Peraturan Menteri Nomor per-07-men-iv-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor per-07-men-iv-2011 Tahun 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2. Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk. 3. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 4. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

BALAI BESAR

Pasal 3

Koreksi

(1) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri adalah UPT di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; b. pelaksanaan pelatihan, uji coba pelatihan, validasi program dan materi pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; c. pelayanan konsultasi, promosi, pemasaran dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; d. koordinasi dengan lembaga-lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 6

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha dan Keuangan; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 10

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; b. penyusunan bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 13

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji coba pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, koodinasi serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, uji coba pelatihan, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; b. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan dalam negeri; c. koordinasi dengan lembaga-lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan d. pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 17

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 18

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, uji kompetensi, uji coba pelatihan, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, kerjasama kelembagaan, koordinasi serta pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 19

(1) Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 20

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri berlokasi di Bandung.

Pasal 21

(1) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri adalah UPT di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 22

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; b. pelaksanaan pelatihan, uji coba pelatihan, validasi program dan materi pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; c. pelayanan konsultasi, promosi, pemasaran dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; d. koordinasi dengan lembaga-lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 24

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha dan Keuangan; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Tata Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 28

Pasal 29

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; b. penyusunaan bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 31

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 32

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 33

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji coba pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, koordinasi serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, uji coba pelatihan, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; b. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; c. koordinasi dengan lembaga-lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan d. pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 35

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 36

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, uji kompetensi, uji coba pelatihan, dan sertifikasi di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, kerjasama kelembagaan, koordinasi serta pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 37

(1) Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 38

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri berlokasi di Bekasi.

Pasal 39

(1) Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja adalah UPT di bidang pengembangan dan perluasan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. (2) Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 40

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perluasan kerja melalui pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model, kerjasama kelembagaan, pelayanan informasi, dan pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan dan perluasan kerja; b. pelaksanaan pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model serta pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja; c. pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pengembangan dan perluasan kerja; d. pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan dan perluasan kerja; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan perluasan kerja; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 42

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 46

Pasal 47

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan dan perluasan kerja; b. penyusunan bahan pemberian motivasi dan pengembangan inkubasi bisnis di bidang pengembangan dan perluasan kerja; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pengembangan dan perluasan kerja; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Pasal 49

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 50

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan pemberian motivasi dan pengembangan inkubasi bisnis di bidang pengembangan dan perluasan kerja. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Pasal 51

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model, pelayanan informasi dan konsultasi, promosi dan pemasaran, kerjasama kelembagaan, serta pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian motivasi di bidang pengembangan dan perluasan kerja; b. pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model di bidang pengembangan dan perluasan kerja; c. pelaksanaan pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pengembangan dan perluasan kerja; d. pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan dan perluasan kerja; dan e. pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Pasal 53

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 54

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model serta pemberdayaan pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja. (2) Seksi Permberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan dan perluasan kerja.

Pasal 55

(1) Kepala Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 56

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja berlokasi di Lembang, Bandung.

Pasal 57

(1) Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian adalah UPT di bidang pen gembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 58

Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pengembangan dan uji coba model, koordinasi, pelayanan konsultasi, dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. pelaksanaan pelatihan, pengembangan model dan pembuatan modul di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pelaksanaan uji coba model di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; d. koordinasi, pelayanan konsultasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 60

Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 63

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 64

Pasal 65

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. penyusunan bahan pelatihan, pengembangan model, pembuatan modul dan uji coba model di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 67

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 68

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan, bahan pengembangan model, pembuatan modul serta uji coba di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 69

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pengembangan model, pembuatan modul, dan pelaksanaan uji coba, koordinasi, serta pelayanan konsultasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelatihan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. pengembangan model dan pembuatan modul di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pelaksanaan uji coba model di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan d. koordinasi, pelayanan konsultasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 71

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 72

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, pengembangan model, pembuatan modul, dan pelaksanaan uji coba di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelayanan konsultasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 73

(1) Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 74

Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian berlokasi di Jakarta.

Pasal 75

(1) Balai Besar Latihan Kerja Industri adalah UPT di bidang pelatihan tenaga kerja industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Latihan Kerja Industri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 76

Balai Besar Latihan Kerja Industri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pelayanan konsultasi, pemasaran dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Balai Besar Latihan Kerja Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan kerja industri; b. pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi di bidang pelatihan kerja industri; c. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pelatihan kerja industri; d. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 78

(1) Balai Besar Latihan Kerja Industri terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Khusus Balai Besar Latihan Kerja Industri di Serang, Bagian Tata Usaha menjadi Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Pasal 79

Bagian Tata Usaha dan/atau Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Tata Usaha dan/atau Bagian Tata Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 81

Bagian Tata Usaha dan/atau Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 82

Pasal 83

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan kerja industri; b. penyusunan bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pelatihan kerja industri; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pelatihan kerja industri; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri.

Pasal 85

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 86

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pelatihan kerja industri. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri.

Pasal 87

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, koordinasi serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelatihan di bidang pelatihan kerja industri; b. pelaksanaan uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pelatihan kerja industri; c. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pelatihan kerja industri; dan d. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

Pasal 89

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 90

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, pelaksanaan uji kompetensi, dan sertifikasi di bidang pelatihan kerja industri. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, koordinasi serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

Pasal 91

(1) Kepala Balai Besar Latihan Kerja Industri adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 92

Balai Besar Latihan Kerja Industri berlokasi di Medan, Surakarta, dan Serang.

Pasal 93

(1) Balai Besar Peningkatan Produktivitas adalah UPT di bidang peningkatan produktivitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 94

Balai Besar Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Balai Besar Peningkatan Produktivitas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran peningkatan produktivitas; b. pengukuran produktivitas makro dan mikro; c. penyelenggaraan peningkatan produktivitas; d. pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran peningkatan produktivitas; e. pelaksanaan kerjasama kelembagaan peningkatan produktivitas tingkat nasional, regional dan sektoral; f. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan; g. evaluasi dan penyusunan laporan produktivitas; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 96

Balai Besar Peningkatan Produktivitas terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 97

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 99

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 100

Pasal 101

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan peningkatan produktivitas.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran peningkatan produktivitas; b. penyusunan bahan pengukuran produktivitas makro dan mikro serta peningkatan produktivitas; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi peningkatan produktivitas; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan peningkatan produktivitas.

Pasal 103

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 104

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pengukuran produktivitas makro dan mikro serta peningkatan produktivitas dan kewirausahaan. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan peningkatan produktivitas dan kewirausahaan.

Pasal 105

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran produktivitas makro dan mikro, peningkatan produktivitas dan kewirausahaan, pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan tingkat nasional, regional dan sektoral.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pengukuran produktivitas makro dan mikro; b. pelaksanaan peningkatan produktivitas; c. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan; d. pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran; dan e. pelaksanaan kerjasama kelembagaan peningkatan produktivitas tingkat nasional, regional dan sektoral.

Pasal 107

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 108

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran produktivitas makro dan mikro serta pelaksanaan peningkatan produktivitas dan pengembangan kewirausahaan. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan peningkatan produktivitas tingkat nasional, regional dan sektoral.

Pasal 109

(1) Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas adalah jabatan struktural eselon II.b; (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b; (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 110

Balai Besar Peningkatan Produktivitas berlokasi di Bekasi.

Pasal 111

(1) Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disebut Balai Besar K3 adalah UPT di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2) Balai Besar K3 dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 112

Balai Besar K3 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian dan pengukuran, perekayasaan dan penerapan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, promosi dan kerjasama serta pelayanan konsultasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Balai Besar K3 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; c. perekayasaan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelaksanaan analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; e. pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi tempat uji kompetensi (TUK) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; f. pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; g. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; h. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; i. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 114

Balai Besar K3 terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pelayanan Teknis; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 115

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan d. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 117

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 118

(1) Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 119

Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengukuran, perekayasaan dan penerapan teknologi serta analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelaksanaan perekayasaan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. pelaksanaan analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 121

Bidang Pelayanan Teknis terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Pengujian dan Pengukuran; dan b. Seksi Pengkajian.

Pasal 122

(1) Seksi Pelayanan Pengujian dan Pengukuran mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Seksi Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perekayasaan dan penerapan teknologi serta analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 123

Bidang Penyelenggaran dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, fasilitasi tempat uji kompetensi (TUK), pengelolaan data sertifikasi profesi, pelayanan konsultasi, penyebarluasan informasi, promosi dan pemasaran, serta koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bidang Penyelenggaran dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelatihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; b. fasilitasi tempat uji kompetensi (TUK) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; c. pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelayanan konsultasi, penyebarluasan informasi, promosi dan pemasaran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan e. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 125

Bidang Penyelenggaran dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 126

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, fasilitasi tempat uji kompetensi dan pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, penyebarluasan informasi, promosi dan pemasaran serta koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 127

(1) Kepala Balai Besar K3 adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 128

Balai Besar K3 berlokasi di Makassar.

Pasal 129

(1) Balai Besar Latihan Ketransmigrasian adalah UPT di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Besar Latihan Ketransmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 130

Balai Besar Latihan Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji coba model, pelayanan konsultasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Balai Besar Latihan Ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. pembuatan modul dan teknis dasar di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pelaksanaan uji coba model pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; d. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; e. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; f. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 132

Balai Besar Latihan Ketransmigrasian terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 133

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 135

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 136

Pasal 137

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan dan uji coba model pelatihan serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. penyusunan bahan pelatihan dan uji coba model pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 139

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 140

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pelatihan dan uji coba model pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 141

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelatihan, dan uji coba model pelatihan serta pemberdayaan pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pembuatan modul pelatihan dan teknis dasar di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; b. pelaksanaan uji coba model pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; c. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM; dan d. koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 143

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 144

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembuatan modul dan teknis dasar serta uji coba model pelatihan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM. (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan ketransmigrasian, tenaga pelatihan dan jabatan fungsional PSM.

Pasal 145

(1) Kepala Balai Besar Latihan Ketransmigrasian adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 146

Balai Besar Latihan Ketransmigrasian berlokasi di Yogyakarta.

BAB IV

BALAI

Pasal 147

Koreksi

(1) Balai Latihan Kerja Industri yang selanjutnya disebut BLKI adalah UPT di bidang pelatihan kerja industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) BLKI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 148

Koreksi

Balai Latihan Kerja Industri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Balai Latihan Kerja Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan kerja industri; b. pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi di bidang pelatihan kerja industri; c. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri; d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga Balai.

Pasal 150

Balai Latihan Kerja Industri terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan; d. Seksi Kerjasama dan Pemasaran; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 151

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan kerja industri. (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan dan uji kompetensi di bidang pelatihan kerja industri. (4) Seksi Kerjasama dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan kerja industri.

Pasal 152

(1) Kepala BLKI adalah jabatan struktural eselon III.a (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 153

BLKI berlokasi di Banda Aceh, Semarang, Samarinda, Makassar, Ternate, dan Sorong.

Pasal 154

(1) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disebut Balai K3 adalah UPT di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2) Balai K3 dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 155

Balai K3 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian dan pengukuran, perekayasaan dan penerapan teknologi, pelatihan, fasilitasi tempat uji kompetensi, pengelolaan data sertifikasi profesi serta pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelayanan teknis pengujian dan pengukuran di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; c. pelaksanaan perekayasaan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelaksanaan analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; e. pelaksanaan pelatihan dan sebagai tempat uji kompetensi (TUK) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; f. pengelolaan data sertifikasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; g. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; h. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 157

Balai K3 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Teknis; c. Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 158

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian dan pengukuran, perekayasaan dan penerapan teknologi serta analisis dan pengkajian terapan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan, fasilitasi tempat uji kompetensi (TUK), pengelolaan data sertifikasi profesi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 159

(1) Kepala Balai K3, adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 160

Balai K3 berlokasi di Medan, Bandung, dan Samarinda.

Pasal 161

(1) Balai Latihan Transmigrasi adalah UPT di bidang pelatihan transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Latihan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 162

Balai Latihan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi calon transmigran, transmigran, dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Balai Latihan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan transmigrasi; b. pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat di bidang pelatihan transmigrasi; c. pelaksanaan hasil uji coba model pelatihan di bidang pelatihan transmigrasi; d. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan transmigrasi; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan transmigrasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 164

Balai Latihan Transmigrasi terdiri atas: a. Subagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 165

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan, penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian. (3) Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan berbasis masyarakat dan pelaksanaan hasil uji coba pelatihan serta kerjasama kelembagaan, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang pelatihan ketransmigrasian.

Pasal 166

(1) Kepala Balai Latihan Transmigrasi adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 167

Balai Latihan Transmigrasi berlokasi di Pekanbaru, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar.

