PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera

PERMEN Nomor 35 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut Itera adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian. 4. Statuta Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Itera yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Itera. 5. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahliankhusus. 10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, dan Mahasiswa di lingkungan Itera. 11. Senat Itera, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 12. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Itera dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Mahasiswa Itera, yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Itera. 15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Itera. 16. Rektor adalah Pemimpin Itera. 17. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 9

Koreksi

(1) Itera menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan program magister, apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor. (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan. (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis. (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Itera menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik. (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap serta dapat menyelenggarakan semester antara. (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

(1) Bahasa INDONESIA sebagai Bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Itera. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Itera dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester. (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

(1) Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk masing- masing program studi dengan melibatkan kelompok keilmuan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bersama asosiasi profesi yang relevan atau sejenisnya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar kompetensi kerja nasional INDONESIA yang berlaku. (2) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif mengikuti kebutuhan nasional serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

(1) Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil belajar Mahasiswa dengan memperhatikan prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, berkesinambungan, sistematis, dan akuntabel. (2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi Mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi. (3) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh pendidik secara berkala dan berkesinambungan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya. (4) Penilaian hasil belajar ditujukan untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran serta mengukur prestasi belajar Mahasiswa. (5) Penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

(1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda. (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan. (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan. (4) Pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 16

(1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Itera dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Itera dapat menerima Mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Itera apabila memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Itera dapat menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Itera. (7) Penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

(1) Kegiatan penelitian di Itera merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. (2) Itera melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni. (4) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. (5) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan dan teknologi. (6) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembangkan suatu produk untuk digunakan dalam pendidikan, layanan kepakaran, dan/atau di terapkan di masyarakat. (7) Hasil penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian. (8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya. (9) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (10) Hasil kegiatan penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (11) Penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

(1) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program-program penelitian monodisiplin, transdisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin. (2) Program penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 19

(1) Itera membangun sistem penyelenggaraan program penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. (2) Hasil penelitian merupakan aset yang wajib dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (3) Kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 20

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi Itera dalam bentuk pelayanan dan/atau kerja sama Itera dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki. (2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu serta alih penguasaan teknologi dan seni untuk pembangunan bangsa, dan berperan serta dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat. (3) Program pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian di Fakultas. (5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 21

(1) Itera memiliki kode etik dan etika akademik yang berlaku bagi seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kode etik Dosen; b. kode etik Mahasiswa; dan c. kode etik Tenaga Kependidikan. (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman perilaku dosen Itera dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman perilaku bagi Mahasiswa Itera dalam berinteraksi dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta masyarakat pada umumnya. (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Itera dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rambu-rambu bagi sivitas akademika di lingkungan Itera dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral untuk pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi. (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi. (8) Kode etik dosen, kode etik mahasiswa, etika akademik, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. (9) Kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 22

(1) Itera menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika Itera dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. (5) Seluruh jajaran Dosen dan/atau peneliti mengemban tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab. (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 23

(1) Itera memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus. (2) Itera dapat mencabut gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 24

(1) Itera dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penghargaan dapat berupa piagam, medali, trofi, plakat, lencana, gelar, dan/atau bentuk penghargaan lainnya. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 25

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar pada salah satu program studi di Itera. (2) Setiap Mahasiswa Itera mempunyai hak dan kewajiban. (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa serta sanksi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 26

(1) Mahasiswa Itera mempunyai hak dan kewajiban. (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik; b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas Itera dalam rangka kelancaran proses belajar; d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikutinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikuti serta hasil belajar; f. menyelesaikan studi lebih cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Itera; dan i. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai sarana dan prasarana yang dimiliki Itera. (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. menjaga etika dan norma akademik; d. mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di Itera; e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Itera; f. menjaga kewibawaan dan nama baik Itera; dan g. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah. (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi. (5) Hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 27

(1) Peningkatan penalaran, minat, bakat, kegemaran dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan dilakukan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan. (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa. (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di Itera. (4) Organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

(1) Alumni Itera merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Itera. (2) Alumni merupakan bagian dari warga Itera yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Itera dan aktif berperan serta dalam memajukan Itera. (3) Hubungan antara Itera dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan. (4) Alumni Itera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk ikatan alumni yang mandiri, menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater. (5) Ikatan alumni Itera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni Itera. (6) Alumni Itera terhimpun dalam Ikatan Alumni Itera. (7) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni Itera diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni Itera.

BAB Kesatu

Pendidikan

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Penelitian

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketujuh

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 77

Koreksi

Sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Itera untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

Pasal 78

Koreksi

(1) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera sebagai berikut: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan. (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan. (3) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera terdiri atas: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan sarana dan prasarana; d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan e. bidang lainnya yang diperlukan. (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera dimaksudkan untuk membantu pimpinan Itera dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Itera, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan. (5) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya. (6) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 79

(1) Itera memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan. (3) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas: a. asisten ahli; b. lektor; c. lektor kepala; dan d. profesor. (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Itera memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Sarana dan prasarana Itera merupakan semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana Itera merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor. (3) Sarana dan prasarana Itera diperoleh melalui dana yang berasal dari: a. Pemerintah Pusat; b. pemerintah daerah; c. masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pihak dalam dan luar negeri; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Rektor merencanakan dan mengelola anggaran Itera yang disusun berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana anggaran Itera diusulkan oleh Rektor kepada Menteri untuk mendapat pengesahan. (3) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Itera menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Itera diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Susunan Organisasi

Pasal 29

Koreksi

Organ Itera terdiri atas: a. Senat; b. Pemimpin; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Penyantun.

Pasal 30

Koreksi

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. MENETAPKAN kebijakan, norma, dan kode etik akademik; b. melakukan pengawasan terhadap: 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika; 2. penerapan ketentuan akademik; 3. pelaksanaan penjaminan mutu Itera paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5. pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor; d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan fungsional lektor kepala dan profesor; dan g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 31

(1) Senat Itera dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Anggota Senat Itera terdiri atas: a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap fakultas; b. Rektor; c. wakil Rektor; d. Dekan; dan e. kepala Lembaga. (3) Anggota Senat berasal dari perwakilan dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh Dosen pada masing-masing fakultas. (4) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. Dosen yang berstatus aparatur sipil negara di Itera; b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; c. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor; d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; e. tidak rangkap jabatan pada perguruan tinggi negeri lain atau lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Itera; f. belum memasuki usia: 1. 61 (enam puluh satu) untuk wakil Dosen bukan profesor; dan 2. 66 (enam puluh enam) untuk wakil Dosen profesor, pada saat ditetapkan; g. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; dan h. tidak merangkap jabatan pimpinan Itera. (5) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (6) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen. (7) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (8) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (9) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen serta pembentukan komisi diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 32

(1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2, Itera memiliki senat fakultas. (2) Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur fakultas yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas. (3) Senat fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB 2

Senat

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

(1) Pemimpin UHO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dipimpin oleh Rektor. (2) Untuk diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: a. wakil Rektor; dan b. unsur organisasi di bawah Rektor.

Pasal 35

(1) Unsur organisasi di bawah organ Rektor terdiri atas: a. pelaksana akademik; b. pelaksana administrasi; c. penjaminan mutu; dan d. penunjang akademik. (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 36

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Itera diatur dengan peraturan Menteri.

BAB 3

Pemimpin

Pasal 33

Koreksi

(1) Rektor merupakan pemimpin Itera. (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ Itera yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Itera untuk dan atas nama Menteri. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Itera; b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun; c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun; d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; f. memimpin penyelenggaraan institut dengan berorientasi kepada kinerja yang tinggi yang dilaksanakan secara bermutu dan akuntabel, serta mengedepankan kepentingan dan kemajuan institut; g. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; i. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; j. membina dan mengembangkan kompetensi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan; k. menerima, dan memberhentikan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; o. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari Senat; p. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; r. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan; dan s. mengelola Itera sesuai kewenangan yang diberikan oleh Menteri dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Itera diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 37

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan organ Itera yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang nonakademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang: a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik; b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal; c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik; d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan e. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 38

(1) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang: a. akuntansi/keuangan; b. manajemen sumber daya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (2) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Itera. (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; d. berpendidikan paling rendah Magister untuk Dosen dan sarjana bagi Tenaga Kependidikan; e. belum berusia 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan; f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Itera; h. memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan; dan i. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan anggota Dewan Penyantun. (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (5) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor. (6) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (7) Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Pasal 39

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan organ Itera yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Itera. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang termasuk sumber- sumber pendanaan; d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Itera; dan e. membantu pengembangan Itera.

Pasal 40

(1) Anggota Dewan Penyantun paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur: a. pemerintah provinsi; b. pemerintah kabupaten/kota; c. dunia usaha, industri, atau tokoh masyarakat; d. alumni Itera; dan/atau e. purnabakti Itera. (2) Dewan Penyantun terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor. (4) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (5) Keanggotaan Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB 1

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 41

Koreksi

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat. (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda. (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat. (5) Apabila rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit. (6) Apabila setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rapat Senat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. (7) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat. (8) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara. (9) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (10) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menunjuk salah 1 (satu) anggota Senat sebagai sekretaris Senat. (12) Ketua Senat dan sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Rektor. (13) Masa jabatan ketua Senat dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

(1) Dosen di lingkungan Itera dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik. (2) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik. (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan: a. berhenti dari jabatan; dan/atau b. perubahan organisasi Itera. (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disebabkan: a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap; d. permohonan sendiri; e. diangkat dalam jabatan yang lain; f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; h. diberhentikan sementara dari jabatan; i. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; j. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; k. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau l. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi oleh Rektor. (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi: a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau b. perubahan bentuk Itera.

Pasal 43

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil Rektor, Dekan, wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat; d. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik yang dinyatakan secara tertulis; e. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil Rektor, kepala lembaga, dan Dekan; f. memiliki pengalaman di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Koordinator Program Studi; g. setiap unsur penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang; i. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Itera yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Itera.

Pasal 44

Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Tata cara pengangkatan wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46

(1) Dekan diangkat oleh Rektor. (2) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon Dekan; b. penyaringan calon Dekan; dan c. pengangkatan.

Pasal 47

Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan dengan cara: a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan dan ditetapkan oleh Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat; b. panitia pemilihan Dekan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Dekan; c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Dekan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Dekan; d. panitia pemilihan Dekan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2); e. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan sebagai bakal calon Dekan; f. jika bakal calon Dekan kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Dekan melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 5 (lima) hari kerja; g. jika perpanjangan pendaftaran bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak terpenuhi, panitia pemilihan Dekan melanjutkan ke tahap berikutnya; h. panitia pemilihan Dekan menyampaikan hasil penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada Senat Fakultas; dan i. panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan.

Pasal 48

Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan dengan cara: a. penyaringan calon Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dalam rapat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut; b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas; c. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit. d. apabila telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. e. setiap bakal calon Dekan menyampaikan rencana program kerja Fakultas; f. Senat Fakultas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon Dekan; g. Dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan h. Senat Fakultas menyampaikan 3 (tiga) orang calon Dekan hasil penyaringan berdasarkan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Rektor beserta dokumen pendukung.

Pasal 49

(1) Rektor memilih salah satu dari 3 (tiga) orang calon Dekan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h, untuk ditetapkan sebagai Dekan. (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

(1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. (2) Masa jabatan wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51

(1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan kepala lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 52

(1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga. (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

(1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 55

(1) Kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas merupakan jabatan struktural. (2) Kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

BAB 2

Pengangkatan Rektor dan Pemimpin Organisasi di bawah Rektor

Pasal 42

Koreksi

Pasal 43

Pasal 44

Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pasal 46

(1) Dekan diangkat oleh Rektor. (2) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon Dekan; b. penyaringan calon Dekan; dan c. pengangkatan.

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

(1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. (2) Masa jabatan wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51

(1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan kepala lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 52

(1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga. (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

Pasal 54

(1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

(1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 59

Koreksi

(1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 60

Koreksi

(1) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat, ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal, dan ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat, ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal, diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; c. diberhentikan dari jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen; d. berhalangan tetap; e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; f. sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau g. cuti di luar tanggungan negara. (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; atau b. sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat, ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal, ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 62

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat ketua Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya. (2) Pengangkatan ketua Senat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41. (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat sekretaris Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya atas usul ketua Senat. (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

(1) Apabila terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat anggota Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya. (2) Pengangkatan anggota Senat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41. (3) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 65

Apabila terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.

Pasal 66

Apabila terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Penyantun sebelumnya.

BAB 5

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pertimbangan

Pasal 60

Koreksi

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

(1) Rektor diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wakil Rektor, Dekan dan wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. permohonan sendiri; d. diangkat dalam jabatan yang lain; e. dijatuhi hukuman disiplin berat, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap; f. diberhentikan sementara dari jabatan; g. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi Rektor. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (4) Tata cara pemberhentian Wakil Rektor, Dekan dan wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 68

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Menteri MENETAPKAN Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 70

(1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil Dekan sebagai Dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya. (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 71

(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Dosen sebagai wakil Dekan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Dekan sebelumnya. (2) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 72

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN sekretaris lembaga sebagai kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya. (2) Kepala lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 73

(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN sekretaris lembaga definitif atas usul kepala lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya. (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 74

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN kepala laboratorium/ bengkel/studio definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya. (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 75

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN kepala unit penunjang akademik definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya. (2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 76

Pemberhentian pejabat tinggi pratama/kepala biro, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 6

Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi di bawah Rektor

Pasal 67

Koreksi

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pemberhentian pejabat tinggi pratama/kepala biro, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Itera dapat diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik. (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena: a. masa jabatan berakhir; dan/atau b. perubahan organisasi Itera. (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. permohonan sendiri; d. diangkat dalam jabatan yang lain; e. terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berdasarkan peraturan yang berlaku; f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; g. diberhentikan sementara dari jabatan; h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau i. cuti di luar tanggungan Negara. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. sakit yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja di lingkungan Itera; atau b. perubahan bentuk Itera. (7) Untuk diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik, tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan: a. berstatus sebagai aparatur sipil negara; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; d. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; e. belum memasuki usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat diangkat; f. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat; j. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; k. memiliki jabatan fungsional paling rendah ahli muda; dan l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2025 MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Œ BRIAN YULIARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER I.LAMBANG Itera memiliki lambang berbentuk Pulau Sumatera yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 (satu) bujur sangkar berwarna merah di ujung bawah menandakan kedudukan Itera. Makna lambang sebagai berikut: a. 72 (tujuh puluh dua) bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 (satu) bujur sangkar berwarna merah yang membentuk Pulau Sumatera, memiliki makna Itera sebagai milik seluruh provinsi di Pulau Sumatera. b. Warna kuning emas memiliki makna keunggulan dan mutu tinggi Itera dalam menyelenggarakan Pendidikan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan; dan c. Warna merah memiliki makna keberanian dan inovasi, kepeloporan, dan ketangguhan Itera dalam mengantarkan bangsa INDONESIA di kancah dunia melalui Pendidikan yang bermartabat. Lambang Itera memiliki kode warna sebagai berikut: No. Lambang Warna Kode Warna (C,M,Y,K) 1 72 bujur sangkar kuning 0, 20, 80, 20 2 1 bujur sangkar merah 0, 100, 100, 0 II.BENDERA Bendera terdiri atas Bendera Institut Teknologi Sumatera dan Bendera Fakultas. A. Bendera Institut Teknologi Sumatera Itera memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), dengan warna dasar putih dengan kode warna CYMK: 0,0,0,0 dan di bagian tengahnya terdapat lambang Itera. B. Bendera Fakultas Fakultas di Itera memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua), dengan warna dasar yang berbeda pada masing-masing fakultas, dan di sisi kiri terdapat lambang Itera serta di sisi kanan terdapat tulisan sesuai dengan nama fakultas. 1. Bendera Fakultas Sains Bendera Fakultas Sains berwarna oranye dengan kode warna CMYK 04,55,90,00, dan pada sisi kanan terdapat tulisan FAKULTAS SAINS berwarna putih dengan kode warna CYMK 0,0,0,0, huruf Calibri. 2. Bendera Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Bendera Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan berwarna dasar merah marun dengan kode warna CMYK 29,100,68,31, dan pada sisi kanan terdapat tulisan FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN berwarna putih dengan kode warna CMYK 0,0,0,0, huruf Calibri. 3. Bendera Fakultas Teknologi Industri Bendera Fakultas Teknologi Industri berwarna dasar kuning emas dengan kode warna CMYK 30,43,71,06, dan pada sisi kanan terdapat tulisan FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI berwarna putih dengan kode warna CMYK 0,0,0,0, huruf Calibri. III. HIMNE IV.MARS V. BUSANA AKADEMIK Itera memiliki busana akademik. Busana akademik terdiri atas busana pemimpin, busana Senat Itera, Senat Fakultas dan busana wisudawan. Busana akademik berupa topi, toga, kalung, dan atribut lainnya. VI.BUSANA ALMAMATER Itera memiliki busana almamater. Busana almamater berupa jaket berwarna hitam dengan kode warna CMYK: 0,0,0,100, dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang dan tulisan Itera di bawah lambang. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. BRIAN YULIARTO

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB Kelima

Pasal 22

BAB Keenam

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketujuh

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

BAB Kesatu

Pasal 29

BAB 1

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32