Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2014 tentang STATUTA UNIVERSITAS SAMUDRA

(1) UNSAM merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Langsa, Provinsi Aceh. (2) UNSAM berasal dari perguruan tinggi swasta (PTS) dengan nama Universitas Samudra Langsa yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Samudra Langsa. (3) Universitas Samudra Langsa didirikan tanggal 1 April 1970. (4) Universitas Samudra berasal dari nama Kerajaan Islam “Samudra Pasai”. (5) Universitas Samudra didirikan tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra.

(1) UNSAM memiliki lambang berbentuk bundar di dalamnya terdapat lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan warna dasar biru dikelilingi sepuluh buah rencong berwarna kuning yang disusun membentuk bintang, lengkungan yang menghubungkan setiap pucuk rencong membentuk lima menara mesjid berwarna hijau tua. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai simbol yang menggambarkan Trikualitas UNSAM yaitu kualitas iman, kualitas ilmu dan kualitas amal. (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna: 1. Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki makna sebagai landasan filsafat “Tut Wuri Handayani”. 2. Rencong Aceh sebanyak sepuluh pucuk memiliki makna ekspresi nilai keberanian, kepahlawanan (heroisme) dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. 3. Menara Mesjid terdiri dari lima puncak memiliki makna nuansa keislaman yang menjadi pandangan hidup dalam pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam menjalankan habluminallah dan habluminannas. 4. Bintang memiliki makna cahaya dan sinar yang memancarkan nilai-nilai pencerahan dalam mencapai visi dan cita-cita perjuangan pendidikan. 5. Lingkaran memiliki makna kebulatan dan kesatuan (holistic) yang terkandung dalam lambang. 6. Warna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 memiliki makna kesucian dan keikhlasan. 7. Warna biru tua dengan kode warna RGB: 0 ; 0 ; 255 memiliki makna keteguhan. 8. Warna hijau tua dengan kode warna RGB: 0 ; 102 ; 0 memiliki makna kesuburan dan kemakmuran. 9. Warna kuning keemasan dengan kode warna RGB: 255 ; 153 ; 0 memiliki makna kemegahan dan kejujuran. (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) UNSAM memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2; berwarna dasar biru tua dengan kode warna RGB: 0 ; 0 ; 255, di tengahnya terdapat lambang UNSAM dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya. (2) Bendera UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut. (3) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan bendera UNSAM diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) UNSAM memiliki Himne dan Mars. (2) Himne UNSAM sebagai berikut. HIMNE UNIVERSITAS SAMUDRA Cipt. Drs. Wahyudi Budi Wiyono, M.Pd. Iin Ramly AD Do = C www.djpp.kemenkumham.go.id Modulasi ( C = La ) Interlude (3) Mars UNSAM sebagai berikut. MARS UNIVERSITAS SAMUDRA Arr. Ramly AD F = Do 4/4 Tempo : Di Marcia www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Himne dan Mars diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) UNSAM memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna biru dengan kode warna RGB: 51 ; 102 ; 255 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UNSAM. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

Visi UNSAM: Terwujudnya Universitas Samudra yang maju dan bermutu sesuai standar nasional pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, kompeten dalam bidangnya, dan mampu bersaing di Era Global.

Misi UNSAM: 1. menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan; 2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta meningkatkan publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI); 3. meningkatnya mutu pelayanan kepada mahasiswa mulai dari input, proses, dan keluaran (outcome) sesuai dengan kebutuhan masyarakat (stakeholder); 4. meningkatnya kapasitas pengelolaan dan proses pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang berlaku (mutakhir) hasil kajian keilmuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (stakeholder); 5. terpenuhinya kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang didukung oleh sistem manajemen keuangan yang efesien, efektif dan accountable; 6. memberdayakan dan menguatkan kegiatan penelitian yang didukung oleh tenaga akademik dan peneliti melalui upaya peningkatan minat, kemampuan, dan pengalaman yang dilaksanakan melalui kerja sama www.djpp.kemenkumham.go.id dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Luar negeri, Lembaga Penelitian Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Donatur; 7. tercapainya iklim kampus yang kondusif, damai, dan Islami untuk mempercepat proses integrasi antara masyarakat kampus dengan lingkungan masyarakat sekitarnya yang disesuaikan dengan budaya masyarakat Aceh yang berlaku Syariat Islam. 8. terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, terencana dan terprogram serta mempunyai arah ke depan dalam mempersiapkan mahasiswa peserta didik dengan rasa penuh tanggung jawab dan keikhlasan dalam mensukseskan program-program pembangunan nasional.

