Peraturan Menteri Nomor 5-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang KEPROTOKOLAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 2. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat Negara dan atau pejabat Pemerintah serta undangan lain. 3. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 4. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 5. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 6. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam UNDANG-UNDANG. 7. Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 8. Pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan negeri, karier dan jabatan organik dalam organisasi pemerintahan. 9. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan. 10. Tamu adalah tamu dinas yang diatur secara keprotokolan. 11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. 12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 13. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 14. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 15. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Pimpinan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 16. Sekretaris jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 17. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 18. Inspektur jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 19. Kepala badan adalah Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 20. Unit pelaksana teknis adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 21. Bahasa adalah bahasa resmi yang digunakan dalam acara resmi yaitu Bahasa INDONESIA. 22. Bendera Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. 23. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah INDONESIA Raya.

(1) Persiapan pelaksanaan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sebagai berikut: a. kelengkapan penyiapan upacara bendera yang meliputi: 1. penetapan petugas upacara; 2. penetapan pejabat sebagai Inspektur Upacara; 3. penetapan peserta upacara; 4. susunan agenda upacara; 5. teks Pancasila; 6. teks Pembukaan UUD Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 7. teks doa; 8. teks dan/atau kelengkapan lain sesuai jenis upacara; 9. sambutan Inspektur upacara; 10. petugas protokol; 11. mimbar upacara; 12. alat pengeras suara; 13. korps musik dan/atau musik; 14. dokumentasi; dan 15. tenaga kesehatan. b. Tata tempat dan pelaksanaan Upacara Bendera ditentukan sebagai berikut: 1. Menteri selaku Inspektur Upacara atau Pejabat eselon I yang ditunjuk apabila Menteri berhalangan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Inspektur Upacara berhadapan dengan Komandan Upacara; 3. Pejabat eselon I dan II di sebelah kanan Inspektur Upacara; 4. Peserta Upacara ditempatkan berhadapan dengan Inspektur Upacara yang diatur oleh masing-masing Komandan Regu dari unit kerja yang bersangkutan; 5. Pembawa Acara dan para petugas pembaca teks dan doa di sebelah kiri Inspektur Upacara; 6. Korps Musik di sebelah kiri Inspektur upacara; 7. Teks Pancasila dibacakan oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara; dan 8. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara diiringi lagu untuk mengheningkan cipta. c. susunan Upacara Bendera meliputi: 1. Pembukaan; 2. Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara; 3. Penghormatan kepada Inspektur Upacara; 4. Laporan komandan upacara; 5. Pengibaran Bendera Negara diiringi Lagu Kebangsaan oleh atau tanpa Korps Musik; 6. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara; 7. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti segenap peserta upacara; 8. Pembacaan Pembukaan UUD Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 9. Pembacaan teks lainnya bila ada; 10. Sambutan Inspektur Upacara; 11. Pembacaan doa; 12. Laporan Komandan Upacara; 13. Penghormatan kepada Inspektur Upacara; 14. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara; dan 15. Komandan upacara membubarkan seluruh peserta upacara. (2) Tata letak Upacara Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Penyiapan kelengkapan, pengaturan, dan susunan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan jenis upacara dan situasi yang ada.

(1) Pembacaan Keputusan pengangkatan dalam Jabatan pada upacara pelantikan dilakukan oleh petugas upacara. (2) Pembawa acara dalam upacara pelantikan dilakukan oleh petugas yang membidangi keprotokolan. (3) Saksi dalam upacara pelantikan adalah pejabat yang memiliki jabatan, pangkat/golongan lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan pejabat yang dilantik. (4) Rohaniwan pendamping dalam pengambilan sumpah jabatan adalah pejabat dari Kementerian Agama atau Kanwil Kementerian Agama atau rohaniwan lain yang ditunjuk Kementerian Agama atau Kanwil Kementerian Agama. (5) Pengaturan tata letak upacara pelantikan ditentukan sebagai berikut: a. untuk pelantikan pejabat eselon I, eselon II dan pejabat fungsional yang disetarakan dengan pejabat eselon II, undangan pejabat eselon I berada di sebelah kanan Menteri sedangkan undangan lainnya di belakang pejabat yang dilantik; b. untuk pelantikan pejabat eselon III dan eselon IV, undangan pejabat eselon II berada di sebelah kanan pimpinan upacara sedangkan undangan lainnya di belakang pejabat yang dilantik; c. pejabat yang dilantik berhadapan dengan pimpinan upacara; d. para saksi dan rohaniwan berada di sebelah kiri pejabat yang akan dilantik; dan e. istri atau suami dari pejabat eselon I dan pejabat eselon I yang dilantik berada di tempat yang sudah ditentukan. (6) Pengaturan tata cara upacara pelantikan dapat disesuaikan dengan keadaan tempat upacara. (7) Naskah sumpah jabatan dibacakan oleh pejabat yang melantik dan diikuti oleh pejabat yang dilantik. (8) Naskah berita acara sumpah jabatan memuat data pejabat yang akan dilantik sebagai berikut: a. nama; b. tempat tanggal lahir; c. agama; dan d. jabatan baru. (9) Naskah pidato sambutan pimpinan upacara disiapkan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian Kementerian. www.djpp.kemenkumham.go.id (10) Susunan acara dalam pelaksanaan upacara pelantikan diatur sebagai berikut: a. pembukaan; b. pembacaan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan; c. pengambilan sumpah jabatan oleh pimpinan upacara; d. penandatanganan naskah berita acara sumpah jabatan; e. penandatanganan dokumen pakta integritas; f. penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memorandum apabila serah terima jabatan dilakukan bersamaan waktunya dengan upacara pelantikan; g. sambutan pejabat yang melantik; h. pembacaan doa; dan i. pemberian ucapan selamat dilanjutkan dengan ramah tamah. (11) Tata letak upacara pelantikan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Upacara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi serah terima jabatan Menteri, Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2) Kelengkapan upacara serah terima jabatan yang perlu disiapkan oleh unit kerja yang bersangkutan meliputi: a. pembuatan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan; b. susunan acara; c. penyiapan undangan; d. pengaturan ruang upacara; e. penyiapan naskah memorandum disusun oleh pejabat yang akan menyerahkan jabatan; f. pembawa acara; g. petugas protokol; h. penyusunan tata tempat dan tata upacara; i. alat pengeras suara; dan j. kelengkapan lain yang diperlukan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam pelaksanaan upacara Serah Terima Jabatan, pejabat yang menyaksikan adalah: a. Menteri untuk serah terima jabatan pejabat eselon I; b. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan atau Kepala Badan untuk serah terima jabatan pejabat eselon II di lingkungan unit kerja masing-masing; dan c. Atasan langsung pejabat yang bersangkutan, untuk jabatan pejabat eselon III dan eselon eselon IV. (4) Pelaksanaan upacara serah terima jabatan eselon I dan II yang dipimpin oleh Menteri serta eselon II, eselon III yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan dikoordinasikan unit kerja yang menangani keprotokolan Kementerian. (5) Pelaksanaan upacara serah terima jabatan eselon III dan eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan/atau Badan dilakukan oleh Sekretariat unit kerja masing-masing. (6) Upacara serah terima jabatan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut: a. pembukaan; b. pembacaan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan; c. penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan; d. penyerahan Naskah Memorandum; e. sambutan dari Pimpinan Upacara; f. pembacaan do’a; dan g. pemberian ucapan selamat. (7) Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan ditandatangani secara berurutan oleh pejabat yang menyerahkan jabatan, pejabat yang menerima jabatan dan Pimpinan upacara.