Pasal 168

(1) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian yang selanjutnya disebut BP2TPK, adalah UPT di bidang pengkajian dan penerapan teknik produksi ketransmigrasian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi. (2) BP2TPK dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 169

BP2TPK mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian dan penerapan di bidang teknik produksi ketransmigrasian.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, BP2TPK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang teknik produksi ketransmigrasian; b. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerapan di bidang teknik produksi ketransmigrasian; c. pelaksanaan pengembangan metode adaptasi teknologi di bidang teknik produksi ketransmigrasian; d. pelaksanaan kerjasama kelembagaan, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran di bidang teknik produksi ketransmigrasian; e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang teknik produksi ketransmigrasian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 171

BP2TPK terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 172

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang teknik produksi ketransmigrasian. (3) Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, pengkajian dan penerapan, pengembangan metode adaptasi teknologi, dan kerjasama kelembagaan di bidang teknik produksi ketransmigrasian.

Pasal 173

(1) Kepala BP2TPK adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 174

BP2TPK berlokasi di Bengkulu.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, A. MUHAIMIN ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 253 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Nama, Lokasi, Eselonisasi, Kedudukan, dan Wilayah Kerja No . Nama UPT Lokasi Eselon Kedudukan Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri. Bandung II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA 2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri. Bekasi II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA 3 Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja. Lembang II.b DITJEN BINA PENTA Seluruh INDONESIA 4 Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian. Jakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA 5 Balai Besar Latihan Kerja Industri. Medan II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, dan Bengkulu. 6 Balai Besar Latihan Kerja Industri. Serang II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. 7 Balai Besar Latihan Kerja Industri. Surakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT. 8 Balai Besar Peningkatan Produktivitas Jakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA No . Nama UPT Lokasi Eselon Kedudukan Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 9 Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Makassar II.b SETJEN melalui Pusat K3 Provinsi Sulsel, Sultera, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. 10 Balai Besar Latihan Ketransmigrasian. Yogyakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 11 Balai Latihan Kerja Industri. Banda Aceh III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Aceh 12 Balai Latihan Kerja Industri. Semarang III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Jawa Tengah 13 Balai Latihan Kerja Industri. Samarinda III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel. 14 Balai Latihan Kerja Industri. Makassar III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, dan Sulut 15 Balai Latihan Kerja Industri. Ternate III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Maluku dan Maluku Utara 16 Balai Latihan Kerja Industri. Sorong III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Papua Barat, dan Papua 17 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Medan III.a Pusat K3 Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, dan Bengkulu No. Nama UPT Lokasi Eselon Kedudukan Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 18 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bandung III.a Pusat K3 Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta 19 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Samarinda III.a Pusat K3 Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Bali, NTB, dan NTT 20 Balai Latihan Transmigrasi. Pekanbaru III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Sumbar, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, Bengkulu, dan Lampung 21 Balai Latihan Transmigrasi. Denpasar III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Bali, NTT dan NTB 22 Balai Latihan Transmigrasi. Banjarmasin III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel. 23 Balai Latihan Transmigrasi. Makassar III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua 24 Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian. Bengkulu III.a BALITFO Seluruh INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BAGAN ORGANISASI BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA DALAM NEGERI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA LUAR NEGERI BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI SEKSI PROGRAM SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI PEMBERDAYAAN BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KERJA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA BIDANG PENYELENGGARAAN DAN SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KETRANSMIGRASIAN SUBBAGIAN KEUANGAN SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKSI PROGRAM SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI (Medan dan Surakarta) SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI (Serang) SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI KELOMPOK BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA BALAI BESAR PENINGKATAN PRODUKTIVITAS BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI PEMBERDAYAAN BALAI BESAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN BIDANG PELAYANAN TEKNIS SEKSI PELAYANAN PENGUJIAN DAN PENGUKURAN SEKSI PENGKAJIAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BALAI BESAR LATIHAN KETRANSMIGRASIAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN SUBBAGIAN TATA USAHA BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (Banda Aceh, Semarang, Samarinda, Makassar, Ternate, dan Sorong) SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI KERJASAMA DAN PEMASARAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PELAYANAN TEKNIS SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( Medan, Bandung, dan Samarinda ) SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI ( Pekanbaru, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar ) SEKSI PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNIK PRODUKSI KETRANSMIGRASIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL