Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : 1. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alutsista adalah setiap jenis materiil yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara. 2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP dalam hal ini inspektorat pada unit organisasi Kemhan dan TNI adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 3. Barang/Jasa adalah semua Barang/Jasa yang digunakan oleh Kemhan dan TNI, atau semua Barang/Jasa yang belum digunakan secara langsung namun dalam keadaan darurat, dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh Kemhan dan TNI untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 5. Barang TNI/Militer adalah semua barang yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer atau untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. 6. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak-pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 7. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. 8. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. 9. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk Barang/Jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. 10. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta. 11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 12. Jasa Konsultansi TNI/Militer adalah semua jasa konsultansi yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer untuk kepentingan pertahanan negara. 13. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang. 14. Jasa TNI/Militer lainnya adalah semua jasa selain jasa konsultansi, jasa konstruksi TNI/Militer dan pengadaan barang TNI/Militer yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer atau untuk kepentingan pertahanan negara. 15. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 16. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian Pertahanan yang mempunyai tugas urusan pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan KPA, adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pertahanan, ditingkat Mabes TNI dan Angkatan KPA dibagi 2 (dua) organisasi yaitu KPA UO dan KPA Kotama. 18. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah uraian berupa gambaran secara garis besar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi sumber dana, dan lain sebagainya serta didukung oleh data-data penunjang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 20. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 21. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 22. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Penyedia Barang/Jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 25. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 26. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 27. Pekerjaan konstruksi TNI/Militer adalah semua pekerjaan konstruksi yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer atau untuk pertahanan negara. 28. Pembangunan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Bangkuathan adalah rangkaian upaya guna mewujudkan dan/atau meningkatkan unsur-unsur kekuatan pertahanan negara. 29. Penggunaan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Gunkuathan adalah rangkaian upaya pengerahan dan pemanfaatan unsur-unsur kekuatan pertahanan negara. 30. Pembinaan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Binkuathan adalah rangkaian upaya untuk membina unsur-unsur kekuatan pertahanan negara. 31. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pertahanan dalam hal ini Menteri Pertahanan. 32. Pemakai Barang/Jasa (User) adalah instansi di lingkungan Kemhan dan TNI yang menerima Barang/Jasa sebagai hasil pengadaan guna memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka melaksanakan tugasnya. 33. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut dengan PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 34. Pejabat Pengadaan adalah personel yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 35. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 36. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 37. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 38. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk MENETAPKAN Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. 39. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat tertentu. 40. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 41. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 42. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 43. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 44. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 45. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. 46. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. 47. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 48. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah. 49. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang di laksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 50. Portal Pengadaan Nasional adalah “pintu gerbang’ sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara nasional yang dikelola oleh LKPP. 51. Pagu anggaran adalah angka yang tercantum dalam otorisasi anggaran dan merupakan batas tertinggi yang diperkenankan untuk digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa, dan dicantumkan pada pengumuman pengadaan. 52. Sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 53. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kemhan dan TNI sebagai penanggung jawab anggaran. 54. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat. 55. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 56. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 57. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang di keluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. 58. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 59. Unit Organisasi (UO) adalah salah satu tingkatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa Satuan Kerja (Satker) dan/atau Komando Utama (Kotama). 60. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 61. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 62. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. (2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);dan b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (3) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat pada (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer). (5) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan; f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan g. menandatangani Pakta Integritas. (6) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi : a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. MENETAPKAN Dokumen Pengadaan; c. MENETAPKAN besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kemhan dan TNI masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. khusus untuk ULP : 1. menjawab sanggahan; 2. MENETAPKAN Penyedia Barang/Jasa untuk; a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; h. khusus Pejabat Pengadaan; 1. MENETAPKAN Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA ; dan j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. (7) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK : a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. (8) Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. (9) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. (10) Anggota ULP dilarang menduduki jabatan sebagai : a. PPK; b. pengelola keuangan; dan c. Inspektorat, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Jasa Konsultansi; i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP - P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan : a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan; l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak; m. tidak masuk dalam Daftar Hitam; n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan o. menandatangani Pakta Integritas. p. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya langsung dari sumber/pabrikan maka kualifikasi ijin usahanya merupakan Ijin Usaha Produksi sesuai dengan bidang dan peraturan dari negaranya. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan. (3) Pegawai Kemhan dan TNI dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Kemhan dan TNI. (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan; c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana; d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola; 2. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan 3. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus). g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK; h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan i. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada Kemhan dan TNI pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal : a. keadaan tertentu; dan b. pengadaan Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus. (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk : 1. pertahanan negara; 2. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan 3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk : a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh PRESIDEN/Wakil PRESIDEN; c. kegiatan menyangkut Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c Peraturan PRESIDEN Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi : 1. pembangunan sarana pertahanan negara yang langsung berkaitan dengan Alutsista TNI yaitu Pangkalan Militer yang mencakup fasilitas prasarana pantai, fasilitas prasarana udara, dan fasilitas prasarana pertahanan darat. 2. pembangunan sarana pertahanan negara yang tidak langsung berkaitan dengan Alutsista TNI, namun ditinjau dari aspek lokasi memiliki kerahasiaan tinggi. 3. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan Alutsista/Non Alutsista yang diyakini hanya satu sumber. 4. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan Alutsista/Non Alutsista dengan pertimbangan standarisasi, pengadaan lanjutan, dan kebijakan strategis;dan 5. penanganan kegiatan yang dalam rangka mendukung operasional TNI. d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. (5) Kriteria Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); c. Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumya, sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a angka 5 tentang Perubahan Atas tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat di laksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; e. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan; f. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; g. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau h. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. penanganan darurat yang tidak bisa di rencanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk : 1. pertahanan negara; 2. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan 3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk : a) akibat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. b. kegiatan menyangkut pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b Peraturan PRESIDEN Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi : 1) Jasa Konsultansi perencanaan konstruksi dan jasa konsultansi pengawasan konstruksi sarana dan prasarana Pertahanan Negara yang langsung berkaitan dengan Alutsista TNI yaitu Pangkalan Militer yang mencakup fasilitas prasarana pantai, fasilitas prasarana udara, dan fasilitas prasarana pertahanan darat. 2) Jasa Konsultansi perencanaan konstruksi dan jasa konsultansi pengawasan konstruksi sarana dan prasarana Pertahanan Negara yang tidak langsung berkaitan dengan Alutsista TNI namun ditinjau dari aspek lokasi memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. c. pemilihan penyedia jasa konsultansi perencana konstruksi dan pengawas konstruksi untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta. (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan : a. metode evaluasi berdasarkan kualitas; b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. (2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang : a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. (3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang : a. lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat. (4) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan yang : a. sudah ada aturan yang mengatur (standar); b. dapat dirinci dengan tepat; dan c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. (5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar. (6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan : a. bobot penawaran teknis antara 0,60 (enam puluh per seratus) sampai 0,80 (delapan puluh per seratus);dan b. bobot penawaran biaya antara 0,20 (dua puluh per seratus) sampai 0,40 (empat puluh per seratus). (7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biayalangsung non personel yang dapat diganti (reimburseablecost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar; b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama : 1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; 2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan 3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya. c. klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personel dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan; d. biaya satuan dari biaya langsung personel paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan e. unit biaya langsung personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan. Paragraf Keenam Penetapan Jenis Kontrak

(1) Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut : a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; b. semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak; d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang. (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani; c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. (3) Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. (4) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tersebut; dan b. Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak. (5) Kontrak Terima Jadi (turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut : a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

(1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. (2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. (3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. (4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut : a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. (5) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran. (6) Proses prakualifikasi menghasilkan : a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi. (7) Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. (8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. (9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut : a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. (10) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan ini. (11) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan : a. meminta Penyedia Barang/Jasamengisi formulir kualifikasi; dan b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi. (12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode : a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut : a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan : 1. pengumuman prakualifikasi; 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4. pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; 5. penetapan hasil kualifikasi; 6. pengumuman hasil kualifikasi; 7. sanggahan kualifikasi; 8. undangan; 9. pengambilan Dokumen Pemilihan; 10. pemberian penjelasan; 11. pemasukan Dokumen Penawaran; 12. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 13. evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 14. pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; 15. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 16. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 17. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 18. penetapan pemenang; 19. pengumuman pemenang; 20. sanggahan; 21. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 22. penunjukan Penyedia Barang/Jasa. b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, metode 2 (dua) tahap yang meliputi kegiatan : 1. pengumuman prakualifikasi; 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4. pembuktian kualifikasi; 5. penetapan hasil kualifikasi; 6. pengumuman hasil kualifikasi; 7. sanggahan kualifikasi; 8. undangan; 9. pengambilan Dokumen Pemilihan; 10. pemberian penjelasan; 11. pemasukan Dokumen Penawaran tahap I; 12. pembukaan Dokumen Penawaran tahap I; 13. evaluasi Dokumen Penawaran tahap I; 14. penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; 15. pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I; 16. pemasukan Dokumen Penawaran tahap II; 17. pembukaan Dokumen Penawaran tahap II; 18. evaluasi Dokumen Penawaran tahap II; 19. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 20. penetapan pemenang; 21. pengumuman pemenang; 22. sanggahan; 23. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 24. penunjukan Penyedia Barang/Jasa. c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan : 1. pengumuman; 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 3. pemberian penjelasan; 4. pemasukan Dokumen Penawaran; 5. pembukaan Dokumen Penawaran; 6. evaluasi penawaran; 7. evaluasi kualifikasi; 8. pembuktian kualifikasi; 9. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 10. penetapan pemenang; 11. pengumuman pemenang; 12. sanggahan; 13. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 14. penunjukan Penyedia Barang/Jasa. (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut : a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; j. penetapan pemenang; k. pengumuman pemenang; l. sanggahan; m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa. (3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut : a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada : 1. Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau 2. Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1. b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut : 1. opname pekerjaan dilapangan; 2. penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3. penyusunan Dokumen Pengadaan; 4. penyusunan dan penetapan HPS; 5. penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 6. penyampaian Dokumen Penawaran; 7. pembukaan Dokumen Penawaran; 8. klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga; 9. penyusunan Berita Acara Hasi l Penunjukan Langsung; 10. penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 11. pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 12. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut : a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. evaluasi kualifikasi; d. pemberian penjelasan; e. pemasukan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; g. penetapan pemenang; h. pengumuman pemenang; dan i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa. (5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut : a. survei harga pasar dengan cara membandingkan paling sedikit dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda; b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan c. klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya. (6) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling sedikit tahapan sebagai berikut : a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara; c . pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara; h. penetapan pemenang; i. pengumuman pemenang; dan j. penunjukan pemenang. Paragraf Kedua Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut : a. metode evaluasi kualitas, metode 2 (dua) sampul yang meliputi kegiatan : 1. pengumuman prakualifikasi; 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5. pembuktian kualifikasi; 6. penetapan hasil kualifikasi; 7. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8. sanggahan kualifikasi; 9. undangan; 10. pengambilan Dokumen Pemilihan; 11. pemberian penjelasan; 12. pemasukan Dokumen Penawaran; 13. pembukaan dokumen sampul I; 14. evaluasi dokumen sampul I; 15. penetapan peringkat teknis; 16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17. sanggahan; 18. sanggahan banding (apabila diperlukan); 19. undangan pembukaan dokumen sampul II; 20. pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 21. undangan klarifikasi dan negosiasi; 22. klarifikasi dan negosiasi; 23. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 24. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode 2 (dua) sampul yang meliputi kegiatan : 1. pengumuman prakualifikasi; 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5. pembuktian kualifikasi; 6. penetapan hasil kualifikasi; 7. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8. sanggah kualifikasi; 9. undangan; 10. pengambilan Dokumen Pemilihan; 11. pemberian penjelasan; 12. pemasukan Dokumen Penawaran; 13. pembukaan dokumen sampul I; 14. evaluasi dokumen sampul I; 15. penetapan peringkat teknis; 16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17. undangan pembukaan dokumen sampul II; 18. pembukaan dan evaluasi sampul II; 19. penetapan pemenang; 20. pemberitahuan/pengumuman pemenang; 21. sanggahan; 22. sanggahan banding (apabila diperlukan); 23. undangan klarifikasi dan negosiasi; 24. klarifikasi dan negosiasi; 25. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 26. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. c. metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan : 1. pengumuman prakualifikasi; 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5. pembuktian kualifikasi; 6. penetapan hasil kualifikasi; 7. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8. sanggahan kualifikasi; 9. undangan; 10. pemberian penjelasan; 11. pemasukan Dokumen Penawaran; 12. pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik; 13. evaluasi administrasi, teknis dan biaya; 14. penetapan pemenang; 15. pemberitahuan/pengumuman pemenang; 16. sanggahan; 17. sanggahan banding (apabila diperlukan); 18. undangan klarifikasi dan negosiasi; 19. klarifikasi dan negosiasi; 20. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 21. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul meliputi tahapan sebagai berikut : a. pengumuman prakualifkasi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; c . pemberian penjelasan (apabila diperlukan); d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; e . pembuktian kualifikasi; f . penetapan hasil kualifikasi; g. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; h. sanggahan kualifikasi; i. undangan; j. pemberian penjelasan; k. pemasukan Dokumen Penawaran; l. pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik; m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya; n. penetapan pemenang; o. pemberitahuan/pengumuman pemenang; p. sanggahan; q. sanggahan banding (apabila diperlukan); r. undangan klarifikasi dan negosiasi; s. klarifikasi dan negosiasi; t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi ; dan u. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut : a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada : 1. Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau 2. Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1. b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut : 1. opname pekerjaan di lapangan; 2. penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3. penyusunan Dokumen Pengadaan; 4. penyusunan dan penetapan HPS; 5. penyampaian Dokumen Pengadaan; 6. penyampaian Dokumen Penawaran; 7. pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran; 8. klarifikasi dan negosiasi; 9. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10. penetapan penyedia Jasa Konsultansi; 11. pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan 12. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. (4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut : a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan dan evaluasi penawaran; f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi; i. pengumuman; dan j. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. (5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling sedikit tahapan sebagai berikut : a. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi; b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan c. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya. (6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling sedikit tahapan sebagai berikut : a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara; h. penetapan pemenang; i. pengumuman pemenang; dan j. penunjukan pemenang. (7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul, dengan menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah tahapan sanggah. Paragraf Ketiga Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

(1) Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut : a. penayangan pengumuman prakualifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kuailifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; e. undangan lelang/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah; f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang/seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi; h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; i. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; j. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; k. dalam hal sanggahan banding tidak di terima, SPPBJ diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan l. kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (2) Pengaturan jadual/waktu di luar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l di atas, diserahkan sepenuhnya kepada ULP. (3) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

(1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut : a. penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling singkat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi; d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan; e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan; f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan : 1. waktu yang diperlukan; atau 2. jenis dan kompleksitas pekerjaan; g. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; h. SPPBJ diterbitkan paling singkat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan; dan j. kontrak ditandatangani paling singkat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (2) Pengaturan jadual/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j di atas, diserahkan sepenuhnya kepada ULP. (3) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

(1) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut : a. penayangan pengumuman dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling singkat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling singkat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; e. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi sederhana perorangan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi sederhana perorangan dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; f. SPPBJ diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; g. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan; dan h. Kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling singkat 3 (tiga) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah atau setelah selesainya masalah sanggah; f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling singkat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi; h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; i. masa sanggah terhadap hasil seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; j. SPPBJ diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan; dan l. Kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada ULP. (4) Dalam hal Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta; b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta; c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar; d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS; h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua), setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. (2) ULP menyatakan Seleksi gagal apabila : a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana; b. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar; c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran; d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; f. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga; g. sanggahan hasil Seleksi dari peserta ternyata benar; h. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran. (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini; f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) mengundurkan diri; atau h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Menteri Pertahanan ini. (4) PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi /Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal. (5) Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar.

(1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut : a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke 13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran; c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/ Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. (3) Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.Dn/Do+ ....... ) Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+ ...... dst adalah 1,00. Bn,Cn,Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan; Bo,Co,Do = Indeks harga komponen pada bulan ke- 12 setelah penandatanganan Kontrak. (4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait. (5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. (6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. (7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut : Pn= (Hn1 x V1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) + ......... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. Paragraf Keenam Pemutusan Kontrak

(1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional. (2) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). (4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian. (5) Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas persen). (6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor asing. (7) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut : a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga; b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik; c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut : HEA = Harga Evaluasi Akhir. KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa). HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi). (8) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang. (9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna MENETAPKAN peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi.

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah di tetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan; e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) , ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa : a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang di sampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP : a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi ; dan/atau c. dilaporkan secara pidana.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini : (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan PRESIDEN Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. (2) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. Dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan PRESIDEN Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. (3) Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak. (4) Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.