(1) Dalam pelaksanaan upacara peresmian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, pejabat yang bertindak selaku Pimpinan Upacara adalah Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Kelengkapan upacara yang perlu dipersiapkan oleh unit kerja yang terkait meliputi: a. surat permohonan kepada Menteri mengenai waktu untuk meresmikan; b. susunan acara peresmian; www.djpp.kemenkumham.go.id c. undangan peresmian; d. sambutan Menteri; e. bahan materi atau substansi acara yang diperlukan Menteri; f. tempat upacara peresmian di dalam gedung, di halaman, di atas kapal atau tempat lain; g. cindera mata jika diperlukan; h. pembawa acara; i. petugas protokol; j. tata letak pelaksanaan upacara; k. alat pengeras suara; dan l. kelengkapan lain yang diperlukan meliputi prasasti, selubung kain, dan pengguntingan pita. (3) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan instansi terkait dalam rangka upacara peresmian adalah: a. melakukan koordinasi; b. penentuan bentuk peresmian; c. penentuan pejabat yang diundang dan yang mendampingi; d. penyusunan tata tempat dan tata upacara; dan e. konfirmasi kehadiran undangan. (4) Penyiapan undangan upacara peresmian oleh unit kerja yang bersangkutan perlu dikoordinasikan dengan unit kerja yang membidangi keprotokolan Sekretariat Jenderal dan apabila diperlukan dikoordinasikan dengan pejabat pemerintah daerah setempat untuk upacara di daerah. (5) Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti perlu memperhatikan: a. menggunakan jenis bahan yang dapat bertahan lama; b. untuk prasasti yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan lambang Garuda Pancasila, sedangkan untuk prasasti yang ditandatangani oleh pejabat eselon I menggunakan logo Kementerian; c. warna huruf disesuaikan dengan keadaan bahannya, dangan ukuran prasasti 60 cm x 90 cm, 40 cm x 60 cm dan/atau dengan perbandingan 2:3; dan www.djpp.kemenkumham.go.id d. bentuk dan redaksi prasasti sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Tata letak ruang atau tempat upacara disesuaikan dengan keadaan dan tempat upacara dengan memperhatikan kebersihan, ketertiban, dan keamanan. (7) Upacara peresmian dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut: a. pembukaan; b. menyanyikan Lagu Kebangsaan; c. laporan pemimpin proyek atau panitia penyelenggara; d. sambutan Gubernur atau Bupati atau Kepala Daerah dan/atau pejabat yang mewakili; e. sambutan Menteri yang dilanjutkan dengan pernyataan peresmian; f. pembacaan doa; g. peninjauan lapangan; dan h. ramah tamah. (8) Susunan acara dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. (9) Dalam hal diadakan peninjauan lapangan perlu memperhatikan: a. rute peninjauan; b. undangan yang mengikuti peninjauan; c. pejabat atau petugas yang memberikan penjelasan; d. pejabat penjemput; dan e. peralatan yang diperlukan.

(1) Kelengkapan upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, kursus, seminar, lokakarya atau acara sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e yang dipersiapkan oleh unit kerja yang berkaitan meliputi: a. surat permohonan; b. susunan acara; c. undangan; d. sambutan atau bahan Menteri; e. tempat upacara; www.djpp.kemenkumham.go.id f. pembawa acara; g. petugas protokol; h. penyusunan tata tempat dan tata upacara; i. alat pengeras suara; dan j. perlengkapan upacara. (2) Dalam upacara pembukaan pendidikan dan pelatihan, kursus, seminar atau lokakarya, pejabat yang bertindak selaku Pimpinan Upacara adalah: a. Menteri atau pejabat eselon I yang ditunjuk, apabila peserta pendidikan kursus atau penataran pejabat eselon II; b. Pejabat eselon I atau pejabat eselon II yang ditunjuk, apabila peserta pendidikan, kursus atau penataran pejabat eselon III; c. Pejabat eselon II atau pejabat eselon III yang ditunjuk, apabila peserta pendidikan, kursus atau penataran pejabat eselon IV atau staf; dan d. Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan sifat dan cakupan seminar atau lokakarya. (3) Dalam upacara penutupan pendidikan dan pelatihan, kursus, seminar atau lokakarya, pejabat yang bertindak selaku Pimpinan Upacara adalah: a. menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan sifat dan cakupan seminar atau lokakarya; b. pejabat eselon I yang ditunjuk, apabila peserta pendidikan atau kursus pejabat eselon II; c. pejabat eselon II atau pejabat eselon III yang ditunjuk, apabila peserta pendidikan atau kursus pejabat eselon III; dan d. pejabat eselon III atau pejabat eselon IV yang ditunjuk, apabila peserta pendidikan atau kursus pejabat eselon IV atau staf. (4) Dalam hal Menteri atau Sekretaris Jenderal bertindak selaku Pimpinan Upacara Pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, kursus, atau pembukaan dan penutupan seminar atau lokakarya, persiapan dilakukan oleh Unit kerja yang bersangkutan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi keprotokolan Sekretariat Jenderal. (5) Dalam hal Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan/atau Kepala Badan bertindak selaku pimpinan upacara pembukaan atau penutupan pendidikan, kursus, seminar atau lokakarya, persiapan www.djpp.kemenkumham.go.id dilakukan oleh Unit kerja yang membidangi keprotokolan masing- masing. (6) Upacara pembukaan pendidikan atau kursus dilaksanakan dengan susunan acara sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. pembukaan; b. menyanyikan Lagu Kebangsaan; c. laporan penyelenggaraan; d. penyematan tanda peserta oleh Pimpinan Upacara; e. sambutan Pimpinan Upacara; dan f. ramah tamah. (7) Upacara penutupan pendidikan dan pelatihan, kursus, dilaksanakan dengan susunan acara sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. pembukaan; b. laporan penyelenggaraan; c. penanggalan tanda peserta oleh Pimpinan Upacara; d. sambutan Pimpinan Upacara; e. pemberian ucapan selamat; dan f. ramah tamah. (8) Upacara pembukaan seminar atau lokakarya dilaksanakan dengan susunan acara sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. pembukaan; b. menyanyikan lagu Kebangsaan; c. laporan penyelenggaraan; d. sambutan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dilanjutkan dengan pembukaan; dan e. ramah tamah. (9) Upacara penutupan seminar atau lokakarya dilaksanakan dengan susunan acara sekurang-kurangnya sebagai berikut : a. pembukaan; b. laporan penyelenggaraan; c. sambutan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dilanjutkan dengan penutupan; dan d. ramah tamah. www.djpp.kemenkumham.go.id (10) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (9) dapat disesuaikan dengan situasi yang ada.

(1) Upacara penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g yang memerlukan keprotokolan hanya yang melibatkan Menteri atau pejabat eselon I. (2) Kelengkapan upacara penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang perlu disiapkan adalah: a. undangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal melalui unit kerja yang membidangi kerja sama Kementerian atau unit kerja yang terkait; b. pembuatan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama disusun oleh unit terkait berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal melalui unit kerja yang membidangi kerja sama Kementerian; c. sambutan atau bahan Menteri; d. susunan acara; e. pembawa acara; f. pembaca ringkasan naskah perjanjian; g. petugas protokol; h. penyusunan tata tempat dan tata upacara; i. alat pengeras suara; j. ballpoint; k. standing pen; l. meja; www.djpp.kemenkumham.go.id m. map naskah; n. perlengkapan upacara; o. bendera negara dan bendera meja; dan p. Kelengkapan lain yang diperlukan. (3) Upacara penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama ditentukan sebagai berikut: a. Untuk pendatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang secara langsung ditandatangani oleh Menteri adalah sebagai berikut: 1) Menteri berdiri disebelah kiri dan pihak lainnya berdiri di sebelah kanan; dan 2) Penandatanganan dilakukan bersamaan oleh Menteri dan pihak lainnya dan dilanjutkan dengan tukar menukar dokumen. b. Untuk penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang disaksikan oleh Menteri adalah sebagai berikut: 1) Para pihak yang melakukan penandatanganan berdiri berhadapan dengan Menteri; 2) Pihak atau pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdiri di sebelah kanan dan pihak lainnya berdiri di sebelah kiri; dan 3) Penandatanganan dokumen dilakukan secara bersamaan dilanjutkan dengan tukar menukar dokumen dan pemberian ucapan selamat dari Menteri. c. Upacara penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama dengan pihak negara asing diatur sebagai berikut: 1) Menteri pihak negara asing yang bersangkutan berdiri di sebelah kanan Menteri; 2) apabila pejabat dari pihak negara asing tersebut Duta Besar, pejabat yang bersangkutan berdiri di sebelah kiri Menteri; 3) bendera negara ditempatkan di sebelah kanan Menteri Negara asing, sedangkan bendera besar negara asing ditempatkan di sebelah kiri Menteri; 4) Bendera Negara berukuran kecil ditempatkan di atas meja di hadapan Menteri sedangkan bendera negara asing berukuran kecil ditempatkan di atas meja di hadapan Menteri negara asing yang bersangkutan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 5) pada saat dilakukan penandatanganan naskah kerja sama para peserta upacara dalam keadaan duduk atau berdiri. d. Upacara penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan susunan acara sekurang- kurangnya sebagai berikut: 1) pembukaan; 2) pembacaan ringkasan penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama; 3) penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama dilanjutkan dengan tukar menukar dokumen; 4) sambutan pejabat dari instansi yang melakukan kerja sama; 5) sambutan Menteri; 6) penutup; dan 7) ramah tamah. (4) Dalam hal upacara penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama dilakukan dengan pihak negara asing, sambutan disampaikan oleh Menteri terlebih dahulu dilanjutkan dengan sambutan Menteri/Duta Besar negara asing. (5) Susunan acara dapat disesuaikan dengan situasi yang ada. (6) Tata letak upacara penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Upacara pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h adalah pemakaman bagi pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian yang meninggal dunia. (2) Sebelum upacara pemakaman, dilakukan acara persemayaman di rumah duka untuk menyampaikan penghormatan kepada jenazah dan pernyataan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. (3) Kelengkapan pelaksanaan persemayaman dipersiapkan oleh unit kerja yang bersangkutan meliputi: a. Susunan acara pemakaman; b. Pemimpin pemberangkatan jenazah; c. Perwira upacara pemberangkatan jenazah; d. Pengusung jenazah; e. Pengawal jenazah; www.djpp.kemenkumham.go.id f. Pembawa foto almarhum atau almarhumah; g. Pembawa karangan bunga; h. pembawa acara; i. petugas protokol; j. Kereta merta; k. Penunjuk jalan (pengawalan); l. Meja atau tempat peletakan peti jenazah; m. Foto almarhum atau almarhumah yang berukuran 30 x 40 cm; n. Alat pengeras suara; dan o. Kelengkapan lain yang diperlukan. (4) Penetapan pemimpin upacara persemayaman diatur sebagai berikut: a. Pejabat eselon I apabila yang meninggal dunia pejabat eselon I; dan b. Pejabat eselon II apabila yang meninggal dunia pejabat eselon II atau pejabat fungsional yang disetarakan dengan pejabat eselon II. (5) Tata cara pelaksanaan upacara persemayaman jenazah adalah sebagai berikut: a. Jenazah ditempatkan pada tempat yang sudah dipersiapkan; b. Susunan acara pelepasan jenazah dari rumah duka adalah: 1. Sambutan ahli waris atau keluarga dilanjutkan dengan penyerahan jenazah; 2. Sambutan Pemimpin keberangkatan jenazah; 3. Laporan perwira upacara tentang pemberangkatan jenazah; 4. Penghormatan kepada jenazah; c. Pemberangkatan jenazah; dan d. Pada saat jenazah dikeluarkan dari rumah duka hadirin menyampaikan penghormatan terakhir. (6) Tata cara pelaksanaan upacara persemayaman jenazah dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. (7) Kelengkapan upacara pemakaman yang perlu dipersiapkan oleh unit kerja yang bersangkutan meliputi: a. Susunan acara; b. Pemimpin upacara; c. Perwira upacara; d. Petugas rohaniwan; www.djpp.kemenkumham.go.id e. Pengusung jenazah; f. Pengawal jenazah; g. Pembawa foto almarhum atau almarhumah; h. Pembawa karangan bunga; i. Keluarga, kerabat, tamu; j. Penyusunan tata tempat dan tata upacara; dan k. Pejabat atau atasan langsung dari almarhum atau almarhumah atau yang mewakili. (8) Dalam upacara pemakaman yang bertindak sebagai pemimpin upacara adalah: a. Menteri atau pejabat eselon I yang ditunjuk apabila yang meninggal dunia pejabat eselon I; dan b. Pejabat eselon I atau yang mewakili, apabila yang meninggal dunia pejabat eselon II atau pejabat