Peraturan Menteri Nomor 47-pmk-04-2012 Tahun 2012 tentang TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

(1) Barang yang diangkut oleh sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib dibongkar di Kawasan Pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean. (2) Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Inward Manifest mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9). (3) Izin pembongkaran di tempat lain oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan. (4) Rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat. (5) Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan pabean oleh Pejabat.

Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dilakukan langsung ke sarana pengangkut lainnya, dalam hal barang: a. mempunyai bentuk, sifat, dan karakteristik tertentu yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditimbun di TPS; atau b. mendapat fasilitas pemberitahuan pendahuluan dan telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang.

Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa barang cair atau gas, dapat dilakukan melalui saluran pipa yang dihubungkan dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut darat atau tempat penimbunan.

Setelah selesai melakukan pembongkaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pengangkut harus: a. menyampaikan daftar bongkar yang berisi jumlah kemasan, jenis kemasan, jumlah barang curah, dan/atau jumlah barang cair atau gas yang telah dibongkar, kepada Pejabat di Kantor Pabean pembongkaran dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jamterhitung sejak pembongkaran selesai; dan b. membuat berita acara serah terima barang yang ditimbun di TPS atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dan menyerahkan tembusan berita acara serah terima tersebut kepada Pejabat di Kantor Pabean dalam hal dilakukan penimbunan.

(1) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, Pengangkut dapat membongkar barang terlebih dahulu, dan wajib: a. melaporkan keadaan darurat tersebut pada kesempatan pertama ke Kantor Pabean terdekat, dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia; b. menyerahkan Pemberitahuan Pabean atas barang yang diangkutnya ke Kantor Pabean terdekat dalam jangka waktu paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran; dan c. melaporkan dengan segera jumlah barang yang telah dibongkar ke Kantor Pabean terdekat. (2) Terhadap barang yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan pabean dan dibuatkan laporan oleh Pejabat. (3) Pengangkut harus membuat laporan mengenai pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), sementara menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean, dapat ditimbun di TPS. (2) Dalam hal tertentu, barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.

Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di TPS atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dengan izin Kepala Kantor Pabean.

Penimbunan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau dalam Pasal 16 diberikan dalam hal: a. sifat barang tersebut sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditimbun di TPS; b. barang tersebut tidak dapat dilakukan penimbunan di TPS karena terdapat kendala teknis; c. terjadi kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pengusaha TPS; atau d. barang tidak dapat ditimbun di TPS karena keadaan darurat.

(1) Atas penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan pengawasan pabean dan dibuatkan laporan penimbunan. (2) Tata cara penimbunan barang di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantumdalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke dalam sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat dan/atau sistem komputer pelayanan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen dan/atau Pemeriksaan Fisik barang.

(1) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di Kawasan Pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin Kepala Kantor Pabean. (2) Izin pemuatan di tempat lain oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan.

(1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan. (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. (3) Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan keterkaitan dengan kegiatan produksi atau kegiatan usaha. (4) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan. (5) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas atas: a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik; b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; f. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; h. barang pindahan; i. barang pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, pelintas batas; j. Barang Kiriman; k. obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; l. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan; m. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan; n. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; o. barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional; p. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; q. buku ilmu pengetahuan; dan r. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. (7) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harusdilampiri dengan dokumen pendukung yang menjelaskan peruntukkan barang dimaksud. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk pemasukan dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i dan huruf j. (9) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemasukan dan pengeluaran Barang Kiriman ke dan dari Kawasan Bebas.

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean untuk: a. dimasukkan ke Kawasan Bebas; b. diangkut terus atau diangkut lanjut; c. diangkut ke TPSdi Kawasan Pabean lainnya; atau d. dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.

Pengeluaran atas barang yang telah dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dari Kawasan Pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan tujuan untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal barang yang dikeluarkan berasal dari luar Daerah Pabean, wajib disampaikan dengan menggunakanPPFTZ-01; b. dalam hal barang yang dikeluarkan berasal dari Kawasan Bebas lainnya, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus wajib disampaikan dengan menggunakanPPFTZ-02; atau c. dalam hal barang yang dikeluarkan berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib disampaikan dengan menggunakan PPFTZ-03.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak berlaku untuk: a. barang pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut; b. barang pribadi pelintas batas; c. Barang Kiriman; atau d. barang tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) PPFTZ-01 atau PPFTZ-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a atau huruf b, dibuat oleh pengusaha yang akan memasukkan barang ke Kawasan Bebas atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak yang dibebaskan. (2) Dalam hal barang berasal dari TPB, PPFTZ-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

(1) PPFTZ-03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dibuat oleh pengusaha yang memasukkan barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas berdasarkan invoice/faktur penjualan, packing list, kontrak jual beli, faktur pajak dan dokumen pelengkap lainnya. (2) Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(1) Apabila pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Pabean terdapat selisih kurang (eksep) dalam PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau PPFTZ-03, penyelesaian barang yang kurang tersebut dilakukan dengan menggunakan PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau PPFTZ-03 semula paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). (2) Tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean terdapat selisih kurang (eksep) dilaksanakan sesuai dengan ketentuansebagaimana tercantumdalamLampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)dapat dikeluarkan untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke pelabuhan atau bandar udara tujuan akhir pengangkutan barang sebagaimana tercantum dalam Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen perjanjian pengangkutan barang lainnya. (2) Pelabuhan atau bandar udara tujuan akhir pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelabuhan atau bandar udara yang telah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan. (3) Untuk dapat mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut, Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam

(1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)adalah dapat dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean dalam hal barang tersebut merupakan barang asal luar Daerah Pabean yang: a. tidak sesuai dengan yang dipesan; b. salah kirim; c. rusak; atau d. oleh karena suatu ketentuan Pemerintah tidak boleh dimasukkan ke Kawasan Bebas. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: a. barang tersebut sudah dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan dimasukkan ke Kawasan Bebas; atau b. telah diajukan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dan telah dilakukan Pemeriksaan Fisik barang dengan hasil kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai. (3) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang telah diberitahukan dengan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas, tidak dapat dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean apabila peraturan perundang-undangan MENETAPKAN lain.

