Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2012 tentang PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN SWASTA ASING

PERMEN Nomor 74 Tahun 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kerjasama pemerintah daerah dengan badan swasta asing yang selanjutnya disebut kerjasama adalah perikatan formal antara pemerintah daerah dengan badan swasta asing untuk bersama-sama mengelola suatu kegiatan tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. 2. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. 6. Badan Swasta Asing yang selanjutnya disingkat BSA adalah badan usaha/lembaga berbadan hukum yang berdomisili dan didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA untuk menjalankan usaha di bidang tertentu, yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh pihak swasta di luar negeri. 7. Prakarsa kerjasama adalah usulan awal mengenai program/kegiatan yang akan dikerjasamakan. 8. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali. 9. Perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan pemberi hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. 10. Perjanjian penerusan hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan penerima penerusan hibah. 11. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran. 12. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 7

Koreksi

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan persyaratan: a. sesuai dengan RPJMN dan RPJMD; b. tidak menimbulkan ketergantungan; c. adanya alih teknologi dan/atau pengetahuan; d. memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas; e. memiliki pembagian kerja yang proporsional dalam pelaksanaannya; f. melibatkan unsur aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaannya; dan g. memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

(1) BSA yang bekerjasama dengan pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan: a. berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik INDONESIA; b. telah terdaftar secara sah pada instansi pemerintah di negara asal BSA paling sedikit 5 (lima) tahun; c. memiliki kegiatan usaha yang jelas, sah, dan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan; d. menjamin ketersediaan dana untuk pembiayaan kerjasama yang berasal dari sumber yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan e. diutamakan memiliki pengalaman bekerjasama dengan pemerintah di negara asal BSA dan/atau Pemerintah Republik INDONESIA. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen: a. surat keterangan yang menyatakan kebenaran keberadaan BSA dari kedutaan besar atau Konsulat Jenderal Republik INDONESIA di negara asal BSA ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama; b. akta dan/atau dokumen yang dipersamakan perihal pendirian BSA di negara asal; c. profil yang dilengkapi uraian bidang usaha dan struktur organisasi BSA; d. surat keterangan yang menyatakan bahwa badan swasta asing memiliki kegiatan usaha yang jelas, sah, serta sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dari kedutaan besar negara asal BSA di INDONESIA ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama; e. referensi bank negara asal BSA mengenai ketersediaan dana untuk pembiayaan kerjasama hingga berakhirnya kerjasama, yang ditandatangani pejabat bank yang berwenang dan ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama; dan f. salinan naskah kerjasama BSA dengan pemerintah di negara asal dan/atau Pemerintah Republik INDONESIA bagi BSA yang telah berpengalaman bekerjasama dengan pemerintah di negara asal dan/atau Pemerintah Republik INDONESIA. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dalam Bahasa INDONESIA dan dilegalisir oleh kedutaan besar atau Konsulat Jenderal Republik INDONESIA di negara asal dokumen diterbitkan.

Pasal 9

(1) Kerjasama pemerintah daerah dengan BSA yang melibatkan lebih dari 1 (satu) provinsi dikoordinasikan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Kerjasama pemerintah daerah dengan BSA yang melibatkan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 11

Koreksi

(1) Prakarsa kerjasama dapat diajukan oleh: a. pemerintah daerah; atau b. BSA. (2) Pengajuan prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen: a. kerangka acuan kerjasama; dan b. studi kelayakan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. judul; b. latar belakang; c. maksud, manfaat dan tujuan; d. subyek dan objek kerjasama; e. lingkup kegiatan; f. jangka waktu; g. sumber daya yang harus disediakan oleh BSA; dan h. rencana dan sumber pembiayaan. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. judul; b. kondisi saat ini; c. maksud dan tujuan; d. kajian aspek teknis/teknologi, hukum, sosial, ekonomi, manajemen, keuangan, risiko; dan e. kesimpulan/rekomendasi.

Pasal 13

(1) Gubernur dan bupati/walikota menentukan objek yang dikerjasamakan. (2) Dalam menentukan objek yang dikerjasamakan, gubernur dan bupati/walikota dapat menugaskan SKPD yang membidangi urusan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan.

