PP

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN

PP Nomor 7 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Antariksa adalah rLtang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara yang mengelilingi dan melingkupi rLlang udara. 2. Keantariksaan adalah segala sesuatu tentang Antariksa dan yang berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan Antariksa. 3. Penyelenggaraan Keantariksaan adalah setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan Antariksa yang dilakukan, baik di dan dari bumi, ruang udara, maupun Antariksa. 4. Penguasaan adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki dan/atau dikuasai untuk mencapai akses dan kemandirian di bidang Keantariksaan. 5. Pengembangan adalah kegiatan ilmiah yang menghasilkan produk dan layanan teknologi Keantariksaan untuk kesejahteraan ralryat dan produktivitas bangsa. 6. Pelindungan adalah upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam penguasaan teknologi Keantariksaan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan Keantariksaan serta melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan. 7. Penyelenggara Keantariksaan adalah pihak atau subjek yang melaksanakan Penyelenggaraan Keantariksaan. 8. Teknologi Sensitif Keantariksaan adalah teknologi yang berkaitan dengan peralatan atau jenis teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan wahana Antariksa baik untuk keperluan sipil maupun militer, terutama berkaitan dengan pengembangan senjata pemusnah massal. 9. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. 1O.Keamanan... 10. Keamanan adalah segala upaya dan komitmen secara internasional bagi setiap Penyelenggara Keantariksaan untuk memelihara danf atau menjamin pemanfaatan Antariksa dan benda-benda langit lainnya untuk maksud-maksud damai dan tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan bumi dan Antariksa melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. 11. Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan Keselamatan dalam pemanfaatan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, wahana Antariksa, kawasan bandar antariksa, transportasi Antariksa, navigasi Keantariksaan, masyarakat, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. L2. Wahana Antariksa adalah benda buatan manusia yang terkait dengan Keantariksaan dan bagian-bagiannya. 13. Roket adalah bagian Wahana Antariksa yang digunakan untuk mengantarkan muatan ke Antariksa dan latau mengembalikan Wahana Antariksa, termasuk muatannya ke bumi. 14. Satelit adalah Wahana Antariksa buatan manusia yang mengelilingi bumi dan benda Antariksa lainnya untuk berbagai fungsi dan tujuan. 15. Asing adalah perseorangan warga negara Asing, badan usaha Asing, dan/atau pemerintah Asing. 16. Badan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan penelitian, petrgembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

BAB 1

Umum

Pasal 3

Koreksi

(1) Penguasaan teknologi Keantariksaan wajib dilaksanakan oleh Badan. (21 Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada: a. Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket; b. Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit; c. Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika; dan d. penjalaran teknologi. (3) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Penyelenggaraan Keantariksaan dan prioritas riset nasional.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara: a. mandiri; dan/atau b. kerja sama nasional dan/atau internasional. (21 Kerja sama nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5. . .

Pasal 5

(1) Penyelenggara Keantariksaan terdiri atas: a. Badan; dan b. Penyelenggara Keantariksaan selain Badan. (2) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. lembaga penelitian dan pengembangan; b. perguruan tinggi; c. badan hukum INDONESIA; dan/atau d. orang perseorangan. (3) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dapat melaksanakan Penguasaan teknologi Keantariksaan. (4) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan.

Pasal 6

Penyelenggara Keantariksaan dapat menggunakan sarana dan prasarana milik Penyelenggara Keantariksaan lainnya dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan. Badan dalam melakukan:

Pasal 7

Penguasaan teknologi Keantariksaan, a. Pengembangan sarana dan prasarana Badan; b. Pengembangan sumber daya Badan; dan c. pembinaan kepada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan. Paragraf2...