fungsional yang disetarakan dengan pejabat eselon II. (9) Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap persiapan dan pelaksanaan pemakaman ditentukan sebagai berikut: a. Dalam hal almarhum atau almarhumah adalah pejabat eselon I dan II yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, maka yang mengoordinir pelaksanaan persiapan pemakaman secara kedinasan adalah unit kerja yang membidangi keprotokolan Sekretariat Jenderal; dan b. Dalam hal almarhum atau almarhumah adalah pejabat eselon I dan II yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal atau Badan, maka yang mengoordinir pelaksanaan persiapan pemakaman secara kedinasan adalah Sekretariat lingkungan unit organisasi masing-masing. (10) Tata cara pelaksanaan upacara pemakaman secara kedinasan ditentukan sebagai berikut: a. Peserta pemakaman telah datang dan menempati tempat yang telah ditentukan; b. Para petugas upacara telah siap di posisi masing-masing; c. Jenazah tiba di tempat pemakaman di tempatkan di atas liang lahat; d. Laporan perwira upacara kepada pemimpin upacara bahwa jenazah sudah tiba dan siap dimakamkan; e. Susunan acara: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Pembukaan; 2. Pembacaan riwayat hidup; 3. Pembacaan surat keputusan kenaikan pangkat jika ada; 4. Prosesi penguburan sesuai dengan agama yang dianut almarhum atau almarhumah; 5. Penurunan jenazah ke liang lahat; 6. Penimbunan liang lahat secara simbolis dilaksanakan berturut- turut oleh Pimpinan Upacara dan wakil keluarga, penimbunan selanjutnya dilakukan oleh petugas makam; 7. Sambutan pemimpin upacara; 8. Sambutan ahli waris; 9. Doa sesuai agama masing-masing; 10. Peletakan karangan bunga diawali oleh pemimpin upacara, diikuti oleh keluarga, pejabat atau oleh undangan lain; dan 11. Penutup. (11) Tata cara pelaksanaan upacara pemakaman secara kedinasan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pakaian yang digunakan dalam upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 26 diatur sebagai berikut: a. Peserta upacara mengenakan pakaian seragam Kementerian atau pakaian lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam menghadiri upacara bendera. b. Peserta upacara mengenakan pakaian seragam Korpri, celana panjang atau rok berwarna biru dan peci hitam atau pakaian lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam menghadiri upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil. c. Pakaian yang dikenakan dalam upacara pelantikan pejabat eselon I diatur sebagai berikut: 1) apabila pejabat yang dilantik pria, mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) memakai peci sedangkan apabila pejabat yang dilantik wanita, mengenakan pakaian nasional; 2) pimpinan Upacara, para Saksi, dan para undangan mengenakan pakaian Sipil Lengkap (PSL); 3) istri pejabat eselon I dan istri pejabat eselon I yang dilantik mengenakan pakaian nasional, sedangkan suami pejabat yang dilantik mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL); 4) undangan pejabat eselon I dan II berpakaian Sipil Lengkap (PSL), sedangkan untuk undangan lain menyesuaikan. d. Pakaian yang dikenakan dalam upacara pelantikan pejabat eselon II diatur sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 1) apabila pejabat yang dilantik pria, mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) memakai peci sedangkan apabila pejabat yang dilantik wanita, mengenakan pakaian nasional; 2) pimpinan Upacara dan para Saksi, berpakaian Sipil Lengkap (PSL); 3) istri pejabat yang diundang dan istri pejabat yang dilantik berpakaian nasional, sedangkan suami pejabat yang dilantik berpakaian Sipil Lengkap (PSL); dan 4) undangan pejabat eselon I dan II berpakaian Sipil Lengkap (PSL), sedangkan untuk undangan lain menyesuaikan. e. Pakaian yang digunakan dalam upacara pelantikan pejabat eselon III dan IV diatur sebagai berikut: 1) apabila pejabat yang dilantik pria, mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) memakai peci sedangkan apabila pejabat yang dilantik wanita, mengenakan pakaian nasional; 2) pimpinan Upacara dan para Saksi, berpakaian Sipil Lengkap (PSL); dan 3) undangan berpakaian Dinas Harian (PDH). f. Pakaian yang dikenakan untuk upacara serah terima jabatan Menteri dan pejabat eselon I diatur sebagai