(1) Untuk melakukan pengeluaran kembali ke luar Daerah Pabean terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pengusaha atau Pengangkut harus mengajukan permohonan pengeluaran kembali ke luar Daerah Pabean secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti-bukti pendukung. (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean dapat menyetujui atau menolak untuk memberikan izin pengeluaran kembali ke luar Daerah Pabean. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, pengeluaran kembali barang ke luar Daerah Pabean dilakukan dengan cara: a. penyampaian PPFTZ-01 untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas oleh pengusaha, dalam hal PPFTZ-01 untuk pemasukan barang tersebut ke Kawasan Bebas telah didaftarkan; atau b. penyampaian Outward Manifest oleh pengangkut dalam hal PPFTZ- 01 untuk pemasukan barang tersebut ke Kawasan Bebas belum didaftarkan. (4) Dalam hal pengeluaran kembali barang ke luar Daerah Pabean dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, izin pengeluaran kembali dari Kepala Kantor Pabean merupakan persetujuan pemuatan barang ke sarana pengangkut. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penyelesaian barang dilakukan sesuai ketentuan pemasukan barang ke Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) asal Kawasan Bebas yang pengangkutannya melalui tempat lain dalam Daerah Pabean untuk dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas berlaku ketentuan sebagai berikut: a. diperlakukan sebagai pengeluaran barang yang berasal dari Kawasan Bebas lainnya; dan b. menggunakan PPFTZ-02 yang sama pada saat pengeluaran dari Kawasan Bebas.

(1) Terhadap barang yang akan dimasukkan ke Kawasan Pabean atau tempat lain untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01; atau b. untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya menggunakan PPFTZ-02. (2) PPFTZ-0l dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat oleh pengusaha berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea keluar yang seharusnya dibayar apabila atas pengeluaran barang tersebut dikenakan bea keluar. (3) PPFTZ-01 dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat oleh pengusaha berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak yang seharusnya dibayar. (4) PPFTZ-02 dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau ke Kawasan Bebas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat oleh pengusaha berdasarkan dokumen pelengkap pabean. (5) PPFTZ-0l dan PPFTZ-02 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan untuk pengeluaran barang pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, pelintas batas, dan Barang Kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu. (6) PPFTZ-01 dan PPFTZ-02, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas. (7) Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat: a. melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas; atau b. membuktikan dengan melampirkandokumen pendukung bahwa barang berasaldari Kawasan Bebas. (8) Terhadap barang hasil produksi Kawasan Bebas yang akan dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean, pengusaha harus melampirkan konversi penggunaan barang atau bahan baku dalam proses produksi yang dilakukannya, dalam hal barang atau bahan baku tersebut berasal dari luar Daerah Pabean. (9) Dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean merupakan barang asal Kawasan Bebas dan/atau tempat lain dalam Daerah Pabean dan merupakan barang yang dikenakan bea keluar, diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bea keluar. (10) Pemasukan barang ke Kawasan Pabean atau tempat lain untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas dengan tujuan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas yang pengangkutannya melalui tempat lain dalam Daerah Pabean, dilaksanakan sesuai ketentuan pemasukan barang ke Kawasan Pabean untuk dikeluarkan ke Kawasan Bebas lainnya.

(1) Terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus dapat dilakukan konsolidasi di TPS atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS. (2) Terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan konsolidasi dalam hal barang tersebut telah: a. disampaikan PPFTZ-01 atau PPFTZ-02; dan b. mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang merupakan persetujuan pemuatan barang ke atas sarana pengangkutyangakan keluar dari Kawasan Bebas atau Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB). (3) Terhadap konsolidasi barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan stuffing. (4) Pengawasan stuffing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas pengawasan stuffing berdasarkan PKB. (5) Tatacara pendaftaran konsolidator dan konsolidasi barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas dilaksanakansesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pihak yang melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) adalah konsolidator yang merupakan badan usaha yang telah mendapat persetujuan sebagai pihak yang melakukan konsolidasi barang dari Kepala Kantor Pabean. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai konsolidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengusaha telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. menyediakan ruang kerja untuk pemeriksa dan petugas dinas luar; c. mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);dan d. mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing berikut sarana dan prasarananya.

(1) Konsolidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

(1) Penyampaian PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan/atau PPFTZ-03 ke Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan dilakukan melalui sistem PDE Kepabeanan. (2) PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan/atau PPFTZ-03, dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak atau bukti pembayaran bea keluar, disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pemasukan atau pengeluaran barang.

Penyampaian PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan PPFTZ-03 ke Kantor Pabean, dilakukan untuk setiap pemasukan barang setelah Inward Manifest yang disampaikan oleh Pengangkut mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

(1) Penyampaian PPFTZ-01 untuk tujuan luar Daerah Pabean, disampaikan oleh pengusaha ke Kantor Pabean tempat pemuatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dan paling lama sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean; b. atas barang curah yang dimuat ke dalam sarana pengangkut dapat disampaikan oleh pengusaha sebelum keberangkatan sarana pengangkut; c. atas pengeluaran barang berupa tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran pipa disampaikan secara periodik paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan jumlah pengiriman barang dari Kawasan Bebas pada alat ukur yang ditetapkan di Kawasan Bebas. (2) Penyampaian PPFTZ-01 atau PPFTZ-02 untuk tujuan tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, dan Kawasan Ekonomi Khusus, disampaikan oleh pengusaha ke Kantor Pabean tempat pemuatan sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean.

(1) PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau PPFTZ-03 yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan, hasil cetak PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau PPFTZ-03, dan dokumen pelengkap pabean harus disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean dalam jangka waktu: a. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan Fisik; atau b. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan pengeluaran barang, dalam hal tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik. (2) Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dilakukan Pemeriksaan Fisik, hasil cetak PPFTZ-01 dan dokumen pelengkap pabean harus disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean sebelum dilakukan Pemeriksaan Fisik.

(1) Terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan penelitian dokumen. (2) Dalam hal tertentu, terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus dapat dilakukan Pemeriksaan Fisik.

(1) Terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan penelitian dokumen. (2) Dalam hal tertentu, barangyang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus dapat dilakukan Pemeriksaan Fisik. (3) Terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan pemeriksaan pabean. (4) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penelitian dokumen dan Pemeriksaan Fisik. (5) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara selektif. Bagian Pertama Penelitian Dokumen

(1) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1)

Terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas atau akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas, tidak termasuk terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat dilakukan Pemeriksaan Fisikoleh Pejabat.

Pemeriksaan Fisik atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, Kawasan Ekonomi Khusus, dan TPB dilakukan dalam hal: a. pemeriksaan secara acak; atau b. diterbitkan Nota Hasil Intelijen.

(1) Pemeriksaan Fisik atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dilakukan dalam hal: a. barang yang dikenai bea keluar; b. barang impor sementara yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean; c. adanya informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau d. diterbitkan Nota Hasil Intelijen. (2) Pemeriksaan Fisik atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas tujuan TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya dilakukan dalam hal diterbitkan Nota Hasil Intelijen.

Pemeriksaan Fisik atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan dalam hal: a. PPFTZ-01 diajukan oleh pengusaha yang berdasarkan data di Kantor Pabean pernah memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; b. barang berasal dari luar Daerah Pabean; c. pengusaha yang tidak dapat menunjukkan dokumen asal pemasukannya ke Kawasan Bebas; d. pemeriksaan secara acak; dan/atau e. diterbitkan Nota Hasil Intelijen.

(1) Pengusaha yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas atau memasukkan barang ke Kawasan Bebas yang dilakukan Pemeriksaan Fisik, wajib: a. menyiapkan barang untuk diperiksa; b. hadir dalam Pemeriksaan Fisik, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan Pemeriksaan Fisik; dan c. dalam hal PPFTZ-01 atau PPFTZ-02 disampaikan dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan, menyerahkan: 1) hasil cetak PPFTZ-01 atau PPFTZ-02, dan dokumen pelengkap pabean; 2) Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/ atau Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas dengan membayar bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan

(1) Pemeriksaan Fisik dapat dilakukan di Kawasan Pabean atau di tempat lain di luar Kawasan Pabean dengan izin Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal Pemeriksaan Fisikatas barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas dilakukan karena ditetapkan secara acak atau diterbitkan Nota Hasil Intelijen, Pemeriksaan Fisikdilakukan di Kawasan Pabean. (3) Persetujuan Pemeriksaan Fisikbarang di tempat lain di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan izin untuk menimbun barang di gudang atau lapangan penimbunan milik pengusaha yang bersangkutan. (4) Tata cara penimbunan barang untuk Pemeriksaan Fisikbarang di tempat lain di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantumdalamLampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1) Pemeriksaan Fisik dimulai jika pengusaha atau kuasanya: a. menyatakan bahwa barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas atau akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas telah siap diperiksa; b. telah menyiapkan tenaga buruh yang memadai dan peralatan Pemeriksaan Fisikyang terkait dengan barang yang akan diperiksa; dan c. telah hadir dalam Pemeriksaan Fisik. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal dilakukan Pemeriksaan Jabatan.

(1) Pemeriksaan Fisik dilakukan berdasarkan tingkat Pemeriksaan Fisik yang meliputi tingkat Pemeriksaan Fisik30% (tiga puluh persen) dan tingkat Pemeriksaan Fisik100% (seratus persen). (2) Tingkat Pemeriksaan Fisik30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pemeriksaan Fisikditetapkan secara acak. (3) Tingkat Pemeriksaan Fisik 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pemeriksaan Fisik selain ditetapkan secara acak.

Dalam hal barang yang akan dilakukan Pemeriksaan Fisikdalam bentuk curah, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat mencocokkan packing list dengan manifes, menghitung barang dari draft kapal, dan/atau menghitung berdasarkan petunjuk ukuran lainnya untuk memastikan berat atau volume barang sesuai dengan yang diberitahukan; dan b. Pejabat mengambil contoh barang (sampling) secara acak atas barang yang dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean jika diperintahkan dalam instruksi pemeriksaan.