Pasal 8

(1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket dilaksanakan o leh Penyelen ggar a Keantariksaan. (2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi: a. motor Roket; b. struktur Roke! c. penjejakan, telemetri, dan kendali; dan d. muatan. (3) Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh Badan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Dalam hal Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan selain Badan, wajib memperoleh izin dari Badan. (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan izin Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 9

(1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (4), dikenai sanksi administratif oleh Kepala Badan. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; c. pencabutan izin; dan/atau d. denda administratif. (3) Denda . (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d dikenakan sebesar nilai kerugian berdasarkan perhitungan tim teknis ahli dan tim penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan wajib melaporkan hasil Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (a) kepada Kepala Badan. (21 Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala Badan dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli terkait. (41 Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi pemberian izin Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket. Pasal 1 1 (1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket wajib: a. men5rusun program Pengembangcrn Roket; b. membuat perancangan dan prototipe Roket; dan c. melaksanakan pengujian Roket. (21 Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Pasal 12

Dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket, Penyelenggara Keantariksaan wajib menjaga Keamanan dan Keselamatan pelaksanaan kegiatan dan masyarakat dari risiko kecelakaan. Paragraf3...

BAB 2

Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Roket

Pasal 8

Koreksi

(1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket dilaksanakan o leh Penyelen ggar a Keantariksaan. (2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi: a. motor Roket; b. struktur Roke! c. penjejakan, telemetri, dan kendali; dan d. muatan. (3) Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh Badan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Dalam hal Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan selain Badan, wajib memperoleh izin dari Badan. (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan izin Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 9

(1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (4), dikenai sanksi administratif oleh Kepala Badan. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; c. pencabutan izin; dan/atau d. denda administratif. (3) Denda . (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d dikenakan sebesar nilai kerugian berdasarkan perhitungan tim teknis ahli dan tim penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan wajib melaporkan hasil Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (a) kepada Kepala Badan. (21 Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala Badan dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli terkait. (41 Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi pemberian izin Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket. Pasal 1 1 (1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket wajib: a. men5rusun program Pengembangcrn Roket; b. membuat perancangan dan prototipe Roket; dan c. melaksanakan pengujian Roket. (21 Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Pasal 12

Dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket, Penyelenggara Keantariksaan wajib menjaga Keamanan dan Keselamatan pelaksanaan kegiatan dan masyarakat dari risiko kecelakaan. Paragraf3...

Pasal 13

(1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan. (2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi: a. bus Satelit; b. muatan Satelit; dan c. ruas bumi dan operasi Satelit.

Pasal 14

(1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit wajib: a. men5rusun program Pengembangan Satelit nasional; b. membuat perancangan dan prototipe Satelit; c. melaksanakanpengujian Satelit; d. membangun dan mengoperasikan stasiun bumi untuk telemetri, penjejakan, dan komando jarak jauh; dan e. melaksanakan peluncuran Satelit dengan kemampuan sendiri danlatau melalui kerja sama. (21 Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

BAB 3

Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Satelit

Pasal 13

Koreksi

(1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan. (2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi: a. bus Satelit; b. muatan Satelit; dan c. ruas bumi dan operasi Satelit.

Pasal 14

Koreksi

(1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit wajib: a. men5rusun program Pengembangan Satelit nasional; b. membuat perancangan dan prototipe Satelit; c. melaksanakanpengujian Satelit; d. membangun dan mengoperasikan stasiun bumi untuk telemetri, penjejakan, dan komando jarak jauh; dan e. melaksanakan peluncuran Satelit dengan kemampuan sendiri danlatau melalui kerja sama. (21 Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Pasal 15

(1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika dilaksanakan oleh Penye le n ggar a Keantariksaan. (2) Penguasaan... (2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi: a. propulsi; b. aerostruktur; c. avionik; dan d. kendali terbang. (3) Badan dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dan/atau Asing dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Badan dalam melaksanakan Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika bertindak sebagai pusat penelitian dan Pengembangan produk aeronautika.

Pasal 16

(1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika wajib men5rusun dan melaksanakan program Pengembangan teknologi aeronautika. (2) Dalam melakukan penJrusunan dan melaksanakan program Pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

BAB 4

Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Aeronautika

Pasal 15

Koreksi

(1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika dilaksanakan oleh Penye le n ggar a Keantariksaan. (2) Penguasaan... (2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi: a. propulsi; b. aerostruktur; c. avionik; dan d. kendali terbang. (3) Badan dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dan/atau Asing dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Badan dalam melaksanakan Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika bertindak sebagai pusat penelitian dan Pengembangan produk aeronautika.

Pasal 16

(1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika wajib men5rusun dan melaksanakan program Pengembangan teknologi aeronautika. (2) Dalam melakukan penJrusunan dan melaksanakan program Pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Pasal 17

(1) Penjalaran teknologi Keantariksaan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan : a. pengguna publik/pemerintah; dan/atau b. pengguna nonpublik. (21 Dalam hal penjalaran teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan mengutamakan kepentingan pengguna publik/pemerintah yang bersifat layanan umum. (3) Dalam... (3) Dalam hal penjalaran teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan mengutamakan kepentingan pengguna nonpublik yang berpartisipasi langsung. (4) Partisipasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa keikutsertaan dalam: a. penelitian; b. Penguasaan; c. Pengembangan; dan/atau d. pembiayaan. (5) Badan mengupayakan penjalaran dan pemanfaatan teknologi Keantariksaan melalui: a. kegiatan penelitian bersama; b. hilirisasi; dan c. hibah teknologi. (6) Badan dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dan/atau Asing, dalam penjalaran teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1) Badan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional untuk sinkronisasi program, kegiatan, dan pendanaan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan nasional. (2) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan, kementerian/ lembaga terkait, dan pemerintah daerah. (3) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Bagian

BAB 1

Umum

Pasal 19

Koreksi

(1) Badan dalam melaksanakan penguasaan teknologi Keantariksaan wajib mengupayakan Alih Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dalam melaksanakan Penguasaan teknologi Keantariksaan dapat melakukan Alih Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. (3) Dalam hal Penyelenggara Keantariksaan selain Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melakukan Alih Teknologi wajib memperoleh persetujuan dari Badan. (41 Ketentuan mengenai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 20

(1) Dalam pelaksanaan Alih Teknologi Keantariksaan, Pemerintah memberikan penjaminan Keamanan Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor ke wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (21 Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor. (3) Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. perdamaian; b. kepentingan nasional; dan c. pemenuhankewajibaninternasional. (41 Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menJrusun -t2- a. men5rusun daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan; b. pemberian izin impor Teknologi Sensitif Keantariksaan; dan c. pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan. Pasal 2 1 (1) Untuk pelaksanaan penjaminan Keamanan Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan men)rusun daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait. (2) Daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Badan.

Pasal 22

Daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1, digunakan untuk: a. menegakkan pengendalian impor atas Teknologi Sensitif Keantariksaan; dan b. mengawasi penggunaan Teknologi Sensitif Keantariksaan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 23

(1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan yang mengimpor Teknologi Sensitif Keantariksaan wajib memenuhi perizinan berusaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan. (21 Dalam hal Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditujukan untuk kegiatan berusaha, impor Teknologi Sensitif Keantariksaan perlu persetujuan teknis oleh Badan. Pasal24

Pasal 24

(1) Rekomendasi untuk mendapatkan perizinan berusaha impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21 diberikan oleh Badan dengan memperhatikan daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan dan pemenuhan persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan finansial. (3) Dalam hal Penyelenggara Keantariksaan selain Badan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggung jawab tetap melekat kepada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Pasal 25

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi: a. bukti pendirian badan hukum; dan b. sertifikat penerapan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 26

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi: a. dokumen Keamanan proliferasi; b. dokumen rencana dan tujuan penggunaan; c. dokumen kepemilikan pengguna dan pengguna akhir; d. dokumen REPUBLIK INDONESIA d. dokumen analisis Keamanan dan Keselamatan; dan e. dokumen batasan dan kondisi operasi. (21 Ketentuan mengenai dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 27

(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berlaku untuk Penyelenggara Keantariksaan selain Badan berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan impor Teknologi Sensitif Keantariksaan. (21 Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerr.rgian akibat kegiatan Keantariksaan. (3) Ketentuan mengenai persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 28

Pemberian rekomendasi dari Badan dalam rangka perizinan berusaha impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem Online Single Submfssfon (OSS).