Tujuan UNSAM: 1. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, menguasai IPTEK, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, taat hukum serta bertanggung jawab. 2. Membina dan mengembangkan mahasiswa yang kreatif untuk menjadi penggerak pembangunan yang memiliki kepemimpinan dan keteladanan. 3. Menguasai, mengembangkan, memanfaatkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. 4. Mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah yang menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, kritis, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan bangsa maupun perubahan global. 5. Mampu mengembangkan penelitian ilmiah yang berbasis kepada metodologi dalam rangka menciptakan masyarakat ilmiah. 6. Mengembangkan kepekaan sosial dan budaya pengabdian kepada masyarakat.

(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, UNSAM menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional yang meliputi: a. Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id b. Rencana Strategis UNSAM memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun. c. Rencana Operasional UNSAM merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. (2) Ketentuan mengenai rencana arah pengembangan Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Organ UNSAM terdiri atas: a. Rektor; b. Senat; c. Satuan Pengawasan; dan d. Dewan Penyantun.

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan organ pengelola UNSAM yang terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor: b. Biro; c. Fakultas; d. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra. (2) UNSAM dapat mengusulkan perubahan unit organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat. (2) Anggota Senat UNSAM, terdiri atas: a. Rektor; b. wakil rektor; c. dekan; d. wakil dekan; e. ketua jurusan; f. koordinator program studi; g. ketua lembaga; www.djpp.kemenkumham.go.id h. kepala unit pelaksana teknis; i. utusan fakultas masing-masing 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 orang dosen berstatus Profesor dan 2 (dua) orang yang berstatus bukan Profesor yang tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar universitas; dan j. jika jumlah Profesor pada fakultas tersebut berjumlah kurang dari 2 (dua) orang maka jumlah wakil yang berasal dari dosen bukan Profesor ditambah jumlahnya untuk mencukupkan jumlah 4 (empat) orang utusan fakultas. (3) Anggota Senat yang berasal dari utusan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diusulkan oleh Senat Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor. (4) Senat terdiri atas : a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor. (6) Ketua Senat dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/ Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan. (8) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali keanggotaan dari unsur Profesor tidak memenuhi jumlah keterwakilan yang ditentukan.

(1) Senat Fakultas merupakan unsur pengawasan fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang non- akademik; b. melaksanakan pengawasan internal bidang non-akademik; c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; e. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor, atas dasar hasil pengawasan internal; dan f. memantau dan mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

(1) Anggota Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. bidang akuntansi/keuangan; b. bidang manajemen sumber daya manusia; c. bidang manajemen aset; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Magister; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e. mempunyai kompetensi dalam bidang audit; f. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang tersebut pada ayat (1); g. mempunyai moral yang baik serta memiliki integritas dan komitmen yang tinggi; dan h. sehat jasmani dan rohani. (3) Satuan Pengawasan terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNSAM. (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. (7) Ketentuan mengenai tata cara seleksi anggota dan mekanisme kerja Satuan Pengawasan ditentukan dengan Peraturan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan organ UNSAM yang menjalankan fungsi pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Rektor dalam bidang non-akademik dan membantu pengembangan UNSAM. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang : a. melakukan kajian terhadap kebijakan Rektor di bidang non- akademik; b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNSAM; e. membantu penggalangan dana untuk membantu pembangunan UNSAM; dan f. memberikan pertimbangan atas permintaan Rektor menyangkut besaran biaya pendidikan yang menjadi tanggungan peserta didik.

(1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas: a. Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Penyantun; b. Ketua DPRD Tingkat I Aceh; c. Walikota Langsa; www.djpp.kemenkumham.go.id d. Bupati Aceh Tamiang; e. Bupati Aceh Timur; f. 2 (dua) orang dari unsur pengusaha; dan g. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat. (2) Dewan Penyantun terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Ketua Harian. (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. (5) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Dosen di lingkungan UNSAM dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan. (2) Dosen di lingkungan UNSAM dapat diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis. (3) Pengangkatan Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNSAM. (6) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. (7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil aktif; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sekretaris jurusan atau yang setara, bagi Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan ketua lembaga; g. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor, paling rendah Magister (S2) bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan; www.djpp.kemenkumham.go.id h. bagi calon Rektor paling rendah menduduki jabatan lektor kepala, dan paling rendah lektor bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan; i. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang dan akan menjalani pendidikan baik dalam bentuk tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan l. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNSAM.