berikut: 1) pejabat yang melakukan serah terima jabatan dan pejabat yang menyaksikan berpakaian Sipil Lengkap (PSL); 2) undangan berpakaian Sipil Lengkap (PSL); dan 3) istri pejabat melakukan serah terima jabatan dan diundang berpakaian Nasional sedangkan suami berpakaian Sipil Lengkap (PSL). g. Pakaian yang digunakan untuk upacara serah terima jabatan pejabat eselon II diatur sebagai berikut: 1) pejabat yang melakukan serah terima jabatan dan pejabat yang menyaksikan berpakaian Sipil Lengkap (PSL); 2) undangan berpakaian Sipil Harian (PSH); dan 3) istri pejabat yang diundang dan yang dilantik berpakaian Nasional, sedangkan suami berpakaian Sipil Harian (PSH). h. Pakaian yang dikenakan untuk upacara serah terima jabatan pejabat eselon III dan eselon IV, untuk pejabat yang melakukan serah terima jabatan, pejabat yang menyaksikan dan undangan berpakaian Dinas Harian (PDH). www.djpp.kemenkumham.go.id i. Pakaian yang dikenakan dalam upacara peresmian adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) atau pakaian lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau disesuaikan dengan lokasi dan kondisi tempat peresmian. j. Pakaian yang digunakan dalam Upacara Pembukaan dan Penutupan Pendidikan, Kursus, Seminar atau Lokakarya adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) atau pakaian lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau yang disesuaikan dengan lokasi dan kondisi tempat acara peresmian. k. Pakaian yang dikenakan dalam Upacara Wisuda adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL). l. Pakaian yang dikenakan dalam upacara penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau pakaian lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang. m. Pakaian yang dikenakan oleh pemimpin upacara baik didalam acara pelepasan jenazah dari rumah duka atau upacara pemakaman di taman makam adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sedangkan perwira upacara berpakaian Pakaian Dinas Harian (PDH). n. Pakaian yang dikenakan dalam Upacara Pelepasan Pegawai Yang Pensiun adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau batik, bagi Pegawai Pensiunan Laki-laki dan Wanita pakaiannya batik demikian juga dengan peserta/undangan lainnya.

(1) Kunjungan kerja luar negeri merupakan kunjungan resmi ke suatu negara. (2) Kunjungan kerja ke luar negeri yang memerlukan keprotokolan adalah kunjungan kerja resmi yang hanya dilakukan oleh Menteri dalam hal: a. Undangan negara atau badan atau lembaga asing; b. Menghadiri upacara-upacara kenegaraan; c. Penugasan dari pemerintah Republik INDONESIA; dan d. Kunjungan kerja yang bersifat resmi lainnya. (3) Kunjungan kerja resmi ke luar negeri, diperlukan izin dari pemerintah Republik INDONESIA dan diberitahukan kepada Kedutaan Besar Republik INDONESIA yang dilalui sekalipun hanya untuk keperluan transit. (4) Acara kunjungan kerja resmi Menteri ke luar negeri disusun bersama dan dikoordinasikan dengan perwakilan negara yang bersangkutan serta perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dan Kementerian Luar Negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Kelengkapan yang perlu disiapkan oleh unit kerja yang menangani kerja sama luar negeri terkait acara kunjungan resmi ke luar negeri meliputi: a. Jadwal acara kunjungan; b. Surat permohonan izin dari Menteri ke PRESIDEN; c. Surat permintaan exit permit ke Kementerian Luar Negeri sekaligus permohonan surat pengantar visa ke kedutaan negara tujuan; d. Permohonan visa ke negara tujuan bagi negara yang memerlukan visa. (6) Kelengkapan yang perlu disiapkan oleh unit kerja yang menangani keprotokolan Kementerian terkait acara kunjungan resmi ke luar negeri meliputi: a. Tiket dan rute perjalanan; b. Akomodasi; c. Cindera mata; dan d. Kelengkapan lain yang diperlukan. (7) Penyiapan kelengkapan dikoordinasikan dengan instansi terkait di luar negeri, perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dan instansi lain dalam negeri yang terkait. (8) Penyiapan bahan untuk kunjungan kerja dilakukan unit kerja yang menangani kerja sama luar negeri berkoordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai acara kunjungan resmi ke luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan luar negeri di lingkungan Kementerian.