(1) Atas permintaan pengusaha Pemeriksaan Fisikterhadap barang yang dikemas dalam peti kemas berpendingin (refrigerated container) dapat dilakukan: a. di tempat lain di luar Kawasan Pabean, dalam hal barang akan dimasukkan ke dalam Kawasan Bebas; atau b. melalui pemindai peti kemas. (2) Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian untuk MEMUTUSKAN tempat dilakukannya Pemeriksaan Fisiksebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Untuk mengetahui jumlah barang yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui saluran pipa, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan atau pembongkaran berdasarkan hasil pengukuran alat ukur yang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Dalam hal saluran pipa atau jaringan transmisi langsung menuju ke luar Daerah Pabean dari Kawasan Bebas atau langsung dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, Pemeriksaan Fisikbarang didasarkan pada hasil pengukuran ditempat pengukuran terakhir di dalam Kawasan Bebas. (3) Terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas yang Pemeriksaan Fisiknya dilakukan diluar Kawasan Pabean harus dilakukan pengawasan stuffing dan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang.

Pejabat bertanggung jawab terhadap jumlah dan jenis barang yang dilakukan Pemeriksaan Fisikdan tidak bertanggung jawab terhadap barang yang tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik.

Ketentuan mengenai tata cara penelitian dokumen dan Pemeriksaan Fisikdilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pemeriksaan pabean.

(1) Untuk pemenuhan hak keuangan negara dan ketentuan pemasukan ke Kawasan Bebas atau pengeluaran dari Kawasan Bebas, Pejabat melakukan penelitian terhadap tarif dan nilai pabean yang diberitahukan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean. (3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian terhadap tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penetapan tarif dan nilai pabean.

(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. (2) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lain, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas adalah nilai pabeanpada saat barang asal luar Daerah Pabean dimasukkan ke Kawasan Bebas lain, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus. (3) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas adalah nilai pabeanpada saat barang asal luar Daerah Pabean dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Dalam hal nilai pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, nilai pabeanditentukan secara hierarki berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi atau tata cara yang wajar dan konsisten. (5) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan nilai pabeandilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penetapan nilai pabean.

(1) Klasifikasi dan pembebanan tarif bea masukuntuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Kawasan Bebas berpedoman pada Buku Tarif Kepabeanan INDONESIA (BTKI). (2) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang mengatur mengenai sistem klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk yang berbeda dengan Buku Tarif Kepabeanan INDONESIA (BTKI), berlaku ketentuan mengenai perubahan sistem klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk dimaksud. (3) Ketentuan mengenai sistem klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk berlaku pada saat Pemberitahuan Pabean mendapat nomor dan tanggal pendaftaran di Kantor Pabean.

(1) Pembayaran bea masuk, bea keluar,Pajak Penghasilan Pasal 22, cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan dilampiri dengan PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau surat penetapan. (2) Pembayaran PPN dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

(1) Dokumen yang dipergunakan sebagaidasar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) antara lain berupa Pemberitahuan Pabean atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas, Pemberitahuan Pabean atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas, dokumen Cukai, atau surat penetapan. (2) Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

Tata cara pembayaran bea masuk, bea keluar, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau Cukai, serta sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

(1) Barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang untuk: a. dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; dan b. dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean. (2) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas belum diberlakukan ketentuan pembatasan, kecuali instansi teknis menyampaikan secara khusus kepada Menteri untuk memberlakukan ketentuan pembatasan yang terkait dengan: a. kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Bebas; b. kesehatan; c. keamanan; dan/atau d. lingkungan hidup. (3) Penyampaian secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi teknis yang akan atau telah memberlakukan ketentuan pembatasan di tempat lain dalam Daerah Pabean dengan menyampaikan daftar yang memuat: a. peraturan mengenai pembatasan yang menjadi dasar pemberlakuan ketentuan pembatasan; b. kepentingan pemberlakuan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d; c. jenis barang; d. pos tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan INDONESIA (BTKI); dan e. jenis perizinan yang dipersyaratkan. (4) Pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib memenuhi ketentuan pembatasan yang ditetapkan oleh instansi teknis dalam hal pada saat pemasukan barang tersebut dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas: a. ketentuan pembatasan tidak diberlakukan; atau b. ketentuan pembatasan diberlakukan namun mendapatkan pengecualian dari instansi teknis atau instansi yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari instansi teknis. (5) Pemenuhan ketentuan pembatasan atas pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan oleh pengusaha yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas. (6) Pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang larangan dan/atau pembatasan ke dan dari Kawasan Bebas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan. (7) Penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dilakukan oleh: a. portal INDONESIA National Single Window (INSW); atau b. Pejabat yang menangani penelitian barang larangan dan/ atau pembatasan.

(1) Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat dan/atau sistem komputer pelayanan. (2) Pemasukan barang ke Kawasan Pabean untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat dan/atau sistem komputer pelayanan. (3) Tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantumdalam Lampiran XIVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tata cara pemasukan barang ke Kawasan Pabean untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas dilaksanakansesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas dapat dilakukan dari: a. luar Daerah Pabean; b. Tempat Penimbunan Berikat; c. Kawasan Bebas lainnya; d. Kawasan Ekonomi Khusus; atau e. tempat lain dalam Daerah Pabean. (2) Jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan. (3) Pengeluaran kendaraan bermotor dapat dilakukan dari Kawasan Bebas ke: a. luar Daerah Pabean; b. Kawasan Bebas lainnya; atau c. tempat lain dalam Daerah Pabean. (4) Terhadap pengeluaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pengeluaran hanya untuk kendaraan bermotor asal TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, tempat lain dalam Daerah Pabean, atau hasil produksi Kawasan Bebas; dan b. kendaraan bermotor asal luar Daerah Pabean tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean. (5) Terhadap kendaraan bermotor asal luar Daerah Pabean yang telah dimasukkan ke Kawasan Bebas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. (6) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), wajib dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean. (7) Tata cara pengeluaran kembali kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.

