Peraturan Menteri Nomor p-33-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.40/MENHUT-II/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, informasi pengukuhan kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, informasi pengukuhan kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, informasi pengukuhan kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, informasi pengukuhan kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan; dan e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat. 6. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina pemberdayaan masyarakat. 63. Diantara Pasal 677 dan Pasal 678 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 677 A, Pasal 677 B, Pasal 677 C dan Pasal 677 D sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 677 A Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 673, Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pemberdayaan masyarakat; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina pemberdayaan masyarakat; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang bina pemberdayaan masyarakat; dan d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina pemberdayaan masyarakat. Pasal 677 B Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas : a. Subbidang Bina Kelembagaan Masyarakat; dan b. Subbidang Bina Usaha Masyarakat. Pasal 677 C (1) Subbidang Bina Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina kelembagaan masyarakat. (2) Subbidang Bina Usaha Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina usaha masyarakat. Pasal 677 D (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional di bina oleh kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan. 64. Ketentuan Bagian Kelima, Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan, Pasal 678 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 678 berbunyi sebagai berikut :

Bidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kehutanan. 76. Diantara Pasal 689 dan Pasal 690 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 689 A, Pasal 689 B, Pasal 689 C dan Pasal 689 D yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 689 A Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Bidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kehutanan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kehutanan; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perencanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kehutanan; dan d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kehutanan. Pasal 689 B Bidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kehutanan terdiri atas : a. Subbidang Pengkajian Kompetensi Sumber Daya Manusia Kehutanan; dan b. Subbidang Pengujian Kompetensi Sumber Daya Manusia Kehutanan. Pasal 689 C (1) Subbidang Pengkajian Kompetensi Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengkajian kompetensi sumber daya manusia kehutanan. (2) Subbidang Pengujian Kompetensi Sumber Daya Manusia Kehutanan. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengujian kompetensi sumber daya manusia kehutanan. Pasal 689 D (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional di bina oleh kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur. 77. Ketentuan Pasal 692 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Subbidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan kehutanan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, serta Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan di wilayah regional berdasarkan RKTN dan RTKP dan pelaksanaan pembinaan teknis penataan organisasi pengelolaan hutan serta fasilitasi dan mediasi penyelesaian tenurial kawasan hutan. (2) Subbidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan kehutanan bidang Planologi Kehutanan, Usaha Kehutanan, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, pelaksanaan koordinasi dan supervisi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan hutan. 91. Ketentuan Lampiran IX diubah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini. 92. Diantara Pasal 868 dan Bab XVII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XVI A yang berbunyi sebagai berikut : BAB XVI A PUSAT SARANA DAN PERALATAN KEHUTANAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 868 A (1) Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang sarana, prasarana dan peralatan kehutanan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 868 B Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sarana dan peralatan kehutanan. Pasal 868 C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 868 B, Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang sarana dan peralatan kehutanan; b. pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang sarana dan peralatan kehutanan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan peralatan kehutanan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.