Peraturan Menteri Nomor pm-27 Tahun 2012 tentang KEPROTOKOLAN

PERMEN Nomor pm-27 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 2. Protokol adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau kebiasaan yang dianut dan/atau diyakini dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi dan/atau seseorang yang melakukan kegiatan Keprotokolan. 3. Protokol Kementerian adalah pelaksana Keprotokolan pada unit Sekretariat Jenderal dan sebagai koordinator Keprotokolan di lingkungan Kementerian. 4. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, serta Pejabat Negara dan undangan lain. 5. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain. 6. Bendera Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. 7. Lambang Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 8. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah INDONESIA Raya. 9. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 10. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 11. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 2012 No.530 4 12. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan pejabat negara secara tegas ditentukan dalam UNDANG-UNDANG. 13. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 14. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara INDONESIA. 15. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan. 16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. 17. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 18. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 19. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan. 20. Pegawai adalah pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan. 21. Panji adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi. 22. Prasasti adalah dokumen tertulis yang dipahat di atas batu atau plat untuk mengabadikan suatu kegiatan peresmian.

BAB III

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam rangka pencapaian tujuan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pembinaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pelatihan, monitoring, dan evaluasi. (2) Pembinaan Keprotokolan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal. (3) Pembinaan Keprotokolan pada masing-masing unit organisasi di unit kerja Kementerian dilakukan oleh Kepala Biro Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. 2012 No.530 6

Pasal 5

(1) Pelaksana Keprotokolan Kementerian meliputi: a. Sekretariat Jenderal, sebagai koordinator kegiatan Keprotokolan di lingkungan Kementerian; b. Keprotokolan di unit organisasi dilaksanakan oleh: 1. Biro Umum Sekretariat Jenderal; 2. Sekretariat Inspektorat Jenderal; 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 4. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 5. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 6. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 7. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; 8. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; c. Keprotokolan di unit pelaksana teknis dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani bidang Keprotokolan. (2) Pelaksana Keprotokolan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Keprotokolan. (3) Petugas Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda pengenal. (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dikukuhkan oleh Sekretaris Jenderal. (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti contoh 1a, 1b, dan 1c Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Keprotokolan Kementerian dilaksanakan pada Acara Resmi Menteri, pimpinan unit organisasi, dan pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. upacara bendera; b. upacara bukan upacara bendera; c. rapat; d. kunjungan kerja; e. kunjungan tamu; f. jamuan resmi; dan g. pemberian ucapan. (3) Penyelenggaraan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. (4) Dalam hal Acara Resmi yang diselenggarakan unit organisasi, unit pelaksana teknis, instansi dan/atau organisasi lain melibatkan Menteri, harus berkoordinasi dengan Protokol Kementerian. (5) Protokol Kementerian dapat memberikan masukan, saran, atau usulan terhadap Acara Resmi di masing-masing unit organisasi.

BAB IV

TATA TEMPAT

Pasal 7

Koreksi

(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi Kementerian ditentukan dengan urutan: a. Menteri; b. Wakil Menteri; c. Sekretaris Jenderal; d. Inspektur Jenderal; e. Direktur Jenderal Perhubungan Darat; f. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; g. Direktur Jenderal Perhubungan Udara; h. Direktur Jenderal Perkeretaapian; i. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; j. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan; k. Staf Ahli Kementerian; l. Staf Khusus Menteri; m. pejabat eselon II; n. pejabat eselon III; o. pejabat eselon IV; dan p. pejabat eselon V. (2) Dalam hal pelaksanaan acara tertentu, pihak penyelenggara sesuai substansi acara mendapatkan tempat yang diutamakan dari urutan yang seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal pelaksanaan Acara Resmi dilakukan oleh unit pelaksana teknis, Tata Tempat berpedoman pada urutan sebagaimana dimaksud 2012 No.530 8 pada ayat (1) dan/atau disesuaikan dengan urutan jabatan di masing- masing unit pelaksana teknis bersangkutan.

Pasal 8

(1) Tata Tempat dalam suatu Acara Resmi Kementerian yang dihadiri oleh pejabat di luar Kementerian serta tokoh masyarakat, ditentukan dengan urutan: a. Menteri; b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, anggota Dewan Perwakilan Daerah; c. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; d. Gubernur; e. pimpinan lembaga pemerintah non kementerian; f. mantan Menteri; g. Wakil Menteri; h. pejabat eselon I; i. mantan pejabat eselon I; j. Bupati/Walikota; k. pejabat eselon II; l. direksi badan usaha milik negara; m. mantan pejabat eselon II; n. pejabat eselon III; o. pejabat eselon IV; dan p. pejabat eselon V. (2) Dalam hal menghadiri Acara Resmi di luar Kementerian, maka Tata Tempat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi yang melibatkan Menteri, diatur sebagai berikut: a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Menteri, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Menteri; dan b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Menteri, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi pejabat yang mewakili Menteri. (2) Dalam hal pelaksanaan Acara Resmi dilakukan oleh unit organisasi dan tidak dihadiri oleh Menteri, Tata Tempat ditentukan oleh pimpinan unit organisasi.

Pasal 10

Tata Tempat Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintahan atau Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi yang didamping isteri atau suami sebagai berikut: a. dalam hal suami sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, atau Tokoh Masyarakat Tertentu, isteri mengikuti urutan Tata Tempat suami; dan b. dalam hal isteri sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, atau Tokoh Masyarakat Tertentu, suami mendapat tempat sesuai dengan urutan Tata Tempat isteri.

Pasal 11

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau pimpinan unit organisasi berhalangan hadir pada Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakili, kecuali pada acara tertentu. (2) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

BAB V

TATA UPACARA

Pasal 12

Koreksi

(1) Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi Kementerian: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA; b. hari besar nasional; c. hari perhubungan nasional; dan d. apel bendera setiap tanggal 17 (tujuh belas). 2012 No.530 10 (2) Penyelenggaraan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disertai pengibaran Bendera Negara sesuai dengan jenis peringatannya. (3) Khusus penyelenggaraan apel bendera setiap tanggal 17 (tujuh belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, posisi bendera sudah dalam keadaan berkibar. (4) Penentuan pelaksanaan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah atau panitia nasional atau pimpinan unit organisasi.

Pasal 13

Tata Upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi meliputi: a. tata urutan dalam upacara bendera; b. tata Bendera Negara dalam upacara bendera; c. tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera; d. tata tempat dalam upacara bendera; dan e. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 14

Tata urutan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. pengibaran Bendera Negara diiringi lagu kebangsaaan INDONESIA Raya; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan e. pembacaan doa.

Pasal 15

Tata Bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi: a. Bendera Negara dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam; b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 16

(1) Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi: a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. (2) Dalam hal tidak ada korps musik dan/atau genderang dan/atau sangkakala, pengibaran atau penurunan Bendera Negara diiringi Lagu Kebangsaan yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. (3) Pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan Bendera Negara tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 17

(1) Tata tempat dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan sebagai berikut: a. inspektur upacara adalah Menteri dan/atau pimpinan unit organisasi yang ditunjuk; b. inspektur upacara berhadapan dengan komandan upacara; c. pejabat eselon I di sebelah kanan inspektur upacara dan pejabat eselon II di sebelah kiri inspektur upacara; d. peserta upacara ditempatkan berhadapan dengan inspektur upacara yang diatur oleh masing-masing komandan regu dari unit organisasi yang bersangkutan; dan e. pembawa acara dan para petugas pembaca naskah dan doa di sebelah kiri inspektur upacara. (2) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tata tempat dalam upacara bendera dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi lapangan yang ada. (3) Tata tempat dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti contoh 2 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 18

(1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara. 2012 No.530 12 (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan. (4) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

Pasal 19

Pasal 20

Tata acara upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas: 2012 No.530 14 a. acara pendahuluan; b. acara pokok; dan c. acara penutup.

Pasal 21

(1) Acara pendahuluan pada upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA meliputi: a. laporan perwira upacara; dan b. inspektur upacara tiba di mimbar upacara. (2) Acara pokok pada upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA meliputi: a. penghormatan umum; b. laporan komandan upacara; c. pengibaran Bendera Negara diiringi Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; d. mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara diiringi lagu hening cipta; e. pembacaan naskah Proklamasi oleh inspektur upacara; f. pembacaan naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; g. sambutan inspektur upacara; h. persembahan lagu perjuangan; i. pembacaan doa; j. andika bhayangkari; k. laporan komandan upacara; dan l. penghormatan umum. (3) Acara penutup pada upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA meliputi: a. inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara; b. laporan perwira upacara; dan c. komandan upacara membubarkan seluruh peserta upacara.