Pasal 29

(1) Penyelenggara Keantariksaan yang mengimpor Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diperuntukkan sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan wajib memenuhi perizinan berusaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. (2) Dalam... (21 Dalam hal Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditujukan untuk kegiatan berrrsaha, impor Teknologi Sensitif Keantariksaan perlu persetujuan teknis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi untuk mendapatkan izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 30

(1) Tata cara pelayanan, pengawasan, dan pemberian fasilitas kepabeanan terhadap impor Teknologi Sensitif Keantariksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (2) Impor Teknologi Sensitif Keantariksaan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan.

Pasal 31

(1) Badan melakukan pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan. (2) Pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Teknologi Sensitif Keantariksaan hanya dipergunakan: a. sesuai peruntukan awal; dan b. oleh pengguna akhir. (3) Dalam melakukan pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. melakukan inspeksi secara berkala atau sewaktu- waktu selama proses perizinan dan/atau berlakunya izin, dengan atau tanpa pemberitahuan; b.memasuki... b. memasuki dan memeriksa setiap fasilitas dan/atau kawasan tempat Teknologi Sensitif Keantariksaan berada; dan c. meminta laporan pada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan terkait dengan impor dan/atau pemanfaatan Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor. (4) Dalam hal fasilitas dan/atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di bawah pengawasan instansi pemerintah, pemeriksaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah tersebut.

Pasal 32

Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada Badan dan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan untuk mendorong penguasaan teknologi Keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Penjaminan Keamanan Teknologi Sensitif Keantariksaan

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan Alih Teknologi Keantariksaan, Pemerintah memberikan penjaminan Keamanan Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor ke wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (21 Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor. (3) Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. perdamaian; b. kepentingan nasional; dan c. pemenuhankewajibaninternasional. (41 Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menJrusun -t2- a. men5rusun daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan; b. pemberian izin impor Teknologi Sensitif Keantariksaan; dan c. pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan. Pasal 2 1 (1) Untuk pelaksanaan penjaminan Keamanan Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan men)rusun daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait. (2) Daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Badan.

Pasal 22

Daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1, digunakan untuk: a. menegakkan pengendalian impor atas Teknologi Sensitif Keantariksaan; dan b. mengawasi penggunaan Teknologi Sensitif Keantariksaan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 23

(1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan yang mengimpor Teknologi Sensitif Keantariksaan wajib memenuhi perizinan berusaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan. (21 Dalam hal Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditujukan untuk kegiatan berusaha, impor Teknologi Sensitif Keantariksaan perlu persetujuan teknis oleh Badan. Pasal24

Pasal 24

(1) Rekomendasi untuk mendapatkan perizinan berusaha impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21 diberikan oleh Badan dengan memperhatikan daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan dan pemenuhan persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan finansial. (3) Dalam hal Penyelenggara Keantariksaan selain Badan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggung jawab tetap melekat kepada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Pasal 25

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi: a. bukti pendirian badan hukum; dan b. sertifikat penerapan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 26

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi: a. dokumen Keamanan proliferasi; b. dokumen rencana dan tujuan penggunaan; c. dokumen kepemilikan pengguna dan pengguna akhir; d. dokumen REPUBLIK INDONESIA d. dokumen analisis Keamanan dan Keselamatan; dan e. dokumen batasan dan kondisi operasi. (21 Ketentuan mengenai dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 27

(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berlaku untuk Penyelenggara Keantariksaan selain Badan berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan impor Teknologi Sensitif Keantariksaan. (21 Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerr.rgian akibat kegiatan Keantariksaan. (3) Ketentuan mengenai persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 28

Pemberian rekomendasi dari Badan dalam rangka perizinan berusaha impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem Online Single Submfssfon (OSS).

Pasal 29

(1) Penyelenggara Keantariksaan yang mengimpor Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diperuntukkan sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan wajib memenuhi perizinan berusaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. (2) Dalam... (21 Dalam hal Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditujukan untuk kegiatan berrrsaha, impor Teknologi Sensitif Keantariksaan perlu persetujuan teknis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi untuk mendapatkan izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 30

(1) Tata cara pelayanan, pengawasan, dan pemberian fasilitas kepabeanan terhadap impor Teknologi Sensitif Keantariksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (2) Impor Teknologi Sensitif Keantariksaan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan.

Pasal 31

(1) Badan melakukan pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan. (2) Pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Teknologi Sensitif Keantariksaan hanya dipergunakan: a. sesuai peruntukan awal; dan b. oleh pengguna akhir. (3) Dalam melakukan pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. melakukan inspeksi secara berkala atau sewaktu- waktu selama proses perizinan dan/atau berlakunya izin, dengan atau tanpa pemberitahuan; b.memasuki... b. memasuki dan memeriksa setiap fasilitas dan/atau kawasan tempat Teknologi Sensitif Keantariksaan berada; dan c. meminta laporan pada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan terkait dengan impor dan/atau pemanfaatan Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor. (4) Dalam hal fasilitas dan/atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di bawah pengawasan instansi pemerintah, pemeriksaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah tersebut.

Pasal 32

Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada Badan dan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan untuk mendorong penguasaan teknologi Keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STANDAR DAN PROSEDUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN

Pasal 33

Koreksi

(1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan bertanggungjawab terhadap Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan. (21 Untuk menjamin Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan, setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib memenuhi standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan. (3) Badan wajib membuat standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan.

Pasal 34

Koreksi

-t7-

Pasal 34

(1) Standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mencakup bidang: teknologi Roket; teknologi Satelit; dan teknologi aeronautika. l2l Badan wajib mengawasi kepatuhan pemenuhan standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Pasal 35

Standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi: a. sarana dan prasarana; b. bahan baku dan komponen; c. lingkungan; d. personel; e. kegiatan; dan f. transportasi.

Pasal 36

(1) Badan dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan wajib menyediakan informasi keselamatan Penyelenggaraan Keantariksaan sesuai dengan kewenangannya. a. b. c. (2) Badan (21 Badan wajib memberikan informasi mengenai ancaman Keselamatan kepada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan untuk kepentingan Keselamatan Keantariksaa.n. (3) Ketentuan mengenai pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perLtndang-undangan.

Pasal 42

(1) Penyediaan bahan baku dan komponen wajib mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan komponen produk dalam negeri. (21 Penyediaan bahan baku dan komponen produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal43... REPUEL|K INDONESIA -2t-

Pasal 43

(1) Penyimpanan bahan baku dan komponen teknologi Keantariksaan harus mempertimbangkan : a. lembar data keselamatan bahan; b. pembatasan akses; dan c. ketersediaan sistem pemadam kebakaran. (21 Penyelenggara Keantariksaan wajib menjamin ketelusuran penggunaan dan perpindahan bahan baku dan komponen.

Pasal 44

(1) Penyelenggara Keantariksaan wajib memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal kegiatan peluncuran Roket, Penyelenggara Keantariksaan wajib: a. memetakan lintasan Roket yang direncanakan; b. memprakirakan daerah potensi jatuhnya bekas Roket (debris); c. menentukan area yang ditetapkan sebagai tempat jatuh Roket; d. mengamankan daerah lokasi jatuh Roket yang direncanakan; e. mengamankan bekas Roket (debris) di lokasi yang direncanakan; dan f. mengamankan dan mengambil kembali bekas Roket (debris) yang jatuh di lokasi yang tidak direncanakan. Bagian

Pasal 45

(1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib memberikan pelindungan Keamanan dan Keselamatan kepada personelnya berupa: a. kesehatan kerja; b. Keselamatan kerja di lingkungan risiko tinggi dan berbahaya; dan c. bantuan hukum. (21 Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perancang Wahana Antariksa; b. pembuat Wahana Antariksa; c. penguji Wahana Antariksa; dan d. operator Wahana Antariksa. (3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh Badan atau instansi lain. (41 Sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperbaharui secara periodik. (5) Penyelenggara Keantariksaan wajib menjaga ketelusuran personel. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 46

Kegiatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan yang memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib menjamin Keamanan dan Keselamatan sesuai dengan standar dan prosedur sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. Pasal47... Pasal4T (1) Kegiatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan meliputi: a. perancangan Wahana Antariksa; b. produksi Wahana Antariksa; c. pengujian Wahana Antariksa; d. pemeliharaan Wahana Antariksa; dan e. pemanfaatan Wahana Antariksa. (21 Penyelenggara Keantariksaan wajib menjamin Keamanan kegiatan Penguasaan teknologi Keantariksaan dengan mengacu pada: a. standar perancangan; b. standar produksi; c. standar pengujian; d. standar pemeliharaan; dan e. standar lain yang ditetapkan instansi yang berwenang. (3) Ketentuan mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Badan. (4) Dalam hal pengujian Wahana Antariksa berupa uji statik dan/atau uji terbang Roket harus terlebih dahulu memenuhi standar kelaikan dan memperoleh izin dari Badan. (5) Badan membentuk tim verifikasi untuk melakukan penilaian terhadap standar kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Ketentuan mengenai tata cara perizinan uji statik dan/atau uji terbang, pembentukan, dan tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 48

(1) Untuk menjamin Keamanan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal penyelenggara Keantariksaan wajib: Keselamatan 33 ayat (1) a menginformasikan (21 I,RESIDEN REFI.IBUK INDONESIA a. menginformasikan kegiatan pengujian Wahana Antariksa dan zrlnra aman kepada masyarakat sekitar melalui pemerintah daerah setempat; b. membuat permohonan perizinan notam (notice to air manl dan notmat (notie to maine4; dan c. berkoordinasi dengan instansi yang berwenang. Badan menunjuk dan MENETAPKAN petugas Keselamatan peluncuran. Petugas Keselamatan peluncuran terdiri atas: a. Iligllt diredor; b. safety o,ssurqnce engineers; dan c. safety oJficer. Petugas Keselamatan peluncuran bertugas: a. MEMUTUSKAN pelaksanaan peluncuran; b. memastikan peluncuran telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur; c. memastikan Penyelenggara Keantariksaan mematuhi izin kegiatan Keantariksaan atau izin peluncuran; dan d. dalam hal Roket memiliki flUht termination system dan jika trayektori Roket tidak sesuai rencana, petugas Keselamatan wajib memerintahkan terminasi terbang Wahana Antariksa. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, penunjukan, dan penetapan petugas Keselamatan peluncur€rn diatur dalam Peraturan Badan. (3) (4) (5)

Pasal 49

(1) Penyelenggara Keantariksaan wajib memberikan jaminan Keamanan dan Keselamatan berupa pengawalan dalam pemindahan bahan, alat, dan/atau produk teknologi Keantariksaan melalui koordinasi dengan instansi Yang berwenang. (2) Pengiriman... (21 Pengiriman Wahana Antariksa ke negara lain dilakukan dengan penerbangan khusus atau transportasi lainnya dari INDONESIA ke negara peluncur. (3) Dalam hal transportasi harus melalui negara ketiga, per-wakilan diplomatik dan/atau konsuler Negara Kesatuan Republik INDONESIA di negara tersebut disiagakan untuk mengawasi proses transit hingga Wahana Antariksa meninggalkan negara tersebut.

BAB Keenam

Kegiatan

Pasal 46

Koreksi

Kegiatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan yang memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib menjamin Keamanan dan Keselamatan sesuai dengan standar dan prosedur sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. Pasal47... Pasal4T (1) Kegiatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan meliputi: a. perancangan Wahana Antariksa; b. produksi Wahana Antariksa; c. pengujian Wahana Antariksa; d. pemeliharaan Wahana Antariksa; dan e. pemanfaatan Wahana Antariksa. (21 Penyelenggara Keantariksaan wajib menjamin Keamanan kegiatan Penguasaan teknologi Keantariksaan dengan mengacu pada: a. standar perancangan; b. standar produksi; c. standar pengujian; d. standar pemeliharaan; dan e. standar lain yang ditetapkan instansi yang berwenang. (3) Ketentuan mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Badan. (4) Dalam hal pengujian Wahana Antariksa berupa uji statik dan/atau uji terbang Roket harus terlebih dahulu memenuhi standar kelaikan dan memperoleh izin dari Badan. (5) Badan membentuk tim verifikasi untuk melakukan penilaian terhadap standar kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Ketentuan mengenai tata cara perizinan uji statik dan/atau uji terbang, pembentukan, dan tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 48