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNSAM dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau b. perubahan bentuk dan/atau penutupan organisasi. (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Rektor: a. berpendidikan Doktor (S3); b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala; c. mempunyai masa kerja di UNSAM paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut; dan d. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin UNSAM yang dinyatakan secara tertulis.

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan.

Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a sebagai berikut: a. Senat membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor UNSAM yang sedang menjabat; b. Panitia Pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor; c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan; d. Panitia menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat; dan e. Panitia mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan cara: a. Bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan rencana pengembangan UNSAM mendatang di hadapan Senat; b. Senat memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor; c. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara; d. Senat MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon Rektor hasil penyaringan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat dan menyampaikan kepada Menteri.

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Wakil rektor dipilih dan diangkat oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor. (3) Masa jabatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil rektor lainnya.

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai wakil rektor: a. berpendidikan paling rendah Magister (S2); b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan c. mempunyai masa kerja di UNSAM paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut.

Pimpinan fakultas terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Dekan; b. Wakil Dekan; c. Ketua Jurusan; dan d. Sekretaris Jurusan.

(1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Dekan: a. berpendidikan paling rendah Magister (S2); b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan c. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut.

(1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap: a. penjaringan; b. penyaringan; c. pemilihan; dan d. pengangkatan. (2) Tahapan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.

Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Senat Fakultas mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Dekan.

(1) Panitia pemilihan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari: a. Anggota Senat Fakultas 3 (tiga) orang; dan b. Wakil Dosen yang bukan anggota Senat Fakultas 2 (dua) orang. (2) Dosen yang mencalonkan diri sebagai Dekan, tidak boleh menjadi panitia pemilihan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Panitia pemilihan dibantu oleh Staf Sekretariat dari tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Dekan. (4) Panitia pemilihan bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan. (5) Panitia pemilihan bertanggung jawab kepada Dekan.

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara: a. Panitia Pemilihan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; b. Panitia pemilihan mengirimkan formulir surat kesediaan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); c. Dosen yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikan kesediaan kepada Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Dekan; d. Panitia Pemilihan menyampaikan nama bakal calon dekan pada forum dosen untuk dilakukan penyaringan.

Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara: a. Panitia pemilihan MENETAPKAN waktu dan tempat penyaringan dalam forum dosen; b. Dosen yang tidak hadir pada waktu dan di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a kehilangan hak suara; dan c. Dosen mempunyai satu hak suara dalam proses penyaringan. d. Penyaringan dalam forum dosen dilakukan untuk menentukan 3 (tiga) orang bakal calon dekan menjadi calon dekan, apabila bakal calon dekan lebih dari 3 (tiga) orang. e. Dalam hal jumlah bakal calon dekan hanya 3 (tiga) orang, maka proses penyaringan dalam forum dosen dilakukan untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon dekan. f. Dalam hal jumlah bakal calon dekan hanya 2 (dua) orang, maka proses penyaringan dalam forum dosen tidak dilakukan. g. Panitia pemilihan menyampaikan nama-nama calon dekan hasil penyaringan kepada Senat Fakultas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian nama calon dekan hasil penyaringan, Senat Fakultas mengadakan rapat untuk melakukan pemilihan calon dekan; b. Rapat Senat Fakultas dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Senat Fakultas ditambah 1 (satu); c. Calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam rapat Senat Fakultas; d. Dalam hal calon dekan tidak hadir untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam Rapat Senat Fakultas, hak pencalonannya dinyatakan gugur; e. Pemilihan calon dekan dilakukan dengan pemungutan suara; f. Setiap Anggota Senat Fakultas yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara; dan g. Senat Fakultas MENETAPKAN 2 (dua) orang calon dekan sebagai Calon Dekan Terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Tahap pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Senat Fakultas mengirimkan kepada Rektor 2 (dua) nama calon dekan berdasarkan urutan perolehan suara dilengkapi dengan berita acara pemilihan. b. Rektor menawarkan Kontrak Kinerja kepada calon dekan terpilih dengan suara terbanyak; c. Dalam hal calon dekan terpilih dengan suara terbanyak tidak bersedia menandatangani Kontrak Kinerja, maka Rektor menawarkan kepada calon dekan dengan nomor urut perolehan suara berikutnya; dan d. Rektor MENETAPKAN dan mengangkat Dekan terpilih dari usulan Senat Fakultas yang bersedia menandatangani Kontrak Kinerja.

