Koreksi Pasal 205

PERMEN Nomor 18 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Subbidang Lahan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan verifikasi kerusakan lahan budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan, pengawasan penaatan di bidang pengendalian kerusakan lahan budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan, penyiapan bahan pemberian sanksi administrasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerusakan lahan budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan. (2) Subbidang Lahan Non Budidaya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan verifikasi kerusakan lahan non budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan, pengawasan penaatan di bidang pengendalian kerusakan lahan non budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan, penyiapan bahan pemberian sanksi administrasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerusakan lahan non budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan. 17. Ketentuan Pasal 238 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Koreksi Anda

(1) Subbidang Lahan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan verifikasi kerusakan lahan budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan,  pengawasan penaatan di bidang pengendalian kerusakan lahan budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan, penyiapan bahan pemberian sanksi administrasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerusakan lahan budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan.
(2) Subbidang Lahan Non Budidaya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan verifikasi kerusakan lahan non budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan,  pengawasan penaatan di bidang pengendalian kerusakan lahan non budidaya dan akibat kebakaran hutan dan lahan, penyiapan bahan pemberian sanksi administrasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerusakan lahan non budidaya

dan akibat kebakaran hutan dan lahan.
17. Ketentuan Pasal 238 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Alasan koreksi

Email (opsional)