Pasal 22

(1) Acara pendahuluan pada upacara hari besar nasional meliputi: a. laporan perwira upacara; dan b. inspektur upacara tiba di mimbar upacara. (2) Acara pokok pada upacara hari besar nasional meliputi: a. penghormatan umum; b. laporan komandan upacara; c. pengibaran Bendera Negara diiringi Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; d. mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara diiringi lagu hening cipta; e. pembacaan naskah Pancasila oleh inspektur upacara diikuti seluruh peserta upacara; f. pembacaan naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; g. pembacaan naskah sesuai dengan hari besar nasional; h. sambutan inspektur upacara; i. pembacaan doa; j. laporan komandan upacara; dan k. penghormatan umum. (3) Acara penutup pada upacara hari besar nasional meliputi: a. inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara; b. laporan perwira upacara; dan c. komandan upacara membubarkan seluruh peserta upacara.

Pasal 23

(1) Acara pendahuluan pada upacara hari perhubungan nasional meliputi: a. laporan perwira upacara; dan b. inspektur upacara tiba di mimbar upacara. (2) Acara pokok pada upacara hari perhubungan nasional meliputi: a. hymne perhubungan diikuti oleh seluruh peserta upacara; b. penghormatan umum; c. laporan komandan upacara; d. pengibaran Bendera Negara diiringi Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; e. mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara diiringi lagu hening cipta; f. pembacaan naskah Pancasila oleh inspektur upacara diikuti seluruh peserta upacara; g. pembacaan naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 2012 No.530 16 h. pembacaan naskah Lima Citra Manusia Perhubungan diikuti seluruh peserta upacara; i. sambutan inspektur upacara; j. mars perhubungan dan INDONESIA Pusaka; g. pembacaan doa; h. andika bhayangkari; i. laporan komandan upacara; dan j. penghormatan umum. (3) Acara penutup pada upacara hari perhubungan nasional meliputi: a. inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara; b. laporan perwira upacara; dan c. komandan upacara membubarkan seluruh peserta upacara.

Pasal 24

(1) Acara pendahuluan pada apel bendera setiap tanggal 17 (tujuh belas) meliputi: a. laporan perwira upacara; dan b. inspektur upacara tiba di mimbar upacara. (2) Acara pokok pada apel bendera setiap tanggal 17 (tujuh belas) meliputi: a. hymne perhubungan diikuti oleh seluruh peserta upacara; b. penghormatan umum; c. laporan komandan upacara; d. mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara diiringi oleh lagu hening cipta; e. pembacaan naskah Pancasila oleh inspektur upacara diikuti seluruh peserta upacara; f. pembacaan naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; g. pembacaan naskah Panca Prasetya KORPRI diikuti seluruh peserta upacara; h. sambutan inspektur upacara; i. pembacaan doa; j. laporan komandan upacara; dan k. penghormatan umum. (3) Acara penutup pada apel bendera setiap tanggal 17 (tujuh belas) meliputi: a. inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara; b. laporan perwira upacara; dan c. komandan upacara membubarkan seluruh peserta upacara.

Pasal 25

(1) Dalam acara upacara bendera dapat dilakukan acara pemberian penghargaan dan/atau acara tambahan lainnya. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum sambutan inspektur upacara dan dibacakan surat keputusan penghargaan.

Pasal 26

(1) Dalam hal upacara bendera tidak dapat dilaksanakan di lapangan, upacara bendera dapat dilakukan di dalam ruangan. (2) Pengaturan upacara bendera dalam ruangan ditentukan sebagai berikut: a. Bendera Negara diletakkan berada di samping kanan inspektur upacara; b. penempatan dan jumlah peserta upacara disesuaikan dengan kondisi ruangan; dan c. tata acara upacara disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi ruangan. (3) Kelengkapan dan perlengkapan upacara disesuaikan dengan kondisi ruangan upacara.

Pasal 27

Lingkup upacara bukan upacara bendera meliputi: a. upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil; b. upacara pelantikan pejabat struktural; c. upacara serah terima jabatan; 2012 No.530 18 d. upacara pengukuhan; e. upacara penganugerahan tanda kehormatan; f. upacara peletakkan batu pertama; g. upacara peresmian; h. upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran atau seminar; i. upacara pelantikan dan wisuda perwira transportasi; j. upacara penandatanganan kerjasama; k. upacara persemayaman dan pemakaman; l. upacara ziarah taman makam pahlawan; m. upacara pisah sambut; n. upacara pelepasan pegawai negeri sipil yang pensiun; o. upacara pelepasan kontingen kegiatan olah raga kementerian; p. upacara pembukaan dan penutupan kegiatan olah raga kementerian; q. upacara penutupan massa basis dan pelatihan taruna; dan r. upacara hari jadi.

Pasal 28

Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi meliputi: a. tata urutan upacara bukan upacara bendera, b. tata Bendera Negara dan Lambang Negara upacara bukan upacara bendera; c. tata tempat upacara bukan upacara bendera, dan d. tata pakaian upacara bukan upacara bendera.

Pasal 29

(1) Tata urutan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya dipimpin oleh dirigen dan/atau diiringi musik dan/atau paduan suara; b. pembukaan; c. acara pokok; dan d. penutup. (2) Tata Bendera Negara dan Lambang Negara upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi: a. Bendera Negara terpasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar; b. Panji Kementerian dan/atau bendera asing dipasang pada tiang bendera dan diletakan di sebelah kiri; c. Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi dari Panji Kementerian atau unit organisasi; d. Lambang Negara terpasang ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi dari Bendera Negara; dan e. gambar resmi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah dari pada Lambang Negara. (3) Tata tempat dan tata pakaian upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30

Kelengkapan dan perlengkapan, serta tata acara dalam upacara bukan upacara bendera disesuaikan menurut lingkup upacara.

Pasal 31

(1) Upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan terhadap calon Pegawai atau Pegawai yang belum melakukan sumpah pegawai negeri sipil dan dilaksanakan oleh unit organisasi masing-masing dan/atau gabungan unit organisasi. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat pengambil sumpah; b. Pegawai yang disumpah; c. rohaniwan; d. saksi; e. tamu undangan; dan f. petugas acara. (3) Pejabat pengambil sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pimpinan unit organisasi yang bersangkutan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk. (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2012 No.530 20 a. undangan; b. naskah berita acara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil; c. naskah sumpah pelantikan pegawai negeri sipil; d. teks sambutan; dan e. perlengkapan lain yang diperlukan. (5) Naskah berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun seperti contoh 3a, 3b, 3c, dan 3d Lampiran Peraturan ini. (6) Naskah sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun seperti contoh 4a dan 4b Lampiran Peraturan ini.

Pasal 32

(1) Tata tempat upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil seperti contoh 5 Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil untuk Pegawai yang disumpah mengenakan pakaian KORPRI, celana panjang atau rok warna biru, dan peci hitam polos.

Pasal 33

Tata acara upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. pembukaan; d. pembacaan naskah sumpah pegawai negeri sipil; e. penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil oleh Pegawai dan saksi; f. sambutan pengambil sumpah; g. pemberian ucapan selamat; dan h. ramah tamah.

Pasal 34

Upacara pelantikan pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan terhadap pejabat struktural yang akan dilantik.

Pasal 35

Pasal 36

(1) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi: a. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan petikannya; b. undangan; c. naskah berita acara penyumpahan; d. naskah sumpah pelantikan pejabat struktural; e. ringkasan surat keputusan yang akan dibaca; f. naskah Pakta Integritas; g. teks sambutan pejabat yang melantik; dan h. perlengkapan lain yang diperlukan. (2) Naskah berita acara penyumpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun seperti contoh 6a, 6b, 6c, dan 6d Lampiran Peraturan ini. (3) Naskah sumpah pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibacakan oleh pejabat yang melantik dan diikuti oleh pejabat yang dilantik. (4) Naskah sumpah pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun seperti contoh 7a dan 7b Lampiran Peraturan ini. (5) Naskah Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun seperti contoh 8 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 37

Pasal 38

(1) Tata acara upacara pelantikan pejabat eselon I meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. pembukaan; d. pembacaan surat Keputusan PRESIDEN; e. pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat yang melantik; f. penandatanganan naskah berita acara sumpah jabatan; g. penandatanganan Pakta Integritas; h. penyerahan petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan; i. penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memorandum; j. sambutan pelantikan; k. pemberian ucapan selamat diiringi lagu Bagimu Negeri; dan l. ramah tamah. (2) Dalam upacara pelantikan pejabat eselon I dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan. (3) Tata acara upacara pelantikan pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. pembukaan; d. pembacaan surat Keputusan Menteri; e. pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat yang melantik; f. penandatanganan naskah berita acara sumpah jabatan; g. penandatangan naskah Pakta Integritas; h. penyerahan petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan; i. sambutan pelantikan; j. pemberian ucapan selamat diiringi lagu Bagimu Negeri; dan k. ramah tamah.

Pasal 39

Pasal 40

(1) Tata tempat upacara serah terima jabatan seperti contoh 11 Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara serah terima jabatan meliputi: a. Menteri, Wakil Menteri, atau pejabat eselon I yang melakukan serah terima jabatan, dan seluruh undangan mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian dinas upacara IV, serta pendamping isteri/suami pejabat mengenakan pakaian nasional atau pakaian sipil lengkap; dan b. pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V yang melakukan serah terima jabatan, pejabat yang menyaksikan, dan undangan mengenakan pakaian dinas harian.

Pasal 41

(1) Tata acara upacara serah terima jabatan Menteri meliputi : a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. pembukaan; d. pembacaan ringkasan berita acara serah terima jabatan; e. penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan; f. penyerahan memorandum serah terima jabatan; g. sambutan pejabat eselon I yang mewakili; h. sambutan mantan Menteri; i. sambutan Menteri; j. pemberian ucapan selamat; dan k. ramah tamah. (2) Tata acara upacara serah terima jabatan Wakil Menteri, pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. pembukaan; d. pembacaan ringkasan berita acara serah terima jabatan; e. penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan; f. penyerahan memorandum serah terima jabatan; g. sambutan pejabat yang menyaksikan; h. pemberian ucapan selamat; dan i. ramah tamah.

Pasal 42

(1) Upacara pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan terhadap pejabat fungsional atau profesi yang baru diangkat. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat yang dikukuhkan; b. pejabat yang mengukuhkan; c. pejabat dan tamu undangan; dan d. petugas upacara. (3) Pejabat yang mengukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan: 2012 No.530 28 a. Menteri, untuk mengukuhkan jabatan fungsional atau profesi yang disetarakan sebagai pejabat eselon I; dan b. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan, untuk mengukuhkan jabatan fungsional atau profesi yang disetarakan sebagai pejabat eselon II di lingkungan unit organisasi masing-masing. (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional dan petikannya; b. undangan; c. naskah pengukuhan; d. teks sambutan pejabat yang mengukuhkan; dan e. perlengkapan lain yang diperlukan. (5) Naskah pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c seperti contoh 12 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 43

(1) Tata tempat upacara pengukuhan seperti contoh 13 Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara pengukuhan meliputi: a. dalam hal Menteri yang mengukuhkan: 1. pejabat yang dikukuhkan pria mengenakan pakaian sipil lengkap dan peci hitam polos; 2. pejabat yang dikukuhkan wanita mengenakan pakaian nasional; dan 3. seluruh undangan mengenakan pakaian sipil lengkap; b. dalam hal pimpinan unit organisasi yang mengukuhkan, maka pejabat yang dikukuhkan dan seluruh undangan mengenakan pakaian dinas harian.

Pasal 44

Tata acara upacara pengukuhan meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. pembukaan; d. persiapan penyerahan pengukuhan; e. pembacaan surat keputusan; f. pembacaan naskah pengukuhan; g. sambutan pejabat yang mengukuhkan; h. pembacaan doa; i. pemberian ucapan selamat; dan j. ramah tamah.

Pasal 45

(1) Upacara penganugerahan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e diberikan kepada: a. Pegawai, badan usaha milik negara di bidang perhubungan, mitra kerja, dan masyarakat; atau b. Menteri, Wakil Menteri, pejabat eselon I, dan/atau pejabat eselon II yang mendapat tanda kehormatan dari pimpinan unit organisasi atau pimpinan unit kerja. (2) Penganugerahan tanda kehormatan diberikan atas jasa, pengabdian, peran serta, dan partisipasi dalam rangka mendorong terciptanya keamanan dan keselamatan transportasi. (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat yang menganugerahkan; b. Menteri, pimpinan unit organisasi, Pegawai dan/atau masyarakat yang menerima tanda kehormatan; c. pejabat dan tamu undangan; dan d. petugas acara. (4) Pejabat yang menganugerahkan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Pegawai, badan usaha milik negara di bidang perhubungan, mitra kerja, dan masyarakat adalah Menteri, Wakil Menteri, atau pimpinan unit organisasi. (5) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat keputusan penganugerahan tanda kehormatan; b. undangan; c. ringkasan surat keputusan yang akan dibaca; d. teks sambutan; dan e. perlengkapan lain yang diperlukan. (5) Perlengkapan . . . 2012 No.530 30

Pasal 46

(1) Tata tempat upacara penganugerahan tanda kehormatan seperti contoh 14 Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara penganugerahan tanda kehormatan meliputi: a. pejabat yang menganugerahkan tanda kehormatan mengenakan pakaian sipil lengkap; b. penerima tanda kehormatan mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian yang ditentukan; dan c. undangan mengenakan pakaian dinas harian.

Pasal 47

Tata acara upacara penganugerahan tanda kehormatan meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. pembukaan; d. laporan; e. pembacaan ringkasan surat keputusan; f. pemberian tanda kehormatan; g. sambutan Menteri atau pimpinan unit organisasi; h. pemberian ucapan selamat; dan i. ramah tamah.

Pasal 48

(1) Upacara peletakan batu pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f merupakan suatu tanda dimulainya pembangunan secara resmi. (2) Upacara peletakan batu pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peletakan batu pertama berupa batu bata; b. pemasangan tiang pancang; atau c. pengeboran. (3) Upacara peletakan batu pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (4) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat yang meresmikan; b. pejabat penyelenggara; c. pejabat dan tamu undangan; dan d. petugas acara. (5) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. undangan; b. teks sambutan Menteri; c. teks laporan pejabat penyelenggara; d. tempat upacara peletakan batu pertama; e. maket, miniatur, dan/atau gambar rencana pembangunan; dan f. perlengkapan lain yang diperlukan. (6) Persiapan dan pelaksanaan upacara peletakan batu pertama diatur sebagai berikut: a. dalam hal dilakukan oleh Menteri, Wakil Menteri, atau Sekretaris Jenderal, maka dikoordinasikan melalui Biro Umum Sekretariat Jenderal; dan b. dalam hal dilakukan oleh pejabat eselon I di luar Sekretariat Jenderal, maka dikoordinasikan melalui sekretariat masing- masing unit organisasi.

Pasal 49

(1) Tata tempat upacara peletakan batu pertama seperti contoh 15 Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara peletakan batu pertama mengenakan pakaian dinas harian atau pakaian lain yang ditentukan.

Pasal 50

(1) Tata acara upacara peletakan batu pertama meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. laporan pejabat penyelenggara; c. sambutan pejabat terkait; d. sambutan Menteri; e. pembacaan doa; f. peletakan batu pertama; g. peninjauan; dan h. ramah tamah. 2012 No.530 32 (2) Peninjauan dalam upacara peletakan batu pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memperhatikan: a. rute peninjauan; b. pejabat atau petugas yang memberikan penjelasan; c. undangan yang mengikuti peninjauan; dan d. kelengkapan dan perlengkapan yang diperlukan.

Pasal 51

Pasal 52

(1) Tata acara upacara peresmian meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. laporan pejabat penyelenggara; c. sambutan pejabat terkait; d. sambutan Menteri yang dilanjutkan dengan pernyataan peresmian; e. pembacaan doa; f. peninjauan; dan g. ramah tamah. (2) Peninjauan dalam upacara peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memperhatikan: 2012 No.530 34 a. rute peninjauan; b. pejabat atau petugas yang memberikan penjelasan; c. undangan yang mengikuti peninjauan; dan d. kelengkapan dan perlengkapan yang diperlukan.

Pasal 53

(1) Tata tempat upacara peresmian seperti contoh 17 Lampiran Peraturan ini. (2) Pengaturan tata tempat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan keadaan dan tempat upacara, serta memperhatikan kebersihan, ketertiban, dan keamanan. (3) Tata pakaian upacara peresmian mengenakan pakaian dinas harian atau pakaian lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan lokasi dan kondisi tempat peresmian.