(1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Wakil dekan diusulkan oleh dekan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan dekan untuk ditetapkan Rektor. (3) Masa jabatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.djpp.kemenkumham.go.id selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil dekan lainnya.

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai wakil dekan: a. berpendidikan paling rendah Magister (S2); b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan c. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut.

(1) Ketua jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan selama ketua jurusan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai ketua dan sekretaris jurusan: a. berpendidikan paling rendah Magister (S2); b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan c. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut.

(1) dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Ketua Jurusan dipilih oleh dosen melalui pemungutan suara. (2) calon Ketua Jurusan yang mendapat suara terbanyak diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor untuk diangkat. (3) Masa jabatan Ketua Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

(1) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugas-tugas dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. (2) Ketua Jurusan mengusulkan 1 (satu) orang Calon untuk menjadi Sekretaris Jurusan melalui Dekan untuk diangkat oleh Rektor. (3) Masa Jabatan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

(1) Ketua Jurusan mengusulkan 1 (satu) orang calon untuk menjadi Kepala Laboratorium/bengkel/kebun percobaan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Rektor MENETAPKAN pengangkatan Kepala Laboratorium/ bengkel/kebun percobaan.

(1) Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Ketua; dan b. Sekretaris. (2) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Ketua Lembaga dipilih dan diangkat oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor. (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Rektor mengangkat sekretaris lembaga atas usul ketua lembaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan ketua lembaga. (2) Jabatan Sekretaris Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga: a. berpendidikan paling rendah Magister (S2); b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan c. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut.

(1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: a. Kepala Biro; b. Kepala Bagian pada biro dan fakultas; dan c. Kepala Subbagian pada biro, fakultas, dan lembaga. (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) UNSAM. (4) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) diangkat dan berhentikan oleh Rektor. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pimpinan Senat terdiri atas Ketua dan Sekretaris. (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. (3) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (4) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda. (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat. (6) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (7) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemungutan suara. (8) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara. (9) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat. (11) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id (12) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (13) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Pimpinan Satuan Pengawasan terdiri atas Ketua dan Sekretaris. (2) Ketua Satuan Pengawasan dipilih dari dan oleh anggota. (3) Pemilihan ketua Satuan Pengawasan dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (4) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota. (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara. (6) Ketua Satuan Pengawasan terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan sebagai Sekretaris. (7) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. (8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Pimpinan Dewan Penyantun terdiri atas Ketua dan Sekretaris. (2) Ketua Dewan Penyantun dijabat oleh Gubernur Aceh. (3) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Ketua Harian. (4) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris. (5) Penunjukan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Ketua, Ketua Harian, dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penunjukan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; f. diberhentikan dari jabatan dosen; g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; i. cuti di luar tanggungan negara; dan j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; www.djpp.kemenkumham.go.id c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; e. diangkat dalam jabatan lain; f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.

(1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga,sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Menteri MENETAPKAN salah satu Wakil Rektor, untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor. (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor tetap melaksanakan tugas sebagai Wakil Rektor.

(1) Dalam hal Rektor berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor bidang akademik ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri. (3) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama-nama Wakil Rektor kepada Menteri. (4) Menteri MENETAPKAN salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor definitif dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain menjalankan tugas Rektor, bertugas mempersiapkan pemilihan Rektor baru.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor menunjuk salah satu Wakil Dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Dekan Definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan mengusulkan Sekretaris Jurusan untuk ditetapkan sebagai Ketua Jurusan Definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penetapan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris jurusan, Ketua Jurusan mengusulkan salah satu dosen pada Jurusan yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi Sekretaris Jurusan Definitif sampai dengan masa jabatan berakhir. (2) Penetapan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Ketua Jurusan melalui Dekan mengusulkan salah satu dosen dari Program Studi yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi Koordinator Program Studi definitif sampai dengan masa jabatan berakhir. (2) Penetapan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun percobaan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Dekan mengusulkan salah satu dosen dari Jurusan yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi Kepala Laboratorium/bengkel/kebun percobaan definitif sampai dengan masa jabatan berakhir. (2) Penetapan Kepala Laboratorium/bengkel/kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor . (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris lembaga ditetapkan sebagai Ketua Lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Penetapan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ketua lembaga mengusulkan salah satu dosen untuk ditetapkan sebagai sekretaris lembaga definitif sampai dengan masa jabatanberakhir. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Rektor MENETAPKAN tenaga fungsional sebagai kepala UPT definitif meneruskan sisa masa jabatan. (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; f. diberhentikan dari jabatan dosen; www.djpp.kemenkumham.go.id g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; a. cuti di luar tanggungan negara; dan j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penetapan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem pengendalian internal UNSAM merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Sistem pengendalian internal UNSAM meliputi kegiatan: a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal. b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UNSAM. c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UNSAM. d. mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. (3) Rektor bertanggung jawab atas keefektivan penyelenggaraan sistem pengendalian internal UNSAM. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan mekanisme penerapannya diatur dalam keputusan Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sistem pengawasan internal UNSAM merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UNSAM yang bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatan keefektivan dan keefisienan, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan. (2) Pengawasan internal dilakukan untuk memperkuat dan menunjang keefektivan sistem pengendalian internal. (3) Rektor bertanggung jawab atas keefektivan penyelenggaraan pengawasan internal UNSAM. (4) Ketentuan mengenai pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Sistem penjaminan mutu internal UNSAM merupakan penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu internal meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap perencanaan mutu, pemenuhan standar mutu, monitoring dan evaluasi mutu, pelaporan, dan tindak lanjut. (4) Penjaminan mutu internal di UNSAM dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, lembaga, dan program studi. (5) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

UNSAM menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) UNSAM menyelenggarakan pendidikan akademik dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi. (2) Penyelengaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor. (3) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi yang diperkaya dengan wawasan internasional.

(1) UNSAM menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester. (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas) minggu. (3) Semester gasal dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya. (4) Semester genap dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun berjalan.

(1) Kurikulum UNSAM dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. (2) Kurikulum untuk setiap program studi di UNSAM dikembangkan dan ditetapkan oleh UNSAM mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: a. landasan kepribadian; b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; c. kemampuan dan keterampilan berkarya; d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditinjau secara berkala, sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat, dengan selalu mengutamakan keunggulan UNSAM. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

(1) Penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pembelajaran dan taraf pencapaian kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum. (2) Penilaian terdiri atas penilaian proses dan/atau penilaian hasil belajar. (3) Penilaian dilaksanakan secara berkala, menyeluruh, dan berkesinambungan sepanjang proses pembelajaran. (4) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan, dan bentuk lain. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNSAM adalah Bahasa INDONESIA. (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

(1) Wisuda diselenggarakan Rektor sesuai dengan Kalender Akademik. (2) Syarat mengikuti wisuda sebagai berikut: a. menyerahkan keputusan kelulusan dari fakultas yang bersangkutan; b. menyerahkan surat keterangan bebas pinjaman perpustakaan dari perpustakaan UNSAM; dan c. menyerahkan segala persyaratan lain sebagai kelengkapan sesuai dengan ketentuan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme wisuda diatur dalam Peraturan Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) UNSAM menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui: a. jalur nasional masuk perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. undangan berdasarkan bakat dan prestasi minimum tingkat nasional yang tata caranya ditetapkan melalui peraturan Rektor berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar, dan mahasiswa asing/luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) UNSAM wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan INDONESIA yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam peraturan Rektor.

(1) UNSAM melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian masyarakat. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga; b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga; dan c. menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, serta mengacu kepada peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan. (2) Hasil penelitian UNSAM diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah yang diakui Kementerian dan/atau mendapat Hak Kekayaan Intelektual. (3) UNSAM dapat memfasilitasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. (4) Hasil penelitian UNSAM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan, memperbaiki praktik-praktik pendidikan, pengembangan UNSAM, dan kehidupan masyarakat.

