Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor 18 Tahun 2012

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor

Pasal 67

Asisten Deputi 1/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan kajian kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor.

Pasal 68

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Bagian Kelima

Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua

Pasal 633A

Koreksi

(1) Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup melalui Sekretaris Kementerian. (2) Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua dipimpin oleh Kepala.

Pasal 633B

Koreksi

Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan wilayah ekoregion Papua.

Pasal 633C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633B, Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan inventarisasi dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; b. penyiapan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya alam; c. penyiapan koordinasi dan peningkatan kapasitas perlindungan dan pengelolaan wilayah ekoregion; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 633D

Pusat Pengelolaan Ekoregion terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup; c. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam; d. Bidang Peningkatan Kapasitas; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 633E

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian.

Pasal 633F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 633E, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan urusan keuangan; dan c. pelaksanaan urusan persuratan, arsip, dan dokumentasi, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, dan protokol.

Pasal 633G

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 633H

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, arsip, dan dokumentasi, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, dan protokol.

Pasal 633I

Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan pengembangan sistem informasi ekoregion Papua.

Pasal 633J

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633I, Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan verifikasi informasi ekoregion serta penyusunan informasi status lingkungan hidup ekoregion; dan b. pelaksanaan pengembangan sistem, jaringan dan teknologi informasi, sistem informasi geografis, dan komunikasi lingkungan.

Pasal 633K

Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Subbidang Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 633L

(1) Subbidang Inventarisasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan verifikasi informasi ekoregion serta penyusunan informasi status lingkungan hidup ekoregion. (2) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem, jaringan dan teknologi informasi, sistem informasi geografis, dan komunikasi lingkungan.

Pasal 633M

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya alam ekoregion Papua.

Pasal 633N

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633M, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan ekoregion; dan b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam ekoregion serta fasilitasi penaatan hukum lingkungan.

Pasal 6330

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam, terdiri atas: a. Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan b. Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 633P

(1) Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan ekoregion. (2) Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam ekoregion serta fasilitasi penaatan hukum lingkungan.

Pasal 633Q

Bidang Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitas laboratorium lingkungan hidup rujukan daerah wilayah ekoregion Papua.

Pasal 633R

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633Q, Bidang Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekoregion; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup daerah serta pelaksanaan laboratorium rujukan.

Pasal 633S

Bidang Peningkatan Kapasitas terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Subbidang Peningkatan Kapasitas Laboratorium Daerah.

Pasal 633T

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekoregion. (2) Subbidang Peningkatan Kapasitas Laboratorium Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup daerah serta pelaksanaan laboratorium rujukan. 52. Perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2012 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Ketiga

Pasal 67

Pasal 68

Bagian Ketiga

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 77A

Pasal 77B

Pasal 77C

Pasal 77D

Pasal 191

Pasal 192

Pasal 193

Pasal 202

Pasal 203

Pasal 204

Pasal 205

Pasal 238

Pasal 272

Pasal 277

Pasal 278

Pasal 279

Pasal 280

Pasal 438

Pasal 447

Pasal 448

Pasal 449

Pasal 450

Pasal 614

Pasal 615

Pasal 616

Pasal 617

Pasal 618

Pasal 619

Pasal 620

Pasal 621

Pasal 622

Pasal 623

Pasal 624

Pasal 625

Pasal 626

Pasal 627

Pasal 628

Pasal 629

Pasal 630

Pasal 631

Pasal 632

Pasal 633

Bagian Kelima

Pasal 633A

Pasal 633B

Pasal 633C

Pasal 633D

Pasal 633E

Pasal 633F

Pasal 633G

Pasal 633H

Pasal 633I

Pasal 633J

Pasal 633K

Pasal 633L

Pasal 633M

Pasal 633N

Pasal 6330

Pasal 633P

Pasal 633Q

Pasal 633R

Pasal 633S

Pasal 633T

Pasal II