(1) Untuk menjamin Keamanan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal penyelenggara Keantariksaan wajib: Keselamatan 33 ayat (1) a menginformasikan (21 I,RESIDEN REFI.IBUK INDONESIA a. menginformasikan kegiatan pengujian Wahana Antariksa dan zrlnra aman kepada masyarakat sekitar melalui pemerintah daerah setempat; b. membuat permohonan perizinan notam (notice to air manl dan notmat (notie to maine4; dan c. berkoordinasi dengan instansi yang berwenang. Badan menunjuk dan MENETAPKAN petugas Keselamatan peluncuran. Petugas Keselamatan peluncuran terdiri atas: a. Iligllt diredor; b. safety o,ssurqnce engineers; dan c. safety oJficer. Petugas Keselamatan peluncuran bertugas: a. MEMUTUSKAN pelaksanaan peluncuran; b. memastikan peluncuran telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur; c. memastikan Penyelenggara Keantariksaan mematuhi izin kegiatan Keantariksaan atau izin peluncuran; dan d. dalam hal Roket memiliki flUht termination system dan jika trayektori Roket tidak sesuai rencana, petugas Keselamatan wajib memerintahkan terminasi terbang Wahana Antariksa. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, penunjukan, dan penetapan petugas Keselamatan peluncur€rn diatur dalam Peraturan Badan. (3) (4) (5)

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAI(AT DALAM PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN

Pasal 50

Koreksi

(1) Dalam rangka meningkatkan Penguasaan teknologi Keantariksaan secara optimal, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan. (21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memantau dan menjaga ketertiban Penguasaan teknologi Keantariksaan; b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Penguasaan teknologi Keantariksaan; c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Penguasaan teknologi Keantariksaan ; d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap Penguasaan teknologi Keantariksaan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; e.melaporkan... RSPUEL|K INDONESIA e. melaporkan jika mengetahui terjadinya ketidaksesuaian prosedur Keantariksaan atau ketidakberfungsian peralatan dan fasilitas Penguasaan teknologi Keantariksaan; f. melaporkan jika mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap peluncuran Wahana Antariksa atau adanya benda jatuh dari Antariksa; g. mengutamakan dan mempromosikan budaya Keselamatan Keantariksaan; dan/atau h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap Penguasaan teknologi Keantariksaan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Keantariksaan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b sampai dengan huruf f. (4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta Keselamatan dan Keamanan Penguasaan teknologi Keantariksaan. (5) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 51

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Bagian . . . EEPUBLIK INDONESIA

Pasal 52

Masyarakat melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf g, dan huruf h secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f disampaikan secara tertulis kepada Badan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, danf atau Pemerintah Daerah terkait Penguasaan teknologi Keantariksaan dengan disertai data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 54

(1) Setiap Badan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang menerima masukan, pendapat, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memberikan tanggapan atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Setiap Badan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21 huruf e dan huruf f wajib menindaklanjuti sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 50

Koreksi

(1) Dalam rangka meningkatkan Penguasaan teknologi Keantariksaan secara optimal, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan. (21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memantau dan menjaga ketertiban Penguasaan teknologi Keantariksaan; b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Penguasaan teknologi Keantariksaan; c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Penguasaan teknologi Keantariksaan ; d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap Penguasaan teknologi Keantariksaan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; e.melaporkan... RSPUEL|K INDONESIA e. melaporkan jika mengetahui terjadinya ketidaksesuaian prosedur Keantariksaan atau ketidakberfungsian peralatan dan fasilitas Penguasaan teknologi Keantariksaan; f. melaporkan jika mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap peluncuran Wahana Antariksa atau adanya benda jatuh dari Antariksa; g. mengutamakan dan mempromosikan budaya Keselamatan Keantariksaan; dan/atau h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap Penguasaan teknologi Keantariksaan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Keantariksaan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b sampai dengan huruf f. (4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta Keselamatan dan Keamanan Penguasaan teknologi Keantariksaan. (5) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 51

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Bagian . . . EEPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB III

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 42

Pasal 43