(1) Terhadap pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas dan pengeluaran kendaraan bermotor dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan penelitian dokumen dan Pemeriksaan Fisik. (2) Pemeriksaan Fisik barang dilakukan atas: a. pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas; dan b. pengeluaran kendaraan bermotor dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean. (3) Pemeriksaan Fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dengan tingkat Pemeriksaan Fisik100 % (seratus persen).

(1) Terhadap pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas yang dilakukan dari luar Daerah Pabean, diterbitkan SKPKB-01. (2) Terhadap pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas yang dilakukan dari TPB, diterbitkan SKPKB-02A. (3) Terhadap pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas yang dilakukan dari Kawasan Bebas lainnya, diterbitkan SKPKB-02B. (4) Terhadap pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas yang dilakukan dari Kawasan Ekonomi Khusus, diterbitkan SKPKB-02C. (5) Terhadap pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas yang dilakukan dari tempat lain dalam Daerah Pabean, diterbitkan SKPKB- 03. (6) Terhadap pengeluaran kendaraan bermotor yang dilakukan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diterbitkan Formulir FTZ. (7) Bentuk dan isi SKPKB-01, SKPKB-02A, SKPKB-02B, SKPKB-02C, SKPKB-03, dan Formulir FTZ menggunakan contoh format sebagaimana tercantumdalam Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran XXI,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

SKPKB-01, SKPKB-02A, SKPKB-02B, SKPKB-02C, SKPKB-03, dan Formulir FTZ diterbitkan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk.

(1) SKPKB-01 diterbitkan berdasarkan permohonan pengusaha dengan melampirkan PPFTZ-01 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. (2) SKPKB-02A diterbitkan berdasarkan permohonan pengusaha dengan melampirkan PPFTZ-02 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. (3) SKPKB-02B diterbitkan berdasarkan permohonan pengusaha dengan melampirkan: a. PPFTZ-02; b. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang; dan c. SKPKB-01, SKPKB-02A, SKPKB-02B, SKPKB-02C atau SKPKB-03 yang diterbitkan oleh Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas lainnya. (4) SKPKB-02C diterbitkan berdasarkan permohonan pengusaha dengan melampirkan PPFTZ-02 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. (5) SKPKB-03 diterbitkan berdasarkan permohonan pengusaha dengan melampirkan PPFTZ-03 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. (6) Formulir FTZ diterbitkan berdasarkan permohonan pengusaha dengan melampirkan PPFTZ-01 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.

(1) Setiap unit kendaraan bermotor diterbitkan 1 (satu) SKPKB-01, SKPKB-02A, SKPKB-02B, SKPKB-02C, SKPKB-03 atau Formulir FTZ. (2) SKPKB-01, SKPKB-02A, SKPKB-02B, SKPKB-02C, SKPKB-03, atau Formulir FTZ masing-masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan: a. lembar kesatu untuk pengusaha; b. lembar kedua dan ketiga untuk Kepolisian Republik INDONESIA; c. lembar keempat untuk Badan Pengusahaan Kawasan; dan d. lembar kelima untuk Kantor Pabean. (3) SKPKB-01 dibuat dalam kertas berukuran F4 dan berwarna merah dengan lambang Kementerian Keuangan dan tulisan “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” berulang-ulang berwarna abu-abu. (4) SKPKB-02A dibuat dalam kertas berukuran F4 dan berwarna kuning dengan lambang Kementerian Keuangan dan tulisan “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” berulang-ulang berwarna abu-abu. (5) SKPKB-02B dibuat dalam kertas berukuran F4 dan berwarna putih dengan lambang Kementerian Keuangan dan tulisan “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” berulang-ulang berwarna abu-abu. (6) SKPKB-02C dibuat dalam kertas berukuran F4 dan berwarna coklat dengan lambang Kementerian Keuangan dan tulisan “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” berulang-ulang berwarna abu-abu. (7) SKPKB-03 dibuat dalam kertas berukuran F4 dan berwarna biru dengan lambang Kementerian Keuangan dan tulisan “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” berulang-ulang berwarna abu-abu. (8) Formulir FTZ dibuat dalam kertas berukuran F4 dan berwarna hijau dengan lambang Kementerian Keuangan dan tulisan “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” berulang-ulang berwarna abu-abu.

(1) SKPKB-01, SKPKB-02A, SKPKB-02B, SKPKB-02C, SKPKB-03, dan Formulir FTZ disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap penatausahaan SKPKB-01, SKPKB-02A, SKPKB-02B, SKPKB-02C, SKPKB-03, dan Formulir FTZ.

(1) Pemasukan sarana pengangkut asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dengan tujuan untuk dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dan pengeluaran kembali sarana pengangkut asal tempat lain dalam Daerah Pabean dari Kawasan Bebas, dikecualikan dari kewajiban: a. penyampaian PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau PPFTZ-03; dan b. penerbitan SKPKB-01, SKPKB-02B, SKPKB-03, atau Formulir FTZ. (2) Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor angkutan darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean atau Kawasan Bebas lainnya, dan dari tempat lain dalam Daerah Pabean atau Kawasan Bebas lainnya ke Kawasan Bebas. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal kendaraan bermotor sebagai sarana pengangkut telah memiliki registrasi kendaraan bermotor dari Kepolisian Republik INDONESIA di tempat lain dalam Daerah Pabean.

(1) Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, terdiri dari: a. barang pribadi Penumpangatau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut; dan/atau b. Barang Dagangan. (2) Pejabat memiliki wewenang untuk MENETAPKAN barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut sebagai Barang Dagangan.

