Peraturan Menteri Nomor pm-93 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan INDONESIA yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. 3. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus INDONESIA yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. 5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera INDONESIA dengan ukuran tertentu. 6. Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum INDONESIA yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu. 7. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. 8. Penugasan adalah penyelenggaraan kegiatan angkutan laut yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik. 9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 10. Kapal Berbendera INDONESIA adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal INDONESIA. 11. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera INDONESIA dan tidak dicatat dalam daftar kapal INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal. 13. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan INDONESIA dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 14. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di INDONESIA. 15. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum. 16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 17. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 18. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 19. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek. 20. Omisi adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek. 21. Substitusi adalah penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan sebelumnya. 22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 23. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, www.djpp.kemenkumham.go.id dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 24. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 25. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 26. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 27. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 28. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 29. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (Owner’s Representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara INDONESIA atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di INDONESIA. 30. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus INDONESIA yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 31. Kegiatan Bongkar Muat adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. 32. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun www.djpp.kemenkumham.go.id dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. 33. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. 34. Receiving/Delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. 35. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus berkaitan dengan pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha pokoknya. 36. Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan laut pelayaran-rakyat. 37. Tarif Pelayanan Kelas Non-Ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan laut. 38. Keseimbangan Permintaan dan Tersedianya Ruangan adalah terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat (load factor) tertentu. 39. Kontrak Jangka Panjang adalah paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukan peremajaan kapal. 40. Dokumen Muatan adalah konosemen atau bill of lading dan manifest. 41. Stuffing Peti Kemas adalah pekerjaan memuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam peti kemas. 42. Stripping Peti Kemas adalah pekerjaan membongkar barang dari dalam peti kemas sampai dengan menyusun di tempat yang ditentukan. 43. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. 44. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id 45. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 46. Badan Hukum INDONESIA adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara/swasta dan/atau koperasi. 47. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 48. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 49. Gubernur adalah kepala daerah untuk provinsi. 50. Bupati atau Walikota adalah kepala daerah untuk kabupaten atau kota.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); b. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; c. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) yang terakhir bagi kapal yang telah beroperasi; d. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah; dan www.djpp.kemenkumham.go.id e. salinan leasing, sewa (charter), dan penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut. (4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan. (5) Format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (6) Perusahaan angkutan laut nasional harus mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur yang telah dioperasikan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut. (7) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaporkan rencana pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal; b. mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan c. mengumumkan tarif untuk kapal penumpang. (8) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan: a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; b. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan c. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lambat awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report), dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam keadaan tertentu, perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penyimpangan trayek berupa deviasi dan omisi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. untuk kapal-kapal yang memperoleh subsidi operasi/penugasan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, deviasi dilakukan apabila kapal yang dioperasikan pada trayek yang telah ditetapkan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh negara; b. omisi dilakukan apabila: 1. kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam suatu trayek yang bersangkutan; 2. tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya; atau 3. kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan berikutnya. c. selain deviasi dan omisi untuk kondisi sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, deviasi dan omisi juga dapat diberikan untuk keadaan-keadaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam, kecelakaan di laut, kerusakan kapal yang membutuhkan perbaikan segera, kerusuhan sosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah serta masa puncak angkutan lebaran, natal, dan tahun baru. (3) Persetujuan atas deviasi dan omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2 diberikan setelah perusahaan angkutan laut menyampaikan laporan yang didukung alasan/pertimbangan permohonan persetujuan deviasi dan omisi. (4) Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan deviasi dan omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 6 dan Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan. (5) Laporan deviasi atau omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal melakukan deviasi atau omisi. (6) Laporan deviasi atau omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kapal melakukan deviasi atau omisi dengan melampirkan keterangan dari instansi yang berwenang. (7) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan deviasi dan omisi kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 8 dan Contoh 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri www.djpp.kemenkumham.go.id Perhubungan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional. (8) Persetujuan deviasi dan omisi diberikan untuk 1 (satu) kali pelayaran. (9) Selain melakukan penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantian kapal atau substitusi. (10) Laporan penggantian (substitusi) kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaporkan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal dilakukan penggantian dengan menggunakan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (11) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penggantian kapal kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional. (12) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap deviasi, omisi, dan substitusi serta melaporkan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 14 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan. (3) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal; b. salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah; c. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan d. daftar awak kapal. (4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada www.djpp.kemenkumham.go.id perusahaan angkutan laut nasional paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rencana pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Perusahaan angkutan laut nasional dapat mengajukan penambahan pelabuhan singgah dengan menggunakan format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (6) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya. (2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur. (3) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 35 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan: a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); www.djpp.kemenkumham.go.id b. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; c. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya bagi kapal yang telah beroperasi; dan d. salinan leasing, sewa (charter), penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut. (5) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan. (6) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut khusus kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 36 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dapat mengajukan penambahan pelabuhan singgah dengan menggunakan format Contoh 37 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (8) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 38 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (9) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dapat mengajukan penambahan urgensi muatan kepada Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan menggunakan format Contoh 39 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (10) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan dengan menggunakan format Contoh 40 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat, Direktur Jenderal melakukan pembinaan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. peningkatan keterampilan manajemen bagi perusahaan berupa pendidikan di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga tingkat dasar di lingkungan masyarakat pelayaran-rakyat; b. peningkatan keterampilan baik awak kapal di bidang nautis teknis dan radio serta pengetahuan dan keterampilan di bidang kepelautan lainnya; c. penetapan standarisasi bentuk, konstruksi, dan tipe kapal yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ekonomi maupun dari segi kelaiklautan kapalnya; d. kemudahan dalam hal pendirian perusahaan pelayaran-rakyat berupa: 1. memberdayakan keberadaan pelayaran-rakyat melalui koperasi pelayaran-rakyat dan/atau asosiasi pelayaran- rakyat dalam hal memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kredit; 2. fasilitas kemitraan dengan perusahaan yang kuat permodalannya; 3. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat berlaku juga untuk kegiatan bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut; dan 4. izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. e. kemudahan dalam kegiatan operasional berupa: 1. pembangunan dan pengembangan dermaga khusus di sentra-sentra kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; 2. pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan pada sentra-sentra kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat; 3. kegiatan bongkar muat dapat langsung dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK); 4. tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal pelayaran-rakyat dikenakan lebih rendah dari tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal angkutan laut dalam negeri; dan 5. mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai dengan kebutuhan operasional pelayaran. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam rangka pembinaan terhadap pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan kerjasama instansi Pemerintah dan asosiasi terkait.

(1) Rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tetap dan teratur harus dilaporkan dengan menggunakan format Contoh 45 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, kepada: a. Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan yang disinggahi bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, antarprovinsi, dan lintas batas; dan b. Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan yang disinggahi bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkecamatan dan/atau desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tetap dan teratur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal menggunakan dengan www.djpp.kemenkumham.go.id menggunakan format Contoh 46 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur harus dilaporkan dengan menggunakan format Contoh 47 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, kepada: a. Gubernur bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, antarprovinsi, dan lintas batas dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan; dan b. Bupati/Walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkecamatan dan/atau desa dalam satu kabupaten/kota dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan. (4) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 48 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali untuk yang beroperasi pada trayek tetap dan teratur dan 3 (tiga) bulan sekali untuk yang beroperasi pada trayek tidak tetap dan tidak teratur. (6) Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah mengoperasikan kapal wajib menyampaikan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan format Contoh 49 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada: a. Direktur Jenderal bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional; b. Gubernur bagi perusahan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat; c. Bupati atau Walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat. (2) Permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 51 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (4) Penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3). (5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke kantor Syahbandar atau Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat kapal didaftarkan. (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah persyaratan dilengkapi. (8) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibuat sebagai permohonan baru. (9) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 52 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (10) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan laut dengan menggunakan format Contoh 53 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah mendapatkan izin usaha, wajib: a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut; www.djpp.kemenkumham.go.id b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan; c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang- undangan; d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos; e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut; g. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan; h. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); dan i. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e, harus dilampiri dengan salinan: a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); b. akta perubahan perseroan, bagi perubahan nama direktur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; c. KTP direktur utama atau penanggung jawab, bagi perubahan nama direktur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan; e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan; dan f. grosse akta sebagai bukti kepemilikan kapal. (3) Berdasarkan laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak www.djpp.kemenkumham.go.id perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pimpinan tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa; e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar; dan f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki kapal layar (KL) berbendera INDONESIA yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin; b. memiliki kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera INDONESIA yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau c. memiliki kapal motor (KM) berbendera INDONESIA yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage). (4) Kepemilikan kapal berbendera INDONESIA yang laik laut sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dibuktikan melalui: a. grosse akta kapal; b. surat keterangan status hukum kapal dari kantor dimana kapal tersebut didaftarkan; c. surat ukur kapal yang masih berlaku; dan d. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat, pemohon mengajukan permohonan kepada: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Gubernur yang bersangkutan bagi perusahan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antarprovinsi, dan lintas batas; b. Bupati atau Walikota yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat. (2) Permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 57 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (4) Penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). (5) Dalam melakukan penelitian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke otoritas pendaftaran kapal dimana kapal didaftarkan. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi. (8) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 58 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (9) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibuat sebagai permohonan baru. (10) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Gubernur atau www.djpp.kemenkumham.go.id Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dengan menggunakan format Contoh 59 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (11) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah diberikan harus dilaporkan oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan laut.

(1) Pemegang izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat wajib: a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan; b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya; c. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan; e. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; dan f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang. (2) Berdasarkan laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat izin usaha perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat. (3) Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. laporan izin usaha yang diperoleh kepada Penyelenggara Pelabuhan; b. rencana kedatangan kapal paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan dan keberangkatan kapal setelah pemuatan/pembongkaran selesai dilakukan dan menyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 60 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; c. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 61 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; d. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin bagi kapal dengan trayek tetap dan teratur paling lama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pada setiap 1 (satu) bulan dengan menggunakan format Contoh 62 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan e. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 63 dan Contoh 64 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan setelah memenuhi persyaratan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. administrasi; dan b. teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memiliki izin usaha atau keterangan terdaftar dari instansi pembina usaha pokoknya disertai salinan akta pendirian perusahaan yang dilampiri surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa; e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera INDONESIA yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya; dan b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan dan/atau nautika dan/atau teknika pelayaran niaga. (4) Kapal berbendera INDONESIA yang laik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dapat dibuktikan dengan melampirkan: a. grosse akta kapal; b. surat ukur kapal yang masih berlaku; c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. sertifikat klasifikasi. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut khusus masih menjalankan kegiatan www.djpp.kemenkumham.go.id usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.

(1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 65 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan laut khusus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3). (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke kantor syahbandar atau kantor unit penyelenggara pelabuhan dimana kapal didaftarkan. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi. (7) Permohonan yang diajukan kembali sebagimana dimaksud pada ayat (6) harus dibuat sebagai permohonan baru. (8) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 66 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin operasi angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 67 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi, wajib: a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; c. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau siswa yang melaksanakan praktek kerja laut; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis pengoperasian kapal milik dan/atau kapal charter setiap 3 (tiga) bulan kepada pejabat pemberi izin; f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan kepada pejabat pemberi izin; g. melaporkan setiap terjadi penambahan atau pengurangan kapal yang dimiliki atau dioperasikan dan mendaftarkan untuk mendapatkan spesifikasi kapal; dan h. melaporkan secara tertulis realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin. (2) Laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus disertai dengan salinan: a. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); b. akte perubahan perseroan, bagi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; c. Kartu Tanda Penduduk direktur utama atau penanggung jawab, bagi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi domisili perusahaan. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur www.djpp.kemenkumham.go.id utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).

(1) Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. adanya kegiatan kunjungan kapal milik dan/atau kapal charter secara berkesinambungan; b. sedapat mungkin memberi peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan c. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH daerah setempat. (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), wajib dilaporkan kepada: a. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Penyelenggara Pelabuhan, bagi perusahaan angkutan laut yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau internasional dengan menggunakan format Contoh 68 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; b. Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Bupati/Walikota, dan Penyelenggara Pelabuhan bagi perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi, lintas pelabuhan antarprovinsi serta lintas pelabuhan nasional dengan menggunakan format Contoh 69 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan c. Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Penyelenggara Pelabuhan bagi perusahaan angkutan laut dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan menggunakan format Contoh 70 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan salinan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); b. klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan; c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; e. Kartu Tanda Penduduk kepala kantor cabang; f. rencana pengoperasian kapal milik, charter dan/atau dioperasikan yang secara rutin menyinggahi pelabuhan tersebut; dan g. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) 3 (tiga) bulan terakhir. (4) Berdasarkan laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas pendaftaran pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut dengan menggunakan format Contoh 71 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Perusahaan angkutan laut yang mengoperasikan kantor cabang harus mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH daerah setempat.

(1) Untuk mengetahui kebutuhan armada niaga nasional, Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap armada niaga nasional. (2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui pendataan jumlah kapal untuk mengetahui kebutuhan armada niaga nasional. (3) Dalam rangka pendataan jumlah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan angkutan laut, perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat, dan perusahaan angkutan laut khusus wajib melaporkan setiap kapal yang dimiliki, disewa, dan/atau dioperasikan kepada pejabat pemberi izin. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan salinan: a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); b. grosse akta kapal; c. surat ukur kapal; d. sertifikat keselamatan konstruksi dan perlengkapan kapal yang masih berlaku; e. sertifikat lambung dan mesin kapal dari Badan Klasifikasi; f. ukuran pokok kapal (ship particular); dan g. surat perjanjian sewa/charter bagi kapal yang bukan dioperasikan oleh pemiliknya. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan pemberian spesifikasi kapal. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Ukuran pokok kapal (ship particular) yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f harus sekurang-kurangnya memuat data kapal: a. jenis/tipe; b. foto kapal; c. tahun pembuatan; d. panjang keseluruhan; e. panjang antara garis tegak; f. lebar; g. dalam; h. sarat air; i. tonase kotor kapal (grosse tonnage); j. bobot mati kapal (dead weight tonnage); k. kapasitas angkut (penumpang/barang/peti kemas/kendaraan/hewan); l. kecepatan; m. jumlah dan tenaga mesin utama; n. jumlah dan tenaga mesin bantu; dan o. pemakaian bahan bakar per-hari. (7) Perusahaan angkutan laut, perusahaan angkutan laut pelayaran- rakyat, dan perusahaan angkutan laut khusus menyampaikan permohonan penerbitan spesifikasi kapal kepada pejabat pemberi izin dengan menggunakan format Contoh 72 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (8) Pejabat pemberi izin menerbitkan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h, Pasal 83 ayat (1) huruf e, Pasal 87 ayat (1) huruf g dengan menggunakan format Contoh 73 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (9) Kapal yang spesifikasi teknisnya telah diterbitkan oleh pejabat pemberi izin sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat sebagai potensi armada niaga nasional. (10) Potensi armada niaga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dijadikan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan kebutuhan armada niaga nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf g merupakan wadah untuk menyediakan informasi muatan dan ruang kapal dengan mempertemukan pengguna jasa dan penyedia jasa ruang kapal dibantu dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut. (2) Untuk terlaksananya informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk forum informasi muatan dan ruang kapal yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi dan/atau asosiasi terkait, antara lain: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Pemerintah; b. asosiasi pemilik muatan; dan c. asosiasi pengangkut. (3) Informasi muatan dan ruang kapal meliputi: a. informasi untuk pengguna jasa angkutan laut (shippers) antara lain: 1. nama dan alamat perusahaan angkutan laut; 2. trayek dan jadwal pelayaran; 3. jenis, tipe, dan ukuran serta tahun pembuatan kapal; 4. alat bongkar muat kapal; 5. kecepatan kapal; 6. posisi kapal terakhir; dan 7. ruang kapal yang tersedia. b. informasi untuk penyedia jasa angkutan laut (shipowners) antara lain: 1. nama dan alamat pemesan ruang kapal; 2. jenis, jumlah, berat, dan ukuran komoditi; 3. jadwal pengapalan yang direncanakan; 4. jenis kemasan barang; dan 5. asal dan tujuan pelabuhan pengapalan. (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan laut wajib menyampaikan data dan informasi kegiatannya untuk dapat digunakan oleh pengguna jasa angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui forum informasi muatan dan ruang kapal. (5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memerlukan jasa angkutan laut wajib menyampaikan data dan informasi kebutuhan ruang kapal untuk dapat digunakan oleh penyedia jasa angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui forum informasi muatan dan ruang kapal. (6) Dalam penyelenggaraan forum informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Sekretariat Tetap penyelenggara forum informasi muatan dan ruang kapal dengan keputusan Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan forum informasi muatan dan ruang kapal secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.