Pasal 14

(1) Gubernur dan bupati/walikota melalui SKPD menilai kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, dengan pertimbangan: a. kesesuaian dengan RPJMN dan RPJMD; b. kesesuaian substansi kerjasama dengan peraturan perundang- undangan; c. kesesuaian dengan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; d. kelayakan biaya dan manfaat; e. dampak terhadap masyarakat; dan f. dampak terhadap pemerintah daerah. (2) Dalam hal objek yang akan dikerjasamakan dinilai memenuhi kelayakan, gubernur dan bupati/walikota menugaskan SKPD menyiapkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

Pasal 15

(1) Gubernur melaporkan prakarsa kerjasama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Bupati/walikota melaporkan prakarsa kerjasama kepada gubernur.

Pasal 16

(1) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan prakarsa kerjasama bupati/walikota. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk surat gubernur kepada bupati/walikota.

Pasal 17

Prakarsa kerjasama bupati/walikota yang disetujui gubernur dilaporkan gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

(1) Dalam hal gubernur menyatakan penolakan prakarsa kerjasama disertai dengan alasan penolakan. (2) Prakarsa kerjasama yang ditolak tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 19

(1) BSA mengajukan usulan kerjasama kepada gubernur dan bupati/walikota. (2) Usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. objek kerjasama; d. lingkup kegiatan; e. jangka waktu; dan f. rencana pembiayaan.

Pasal 20

(1) Gubernur dan bupati/walikota menugaskan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan melakukan kajian usulan kerjasama BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penilaian kelayakan objek yang dikerjasamakan. (3) Penilaian kelayakan objek yang dikerjasamakan dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 21

(1) Dalam hal usulan kerjasama belum memenuhi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), gubernur dan bupati/walikota dapat meminta penjelasan BSA pemrakarsa kerjasama secara langsung maupun tertulis. (2) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), gubernur dan bupati/walikota memberitahukan persetujuan atau penolakan usulan kerjasama. (3) Persetujuan atau penolakan usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk surat kepada BSA pemrakarsa kerjasama. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persetujuan usulan kerjasama BSA dan permintaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

Pasal 22

(1) Dalam hal gubernur dan bupati/walikota menyatakan penolakan usulan kerjasama disertai dengan alasan penolakan. (2) Usulan kerjasama yang ditolak tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 23

(1) Gubernur menyampaikan hasil kajian dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta kelengkapan dokumen persyaratan yang telah disampaikan BSA pemrakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk diverifikasi. (2) Bupati/walikota menyampaikan hasil kajian dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

Pasal 24

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberitahukan persetujuan atau penolakan terhadap BSA pemrakarsa kerjasama berdasarkan hasil verifikasi Tim Koordinasi. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk surat Menteri kepada gubernur. (3) Dalam hal kerjasama di kabupaten/kota, gubernur meneruskan persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/walikota.

Pasal 25

(1) Dalam hal Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyatakan penolakan terhadap BSA pemrakarsa dinyatakan dalam bentuk Surat Menteri kepada gubernur. (2) Dalam hal kerjasama di kabupaten/kota, gubernur meneruskan penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota. (3) Penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 26

(1) Gubernur dan bupati/walikota menugaskan SKPD yang membidangi urusan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan menyiapkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun berdasarkan usulan kerjasama BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 27

(1) Prakarsa kerjasama yang telah disetujui Menteri menjadi dasar penyusunan dokumen rencana kerjasama. (2) Gubernur dan bupati/walikota melakukan persiapan penyusunan dokumen rencana kerjasama.

Pasal 28

(1) Gubernur dan bupati/walikota MENETAPKAN SKPD yang membidangi urusan sesuai dengan objek yang akan dikerjasamakan sebagai pelaksana kegiatan kerjasama. (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. melaksanakan proses seleksi BSA dalam hal prakarsa kerjasama diajukan oleh pemerintah daerah; b. menyusun dokumen rencana kerjasama; c. menyusun rancangan naskah kerjasama; d. menyusun daftar Rencana Kerja Tahunan; e. menyusun laporan tahunan perkembangan pelaksanaan kerjasama; f. menyusun laporan yang terkait dengan hibah dalam hal terdapat penerusan hibah yang bersumber dari BSA; dan g. menyusun laporan akhir.