(1) Terhadap barang pribadi Penumpangberupa barang kena cukai yang dibawa dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas diberikan pembebasan bea masuk, Cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak: a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol. (2) Terhadap barang pribadi Awak Sarana Pengangkut berupa barang kena cukai yang dibawa dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, diberikan pembebasan bea masuk, Cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dengan jumlah paling banyak: a. 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil alkohol. (3) Dalam hal hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) huruf a lebih dari 1 (satu) jenis, pembebasan bea masuk, Cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut. (4) Dalam hal barang pribadi Penumpangatau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), atas kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan. (5) Terhadap barang pribadi Penumpangatau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dibawa dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas selain yang berupa barang kena cukai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan pembebasan bea masuk.

(1) Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut wajib memberitahukan barang yang dibawanya dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas kepada Pejabat. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dengan cara Penumpangatau Awak Sarana Pengangkutmemilih jalur merah atau jalur hijau. (3) Dengan memilih jalur merah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkutmemberitahukan bahwa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang berupa: a. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut berupa barang kena cukai dengan jumlah melebihi jumlah yang diberikan pembebasan bea masuk, Cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; b. hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan; c. narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi; d. uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/ atau e. Barang Dagangan. (4) Dengan memilih jalur hijau Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut memberitahukan bahwa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut diselesaikan oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, pengusaha pemilik Barang Dagangan atau kuasanya, dengan menggunakan PPFTZ-01. (6) Pemasukan Barang Dagangan sebagaimana dimaksud ayat (5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan umum pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

(1) Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut wajib memberitahukan Barang Dagangan yang dibawanya dari tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas kepada Pejabat. (2) Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut diselesaikan oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, pengusaha pemilik Barang Dagangan atau kuasanya, dengan menggunakan PPFTZ-02 atau PPFTZ-03. (3) Pemasukan Barang Dagangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diselesaikan sesuai dengan ketentuan pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas.

(1) Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut wajib memberitahukan barang yang akan dibawanya dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean kepada Pejabat dalam hal barang merupakan: a. barang larangan atau pembatasan ekspor; b. barang yang dikenai bea keluar; c. uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; d. barang yang akan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas atau tempat lain dalam Daerah Pabean yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impornya; e. barang impor sementara; dan/atau f. Barang Dagangan. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f diselesaikan oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, pengusaha pemilik barang atau kuasanya, dengan menggunakan PPFTZ-01. (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya. (4) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud ayat (2) diselesaikan sesuai dengan ketentuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.

(1) Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut wajib memberitahukan barang yang akan dibawanya dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, dan Kawasan Ekonomi Khusus kepada Pejabat. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dengan cara Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut memilih jalur merah atau jalur hijau. (3) Dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut memilih jalur merah,Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut memberitahukan bahwa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang berupa: a. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan Cukai; dan/atau b. Barang Dagangan. (4) Dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut memilih jalur hijau,Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut memberitahukan bahwa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut diselesaikan oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, pengusaha pemilik Barang Dagangan atau kuasanya, dengan menggunakan PPFTZ-01 atau PPFTZ-02. (6) Pengeluaran Barang Dagangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b diselesaikan sesuai dengan ketentuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

(1) Terhadap barang pribadi Penumpang dan barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) dan ayat (8), Pejabat MENETAPKAN tarif dan nilai pabean. (2) Penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP). (3) Tata cara penyelesaian barang yang dibawa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang telah diberitahukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1)

(1) Pemasukan dan pengeluaran Barang Kiriman ke dan dari Kawasan Bebas dilakukan melalui penyelenggara pos. (2) Penyelenggara pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos yang ditunjuk. (3) Penyelenggara pos yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyelenggara pos yang ditugasi pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Universal Postal Union (UPU). (4) Dalam hal Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Dagangan dan nilainya melebihi FOB USD 1,500 (seribu lima ratus US Dollar), Kewajiban Pabean diselesaikan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan dengan menggunakan PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau PPFTZ-03. (5) Dalam hal pengurusan PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau PPFTZ-03 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan sendiri, pengusaha menguasakannya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

(1) Terhadap Barang Kiriman yang telah diterima dari Pengangkut, penyelenggara pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) melakukan perincian lebih lanjut atas pos BC 1.1 untuk setiap penerima Barang Kiriman, dengan mengajukan perubahan BC 1.1 tanpa persetujuan Kepala Kantor Pabean. (2) Dalam hal perincian lebih lanjut atas pos BC 1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam

(1) Terhadap Barang Kiriman berupa barang kena cukai yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas diberikan pembebasan bea masuk, Cukai, dan pajak dalam rangka impor untuk setiap alamat penerima kiriman dengan jumlah paling banyak: a. 40(empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol. (2) Dalam hal hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih dari 1 (satu) jenis, pembebasan bea masuk dan Cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut. (3) Dalam hal Barang Kiriman melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat dengan atau tanpa disaksikan penyelenggara pos yang bersangkutan. (4) Terhadap Barang Kiriman dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas selain barang kena cukai sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pembebasan bea masuk.

(1) Dalam hal berdasarkan dokumen pos berupa CN-22/CN-23 atau Dokumen Pengiriman Barang yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Terhadap Barang Kiriman yang telah disampaikan kepada Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), dilakukan pemeriksaan melalui pemindai elektronik oleh Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman. (2) Dalam hal berdasarkan tampilan pemindai elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dugaan kuat bahwa Barang Kiriman tersebut: a. tidak memenuhi kriteria Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2)

(1) Dalam hal Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) atau ayat (2): a. nilainya tidak melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1); dan b. bukan merupakan barang larangan atau pembatasan, Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman memberikan persetujuan pengeluaran barang dengan membubuhkan tanda/stempel pada kemasan Barang Kiriman. (2) Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman mencatat persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Buku Catatan Pabean dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalamLampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengeluaran Barang Kiriman asal tempat lain dalam Daerah Pabean dan Kawasan Bebas lainnya dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas setelah mendapatkan persetujuan Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman dengan membubuhkan tanda/stempel pada kemasan Barang Kiriman. (2) Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman mencatat persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Buku Catatan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2). (3) Dalam hal Barang Kiriman merupakan barang dengan nilai pabean melebihi FOB USD 1,500(seribu lima ratus US Dollar), Barang Kiriman diselesaikan oleh penerima barang dengan menyampaikan: a. PPFTZ-02 yang digunakan untuk pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Bebas lainnya yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, untuk barang kiriman yang berasal dari Kawasan Bebas lainnya; b. PPFTZ-03, untuk Barang Kiriman yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean.

(1) Terhadap Barang Kiriman yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh USDollar) untuk setiap orang per kiriman. (2) Pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas Barang Kiriman yang melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenaiBarang Kiriman.

(1) Dalam hal Barang Kiriman yang telah disampaikan Dokumen Pengiriman Barang sebagaimana dimaksud dalam

(1) Dalam hal Barang Kiriman yang telah disampaikan Dokumen Pengiriman Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) melebihi nilai pabean FOB USD 1,500(seribu lima ratus US Dollar), Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman memberitahukan kepada pengirim Barang Kiriman melalui penyelenggara pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) agar pengirim Barang Kiriman menyampaikan PPFTZ-02. (2) Dalam hal Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya tidak melebihi nilai pabean FOB USD 1,500(seribu lima ratus US Dollar), Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman memberikan persetujuan pengeluaran barang dengan membubuhkan tanda/stempel pada kemasan Barang Kiriman. (3) Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman mencatat persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Buku Catatan Pabean sebagaimana dimaksud dalam

(1) Penyelesaian Barang Kiriman yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke TPB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TPB. (2) Penyelesaian Barang Kiriman yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Ekonomi Khusus.

(1) Dalam hal Barang Kiriman yang telah disampaikan Dokumen Pengiriman Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) melebihi nilai pabean FOB USD 1,500(seribu lima ratus US Dollar), Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman memberitahukan kepada Pengirim Barang melalui penyelenggara pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) agar pengirim Barang Kiriman menyampaikan PPFTZ-01. (2) Dalam hal Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya tidak melebihi nilai pabean FOB USD 1,500(seribu lima ratus US Dollar), Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman memberikan persetujuan pengeluaran barang. (3) Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman mencatat persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Buku Catatan Pabean sebagaimana dimaksud dalam

(1) Untuk dapat melakukan pemenuhan Kewajiban Pabean di Kawasan Bebas, Pengusaha wajib melakukan registrasi kepabeanan. (2) Registrasi kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Tata cara registrasi kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

(1) Pemasukkan dan/atau pengeluaran pengemas yang dipakai berulang- ulang (returnable package) ke Kawasan Bebas dapat dilakukan oeh pengusaha setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean. (2) Terhadap pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulang-ulang (returnable package) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan menyerahkan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 33. (3) Tata cara pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulang-ulang (returnable package) ke dan dari Kawasan Bebassebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantumdalamLampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap barang kena cukai dari luar Daerah Pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas, dapat diberikan pembebasan Cukai. (2) Pemasukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai selaku importir. (3) Pemasukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui pelabuhan atau bandar udara yangditunjuk. (4) Jumlah dan jenis barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan di Kawasan Bebas ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

(1) Terhadap barang kena cukai dari Pabrik di tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas, dapat diberikan pembebasan Cukai. (2) Pemasukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha Pabrik di tempat lain dalam Daerah Pabean. (3) Pemasukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk. (4) Jumlah dan jenis barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan di Kawasan Bebas ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

(1) Tehadap barang kena cukai produksi Pabrik di Kawasan Bebas yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas yang bersangkutan, dapat diberikan pembebasan Cukai. (2) Pengeluaran barang kena cukai dari Pabrik di Kawasan Bebas untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha Pabrik yang bersangkutan. (3) Jumlah dan jenis barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (4)

(1) Terhadap barang kena cukaiberupa hasil tembakau atau minuman mengandung etil alkoholyang merupakan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103

(1) Barang kena cukai hasil produksi Pabrik di Kawasan Bebas yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib dilunasi Cukaisesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai pelunasan Cukai, kecuali terhadap barang kena cukaiyang mendapatkan fasilitas tidak dipungut Cukai atau pembebasan Cukai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Cukai. (2) Pelunasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha Pabrik yang bersangkutan.

Barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas.

(1) Tata cara penimbunan, pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai di Kawasan Bebas dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Cukai. (2) Dalam hal tertentu, pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dan dari Kawasan Bebas diberitahukan dengan menggunakanCK- FTZ. (3) CK-FTZ digunakan untuk melindungi pengangkutan barang kena cukai berupa: a. barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berasal dari Pabrik di tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas; dan/atau b. barangkena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik di Kawasan Bebas untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas yang bersangkutan atau ke Kawasan Bebas lainnya. (4) CK-FTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap untuk PPFTZ. (5) Pengangkutanbarang kena cukai berupa hasil tembakau yang sudah dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita Cukai, dikecualikan dari kewajiban dilindungi dengan CK-FTZ. (6) Bentuk formulir, isi, dan petunjuk pengisian CK-FTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan contoh formatsebagaimana tercantumdalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Tata cara penyelesaian CK-FTZ dilaksanakansesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Pabrik melakukan pemantauan atas realisasi pengeluaran barang kena cukai sesuai jumlah dan jenis yang ditetapkan Badan Pengusahaan Kawasan. (2) Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan untuk memasukkan barang kena cukai asal luar Daerah Pabean dan Pengusaha Pabrik yang mendapatkan keputusan dari Badan Pengusahaan Kawasan, harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai atas realisasi pemasukan barang kena cukai ke Kawasan Bebas dalam bentuk rekapitulasi CK-FTZ yang paling sedikit memuat elemen data: a. nomor dan tanggal CK-FTZ; b. merek; c. jumlah dalam satuan kemasan; dan d. nilai Cukai yang dibebaskan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya.