Pasal 54

(1) Dalam upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, atau seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Pasal 55

(1) Tata tempat upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, atau seminar seperti contoh 18a, 18b, dan 18c Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, atau seminar mengenakan pakaian dinas harian atau pakaian lain ditentukan oleh pejabat penyelenggara.

Pasal 56

(1) Tata acara upacara pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, atau seminar terdiri atas upacara: a. pembukaan; dan b. penutupan. (2) Upacara pembukaan untuk acara pendidikan dan pelatihan meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. laporan penyelenggara; d. penyematan tanda peserta oleh pejabat yang membuka; 2012 No.530 36 e. sambutan pejabat yang membuka dilanjutkan pernyataan pembukaan; f. pembacaan doa; dan g. ramah tamah. (3) Upacara pembukaan untuk acara kursus, penataran, atau seminar meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. laporan panitia; c. sambutan pejabat yang membuka dilanjutkan pernyataan pembukaan; d. pembacaan doa; e. istirahat, ramah tamah; dan f. kursus, penataran, atau seminar. (4) Upacara penutupan untuk acara pendidikan dan pelatihan meliputi: a. laporan penyelenggara; b. penanggalan tanda peserta dan penyerahan sertifikat oleh pejabat yang menutup; c. sambutan perwakilan siswa; d. sambutan pejabat yang menutup dilanjutkan pernyataan penutupan; e. pembacaan doa f. pemberian ucapan selamat; dan g. ramah tamah. (5) Upacara penutupan untuk acara kursus, penataran, atau seminar meliputi: a. laporan panitia; b. sambutan pejabat yang menutup dilanjutkan pernyataan penutupan; c. pembacaan doa; dan d. ramah tamah.

Pasal 57

(1) Upacara pelantikan dan wisuda perwira transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Pasal 58

(1) Tata tempat upacara pelantikan perwira transportasi seperti contoh 19a dan 19b Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara pelantikan perwira transportasi meliputi: a. inspektur upacara, pejabat dan undangan mengenakan pakaian sipil lengkap; dan b. calon perwira transportasi mengenakan pakaian dinas upacara IV.

Pasal 59

(1) Tata acara upacara wisuda pada unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. acara pendahuluan; b. acara pokok; c. acara penutupan; dan d. acara tambahan. (2) Acara pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perwira transportasi berada di tempat pelantikan akademik perguruan tinggi kedinasan; b. prosesi Gaudeamus Igitur; dan c. inspektur upacara tiba di mimbar upacara; (3) Acara pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Lagu Kebangsaan INDONESIA raya; b. hymne perhubungan; c. laporan komandan upacara; d. pernyataan pembukaan oleh inspektur upacara; e. orasi ilmiah; f. pelantikan akademik ditandai dengan pemberian samir dan sertifikat kelulusan oleh inspektur upacara; g. sambutan perwakilan perwira transportasi; h. sambutan inspektur upacara; i. mars akademik; j. pernyataan penutupan oleh inspektur upacara; k. pembacaan doa; dan l. laporan komandan upacara. (4) Acara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. upacara pelantikan akademik perguruan tinggi kedinasan selesai; dan b. lagu INDONESIA Pusaka. (5) Acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. persembahan atraksi drumband; dan b. pelepasan perwira transportasi.

Pasal 60

(1) Tata acara upacara pelantikan perwira transportasi terpadu di dalam ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. acara pendahuluan; b. acara pokok; c. acara penutupan; dan d. acara tambahan. (2) Acara pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 2012 No.530 40 a. laporan perwira upacara; dan b. inspektur upacara tiba di mimbar upacara. (3) Acara pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA raya; b. hymne perhubungan; c. penghormatan umum; d. laporan komandan upacara; e. laporan pendidikan; f. pernyataan penutupan pendidikan oleh inspektur upacara; g. penanggalan tanda siswa dan pemasangan tanda pangkat serta pemberian samir secara simbolis oleh inspektur upacara kepada lulusan terbaik; h. pembacaan ikrar; i. sambutan inspektur upacara; j. lagu bagimu negeri; k. pembacaan doa; l. laporan komandan upacara; dan m. penghormatan umum. (4) Acara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara; b. laporan perwira upacara; dan c. Menteri menuju mimbar kehormatan. (5) Acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. perwujudan tanda kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. pemberian ucapan selamat kepada perwira transportasi; dan c. ramah tamah.

Pasal 61

Pasal 62

(1) Upacara penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dapat dilakukan oleh Menteri atau pejabat eselon I setelah mendapat persetujuan Menteri. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat penandatangan; b. pejabat saksi; c. pejabat pemberi sambutan; d. undangan; dan e. petugas acara. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. naskah kerjasama; b. teks sambutan; c. teks ringkasan kerjasama; d. undangan; dan e. perlengkapan lain yang diperlukan.

Pasal 63

(1) Tata tempat upacara penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi: a. Menteri berada di sebelah kanan, dalam hal kerjasama dengan instansi dalam negeri atau organisasi internasional; dan b. Menteri berada di sebelah kiri, dalam hal kerjasama dengan pihak pemerintahan negara asing; (2) Tata tempat upacara penandatanganan kerjasama yang disaksikan oleh Menteri meliputi: a. Menteri mendampingi penandatanganan kerjasama; dan b. pejabat penandatangan berada di sebelah kanan dan mitra kerja berada di sebelah kiri. (3) Tata tempat bendera dalam upacara penandatanganan kerjasama dengan pihak pemerintahan negara asing ditentukan: a. Bendera Negara ukuran besar ditempatkan di sebelah kanan pihak negara asing, dan bendera negara asing ukuran besar ditempatkan di sebelah kiri Menteri; dan b. Bendera Negara ukuran kecil ditempatkan di hadapan Menteri dan bendera negara asing ukuran kecil ditempatkan di hadapan pihak negara asing. (4) Tata tempat upacara penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan dalam posisi berdiri atau duduk seperti contoh 20 Lampiran Peraturan ini. (5) Tata pakaian upacara penandatanganan kerjasama meliputi: a. dalam hal kerjasama dengan instansi dalam negeri, mengenakan pakaian dinas harian; dan b. dalam hal kerjasama dengan pemerintahan negara asing atau organisasi internasional, mengenakan pakaian sipil lengkap.

Pasal 64

(1) Tata acara upacara penandatanganan kerjasama antara Menteri dengan pimpinan instansi dalam negeri atau organisasi internasional meliputi: a. pembukaan; b. pembacaan ringkasan kerjasama; c. penandatanganan kerjasama dilanjutkan dengan tukar menukar dokumen; d. sambutan pejabat dari mitra kerjasama; 2012 No.530 44 e. sambutan Menteri; dan f. ramah tamah. (2) Tata acara upacara penandatanganan kerjasama antara Menteri dengan pihak pemerintahan negara asing meliputi: a. pembacaan ringkasan naskah kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama; b. penandatanganan kerjasama dilanjutkan tukar menukar dokumen; c. sambutan Menteri; d. sambutan pihak pemerintahan negara asing; dan e. ramah tamah. (3) Tata acara upacara penandatanganan kerjasama yang disaksikan oleh Menteri meliputi: b. sambutan pihak pertama; c. sambutan pihak kedua; d. pembacaan ringkasan naskah kerjasama; e. penandatanganan kerjasama dan tukar menukar dokumen disaksikan oleh Menteri; f. sambutan Menteri; dan g. ramah tamah.

Pasal 65

Pasal 66

(1) Tata tempat upacara persemayaman dan pemakaman seperti contoh 22a, 22b, dan 22c Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian acara pelepasan jenazah dari rumah duka atau upacara pemakaman di taman makam meliputi: a. inspektur upacara mengenakan pakaian sipil lengkap; dan b. perwira upacara mengenakan pakaian dinas upacara I atau pakaian lain yang ditentukan oleh pimpinan unit organisasi.

Pasal 67

(1) Tata acara upacara persemayaman terdiri atas: a. acara persiapan; b. acara pendahuluan; c. acara pokok; d. acara penutupan. (2) Acara persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jenazah telah berada di persemayaman b. undangan pelayat telah datang; dan c. petugas upacara telah siap. (3) Acara pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jenazah di tempatkan diletakkan pada tempat yang telah ditentukan; b. laporan perwira upacara; dan c. inspektur upacara menempati tempat upacara. (4) Acara pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Kementerian; b. perwakilan keluarga maju menghadap inspektur upacara dan membacakan naskah penyerahan jenazah; c. inspektur upacara membacakan naskah penerimaan jenazah; d. perwakilan keluarga menyerahkan naskah penyerahan kepada inspektur upacara; e. penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara; f. laporan komandan upacara kepada inspektur upacara; g. sambutan inspektur upacara; h. doa sesuai dengan agama masing-masing; i. persiapan pengusungan jenazah; j. penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara; k. peti jenazah masuk kereta merta; dan l. laporan komandan upacara. (5) Acara penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. laporan perwira upacara; b. susunan konvoi kendaraan jenazah; dan c. pemberangkatan jenazah menuju tempat pemakaman.