Pasal 29

Kepala SKPD dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a melaksanakan proses seleksi dengan tahapan: a. Kepala SKPD atas nama Kepala Daerah mengumumkan seleksi BSA melalui media cetak berskala nasional dan/atau media elektronik dalam Bahasa Inggris dan Bahasa INDONESIA; b. Pengumuman seleksi BSA dilakukan dengan memperhatikan kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); c. Pengumuman seleksi BSA antara lain meminta BSA peserta seleksi menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 30

(1) Gubernur menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah disampaikan BSA peserta seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c disertai Surat Keputusan DPRD tentang persetujuan rencana kerjasama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk diverifikasi. (2) Bupati/walikota menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah disampaikan BSA peserta seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c disertai Surat Keputusan DPRD tentang persetujuan rencana kerjasama kepada gubernur untuk dilakukan verifikasi. (3) Gubernur menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk diverifikasi. (4) Menteri menugaskan Tim Koordinasi untuk melakukan verifikasi akhir terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 31

(1) Berdasarkan hasil verifikasi Tim Koordinasi, Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberitahukan rekomendasi BSA yang layak bekerjasama. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk surat Menteri kepada gubernur. (3) Dalam hal kerjasama di kabupaten/kota, gubernur meneruskan rekomendasi BSA yang layak bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/walikota.

Pasal 32

(1) Dalam hal seluruh BSA peserta seleksi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan seleksi ulang. (2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) BSA peserta seleksi, maka BSA tersebut dinyatakan sebagai BSA yang layak bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 33

(1) Dalam hal terjadi pengunduran diri BSA pemenang seleksi karena alasan yang tidak dapat diterima, gubernur dan bupati/walikota melaporkan BSA kepada Sekretaris Jenderal. (2) BSA peserta seleksi pada urutan berikutnya yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebagai pemenang seleksi untuk menggantikan BSA pemenang seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

(1) Gubernur dan bupati/walikota menugaskan Kepala SKPD menyusun dokumen rencana kerjasama bersama BSA. (2) Dokumen rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2). (3) Dokumen rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rincian kegiatan, jadwal pelaksanaan, risiko dan mekanisme pemantauan. (4) Dalam hal dokumen rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana penerusan hibah yang bersumber dari BSA, maka dilengkapi penjelasan: a. jumlah hibah; b. peruntukan hibah; dan c. ketentuan dan persyaratan hibah.

Pasal 35

(1) Gubernur menyampaikan dokumen rencana kerjasama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan. (2) Bupati/walikota menyampaikan dokumen rencana kerjasama kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.. (3) Gubernur menyampaikan dokumen rencana kerjasama sebagaiman dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 36

Dalam hal dilakukan proses seleksi BSA, dokumen rencana kerjasama disampaikan dengan disertai surat rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 37

(1) Menteri menugaskan Tim Koordinasi membahas dokumen rencana kerjasama yang disampaikan gubernur dengan melibatkan pemerintah daerah dan BSA. (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberitahukan persetujuan atau penolakan rencana kerjasama berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Persetujuan atau penolakan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk surat Menteri kepada gubernur. (4) Gubernur meneruskan persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati/walikota.

Pasal 38

(1) Dalam hal Menteri menyatakan penolakan rencana kerjasama disertai dengan alasan penolakan. (2) Rencana kerjasama yang ditolak tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 39

(1) Dalam hal rencana kerjasama terdapat penerusan hibah yang bersumber dari BSA, maka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penerusan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang, paling sedikit memiliki kualitas setara dengan standar nasional yang telah ditentukan Pemerintah. (3) Penerusan hibah yang bersumber dari BSA dituangkan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Hibah. (4) Menteri memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Hibah.

Pasal 40

(1) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan prakarsa kerjasama kepada DPRD. (2) Dalam hal prakarsa kerjasama diajukan oleh BSA, maka disampaikan dengan disertai salinan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 41

(1) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan rencana kerjasama kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. (2) Rencana kerjasama disampaikan kepada DPRD sebelum mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD. (4) Dalam hal rencana kerjasama disusun berdasarkan prakarsa kerjasama oleh pemerintah daerah disertai salinan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 42

Rencana kerjasama yang tidak mendapatkan persetujuan DPRD tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pasal 43

(1) Rencana kerjasama yang telah disetujui Menteri menjadi dasar penyusunan rancangan naskah kerjasama. (2) Gubernur dan bupati/walikota menugaskan Kepala SKPD bersama BSA menyusun rancangan naskah kerjasama dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris. (3) Rancangan naskah kerjasama paling sedikit memuat: a. judul; b. subjek kerjasama; c. maksud dan tujuan; d. objek kerjasama; e. hak dan kewajiban; f. larangan pengalihan kerjasama; g. mekanisme penyelesaian perselisihan; h. hukum yang berlaku, yaitu hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA; i. bahasa yang berlaku; j. domisili; k. jangka waktu; l. keadaan memaksa; m. strategi keberlanjutan n. pengakhiran kerjasama; dan o. perubahan.

Pasal 44

(1) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan rancangan naskah kerjasama yang telah disepakati masing-masing pihak kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan naskah kerjasama. (4) Dalam hal DPRD tidak memberikan tanggapan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, rancangan naskah kerjasama dianggap disetujui.

Pasal 45

(1) Gubernur menyampaikan rancangan naskah kerjasama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan. (2) Bupati/walikota menyampaikan rancangan naskah kerjasama kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan. (3) Gubernur menyampaikan rancangan naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan. (4) Rancangan naskah kerjasama disampaikan dengan disertai keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2). (5) Rancangan naskah kerjasama yang tidak mendapatkan persetujuan DPRD tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pasal 46

(1) Menteri menugaskan Tim Koordinasi membahas dan menyempurnakan rancangan naskah kerjasama yang disampaikan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (3). (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan naskah kerjasama yang telah disetujui Tim Koordinasi kepada gubernur berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditandatangani. (3) Gubernur menyampaikan rancangan naskah kerjasama yang telah disetujui Tim Koordinasi kepada bupati/walikota.

Pasal 47

(1) Gubernur dan bupati/walikota bersama pimpinan BSA menandatangani naskah kerjasama. (2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup. (3) Naskah kerjasama yang telah ditandatangani dibuat rangkap 4 (empat) untuk provinsi dan rangkap 5 (lima) untuk kabupaten/kota.

Pasal 48

(1) Gubernur menandatangani naskah kerjasama di Ibukota provinsi lokasi kerjasama dilakukan dengan disaksikan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pimpinan DPRD. (2) Bupati/walikota menandatangani naskah kerjasama di Ibukota kabupaten/kota lokasi kerjasama dilakukan dengan disaksikan gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan pimpinan DPRD.

Pasal 49

(1) Gubernur menyampaikan naskah kerjasama yang telah ditandatangani kepada Menteri, pimpinan DPRD, dan pimpinan BSA. (2) Bupati/walikota menyampaikan naskah kerjasama yang telah ditandatangani kepada gubernur, pimpinan DPRD, dan pimpinan BSA.

BAB VI

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 50

Koreksi

(1) Gubernur dan bupati/walikota menindaklanjuti naskah kerjasama dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan bersama BSA. (2) Rencana Kerja Tahunan memuat: a. uraian kegiatan setiap tahun; b. peran para pihak; c. hasil yang diharapkan; dan d. rencana pembiayaan. (3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun pertama kepada Sekretaris Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penandatanganan naskah kerjasama untuk mendapatkan persetujuan. (4) Setiap tahun selama periode pelaksanaan kerjasama, gubernur dan bupati/walikota menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang disusun bersama BSA kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan. (5) Rencana Kerja Tahunan disampaikan gubernur dan bupati/walikota pada bulan pertama awal tahun.

Pasal 51

(1) Menteri menugaskan Tim Koordinasi membahas dan menyempurnakan Rencana Kerja Tahunan bersama gubernur dan bupati/walikota dan BSA. (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan Rencana Kerja Tahunan kepada gubernur dan bupati/walikota berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditandatangani. (3) Rencana Kerja Tahunan yang telah ditandatangani gubernur dan bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan.

Pasal 52

(1) Pelaksanaan kerjasama diinformasikan gubernur dan bupati/walikota kepada masyarakat melalui media publik dengan mencantumkan identitas BSA dan alamat/sarana untuk menampung pengaduan masyarakat. (2) Informasi melalui media publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 53

(1) Dalam hal kerjasama terdapat penerusan hibah yang bersumber dari BSA, maka dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (2) Pajak dan bea masuk atas penerusan hibah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan dan kepabeanan. (3) Tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah dan pengelolaan hibah oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2012 tentang PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN SWASTA ASING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB VI

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

BAB VII

Pasal 54

BAB VIII

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

BAB IX

Pasal 58

Pasal 59

BAB X

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

BAB XI

Pasal 64

Pasal 65

BAB XII