Koreksi Pasal 39

(1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib membuat klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (41 huruf a untuk menjamin Keamanan data dan informasi dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan. (21 Klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sistem Keamanan data. (3) Data dan informasi hasil Penguasaan teknologi Keantariksaan merupakan informasi yang bersifat terbuka. (41 Dalam hal data dan informasi hasil Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG, kepatutan, dan kepentingan umum, badan publik sebagai Penyelenggara Keantariksaan dapat MENETAPKAN data dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf3. . .