Pasal 68

(1) Tata acara upacara pemakaman terdiri atas: a. acara persiapan; b. acara pendahuluan; c. acara pokok; dan d. acara penutupan. (2) Acara persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 2012 No.530 48 a. undangan sudah di pemakaman; dan b. petugas upacara sudah di pemakaman. (3) Acara pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jenazah tiba di pemakaman dan ditempatkan di samping liang lahat; b. laporan perwira upacara; dan c. inspektur upacara menempati tempat upacara. (4) Acara pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. laporan komandan upacara kepada inspektur upacara; b. pembacaan riwayat hidup singkat oleh petugas; c. pembacaan surat keputusan kenaikan pangkat anumerta jika ada; d. pembacaan teks apel persada oleh inspektur upacara; e. persiapan penguburan sesuai agama yang dianut almarhum atau almarhumah; f. penghormatan pasukan kepada jenazah; g. penurunan jenazah ke liang lahat; h. penimbunan liang lahat secara simbolis dilaksanakan berturut- turut oleh inspektur upacara dan wakil keluarga, serta penimbunan selanjutnya dilakukan oleh petugas makam; i. peletakan karangan bunga oleh inspektur upacara dan diikuti oleh keluarga, pejabat, dan undangan lain; j. sambutan inspektur upacara; k. sambutan wakil keluarga; l. doa sesuai agama masing-masing; m. penghormatan terakhir kepada arwah almarhum atau almarhumah oleh komandan upacara; dan n. laporan komandan upacara. (5) Acara penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. laporan perwira upacara; dan b. upacara pemakaman selesai, inspektur upacara menyerahkan teks apel persada dan bendera merah putih kepada wakil keluarga.

Pasal 69

(1) Upacara ziarah taman makam pahlawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l dilaksanakan dalam rangka memperingati hari perhubungan nasional atau acara lain. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inspektur upacara; b. komandan upacara; c. pembawa karangan bunga; d. petugas korsik; e. deputasi atau peserta upacara; dan f. petugas upacara. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bunga krans; b. bunga tabur; c. buku tamu; d. undangan; e. mobil ambulans dan peralatannya; dan f. perlengkapan lain yang diperlukan.

Pasal 70

(1) Tata tempat upacara ziarah taman makam pahlawan seperti contoh 23a dan 23b Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara ziarah taman makam pahlawan mengenakan pakaian sipil lengkap.

Pasal 71

(1) Tata acara upacara ziarah taman makam pahlawan terdiri atas: a. acara pendahuluan; b. acara pokok; dan c. acara penutupan. (2) Acara pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 2012 No.530 50 a. pimpinan rombongan memasuki taman makam pahlawan; b. pimpinan rombongan tiba di tempat upacara; dan c. genderang sangkakala diperdengarkan tanda siap. (3) Acara pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penghormatan kepada arwah pahlawan; b. mengheningkan cipta; c. peletakan karangan bunga di tugu atau batu nisan; dan d. penghormatan kepada arwah pahlawan. (4) Acara penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. tabur bunga; dan b. peziarah meninggalkan tempat upacara.

Pasal 72

(1) Upacara pisah sambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m dilakukan kepada: a. mantan Menteri; dan b. mantan pejabat struktural. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Menteri dan mantan Menteri; b. pejabat struktural dan mantan pejabat struktural; c. petugas upacara; dan d. undangan. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teks sambutan; b. profil; c. kenang-kenangan dan/atau cinderamata; dan d. perlengkapan lain yang diperlukan.

Pasal 73

(1) Tata tempat upacara pisah sambut seperti contoh 24a dan 24b Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara pisah sambut mengenakan pakaian dinas harian atau pakaian lain yang ditentukan oleh pimpinan unit organisasi.

Pasal 74

(1) Tata acara upacara pisah sambut mantan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembukaan; b. hymne perhubungan; c. penayangan profil mantan Menteri; d. sambutan Sekretaris Jenderal atau pimpinan unit organisasi; e. ucapan pesan dan kesan dari mantan Menteri; f. penyerahan kenang-kenangan dan/atau cinderamata dari Menteri dan/atau pimpinan unit organisasi; g. sambutan Menteri; h. ucapan selamat jalan; dan i. ramah tamah. (2) Tata acara upacara pisah sambut mantan pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)

Pasal 75

(1) Upacara pelepasan pegawai negeri sipil pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf n dapat dilaksanakan bertepatan pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA, hari perhubungan nasional, atau hari tertentu. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2012 No.530 52 a. pensiunan Pegawai dan Pegawai pada unit kerja yang bersangkutan; b. undangan; dan c. petugas upacara. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teks sambutan pimpinan; b. piagam pengabdian atas jasa pengabdian pada negara; c. penghargaan; d. kenang-kenangan; dan e. perlengkapan lain.

Pasal 76

(1) Tata tempat upacara pelepasan pegawai negeri sipil pensiun seperti contoh 25a dan 25b Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara pelepasan pegawai negeri sipil pensiun mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 77

Tata acara upacara pelepasan pegawai negeri sipil pensiun meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. pembukaan; c. hymne perhubungan; d. pesan dan kesan dari Pegawai yang telah pensiun; e. sambutan pimpinan unit kerja yang bersangkutan; f. penyerahan kenang-kenangan; g. pemberian ucapan selamat; h. pembacaan doa; dan i. ramah tamah.

Pasal 78

(1) Upacara pelepasan kontingen olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf o dapat dilaksanakan secara simbolis pada hari perhubungan nasional atau hari tertentu. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inspektur upacara; b. perwira upacara; c. komandan upacara; d. pejabat struktural dan fungsional unit kerja; e. petugas upacara; dan f. undangan. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teks sambutan; b. laporan penyelenggara; c. bendera kontingen; d. papan nama peserta kontingen; e. undangan; dan f. perlengkapan lain.

Pasal 79

(1) Tata tempat upacara pelepasan kontingen olah raga seperti contoh 26 Lampiran Peraturan ini; (2) Tata pakaian upacara pelepasan kontingen olah raga mengenakan pakaian olah raga atau pakaian lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 80

Tata acara upacara pelepasan kontingen olah raga meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. penghormatan umum; d. laporan komandan upacara; e. pembacaan surat keputusan; f. penyerahan bendera kontingen dari inspektur upacara kepada ketua kontingen; g. sambutan inspektur upacara; h. pembacaan doa; i. laporan komandan upacara; dan j. penghormatan umum. 2012 No.530 54

Pasal 81

(1) Upacara pembukaan dan penutupan pekan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf p dapat dilaksanakan secara simbolis pada hari perhubungan nasional atau hari tertentu. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inspektur upacara; b. komandan upacara; c. peserta pekan olahraga; d. pembawa pataka; e. defile atlet; f. pembaca janji atlet; dan g. undangan. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teks sambutan inspektur upacara; b. laporan panitia; c. pataka Kementerian; d. bendera pekan olah raga; e. piala; f. teks janji atlet; dan g. perlengkapan lain.

Pasal 82

(1) Tata tempat upacara pembukaan dan penutupan pekan olah raga seperti contoh 27 Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara pembukaan dan penutupan pekan olah raga mengenakan pakaian olah raga.

Pasal 83

(1) Tata acara upacara pembukaan pekan olah raga meliputi: a. defile atlet; b. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; c. hymne perhubungan; d. laporan penyelenggara; e. pataka Kementerian dan bendera pekan olah raga membentuk formasi; f. penyerahan bendera pekan olah raga kepada ketua panitia penyelenggara; g. pengucapan janji atlet; h. sambutan inspektur upacara sekaligus membuka secara resmi pekan olahraga; dan i. pembacaan doa. (2) Tata acara upacara penutupan pekan olah raga meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. laporan penyelenggara; c. pataka Kementerian dan bendera pekan olah raga membentuk formasi; d. penyerahan bendera pekan olah raga kepada tuan rumah yang akan datang; e. sambutan inspektur upacara sekaligus menutup secara resmi pekan olah raga; dan f. ramah tamah.

Pasal 84

(1) Upacara penutupan massa basis dan pelatihan taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf q dilaksanakan di unit pelaksana tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inspektur upacara; b. komandan upacara; c. peserta taruna; dan d. undangan. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teks sambutan inspektur upacara; b. laporan pelaksana basis taruna; c. teks janji taruna; dan d. perlengkapan lain. 2012 No.530 56

Pasal 85

(1) Tata tempat upacara penutupan massa basis dan pelatihan taruna seperti contoh 28 Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara penutupan massa basis dan pelatihan taruna mengenakan pakaian dinas upacara atau pakaian lain yang ditentukan oleh pimpinan unit organisasi.

Pasal 86

Tata acara upacara penutupan massa basis dan pelatihan taruna meliputi : a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. mars taruna sekolah perhubungan; c. penghormatan umum kepada inspektur upacara; d. laporan komandan upacara; e. janji taruna; f. pembacaan laporan pelaksanaan basis taruna; g. pelantikan taruna, berupa pelepasan evelot dan chevron catar dan pemasangan evelot, chevron dan baret taruna; h. sambutan inspektur ucapara; i. lagu bagimu negeri; j. pembacaan doa; k. laporan komandan upacara; l. penghormatan umum kepada inspektur upacara; dan m. mars taruna sekolah perhubungan.

Pasal 87

(1) Upacara hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf r dilaksanakan untuk memperingati: a. hari jadi perhubungan; dan b. hari jadi di lingkungan unit organisasi. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pimpinan upacara; b. petugas acara; dan c. undangan. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; a. teks sambutan pimpinan; b. laporan panitia; c. profil kinerja; d. penghargaan; dan e. perlengkapan lain.

Pasal 88

(1) Tata tempat upacara hari jadi seperti contoh 29 Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian upacara hari jadi mengenakan pakaian dinas upacara atau pakaian yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 89

(1) Tata acara upacara hari jadi perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. pembukaan; d. penayangan profil kinerja Kementerian; e. laporan ketua panitia penyelenggara; f. penyerahan penghargaan; g. sambutan Menteri; h. mars perhubungan; i. pembacaan doa; dan j. ramah tamah. (2) Tata acara upacara hari jadi di lingkungan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. penayangan profil unit organisasai; d. laporan penyelenggara; e. penyerahan penghargaan; f. sambutan Menteri atau yang mewakili; g. mars unit organisasi; 2012 No.530 58 h. pembacaan doa; dan i. ramah tamah.

BAB VII

RAPAT

Pasal 91

Koreksi

Rapat yang diselenggarakan Kementerian terdiri atas: a. rapat pimpinan; b. rapat kerja Kementerian; c. rapat koordinasi teknis Kementerian; d. rapat antar Kementerian; dan e. rapat pimpinan unit organisasi.

Pasal 92

Koreksi

(1) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dipimpin oleh Menteri dan dihadiri pejabat eselon I di lingkungan Kementerian. (2) Kelengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Menteri; b. pejabat eselon I; c. pejabat eselon II yang ditunjuk; dan d. notulis pejabat eselon II yang ditunjuk. (3) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bahan rapat pimpinan; b. ruang rapat; dan c. perlengkapan lain.

Pasal 93

(1) Tata tempat rapat pimpinan seperti contoh 30a Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian rapat pimpinan mengenakan pakaian dinas harian atau pakaian lain ditentukan oleh pimpinan.

Pasal 94

Tata acara rapat pimpinan meliputi: a. pembukaan oleh pimpinan rapat; b. paparan dari pimpinan unit organisasi; c. arahan pimpinan rapat; dan d. kesimpulan. 2012 No.530 60

Pasal 95

(1) Rapat kerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sekali. (2) Kelengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat eselon I dan pejabat eselon II; b. kepala dinas perhubungan; c. direktur utama badan usaha milik negara perhubungan; d. atase perhubungan; e. mitra kerja perhubungan; f. pembawa acara; g. narasumber; h. moderator; dan i. notulis. (3) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teks sambutan pimpinan; b. laporan panitia; c. bahan rapat kerja; d. rekomendasi rapat kerja; e. cinderamata; f. buku panduan rapat kerja; dan g. perlengkapan lain.

Pasal 96

(1) Tata tempat rapat kerja Kementerian seperti contoh 30b dan 30c Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian rapat kerja Kementerian mengenakan pakaian dinas harian.

Pasal 97

(1) Tata acara rapat kerja Kementerian terdiri atas: a. acara pembukaan; b. acara pokok; dan c. acara penutupan. (2) Acara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. laporan ketua penyelenggara; d. sambutan Menteri dilanjutkan pernyataan pembukaan; e. pembacaan doa; dan f. foto bersama. (3) Acara pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemaparan narasumber; b. pembentukan komisi; c. rapat komisi; d. rapat pleno; e. rekomendasi hasil sidang pleno; dan f. keputusan atau instruksi Menteri. (4) Acara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembacaan keputusan atau instruksi Menteri; b. laporan hasil rapat kerja Kementerian; c. sambutan Menteri dilanjutkan penutupan; d. pembacaan doa; dan e. ramah tamah.

Pasal 98

(1) Rapat koordinasi teknis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c diselenggarakan oleh unit organisasi eselon I dan dipimpin oleh pimpinan unit organisasi. (2) Kelengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pimpinan unit organisasi; b. pejabat eselon II dan III; c. kepala dinas perhubungan; d. direksi badan usaha milik negara bidang perhubungan sesuai dengan unit organisasi; e. mitra kerja unit organisasi; 2012 No.530 62 f. pembawa acara; g. narasumber; h. moderator; dan i. notulis. (3) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teks sambutan pimpinan; b. laporan panitia; c. bahan rapat koodinasi teknis; d. rekomendasi rapat koodinasi teknis; e. cinderamata; f. buku panduan rapat koodinasi teknis; dan g. perlengkapan lain.

Pasal 99

(1) Tata tempat rapat koordinasi teknis Kementerian seperti contoh 30b dan 30c Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian rapat koordinasi teknis Kementerian mengenakan pakaian dinas harian.

Pasal 100

(1) Tata acara rapat koordinasi teknis Kementerian terdiri atas: a. acara pembukaan; b. acara pokok; dan c. acara penutupan. (2) Acara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. hymne perhubungan; c. pembukaan; d. laporan panitia; e. sambutan Menteri; f. doa; g. foto bersama; dan h. ramah tamah. (3) Acara pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemaparan narasumber; b. pembentukan komisi; c. rapat komisi; d. rapat pleno; e. rekomendasi hasil sidang pleno; dan f. keputusan atau instruksi pimpinan unit organisasi eselon I. (4) Acara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembacaan keputusan atau instruksi pimpinan unit organisasi eselon I; b. laporan hasil rapat koordinasi teknis; c. sambutan pimpinan unit organisasi dilanjutkan penutupan; d. pembacaan doa; dan e. ramah tamah.

Pasal 101

(1) Rapat antar Kementerian sebagaimana Pasal 91 huruf d meliputi: a. rapat angkutan lebaran; b. rapat bidang peraturan; c. rapat lain yang diselenggarakan unit organisasi. (2) Kelengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Menteri; b. Gubernur dan/atau Bupati/Walikota; c. pimpinan unit organisasi; d. pejabat eselon II dan eselon III yang ditunjuk; e. kepala dinas perhubungan; f. direksi badan usaha milik negara bidang perhubungan sesuai dengan unit organisasi; g. mitra kerja unit organisasi; h. pembawa acara; dan i. notulis. 2012 No.530 64 (3) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. teks sambutan; b. bahan rapat antar Kementerian; dan c. perlengkapan lain.

Pasal 102

(1) Tata tempat rapat antar Kementerian seperti contoh 30d Lampiran Peraturan ini. (2) Tata pakaian rapat antar Kementerian mengenakan pakaian dinas harian.

Pasal 103

Tata acara rapat antar Kementerian meliputi: a. pembukaan pimpinan rapat; b. pengarahan Menteri; c. pemaparan materi; d. tanggapan dan usulan dari peserta rapat; e. kesimpulan rapat; dan f. jumpa pers apabila diperlukan.

