Koreksi Pasal 72

(1) Surat Cuti merupakan bentuk naskah dinas yang memuat persetujuan/izin cuti dari pimpinan satuan/instansi personel yang akan melaksanakan cuti dalam jangka waktu tertentu. (2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan surat cuti dikeluarkan oleh pimpinan satuan/instansi sesuai dengan kewenangannya. (3) Susunan surat cuti terdiri atas: a. kepala, judul dan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri ini dengan mengubah kode singkatan menjadi SC pada penomoran; c. batang tubuh surat cuti terdiri atas: 1. pernyataan pemberi izin cuti; 2. data personel; dan 3. tujuan dan waktu. d. penutup bagian akhir dari surat cuti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri ini.