin Militer Terhadap Anggota TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan yang telah ditentukan statusnya sebagai tersangka. KETUJUH : Memulihkan nama baik dan dapat menempatkan kembali pada jabatan yang semestinya terhadap Pejabat/Pegawai, apabila Pejabat/Pegawai tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak terdapat pelanggaran terhadap disiplin TNI dan/atau PNS. KEDELAPAN : Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 20xx Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro Tembusan: 1. Men PAN dan RB 2. Panglima TNI. KEMENTERIAN PERTAHANAN RI DIREKTORAT JENDERAL XXXXXXX XXXXXXXXX 4. Peraturan Dirjen: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL XXXXX NOMOR TAHUN 20xx TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL XXXXXXXXX, Menimbang : a. bahwa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; b. bahwa xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Peraturan Direktur Jenderal Pertahanan tentang xxxxxxx; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor xxx Tahun xxxx tentang xxxxx (Lembaran Negara Tahun xxxx Nomor xxxx, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor xxxx); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor xxxx Tahun xxxx tentang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun xxxx Nomor xxxx); 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor xx Tahun xxxx tentang xxxxxxxx (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun xxxx Nomor xxxx); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL XXXXXX TENTANG XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Logo warna

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(1) Maksud xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (2) Tujuan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. (2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: a. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;dan b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Peraturan Dirjen Xxxxxxx ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Kepada Yth: - Ka Satker dan Ka Subsatker di lingkungan Kemhan. Tembusan: 1. Menhan 2. Wamenhan 3. Sekjen Kemhan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 5. Keputusan. a. Keputusan Menteri Pertahanan (untuk lebih dari satu orang): KEMENTERIAN PERTAHANAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : KEP/40/M/VII/20xx TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN ANGGARAN 20xx MENTERI PERTAHANAN, Menimbang : a. Bahwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; b. bahwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Kementerian Pertahanan TA. 20xx; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor xxxx Tahun xxxx (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun xxxx Nomor xxxx, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor xxxx); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor xxxx Tahun xxxx tentang xxxxxxxxxxxxxx; 3. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx tentang xxxxxxxxx; 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: xxxxx Tahun xxxx tentang Xxxxxxxxx; Warna emas Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: xxxxxxxx Tahun xxxx tentang Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN TA. XXXX KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 200x mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil personel sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. KETIGA : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 20xx Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro MEMUTUSKAN: Purnomo Yusgiantoro