(1) UNSAM, fakultas, lembaga, jurusan, dan pusat studi/kajian di lingkungan lembaga dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah. (2) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat artikel hasil penelitian dan/atau hasil pemikiran ilmiah. (3) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa INDONESIA dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa- Bangsa, diterbitkan secara tercetak dan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi. (4) Ketentuan mengenai terbitan berkala ilmiah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Penelitian dilaksanakan berlandaskan pada kejujuran, kemandirian, dan kecendekiaan serta kearifan lokal dan budaya nasional. (2) Kebijakan penelitian ditetapkan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNSAM. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) UNSAM melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.djpp.kemenkumham.go.id dilaksanakan oleh civitas akademika secara individu atau berkelompok. (3) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah. (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran, keberlanjutan penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Rektor menjamin setiap sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan. (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika: a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNSAM; b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum. (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan. (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4): a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat; b. menjadi tanggung jawab UNSAM, apabila universitas, atau unit organisasi di dalamnya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan. (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNSAM untuk: a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Bangsa dan Negara INDONESIA; c. menambah dan/atau mutu kekayaan intelektual Bangsa dan Negara INDONESIA; dan d. memperkuat daya saing bangsa dan negara INDONESIA. (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi UNSAM.

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan. (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

UNSAM memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik. (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas: a. Sarjana, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencatumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; b. Magister, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan c. Doktor, ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.

(1) Lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar vokasi. (2) Gelar lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di belakang nama yang berhak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi. (2) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya. (3) Penggunaan gelar lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Lulusan pendidikan spesialis berhak menggunakan gelar spesialis. (2) Gelar lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan di ikuti dengan bidang spesialisasinya.

(1) UNSAM dapat menganugerahkan gelar kehormatan/Honoris Causa (HC) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Syarat dan tata cara pemberian gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

(1) UNSAM dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada warga/unit kerja di lingkungan UNSAM dan perorangan/institusi/organisasi di luar UNSAM atas prestasi atau jasa terhadap UNSAM dan/atau kemanusiaan. (2) Penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam, lencana, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

(1) Dosen UNSAM terdiri atas: a. dosen pegawai negeri sipil (PNS); b. dosen tetap; dan c. dosen tidak tetap. (2) Dosen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dosen yang tidak diangkat oleh Pemerintah (bukan pegawai negeri sipil/bukan aparatur sipil negara). (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pda ayat (1) huruf c merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di UNSAM yang diangkat sesuai kebutuhan. (5) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas: a. Asisten Ahli; b. Lektor; c. Lektor Kepala; dan d. Profesor. (6) Syarat untuk diangkat menjadi dosen UNSAM: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai dosen dengan rekomendasi Fakultas melalui pertimbangan Senat Fakultas; d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dosen Tetap dan dosen tidak tetap diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi di UNSAM. (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor, kewenangan, hak, dan kewajiban Profesor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen UNSAM meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karir. (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNSAM dilakukan melalui jabatan fungsional. (4) Pembinaan dan pengembangan karir dosen UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan jabatan, dan pangkat serta promosi.

(1) Tenaga kependidikan merupakan seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai teknisi sumber belajar, pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, arsiparis, dan tenaga fungsional lainnya untuk menunjang pelaksanaan otonomi UNSAM. (2) Syarat untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan UNSAM: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik c. INDONESIA Tahun 1945; d. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan; e. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mahasiswa UNSAM merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang terdapat di UNSAM. (2) Untuk menjadi mahasiswa UNSAM, seseorang harus memenuhi persyaratan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi mahasiswa UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Setiap Mahasiswa UNSAM mempunyai hak: a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya; b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UNSAM dalam rangka kelancaran proses belajar; c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab; d. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. memperoleh layanan kesejahteraan berdasarkan prestasi dan bakat; f. mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan intrauniversitas; dan g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. memperoleh pelayanan khusus bagi yang berkelainan. (2) Setiap Mahasiswa UNSAM mempunyai kewajiban: a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di UNSAM dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik; www.djpp.kemenkumham.go.id b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lainnya; c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan UNSAM; d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama peserta didik; f. mencintai dan melestarikan lingkungan; g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UNSAM; h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menjaga kewibawaan dan nama baik UNSAM; dan j. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UNSAM. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa UNSAM diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Dalam melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan, Rektor MENETAPKAN norma dan kebijakan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNSAM. (2) Norma, dan kebijakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut: a. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; b. organisasi kemahasiswaan; dan c. pembinaan bakat dan minat mahasiswa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan berlandaskan paradigma memanusiakan manusia dalam lingkungan dan budaya akademik yang kondusif. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pembinaan kegiatan kemahasiswaan meliputi penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi kreativitas, kepemimpinan, kewirausahaan, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa. (3) Untuk melaksanakan pembinaan kemahasiswaan, Rektor membuat pedoman pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. (4) Ketentuan mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk melaksanakan pembinaan kemahasiswaan, dibentuk organisasi kemahasiswaan di tingkat UNSAM, fakultas, dan jurusan. (2) Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. (3) Kedudukan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas merupakan kelengkapan nonstruktural di UNSAM. (4) Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi. (5) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Untuk menjadi anggota pengurus organisasi kemahasiswaan intrauniversitas adalah mahasiswa yang aktif kuliah, mempunyai nilai rata-rata baik, mempunyai sifat kepemimpinan dan keteladanan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan UNSAM diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Alumni UNSAM, merupakan seseorang yang pernah kuliah paling sedikit 2 (dua) semester atau telah menyelesaikan pendidikannya di UNSAM. (2) Alumni UNSAM dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan antar alumni dengan UNSAM. (3) Hubungan antara organisasi alumni dengan UNSAM bersifat kemitraan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Organisasi alumni UNSAM diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan disetujui oleh Rektor.

(1) Setiap alumni berhak memperoleh informasi yang akurat untuk kepentingan pengembangan karir. (2) Setiap alumni mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik almamater. (3) Alumni mempunyai kewajiban menjalin hubungan yang harmonis sesama alumni dan saling menghormati.

(1) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (4) bernama Ikatan Alumni Universitas Samudra disingkat IKA UNSAM. (2) IKA UNSAM berkedudukan di Universitas Samudra. (3) IKA UNSAM bersifat kekeluargaan, profesional, dan non-partisan. (4) Organisasi alumni ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNSAM.

(1) UNSAM menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip: a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional/daerah; b. menghargai kesetaraan mutu; c. saling menghormati; d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; e. berkelanjutan; dan f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dapat berbentuk: a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. program kembaran; c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit; d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; g. pemagangan; h. penerbitan terbitan berkala ilmiah; i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana serta kekayaan milik negara lainnya yang bersumber dari dana Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan hibah luar negeri diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendayagunaan sarana dan prasarana di UNSAM, untuk memperoleh manfaat guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNSAM. (3) Pengembangan sarana dan prasarana di UNSAM disesuaikan dengan rencana strategis UNSAM. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di UNSAM dilaporkan sesuai sistem manajemen akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sumber pembiayaan UNSAM dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Sumber pembiayaan yang berasal dari selain Pemerintah terdiri atas: a. sumbangan pembinaan pendidikan; b. sumbangan pengembagan universitas/fakultas dan unit lain di lingkungan UNSAM; c. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi; d. hasil kerja sama; e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; f. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan g. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(1) Perencanan penganggaran UNSAM disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana anggaran UNSAM diusulkan oleh Rektor kepada Menteri. (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel. (4) UNSAM menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNSAM diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unit untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. (2) Penyelenggaraan akreditasi di UNSAM dikoordinasikan oleh lembaga pengembanganpendidikan dan penjaminan mutu. (3) Akreditasi di UNSAM meliputi akreditasi program studi dan satuan pendidikan. (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rektor UNSAM yang diangkat oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 226/MPK.A4/KP/2013 tanggal 3 Juli 2013 menduduki jabatan untuk 1 (satu) periode masa jabatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25.

(1) Untuk kesinambungan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNSAM, dalam masa transisi perubahan dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri, Ketua Senat UNSAM dijabat oleh Rektor UNSAM (ex-officio) untuk 1 (satu) periode masa jabatan. (2) Penetapan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor UNSAM.

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan UNSAM masih dapat dilaksanakan sampai ditetapkannya peraturan baru sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perubahan statuta dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organisasi UNSAM. (2) Wakil dari seluruh organisasi UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rektor; b. Semua anggota Senat; c. 2 (dua) anggota Satuan Pengawasan; dan d. 2 (dua) anggota Dewan Penyantun. (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id