Koreksi Pasal 81

(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta; b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta; c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar; d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS; h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua), setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. (2) ULP menyatakan Seleksi gagal apabila : a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana; b. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar; c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran; d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; f. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga; g. sanggahan hasil Seleksi dari peserta ternyata benar; h. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran. (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini; f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) mengundurkan diri; atau h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Menteri Pertahanan ini. (4) PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi /Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal. (5) Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar.