Koreksi Pasal 151

PERMEN Nomor p-33-menhut-ii-2012 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor p-33-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.40/MENHUT-II/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Subdirektorat Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 9. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Koreksi Anda

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Subdirektorat Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; dan
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
9. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Alasan koreksi

Email (opsional)