Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian. 2. Menteri adalah Menteri Sekretaris Negara. 3. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. 4. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik INDONESIA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pejabat Lain adalah pejabat yang meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara. 6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai bukan Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan kontrak kerja/surat perintah untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan keahliannya dalam jangka waktu tertentu. 7. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara untuk menangani penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. 8. Bagian Anggaran 007 adalah Kementerian Sekretariat Negara yang menguasai bagian dari penggunaan anggaran. 9. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang berasal dan/atau dibeli dari sumber APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. 12. Unit Organisasi adalah unsur-unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang terdiri dari: a. Sekretariat Negara; b. Sekretariat PRESIDEN; c. Sekretariat Wakil PRESIDEN; d. Sekretariat Militer PRESIDEN; dan e. Lembaga yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara. 13. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 14. Unit Kerja adalah unsur-unsur unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang terdiri dari: a. Biro; b. Asisten Deputi; c. Inspektorat; dan d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. 15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Tidak Tetap, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian negara. 16. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Tidak Tetap yang mengakibatkan kerugian negara bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 17. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPK untuk Bendahara atau Menteri Sekretaris Negara untuk Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Tidak Tetap. 18. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 19. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. 20. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK untuk Bendahara atau Menteri untuk Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Tidak Tetap tentang pembebasan kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian. 21. Penghapusan Piutang/Tagihan Negara adalah penghapusan suatu piutang/tagihan negara dari pembukuan baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap karena piutang/tagihan negara itu berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dapat ditagih baik karena tidak diketahuinya pihak yang bertanggung jawab maupun tidak mampunya orang yang bertanggung jawab memenuhi kewajibannya. 22. Pembebasan Piutang/Tagihan Negara adalah pembebasan atas piutang/tagihan negara atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada negara karena tidak terpenuhinya unsur- unsur dari kerugian negara. 23. Penyerahan Penyelesaian Piutang Kerugian Negara adalah penyelesaian Piutang Kerugian Negara kepada Menteri Keuangan yang dilakukan dalam hal piutang/tagihan negara macet atau tidak dapat ditagih. 24. Pengembalian Kerugian Negara adalah pengembalian uang TGR yang telah disetorkan ke Kas Negara kepada pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara setelah BMN yang telah dinyatakan hilang ditemukan kembali.

(1) Dalam rangka menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dibentuk TPKN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Informasi . . . (2) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara b. Wakil Ketua : Inspektur Kementerian Sekretariat Negara c. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian d. Anggota : 1) Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian 2) Kepala Biro Kepegawaian 3) Asisten Deputi Hukum 4) Pejabat Eselon II/Eselon III/Eselon IV sebagai perwakilan satuan organisasi/unit kerja terkait pada Kementerian Sekretariat Negara. (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 1 (satu) tahun sesuai tahun anggaran berjalan dan dapat ditinjau kembali setiap tahun. (4) TPKN bertugas membantu Menteri dalam memproses penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. (5) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk: a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima; b. menghitung jumlah kerugian negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; d. menginventarisasi harta kekayaan milik pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM atau SKP; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan sementara; g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan h. menyampaikan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri, dengan tembusan BPK apabila dilaksanakan oleh Bendahara.

(1) Dalam hal terjadi kerugian negara di lingkungan Satker yang disebabkan oleh Bendahara, pimpinan unit organisasi wajib: a. melakukan penelitian dan tindakan pendahuluan untuk mengamankan kepentingan negara; b. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk membebastugaskan sementara Bendahara selama dalam proses penelitian; c. melakukan pengamanan dokumen keuangan/BMN dalam hal diketahui sesuatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara; d. melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan diberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui dengan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. (2) Dalam hal kerugian negara terjadi di lingkungan Istana Kepresidenan di daerah yang disebabkan oleh Bendahara, laporan dilakukan dengan cara sebagai berikut. a. Kepala Istana Kepresidenan di daerah melaporkan kerugian negara yang terjadi di lingkungan Satkernya kepada Kepala Sekretariat PRESIDEN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui dengan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. b. Atas laporan Kepala Istana Kepresidenan di daerah, Kepala Sekretariat melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan diberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui dengan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan, dengan melampirkan: a. BAP TKP dari kepolisian setempat; b. surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra tentang: 1. jumlah penyediaan dana Uang Persediaan (UP)/Gaji sesuai dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); 2. jumlah uang yang telah dipertanggungjawabkan penggunaannya melalui permintaan pembayaran penggantian uang (SPP-GU); dan 3. jumlah sisa UP yang belum digunakan. c. keterangan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas kerugian negara tersebut. (4) Jika terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut uang gaji, harus dilengkapi dengan berkas sebagai berikut: a. surat keterangan dari KPA Satker mengenai besarnya jumlah pertanggungjawaban belanja pegawai/gaji, termasuk yang telah dibayarkan dan sisa yang belum dibayarkan kepada yang berhak menerimanya; b. fotokopi daftar gaji dan SPM gaji pada bulan terjadinya kehilangan; dan setelah . . . c. surat permohonan pembayaran gaji kedua kalinya dari KPA Satker kepada KPPN mitra.

Administrasi penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh Bendahara melalui penerbitan SKTJM, SKPS, dan SKP diselenggarakan sebagai berikut: a. mencatat penyelesaian kasus-kasus kerugian negara; b. melakukan pemberkasan dan menyampaikan kasus kerugian negara kepada BPK; c. menyiapkan surat-menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara, termasuk surat pemberitahuan kepada pimpinan unit organisasi yang belum menyampaikan laporan atas penyelesaian kerugian negara; d. mengadministrasikan pembayaran angsuran dari pemotongan gaji/pendapatan yang pasti sebagai pelaksanaan eksekusi SKP BPK; e. memonitor tindak lanjut penyelesaian kerugian negara berdasarkan laporan yang diterima dari pimpinan unit organisasi yang bersangkutan; f. menyiapkan surat permohonan rekomendasi penghapusan tagihan negara kepada BPK jika upaya penagihan dari yang bersangkutan tidak membawa hasil karena pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara tidak mampu, meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, atau tidak dapat diketahui lagi alamatnya; dan g. menyiapkan laporan periodik kepada BPK mengenai penyelesaian kerugian negara.

Dalam hal kerugian negara disebabkan peristiwa tindak kejahatan seperti pencurian, penodongan, dan perampokan, Sekretaris Kementerian dapat mengusulkan penghapusan kerugian negara kepada Menteri, setelah melalui penelitian yang dilaksanakan oleh TPKN.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2012 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDI SILALAHI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN