Koreksi Pasal 188
PERMEN Nomor per-07-men-iv-2011 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Nomor per-07-men-iv-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
A. MUHAIMIN ISKANDAR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 253
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Nama, Lokasi, Eselonisasi, Kedudukan, dan Wilayah Kerja
No .
Nama UPT Lokasi Eselon Kedudukan Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri.
Bandung II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA 2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri.
Bekasi II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA 3 Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja.
Lembang II.b DITJEN BINA PENTA Seluruh INDONESIA 4 Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian.
Jakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA 5 Balai Besar Latihan Kerja Industri.
Medan
II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, dan Bengkulu.
6 Balai Besar Latihan Kerja Industri.
Serang II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
7 Balai Besar Latihan Kerja Industri.
Surakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT.
8 Balai Besar Peningkatan Produktivitas
Jakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Seluruh INDONESIA
No .
Nama UPT Lokasi Eselon Kedudukan Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 9 Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Makassar II.b SETJEN melalui Pusat K3 Provinsi Sulsel, Sultera, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
10 Balai Besar Latihan Ketransmigrasian.
Yogyakarta II.b DITJEN BINA LATTAS Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
11 Balai Latihan Kerja Industri.
Banda Aceh III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Aceh
12 Balai Latihan Kerja Industri.
Semarang III.a DITJEN BINA LATTAS
Provinsi Jawa Tengah
13 Balai Latihan Kerja Industri.
Samarinda III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel.
14 Balai Latihan Kerja Industri.
Makassar III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, dan Sulut
15 Balai Latihan Kerja Industri.
Ternate III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Maluku dan Maluku Utara
16 Balai Latihan Kerja Industri.
Sorong III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Papua Barat, dan Papua
17 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Medan III.a Pusat K3 Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, dan Bengkulu
No.
Nama UPT Lokasi Eselon Kedudukan Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 18 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Bandung III.a Pusat K3 Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
19 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Samarinda III.a Pusat K3 Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Bali, NTB, dan NTT
20 Balai Latihan Transmigrasi.
Pekanbaru III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Sumbar, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, Bengkulu, dan Lampung
21 Balai Latihan Transmigrasi.
Denpasar III.a DITJEN BINA LATTAS
Provinsi Bali, NTT dan NTB
22 Balai Latihan Transmigrasi.
Banjarmasin III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel.
23 Balai Latihan Transmigrasi.
Makassar III.a DITJEN BINA LATTAS Provinsi Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
24 Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian.
Bengkulu III.a BALITFO Seluruh INDONESIA
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BAGAN ORGANISASI BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PROGRAM SEKSI PENYELENGGARAAN SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBERDAYAAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA DALAM NEGERI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SUBBAGIAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA LUAR NEGERI BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
SEKSI PROGRAM
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PENYELENGGARAAN
SEKSI PEMBERDAYAAN BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KERJA
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
BAGIAN TATA USAHA
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN
SEKSI PROGRAM
SEKSI PENYELENGGARAAN
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KETRANSMIGRASIAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SEKSI PENYELENGGARAAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SEKSI PROGRAM
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
BAGIAN TATA USAHA
BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI (Medan dan Surakarta)
SEKSI PROGRAM
SEKSI PENYELENGGARAAN
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TATA USAHA BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI (Serang)
SEKSI PROGRAM
SEKSI PENYELENGGARAAN
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBERDAYAAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
KELOMPOK BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SUBBAGIAN KEUANGAN
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
BAGIAN TATA USAHA
BALAI BESAR PENINGKATAN PRODUKTIVITAS BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PROGRAM
SEKSI PENYELENGGARAAN
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SUBBAGIAN KEUANGAN
SEKSI PENYELENGGARAAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
BALAI BESAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN
BIDANG PELAYANAN TEKNIS
SEKSI PELAYANAN PENGUJIAN DAN PENGUKURAN
SEKSI PENGKAJIAN
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
BALAI BESAR LATIHAN KETRANSMIGRASIAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PROGRAM
SEKSI PENYELENGGARAAN
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENYELENGGARAAN
SUBBAGIAN TATA USAHA BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (Banda Aceh, Semarang, Samarinda, Makassar, Ternate, dan Sorong)
SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI KERJASAMA DAN PEMASARAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PELAYANAN TEKNIS
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( Medan, Bandung, dan Samarinda )
SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI
BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI ( Pekanbaru, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar )
SEKSI PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN TATA USAHA
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2011
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.
SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA
BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNIK PRODUKSI KETRANSMIGRASIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Koreksi Anda