Pasal 104

(1) Rapat pimpinan unit organisasi sebagaimana Pasal 91 huruf e dipimpin oleh pimpinan unit organisasi dan dihadiri pejabat eselon II dan eselon III yang ditunjuk. (2) Kelengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat eselon I; b. pejabat eselon II; c. pejabat eselon III yang ditunjuk; dan d. notulis yang ditunjuk. (3) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bahan rapat; b. ruang rapat; dan c. perlengkapan lain. (4) Tata tempat rapat pimpinan unit organisasi seperti contoh 30e Lampiran Peraturan ini. (5) Tata pakaian rapat pimpinan unit organisasi mengenakan pakaian dinas harian. (6) Tata acara rapat pimpinan unit organisasi disesuaikan dengan kondisi yang ada.

BAB VIII

KUNJUNGAN KERJA

Pasal 105

Koreksi

(1) Kunjungan kerja dilakukan oleh Menteri dan/atau pimpinan unit organisasi (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kunjungan kerja dalam negeri; dan b. kunjungan kerja luar negeri.

Pasal 106

Koreksi

(1) Kunjungan kerja dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka: a. mendampingi kunjungan kerja bersama PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; b. meresmikan proyek Kementerian; c. membuka dan/atau menutup rapat kerja, konferensi internasional, pelatihan, seminar, workshop, ceramah kuliah umum di perguruan tinggi; d. menghadiri undangan rapat terbatas atau acara Gubernur, Bupati, atau Walikota; e. inspeksi mendadak atau meninjau suatu kegiatan atau proyek tertentu di bidang perhubungan; dan f. kunjungan pribadi. 2012 No.530 66 (2) Dalam melakukan kunjungan kerja sebagaimana pada ayat (1), Menteri dan Wakil Menteri mempunyai hak keprotokolan: a. menggunakan nomor kendaraan dinas R.I. 26 dan R.I 106 atau nomor kendaraan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang; dan b. pelayanan dalam bentuk pemberian akomodasi, keamanan dan kenyamanan selama kunjungan kerja. (3) Kelengkapan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat pendamping; b. petugas pengawal; dan c. petugas keprotokolan. (4) Perlengkapan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jadwal acara; b. surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah; c. bahan kunjungan kerja; d. akomodasi; e. transportasi; dan f. perlengkapan lain. (5) Penyiapan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Biro Umum Sekretariat Jenderal, dalam hal kunjungan kerja Menteri dan/atau Wakil Menteri; dan b. Sekretariat masing-masing unit organisasi, dalam hal kunjungan kerja pimpinan unit organisasi.

Pasal 107

(1) Kunjungan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka: a. mendampingi kunjungan kerja bersama PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; b. menghadiri undangan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan c. kunjungan pribadi. (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan izin dari Pemerintah dan diberitahukan kepada Kedutaan Besar Republik INDONESIA yang dilalui meskipun hanya untuk keperluan transit. (3) Kelengkapan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat pendamping; dan b. petugas keprotokolan. (4) Perlengkapan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jadwal acara kunjungan; b. surat izin dari PRESIDEN kepada Menteri; c. surat izin dari Menteri kepada pimpinan unit organisasi; d. surat izin perjalanan luar negeri dari Sekretaris Kabinet; e. surat exit permit dari Kementerian Luar Negeri; f. surat permohonan visa ke kedutaan negara tujuan; g. visa dari negara tujuan, kecuali negara ASEAN; h. bahan kunjungan kerja; i. akomodasi; j. transportasi; k. souvenir; dan l. perlengkapan lain.

BAB XII

TATA PAKAIAN

Pasal 113

Koreksi

(1) Jenis pakaian yang digunakan dalam Acara Resmi Kementerian meliputi: a. pakaian sipil lengkap; b. pakaian sipil harian; c. pakaian sipil resmi; d. pakaian dinas upacara; e. pakaian dinas harian; f. pakaian sipil dasi hitam; g. pakaian sipil nasional; h. pakaian KORPRI; dan i. pakaian batik. (2) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa celana panjang dan baju jas lengan panjang yang disebut longsuite dengan ketentuan: a. leher tidur dan terbuka; b. satu saku atas kiri dan satu saku bawah kanan dan kiri; c. warna celana dan jas sama; d. kemeja lengan panjang serta berdasi; dan e. dapat dipadukan dengan peci warna hitam polos. (3) Pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa celana panjang dan jas lengan pendek yang disebut safari dengan ketentuan: a. leher berdiri terbuka; b. lengan pendek; c. satu saku atas kiri dan satu saku bawah kanan dan kiri; d. kancing lima buah; dan e. warna celana panjang dan jas sama. (4) Pakaian sipil resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk sama dengan pakaian sipil harian hanya mempunyai lengan panjang dan digunakan untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan. (5) Pakaian dinas upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. pakaian dinas upacara I, digunakan pada upacara pelantikan atau wisuda, upacara hari besar nasional, atau upacara lainnya; dan b. pakaian dinas upacara IV, digunakan pada upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA dan upacara pelantikan pejabat. (6) Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan oleh Pegawai. (7) Pakaian sipil dasi kupu-kupu hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan pada jamuan Acara Kenegaraan dengan ketentuan: a. celana panjang hitam; b. jas hitam atau putih dengan kerah sutera; c. kemeja khusus putih; d. dasi kupu-kupu hitam; dan e. ikat pinggang khusus hitam. 2012 No.530 72 (8) Pakaian sipil nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa: a. peci nasional; b. jas beskap tertutup; c. sarung fantasi; dan d. warna jas dan celana sama. (9) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipadukan dengan peci hitam polos yang digunakan oleh Pegawai pada saat upacara bendera dan upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil. (10) Pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i digunakan pada Acara Resmi dan acara tidak resmi Kementerian.

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Resmi Kementerian, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat dalam upacara bendera; b. petugas dalam upacara bendera; dan c. peserta upacara bendera. (3) Pejabat dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. inspektur upacara, merupakan pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pimpinan upacara; b. perwira upacara, merupakan pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara; c. komandan upacara, merupakan pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada inspektur upacara; dan d. pejabat lain sesuai dengan kebutuhan, antara lain bidang keamanan dan perlengkapan. (4) Petugas dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi: a. pembawa acara, merupakan petugas yang mengantarkan susunan acara secara teratur; b. kelompok pengibar bendera, merupakan petugas yang ditunjuk untuk mengibarkan bendera, berjumlah 3 (tiga) orang dan/atau kelipatan yang telah dipilih dan dilatih; c. pembaca atau pengucap naskah, merupakan petugas pembaca atau pengucap naskah dalam upacara bendera; d. ajudan, merupakan satu kesatuan dengan inspektur upacara dan mengambil tempat di sebelah kiri bawah mimbar inspektur upacara; e. korps musik, merupakan pasukan yang telah terlatih dalam membunyikan, mengalunkan dan mengiringi lagu-lagu dalam upacara bendera; dan f. pembaca doa, merupakan petugas yang memimpin doa dan/atau membacakan doa. (5) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Bendera Negara; b. tiang bendera dengan tali; c. mimbar upacara; d. naskah Proklamasi; e. naskah Pancasila; f. naskah pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; g. naskah dan/atau teks lain sesuai jenis upacara; h. teks sambutan inspektur upacara; i. teks doa; j. lagu-lagu yang diperlukan; k. pengeras suara atau sound system; l. dokumentasi dan perlengkapan lain yang diperlukan; dan m. papan pertunjuk peserta upacara.