(1) Pemasukan barang kena cukai yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, dipungut cukainya. (2) Pemasukan barang kena cukai ke Kawasan Bebas yang tidak sesuai dengan jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan, terhadap barang kena cukai yang bersangkutan dimusnahkan. (3) Pelanggaran atas ketentuan kewajiban pencantuman tulisan “Khusus Kawasan Bebas” pada kemasan penjualan eceran, terhadap barang kena cukai harus dilunasi cukainya sebelum dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

Dalam hal ditemukan peredaran barang kena cukai dengan tulisan “Khusus Kawasan Bebas” diluar Kawasan Bebas, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (2)

Ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam peraturan perundang- undangan Cukai tetap berlaku di Kawasan Bebas.

(1) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21: a. dikeluarkan kembali; b. dihibahkan kepada negara; atau c. dimusnahkan. (2) Pengeluaran kembali atau pemusnahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilakukan di bawah pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(1) Dalam hal barang yang dimasukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, termasuk dalam kriteria: a. barang larangan dan pembatasan yang tidak dapat dimanfaatkan, terhadap barang tersebut dikeluarkan kembali; b. barang larangan dan pembatasan yang masih dapat dimanfaatkan, terhadap barang tersebut dihibahkan kepada negara; c. barang yang busuk atau rusak, terhadap barang tersebut dimusnahkan. (2) Terhadap pemasukan sebagaimana dimaksud Pasal 114 yang merupakan barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol, konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau, dilakukan pemusnahan.

(1) Dalam hal barang larangan dan pembatasan yang tidak dapat dimanfaatkan akan dikeluarkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a, pengusaha atau Pengangkut yang bertanggung jawab atas barang tersebut mengajukan permohonan pengeluaran kembali ke luar Daerah Pabean kepada Kepala Kantor Pabean. (2) Tatacara penyelesaian barang yang akan dikeluarkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.

(1) Barang larangan dan pembatasan yang masih dapat dimanfaatkanyang dihibahkan kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara oleh Kepala Kantor Pabean dan dibukukan dalam Buku Catatan Pabean Barang yang Menjadi Milik Negara. (2) Barang yang Menjadi Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. (3) Atas Barang yang Menjadi Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada Menteri mengenai daftar Barang yang Menjadi Milik Negara disertai dengan usulan peruntukanuntuk dilelang, dihibahkan, dihapuskan, dimusnahkan, atau ditetapkan status penggunaannya. (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri MENETAPKAN peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara dengan memperhatikan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Barang yang Menjadi Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan status peruntukkannya merupakan kekayaan negara. (6) Pengelolaan Barang yang Menjadi Milik Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

(1) Pelaksanaan pemusnahan barang yang busuk atau rusaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c dilakukan dibawah pengawasan Kantor Pabean dan Badan Pengusahaan Kawasan. (2) Atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimanatersebut pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

Dalam rangka pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Bebas, Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN tempat-tempat yang ditunjuksebagai pos pengawasan pabean.

Tata cara penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean dan TPS di Kawasan Bebas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan yang mengatur mengenai Kawasan Pabean dan TPStanpa disertai dengan kewajiban penyerahan jaminan.

Dalam hal terdapat barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan diberitahukan dengan benar dalam dokumen Pemberitahuan Pabean tetapi belum memenuhi persyaratan larangan dan/atau pembatasan, terhadap barang lainnya yang tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam Pemberitahuan Pabean yang bersangkutan, dapat diizinkan untuk diberikan persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean setelah dilakukan penelitian.

(1) PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan/atau PPFTZ-03 yang diajukan di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan hanya dapat dibatalkan dalam hal: a. terjadi salah kirim yaitu data PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan/atau PPFTZ-03 dikirim ke Kantor Pabean lain dari Kantor Pabean tempat pemasukan ke Kawasan Bebas atau pengeluaran dari Kawasan Bebas; atau b. penyampaian data PPFTZ-01 dan PPFTZ-02, dan/atau PPFTZ-03 dari pemasukan atau pengeluaran barang yang sama dilakukan lebih dari satu kali. (2) Pembatalan PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan/atau PPFTZ-03 dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan pengusaha.

Pengusaha, pengusaha TPS, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), atau pengusaha pengangkutan, wajib menyelenggarakan pembukuan untuk kepentingan audit di bidang kepabeanan dan cukai.

Bentuk dan isi dari formulir yang digunakan dalam kegiatan pemasukan dan pengeluaran dari dan ke Kawasan Bebas, menggunakan contoh formatsebagaimana tercantumdalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal sistem komputer pelayanan belum dapat dioperasikan secara penuh berdasarkan Peraturan Menteri ini, pelayanan kepabeanan dilakukan dengan menggunakan sistem komputer pelayanan yang tersedia di Kantor Pabean.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penetapan jumlah dan jenis barang kena cukaiyang sudah diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan,dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas; dan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN