Peraturan Menteri Nomor 2-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIRJEN KEKAYAAN NEGARA

PERMEN Nomor 2-pmk-06-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Direktur Penilaian, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah pejabat unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Penilaian. 5. Dewan Kepatuhan Penilai Direktorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Dewan Kepatuhan, adalah dewan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal untuk masa kerja tertentu. 6. Tim Pemeriksa Kepatuhan adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Penilaian atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk masa kerja tertentu. 7. Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal Penilaian. 8. Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal, adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian secara independen. 9. Kantor Pusat adalah kantor pusat Direktorat Jenderal. 10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal. 11. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

BAB II

PENGANGKATAN PENILAI DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 3

Koreksi

Penilai Direktorat Jenderal diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Penilai Direktorat Jenderal, seorang calon harus memenuhi syarat: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan kepangkatan terakhir; b. sehat jasmani, yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari dokter pemerintah; c. pendidikan formal paling rendah setingkat Strata I, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi; d. tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak pernah terkena hukuman disiplin berat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Penilaian, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat di bidang kepegawaian; e. lulus pendidikan dan pelatihan Penilaian yang diakui oleh Kementerian Keuangan dengan lama pendidikan paling singkat 200 (dua ratus) jam latihan, yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan yang telah dilegalisasi; dan f. memiliki kompetensi di bidang Penilaian yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Direktur. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk calon yang lulus pendidikan formal dengan materi Penilaian berupa mata kuliah keahlian utama dan mata kuliah penunjang paling singkat 200 (dua ratus) jam latihan atau 13 (tiga belas) satuan kredit semester, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh institusi pendidikan yang menerbitkannya.

Pasal 5

(1) Jam latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat berupa penjumlahan dari 2 (dua) atau lebih pendidikan dan pelatihan Penilaian yang berbeda. (2) Pendidikan dan pelatihan Penilaian yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkatan atau materi pendidikan dan pelatihan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal sertifikat pendidikan dan pelatihan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e tidak mencantumkan jam latihan, 1 (satu) hari pendidikan dan pelatihan dihitung 8 (delapan) jam latihan.

Pasal 6

(1) Surat rekomendasi dari Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan hasil verifikasi kompetensi calon Penilai Direktorat Jenderal di bidang Penilaian. (2) Verifikasi kompetensi dilakukan terhadap calon Penilai Direktorat Jenderal dalam hal terdapat: a. surat permohonan rekomendasi; dan/atau b. pertimbangan kebutuhan organisasi. (3) Verifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Direktur. (4) Verifikasi kompetensi dilakukan dengan penelitian terhadap: a. catatan pengalaman di bidang Penilaian; dan b. pemahaman atas metodologi Penilaian. (5) Petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal diajukan oleh: a. Kepala Kantor Wilayah untuk calon yang berkedudukan di Kantor Pelayanan dan telah diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah; b. Kepala Kantor Wilayah untuk calon yang berkedudukan di Kantor Wilayah; atau c. Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal bagi calon yang berkedudukan di Kantor Pusat. (2) Usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur. (3) Pengajuan usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

(1) Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan penelitian terhadap surat usulan dan dokumen pendukungnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen pendukung belum lengkap, Sekretaris Direktorat Jenderal meminta secara tertulis kelengkapan dokumen pendukung kepada pejabat pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal secara tertulis kepada Direktur Jenderal, bagi calon yang berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 10

Terhadap usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9: a. Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN keputusan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dalam hal usulan pengangkatan disetujui; b. Direktur Jenderal mengembalikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, dalam hal usulan pengangkatan tidak disetujui.

BAB III

KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PENILAI DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 11

Koreksi

(1) Penilai Direktorat Jenderal berwenang untuk melakukan Penilaian: a. Barang Milik Negara; b. barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal; c. kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara; d. Penilaian kekayaan negara lain-lain, dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain; www.djpp.kemenkumham.go.id e. Penilaian barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara; f. Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara. (2) Kekayaan negara lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kekayaan negara yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan negara potensial lain-lain, aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks Bank Dalam Likuidasi, aset eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, aset nasionalisasi atau aset bekas milik asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, dan hak atas kekayaan intelektual. (3) Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian dalam rangka: a. keperluan lelang sitaan pajak; b. keperluan lelang barang-barang eks tegahan kepabeanan dan cukai; c. pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau kekayaan daerah; d. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara; e. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah; f. pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya; atau g. pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang: a. tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. tetap mengutamakan pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Selain melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Penilai Direktorat Jenderal juga dapat melakukan analisis terpisah yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian, meliputi: a. analisis penggunaan tertinggi dan terbaik; b. analisis kelayakan bisnis; dan c. analisis pasar properti. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penilai Direktorat Jenderal dalam melakukan Penilaian dapat meminta: a. dokumen yang diperlukan untuk mendukung objek Penilaian; b. pendampingan oleh pemilik/pengguna/pengelola objek Penilaian atau tenaga ahli pada saat survei lapangan; c. keterangan/penjelasan kepada pemilik/pengguna/ pengelola objek Penilaian; d. bantuan pengamanan dari aparat keamanan; dan/atau e. bantuan informasi yang diperlukan dari instansi terkait lainnya.