(1) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi: a. pejabat yang melantik; b. pejabat yang dilantik; c. pejabat yang digantikan; d. pejabat pembaca surat keputusan pengangkatan jabatan; e. rohaniwan; f. saksi; g. pejabat dan tamu undangan lainnya; dan h. petugas acara. (2) Pejabat yang melantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan: a. Menteri, untuk pelantikan pejabat eselon I dan/atau eselon II; b. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, atau para Kepala Badan, untuk pelantikan pejabat eselon III, eselon IV, dan eselon V; dan c. dalam hal Menteri berhalangan, maka pelantikan pejabat eselon II dapat dilakukan oleh Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal atau Kepala Badan dengan surat kuasa pelantikan dari Menteri. (3) Pejabat pembaca surat keputusan pengangkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh: a. pejabat eselon II untuk keputusan pengangkatan jabatan eselon I dalam bentuk Keputusan PRESIDEN; b. pejabat eselon III untuk keputusan pengangkatan jabatan eselon II dalam bentuk Keputusan Menteri; c. pejabat eselon IV dan eselon V untuk keputusan pengangkatan jabatan eselon III, eselon IV, dan eselon V dalam bentuk Keputusan Menteri; dan d. dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berhalangan, maka dapat dilakukan oleh pejabat lain yang setara atau pejabat yang ditunjuk; (4) Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam pengambilan sumpah jabatan adalah pejabat dari Kementerian Agama. (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pejabat yang memiliki jabatan, pangkat atau golongan lebih tinggi dari atau sekurang-kurangnya sama dengan pejabat yang dilantik. 2012 No.530 22 (6) Dalam hal seluruh pejabat eselon I dilantik, maka saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditunjuk dari kementerian lain. (7) Pejabat yang diundang untuk menghadiri upacara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditentukan: a. semua pejabat eselon I dan eselon II, pendamping isteri atau suami pejabat yang dilantik, direksi badan usaha milik negara di bidang transportasi, dan mitra kerja, untuk upacara pelantikan pejabat eselon I; b. semua pejabat eselon I dan eselon II, pendamping isteri atau suami pejabat yang dilantik, direksi badan usaha milik negara di bidang transportasi, dan mitra kerja, untuk upacara pelantikan pejabat eselon II; c. semua pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, untuk upacara pelantikan pejabat eselon III; d. pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, untuk upacara pelantikan pejabat eselon IV; dan e. dalam hal upacara pelantikan pejabat eselon III, eselon IV, dan eselon V di daerah, yang diundang ditentukan oleh unit organisasi masing-masing. (8) Dalam upacara pelantikan pejabat eselon I dan eselon II, pendamping isteri dan/atau suami Menteri turut diundang.

(1) Tata tempat upacara pelantikan pejabat struktural ditentukan: a. pejabat yang dilantik berhadapan dengan pimpinan upacara; b. para saksi dan rohaniwan berada di sebelah kiri pejabat yang akan dilantik; c. undangan pejabat eselon I berada di sebelah kanan Menteri sedangkan undangan lainnya di belakang pejabat yang dilantik, untuk pelantikan pejabat eselon I dan eselon II; d. undangan pejabat eselon II berada di sebelah kanan pimpinan upacara sedangkan undangan lainnya di belakang pejabat yang dilantik, untuk pelantikan pejabat eselon III, eselon IV, dan eselon V; dan e. pendamping istri atau suami pejabat eselon I dan eselon II yang dilantik berada di tempat yang sudah ditentukan. (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti contoh 9 Lampiran Peraturan ini. (3) Tata pakaian upacara pelantikan pejabat eselon I meliputi: a. pejabat yang dilantik pria, mengenakan pakaian sipil lengkap dan peci hitam polos; b. pejabat yang dilantik wanita mengenakan pakaian nasional; c. pejabat yang melantik, para saksi, dan para undangan mengenakan pakaian sipil lengkap dan/atau pakaian dinas upacara IV; dan d. pendamping isteri atau suami pejabat yang diundang dan isteri atau suami pejabat yang dilantik mengenakan pakaian nasional atau pakaian sipil lengkap. (4) Tata pakaian upacara pelantikan pejabat eselon II meliputi: a. pejabat yang dilantik pria, mengenakan pakaian sipil lengkap dan peci hitam polos; b. pejabat yang dilantik wanita, mengenakan pakaian nasional; c. pejabat yang melantik dan para saksi mengenakan pakaian sipil lengkap; 2012 No.530 24 d. pendamping isteri atau suami pejabat yang diundang dan isteri atau suami pejabat yang dilantik mengenakan pakaian nasional atau pakaian sipil lengkap; dan e. undangan pejabat eselon I dan eselon II mengenakan pakaian sipil lengkap sedangkan untuk undangan lain menyesuaikan. (5) Tata pakaian upacara pelantikan pejabat eselon III, eselon IV, dan eselon V meliputi: a. pejabat yang dilantik pria, mengenakan pakaian sipil lengkap dan peci hitam polos; b. pejabat yang dilantik wanita, mengenakan pakaian nasional; c. pejabat yang melantik dan para saksi, mengenakan pakaian sipil lengkap; dan d. undangan mengenakan pakaian dinas harian sedangkan untuk undangan lain menyesuaikan.

(1) Dalam upacara peresmian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, pejabat yang bertindak selaku pimpinan upacara adalah Menteri, Wakil Menteri, pejabat eselon I, atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat yang meresmikan; b. pejabat penyelenggara; c. pejabat dan tamu undangan; dan d. petugas acara; (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. undangan; b. teks sambutan Menteri; c. teks laporan pejabat penyelenggara; d. tempat upacara peresmian; e. cinderamata jika diperlukan f. maket, miniatur, dan/atau gambar kegiatan pembangunan; dan g. perlengkapan lain yang diperlukan (4) Tempat upacara peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan di dalam gedung, di halaman, di atas kapal, atau tempat lain. (5) Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka persiapan upacara peresmian meliputi: a. mengajukan surat permohonan peresmian; b. melakukan koordinasi; c. penentuan bentuk peresmian; (4) Tempat . . . d. penentuan pejabat yang diundang dan yang mendampingi; dan e. pembuatan prasasti peresmian. (6) Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti diatur dengan ketentuan: a. prasasti menggunakan bahan batu granit dan/atau plat baja dan/atau bahan lain yang tahan lama; b. prasasti yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan Lambang Negara; c. prasasti yang ditandatangani oleh Wakil Menteri atau pejabat eselon I menggunakan logo Kementerian; d. ukuran prasasti 60 cm x 90 cm atau 30 cm x 45 cm; e. ukuran dan warna huruf disesuaikan dengan objek yang diresmikan; dan f. redaksi prasasti seperti contoh 16a dan 16b Lampiran Peraturan ini. (7) Persiapan dan pelaksanaan upacara peresmian diatur sebagai berikut: a. dalam hal dilakukan oleh Menteri, Wakil Menteri, atau Sekretaris Jenderal, maka dikoordinasikan melalui Biro Umum Sekretariat Jenderal; dan b. dalam hal dilakukan oleh pejabat eselon I di luar Sekretariat Jenderal, maka dikoordinasikan melalui sekretariat masing- masing unit organisasi.

(1) Upacara persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dapat diberikan kepada: a. Menteri atau mantan Menteri; b. pejabat eselon I atau mantan pejabat eselon I; dan c. Pegawai pada saat melaksanakan tugas. (2) Upacara persemayaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kediaman rumah duka atau di kantor Kementerian yang ditentukan oleh pejabat berwenang setelah mendapat persetujuan pihak keluarga. (3) Tata urutan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persemayaman atau pelepasan jenazah di rumah duka; dan b. upacara pemakaman. (4) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inspektur upacara; b. perwira upacara; c. komandan upacara; d. petugas upacara; e. petugas rohaniwan sesuai dengan agama almarhum/almarhumah; f. pengusung jenazah; g. pengawal jenazah; h. pembawa foto almarhum atau almarhumah; i. pembawa karangan bunga; j. keluarga, kerabat, tamu; k. pejabat atau atasan langsung dari almarhum atau almarhumah atau yang mewakili; dan l. petugas acara. (5) Inspektur upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. Menteri atau yang mewakili, apabila yang meninggal dunia mantan Menteri dan/atau pejabat eselon I; b. pejabat eselon I atau yang mewakili, apabila yang meninggal dunia pejabat eselon II dan/atau mantan pejabat eselon I; c. pejabat eselon II atau yang mewakili, apabila yang meninggal dunia pejabat eselon III; dan d. pejabat eselon III atau yang mewakili, apabila yang meninggal dunia pejabat eselon III atau pejabat eselon IV atau Pegawai. (6) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. naskah penyerahan jenazah; b. naskah penerimaan jenazah; c. teks pengumuman berita duka; d. teks riwayat hidup singkat; e. surat keputusan kenaikan pangkat jika ada; f. teks apel persada; g. karangan bunga; h. teks sambutan inspektur upacara; 2012 No.530 46 i. sambutan ahli waris; j. undangan; dan k. perlengkapan lain yang diperlukan. (7) Naskah penyerahan dan penerimaan jenazah, serta teks pengumuman berita duka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c seperti contoh 21a, 21b, dan 21c Lampiran Peraturan ini. (8) Teks riwayat hidup singkat dan teks apel persada sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan huruf f seperti contoh 21d dan 21e Lampiran Peraturan ini. (9) Persiapan dan pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. apabila yang meninggal dunia mantan Menteri, pejabat eselon I, atau pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, maka dikoordinasikan melalui Biro Umum Sekretariat Jenderal; dan b. apabila yang meninggal dunia pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, atau Pegawai, maka dikoordinasikan melalui sekretariat masing-masing unit organisasi.