Koreksi Pasal 59

(1) Gubernur atau Bupati/Walikota melaporkan data perkembangan perusahaan, kapal, dan muatan angkutan laut pelayaran-rakyat kepada Direktur Jenderal sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 50 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pendataan dan pemetaan secara nasional.