Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 188

PERMEN Nomor per-07-men-iv-2011 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Nomor per-07-men-iv-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, A. MUHAIMIN ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 253 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Nama, Lokasi, Eselonisasi, Kedudukan, dan Wilayah Kerja No . Nama UPT Lokasi Eselon Kedudukan Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri. Bandung II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA 2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri. Bekasi II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA 3 Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja. Lembang II.b DITJEN BINA PENTA Seluruh INDONESIA 4 Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian. Jakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA 5 Balai Besar Latihan Kerja Industri. Medan II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, dan Bengkulu. 6 Balai Besar Latihan Kerja Industri. Serang II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. 7 Balai Besar Latihan Kerja Industri. Surakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT. 8 Balai Besar Peningkatan Produktivitas Jakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA No . Nama UPT Lokasi Eselon Kedudukan Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 9 Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Makassar II.b SETJEN melalui Pusat K3 Provinsi Sulsel, Sultera, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. 10 Balai Besar Latihan Ketransmigrasian. Yogyakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 11 Balai Latihan Kerja Industri. Banda Aceh III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Aceh 12 Balai Latihan Kerja Industri. Semarang III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Jawa Tengah 13 Balai Latihan Kerja Industri. Samarinda III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel. 14 Balai Latihan Kerja Industri. Makassar III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, dan Sulut 15 Balai Latihan Kerja Industri. Ternate III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Maluku dan Maluku Utara 16 Balai Latihan Kerja Industri. Sorong III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Papua Barat, dan Papua 17 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Medan III.a Pusat K3 Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, dan Bengkulu No. Nama UPT Lokasi Eselon Kedudukan Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 18 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bandung III.a Pusat K3 Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta 19 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Samarinda III.a Pusat K3 Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Bali, NTB, dan NTT 20 Balai Latihan Transmigrasi. Pekanbaru III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Sumbar, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, Bengkulu, dan Lampung 21 Balai Latihan Transmigrasi. Denpasar III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Bali, NTT dan NTB 22 Balai Latihan Transmigrasi. Banjarmasin III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel. 23 Balai Latihan Transmigrasi. Makassar III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua 24 Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian. Bengkulu III.a BALITFO Seluruh INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BAGAN ORGANISASI BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA DALAM NEGERI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA LUAR NEGERI BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI SEKSI PROGRAM SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI PEMBERDAYAAN BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KERJA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA BIDANG PENYELENGGARAAN DAN SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KETRANSMIGRASIAN SUBBAGIAN KEUANGAN SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKSI PROGRAM SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI (Medan dan Surakarta) SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI (Serang) SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI KELOMPOK BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA BALAI BESAR PENINGKATAN PRODUKTIVITAS BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI PEMBERDAYAAN BALAI BESAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN BIDANG PELAYANAN TEKNIS SEKSI PELAYANAN PENGUJIAN DAN PENGUKURAN SEKSI PENGKAJIAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BALAI BESAR LATIHAN KETRANSMIGRASIAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBERDAYAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN SUBBAGIAN TATA USAHA BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (Banda Aceh, Semarang, Samarinda, Makassar, Ternate, dan Sorong) SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI KERJASAMA DAN PEMASARAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PELAYANAN TEKNIS SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( Medan, Bandung, dan Samarinda ) SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI ( Pekanbaru, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar ) SEKSI PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNIK PRODUKSI KETRANSMIGRASIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Koreksi Anda