Pasal 14

Penilai Direktorat Jenderal bertanggung jawab atas: a. Penilaian yang dilakukan; dan b. nilai yang dihasilkan.

Pasal 15

Penilai Direktorat Jenderal wajib: a. bertindak secara independen; b. mengikuti Standar Penilaian; dan c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melakukan Penilaian, Penilai Direktorat Jenderal wajib: a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan Penilaian; b. melakukan pengecekan kesesuaian dokumen permohonan Penilaian dengan objek Penilaian di lapangan; c. mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Penilaian di lapangan; d. menganalisis data dan informasi untuk pelaksanaan Penilaian; e. menyusun laporan Penilaian; f. menyampaikan laporan Penilaian kepada pemohon Penilaian atau pemberi tugas; dan www.djpp.kemenkumham.go.id g. memberikan penjelasan terkait laporan Penilaian jika diminta oleh pemohon Penilaian.

Pasal 17

(1) Penilai Direktorat Jenderal wajib menyusun daftar pelaksanaan Penilaian yang dilaksanakannya. (2) Daftar pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur sesuai kedudukan Penilai Direktorat Jenderal yang bersangkutan. (3) Kepala Kantor Pelayanan atau Kepala Kantor Wilayah menyampaikan daftar pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur. (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 18

(1) Penilai Direktorat Jenderal yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal wajib mengikuti pendidikan profesional lanjutan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai Direktorat Jenderal dapat tidak mengikuti pendidikan profesional lanjutan sepanjang terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti sedang menjalankan tugas kedinasan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Pasal 19

(1) Penilai dilarang: a. melanggar Kode Etik Penilai Direktorat Jenderal; b. melaksanakan Penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang; c. memberikan jasa di bidang Penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang; d. melaksanakan Penilaian di luar latar belakang pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti; e. membangun asumsi dalam menyusun kesimpulan nilai tanpa dasar yang jelas; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id f. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dengan cara yang tidak tepat. (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penilai Direktorat Jenderal. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur dan/atau Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 21

Koreksi

(1) Direktur melaksanakan pembinaan Penilai Direktorat Jenderal pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan dalam bentuk: a. bimbingan teknis pelaksanaan Penilaian; b. analisis kinerja penilai; dan c. pemberian dukungan pelaksanaan pendidikan profesional lanjutan. (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan pembinaan Penilai Direktorat Jenderal pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan dalam bentuk bimbingan teknis pelaksanaan Penilaian.

Pasal 22

(1) Bimbingan teknis pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Penilai Direktorat Jenderal dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Penilaian. (2) Bimbingan teknis pelaksanaan Penilaian bagi Penilai Direktorat Jenderal dilaksanakan berdasarkan: a. permohonan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan; atau b. program kerja yang ditetapkan oleh Direktur atau Kepala Kantor Wilayah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 23

(1) Analisis kinerja penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, didasarkan pada daftar pelaksanaan Penilaian. (2) Hasil analisis kinerja penilai disusun dalam laporan analisis kinerja penilai yang bersifat rahasia. (3) Hasil analisis kinerja penilai digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan silabus pendidikan profesional lanjutan dan bimbingan terhadap Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 24

(1) Pemberian dukungan pelaksanaan pendidikan profesional lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. pemberian informasi penyelenggaraan pendidikan profesional lanjutan yang dapat diikuti oleh Penilai Direktorat Jenderal; b. bekerja sama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan profesional lanjutan bagi Penilai Direktorat Jenderal; atau c. penyusunan usulan Penilai Direktorat Jenderal yang direncanakan untuk ditunjuk mengikuti pendidikan profesional lanjutan. (2) Penyusunan usulan Penilai Direktorat Jenderal yang direncanakan untuk ditunjuk mengikuti pendidikan profesional lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada pertimbangan: a. keaktifan Penilai Direktorat Jenderal melakukan Penilaian; b. latar belakang pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti; dan c. potensi Penilai Direktorat Jenderal dalam melakukan Penilaian di masa depan.

Pasal 25

Pengawasan Penilai Direktorat Jenderal dilakukan dengan cara pemantauan dan pemeriksaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 26

Pemantauan dilakukan terhadap kepatuhan Penilai Direktorat Jenderal atas Standar Penilaian dan Kode Etik Penilai Direktorat Jenderal serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian.

Pasal 27

Pemantauan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh: a. Direktur, untuk pemantauan Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk pemantauan Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Pelayanan.

Pasal 28

Pemantauan dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian dan ditugaskan oleh: a. Direktur, untuk pemantauan Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk pemantauan Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Pelayanan.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan dilakukan dalam hal: a. dari hasil pemantauan terdapat indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal atas Standar Penilaian dan Kode Etik Penilai Direktorat Jenderal serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian; atau b. terdapat : 1. temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan; atau 2. pengaduan masyarakat. (2) Indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 30

(1) Pemeriksaan dilaksanakan Tim Pemeriksa Kepatuhan yang dibentuk dan ditugaskan oleh: a. Direktur, untuk pemeriksaan Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah; b. Kepala Kantor Wilayah, untuk pemeriksaan Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Pelayanan. (2) Tim Pemeriksa Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Penilai Direktorat Jenderal yang terindikasi melakukan pelanggaran. (3) Tim Pemeriksa Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat di bidang Penilaian dan penilai yang cakap melakukan pemeriksaan. (4) Cakap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah memenuhi kriteria: a. aktif melakukan Penilaian dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan b. tidak pernah dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri yang terkait dengan Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Tim Pemeriksa Kepatuhan dapat meminta dan mencari data serta informasi tambahan. (2) Tim Pemeriksa Kepatuhan wajib merahasiakan, baik hal-hal atau informasi yang diperoleh selama pemeriksaan maupun hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berhak.

Pasal 32

(1) Penilai Direktorat Jenderal yang menjadi pihak terperiksa pada pemeriksaan, tidak dapat menerima penugasan di bidang Penilaian, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan pemeriksaan terhadap Penilai Direktorat Jenderal yang akan diperiksa. (2) Surat pemberitahuan pemeriksaan dikeluarkan oleh Direktur atau Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Penilai Direktorat Jenderal yang akan diperiksa. (3) Dalam hal Penilai Direktorat Jenderal sedang melaksanakan tugas Penilaian pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan dikeluarkan maka: a. Penilai Direktorat Jenderal yang menjadi pihak terperiksa digantikan oleh Penilai Direktorat Jenderal lainnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. Penilaian tetap dilanjutkan.

Pasal 33

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Kantor Wilayah yang memberikan tugas.

Pasal 34

(1) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menyebutkan tidak adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Penilai Direktoral Jenderal, Direktur atau Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Penilai Direktorat Jenderal yang diperiksa, mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan. (2) Penilai Direktorat Jenderal yang menjadi pihak terperiksa pada pemeriksaan, dapat kembali menerima penugasan di bidang Penilaian setelah menerima surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan.

Pasal 35

(1) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menyebutkan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Penilai Direktoral Jenderal, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Direktur. (2) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk membentuk Dewan Kepatuhan.

Pasal 36

(1) Dewan Kepatuhan bertugas memberikan rekomendasi dalam rangka pemulihan atau pemberian sanksi Penilai Direktorat Jenderal. (2) Dewan Kepatuhan dibentuk dalam hal terdapat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). (3) Dewan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris Direktorat Jenderal; b. Direktur; c. Direktur teknis pada Direktorat Jenderal yang menjadi pemohon Penilaian atau Kepala Kantor Wilayah; d. Direktur di bidang hukum pada Direktorat Jenderal; dan e. 1 (satu) orang Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Susunan keanggotaan Dewan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 37

(1) Dewan Kepatuhan berwenang untuk: a. MEMUTUSKAN terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal; b. memberikan rekomendasi : 1. sanksi bagi Penilai Direktorat Jenderal yang terbukti melakukan pelanggaran; dan 2. pemulihan bagi Penilai Direktorat Jenderal yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pencabutan larangan menerima penugasan Penilaian.

Pasal 38

(1) Rekomendasi Dewan Kepatuhan disampaikan secara tertulis kepada: a. Direktur atau Kepala Kantor Wilayah, dalam hal rekomendasi yang diberikan berupa: 1. pemulihan; 2. sanksi peringatan tertulis; atau 3. sanksi pelanggaran Kode Etik Penilai Direktorat Jenderal. b. Sekretaris Direktorat Jenderal, dalam hal rekomendasi yang diberikan berupa: 1. sanksi pembebastugasan; 2. sanksi pemberhentian tidak dengan hormat; atau 3. penerusan adanya indikasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Direktur atau Kepala Kantor Wilayah yang menerima rekomendasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, mengeluarkan surat pemberitahuan pencabutan larangan penerimaan tugas di bidang Penilaian bagi Penilai Direktorat Jenderal yang menjadi pihak terperiksa.

Pasal 39

Masa kerja Dewan Kepatuhan dinyatakan berakhir setelah menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB V

PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PENILAI DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 40

Koreksi

(1) Penilai Direktorat Jenderal dikenakan pembebastugasan dalam hal: a. terdapat rekomendasi Dewan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b angka 1; b. ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana yang terkait dengan Penilaian. (2) Pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk jangka waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Berdasarkan rekomendasi Dewan Kepatuhan, Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 42

(1) Pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b diusulkan oleh: a. Kepala Kantor Wilayah, untuk Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah; b. Direktur, untuk Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Pusat. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan/atau informasi penetapan Penilai Direktorat Jenderal sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana yang terkait bidang penilaian. (3) Usulan pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 43

(1) Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3). (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, usulan telah memenuhi kriteria pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Sekretaris Direktorat Jenderal meneruskan usulan pembebastugasan kepada Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, usulan tidak memenuhi kriteria pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Sekretaris Direktorat Jenderal mengembalikan usulan pembebastugasan kepada pejabat pengusul.

Pasal 44

Terhadap usulan pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau Pasal 42 ayat (3): a. Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN keputusan pembebastugasan Penilai Direktorat Jenderal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dalam hal usulan tersebut disetujui; b. Direktur Jenderal mengembalikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, dalam hal usulan tidak disetujui.

Pasal 45

Pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal terdiri atas: a. pemberhentian dengan hormat; atau b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 46

Penilai Direktorat Jenderal diberhentikan dengan hormat, dalam hal: a. Pensiun, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan pensiun pegawai negeri sipil; b. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil; c. dipindahtugaskan dari Direktorat Jenderal, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan mutasi; d. mengundurkan diri sebagai Penilai Direktorat Jenderal karena alasan kesehatan, yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari dokter pemerintah; atau e. tidak mampu secara jasmani untuk melaksanakan tugas Penilaian lebih dari 6 (enam) bulan, yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari dokter pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 47

Penilai Direktorat Jenderal diberhentikan tidak dengan hormat, dalam hal: a. terdapat rekomendasi Dewan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b angka 2. b. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil; c. dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan di bidang kepegawaian, yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau d. dijatuhi hukuman pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 48

Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Penilai Direktorat Jenderal tidak dapat diangkat lagi menjadi Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 49

Pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal: a. karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, dan huruf c, dan Pasal 47 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri tanpa usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal. b. karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dan huruf e, dan Pasal 47 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 50

(1) Usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Direktorat Jenderal oleh: a. Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah untuk pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Pelayanan; b. Kepala Kantor Wilayah untuk pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Wilayah; c. Direktur untuk pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal yang berkedudukan di Kantor Pusat. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dan huruf e, dan

Pasal 51

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan.

Pasal 52

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51: a. dokumen usulan pemberhentian belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah meminta secara tertulis kelengkapan usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal kepada Kepala Kantor Pelayanan; b. dokumen usulan pemberhentian telah lengkap, Kepala Kantor Wilayah meneruskan secara tertulis usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 53

(1) Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan verifikasi atas usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen usulan pemberhentian belum lengkap, Sekretaris Direktorat Jenderal meminta secara tertulis kelengkapan usulan pemberhentian kepada pejabat pengusul.

Pasal 54

(1) Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal pengajuan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b dan huruf c. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal pengajuan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Penilai Direktorat Jenderal yang diajukan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberhentikan sebagai Penilai Direktorat Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 55

(1) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN: a. keputusan pemberhentian dengan hormat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau b. keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Direktur Jenderal mengembalikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, dalam hal pengajuan pemberhentian tidak disetujui.

Peraturan Menteri Nomor 2-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIRJEN KEKAYAAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB V

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

BAB VI

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

BAB VII

Pasal 60

BAB VIII

Pasal 61

Pasal 62