Peraturan Menteri Nomor 37-permentan-ot-140-7-2011 Tahun 2011 tentang PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

PERMEN Nomor 37-permentan-ot-140-7-2011 Tahun 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Plasma Nutfah Tanaman yang selanjutnya disebut Sumber Daya Genetik Tanaman (SDG) adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial. b. Eksplorasi SDG yang selanjutnya disebut Eksplorasi adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan, yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, dokumentasi, dan evaluasi. c. Kebun Koleksi adalah kebun yang digunakan untuk mengoleksi SDG dalam bentuk hidup. d. Kesepakatan bersama (Mutually Agreed Term) adalah ketentuan yang disepakati antara Pemilik atau Kuasanya dan Pemohon. e. Koleksi SDG yang selanjutnya disebut Koleksi adalah kegiatan pengumpulan yang diikuti dengan penyimpanan dan pemeliharaan SDG hasil eksplorasi, baik dalam bentuk materi maupun informasi SDG. f. Materi genetik adalah bahan dari tanaman, termasuk materi proporsi reproduktif dan vegetatif, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas). Materi genetik dapat berwujud DNA, serbuk sari, jaringan tanaman, stek, bagian tanaman, biji dan/atau tanaman utuh. g. Pelestarian SDG yang selanjutnya disebut Pelestarian adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman SDG dalam kondisi dan potensi yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. h. Pemanfaatan adalah serangkaian kegiatan pemasukan dan pengeluaran SDG untuk penelitian dan koleksi. i. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik INDONESIA untuk kepentingan penelitian dan/atau pemuliaan. j. Pemindahan SDG adalah pemindahan suatu kebun koleksi SDG ke tempat lain dengan tujuan penyelamatan SDG. k. Pemuliaan tanaman yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. l. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. m. Pengeluaran SDG yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan membawa dan/atau mengirimkan SDG ke luar wilayah Republik INDONESIA dalam rangka tukar-menukar untuk kepentingan penelitian dan/atau pemuliaan. n. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) adalah persetujuan akses SDG dari Pemilik atau Kuasanya kepada Pemohon. o. Perjanjian Pengalihan Materi (Material Transfer Agreement/MTA) adalah perjanjian yang disetujui oleh pemberi dan penerima dalam rangka pengalihan SDG. p. Bank SDG atau tempat penyimpanan SDG yang selanjutnya disebut tempat penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan SDG secara in vitro baik dalam bentuk benih, serbuk sari, kultur jaringan maupun cryopreservation. q. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja Organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

BAB II

PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK

Pasal 4

Koreksi

Pelestarian dapat dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, kebun koleksi, dan tempat penyimpanan SDG.

Pasal 5

Koreksi

Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh perorangan, instansi pemerintah, atau badan hukum.

Pasal 6

(1) Eksplorasi oleh perorangan atau badan hukum dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri. (2) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pemuliaan.

Pasal 7

(1) Eksplorasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang penelitian dan/atau pemuliaan. (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan izin dari Menteri.

Pasal 8

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

Pasal 9

(1) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh pihak asing dapat dilakukan untuk kerjasama penelitian. (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan didampingi oleh peneliti yang diusulkan pemohon dan disetujui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perorangan atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-01. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut: a. nama dan alamat lengkap pemohon; b. status pemohon (perorangan/badan hukum); c. akta pendirian dan perubahannya; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. tujuan keperluan eksplorasi SDG; f. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara INDONESIA atau badan hukum INDONESIA yang bersangkutan; g. jenis dan jumlah SDG yang dicari; h. lokasi eksplorasi SDG yang dituju; i. fasilitas yang dimiliki; j. metode eksplorasi; k. jangka waktu eksplorasi yang akan dilakukan; dan l. PADIA dan Kesepakatan Bersama (Mutually Agreed Term/MAT) dari pemerintah daerah atau ketua adat/suku sesuai formulir model-02. (3) Untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11

(1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen dan memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima. (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum lengkap. (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penundaan. (4) Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 12

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP diberitahukan kepada pemohon secara tertulis sesuai formulir model-03 disertai alasan penolakan.

Pasal 13

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin eksplorasi. (2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja harus memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 14

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) apabila secara teknis dapat mengancam kelestarian SDG. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai formulir model-04.

Pasal 15

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan Izin Eksplorasi SDG dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-05. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik. (3) Izin Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 16

Izin Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 17

(1) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir sesuai formulir model-06. (2) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin perpanjangan. (3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja harus sudah memberikan jawaban menolak atau menerima. (4) Jawaban menolak atau menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan saran pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

Pasal 18

Penolakan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis dengan disertai alasan penolakan sesuai formulir model-07.

Pasal 19

(1) Permohonan perpanjangan izin yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan izin perpanjangan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-08. (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 20

(1) Perorangan, instansi pemerintah, badan hukum, warga negara asing atau badan hukum asing dalam melakukan eksplorasi wajib: a. menjaga kelestarian SDG dan fungsi lingkungan hidup; b. menyimpan dengan baik SDG yang dikumpulkannya; c. memperhatikan dan menghormati budaya lokal; dan/atau d. mentaati peraturan perundang-undangan. (2) Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izinnya.

Pasal 21

(1) Izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang untuk dipindah tangankan kepada pihak lain. (2) Izin yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak berlaku.

Pasal 22

Pencabutan izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-09.

Pasal 23

(1) Perorangan, instansi pemerintah, badan hukum atau yang bekerjasama dengan pihak asing dalam melakukan eksplorasi wajib melaporkan dan menyerahkan duplikat hasil eksplorasi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling kurang memuat: a. jenis dan jumlah SDG; b. waktu dan tempat eksplorasi yang dilakukan; dan c. tujuan eksplorasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangan oleh pelaksana eksplorasi dan pihak asing. (4) Penyerahan laporan dan duplikat hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari kerja setelah pelaksanaan eksplorasi berakhir sesuai formulir model-10.

Pasal 24

(1) Perorangan, instansi pemerintah, badan hukum atau yang bekerjasama dengan pihak asing wajib menyampaikan laporan dan menyerahkan Duplikat SDG yang mempunyai daya tumbuh kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima laporan dan duplikat hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bukti penerimaan sesuai formulir model-11. (3) Duplikat SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dan disimpan dalam Kebun Koleksi dan tempat penyimpanan SDG yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (4) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mendokumentasikan semua izin dan laporan hasil eksplorasi.

Pasal 25

(1) Pelestarian SDG dapat dilakukan di luar habitat (ex situ) dalam bentuk kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan oleh perorangan, instansi pemerintah, atau badan hukum. (2) Kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana untuk mempertahankan daya hidup dan sifat genetiknya.

Pasal 26

(1) Sarana kebun koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), antara lain meliputi: a. ketersediaan lahan; b. ketersediaan bangunan kantor, gudang, peralatan lapangan, sistem jaringan irigasi; c. sistem pengamanan dan keamanan kebun; dan d. sistem pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan dokumentasi. (2) Sarana tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), antara lain meliputi: a. ketersediaan bangunan dengan ruang yang suhu dan kelembabannya dapat diatur; b. peralatan pengolahan, pengemasan dan penyimpanan SDG; c. jaminan pasokan daya listrik; dan d. sistem pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan dokumentasi.

Pasal 27

(1) Kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib didaftarkan kepada Menteri. (2) Pemberian tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

Pasal 28

(1) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemohon harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-12 dengan melampirkan persyaratan: a. nama dan alamat lengkap pemohon; b. status pemohon (perorangan/badan hukum); c. akta pendirian dan perubahannya; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. tujuan kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan SDG; f. jenis dan jumlah SDG yang dikoleksi dan/atau disimpan; dan g. status lahan kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual dan elektronik.

Pasal 29

(1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan tanda daftar. (2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja harus sudah menerbitkan tanda daftar dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-13.

Pasal 30

(1) Dalam memberikan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik. (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 31

(1) Perorangan, instansi pemerintah atau badan hukum yang mendapat tanda daftar kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), wajib menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan Kepala PPVTPP. (2) Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, tanda daftar Kebun Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dicabut.

Pasal 32

Pemindahan SDG sebagian atau seluruhnya dari satu Kebun Koleksi ke Kebun Koleksi lain harus dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB III

PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

Pasal 33

Koreksi

(1) SDG yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik INDONESIA dimanfaatkan untuk penelitian dan/atau koleksi. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemuliaan untuk menghasilkan varietas unggul baru dan/atau bioprospeksi untuk menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomi. (3) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keragaman genetik.

Pasal 34

(1) Pemasukan SDG dapat dilakukan dalam wujud DNA, serbuk sari, jaringan tanaman, stek, bagian tanaman, biji, dan/atau tanaman utuh. (2) Pemasukan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila di wilayah Republik INDONESIA belum ada. (3) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. (4) Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan saran pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

Pasal 35

(1) Pemasukan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

Pasal 36

Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan hanya untuk: a. menunjang program penelitian, termasuk pemuliaan tanaman; b. memperkaya keanekaragaman genetik; c. menyelamatkan dan melestarikan SDG; dan/atau d. memulihkan SDG dari bencana alam.

Pasal 37

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perorangan, instansi pemerintah, atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-14. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan: a. nama dan alamat lengkap pemohon; b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. akta pendirian dan perubahannya; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. jenis, wujud, dan jumlah SDG yang dimasukkan; f. proposal penelitian atau koleksi; g. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara INDONESIA atau badan hukum INDONESIA yang bersangkutan; h. lokasi asal SDG; i. institusi dari negara asal yang memberikan SDG; dan j. information required for seed introduction/importation to INDONESIA. (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dan elektronik.

Pasal 38

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 39

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP diberitahukan kepada pemohon secara tertulis sesuai formulir model-15, disertai alasan penolakan.

Pasal 40

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pemasukan. (2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 41

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 apabila secara teknis dapat mengancam kelestarian SDG. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis sesuai formulir model-16 disertai alasan penolakan.

Pasal 42

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan izin pemasukan dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-17. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik. (3) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 43

Pemasukan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 44

Untuk pemasukan SDG hasil rekayasa genetik selain mengikuti ketentuan dalam Pasal 36, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 45

(1) Perorangan, Instansi pemerintah atau badan hukum yang memasukkan SDG wajib: a. menjaga kelestarian SDG dan fungsi lingkungan hidup; dan b. menyimpan dengan baik SDG yang dimasukkannya. (2) Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izinnya.

Pasal 46

(1) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilarang untuk dipindah tangankan kepada pihak lain. (2) Izin yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak berlaku.

Pasal 47

Pencabutan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam Keputusan Menteri sesuai formulir model-18.

Pasal 48

Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan melalui akses langsung atau tukar menukar SDG.

Pasal 49

(1) SDG dapat dikeluarkan dari wilayah Republik INDONESIA untuk kerjasama penelitian. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk SDG seperti dalam UU Nomor 4 Tahun 2006, kecuali untuk negara-negara bukan pihak dari International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA).

Pasal 50

(1) Pengeluaran SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

Pasal 51

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, perorangan, instansi pemerintah atau badan hukum, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-19. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan: a. nama dan alamat lengkap pemohon; b. akta pendirian dan perubahannya; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. jenis, wujud dan jumlah SDG yang dikeluarkan; e. perjanjian pengalihan materi; dan f. institusi negara penerima. (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dan elektronik.

Pasal 52

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 53

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP diberitahukan kepada pemohon secara tertulis sesuai formulir model-20, disertai alasan penolakan.

Pasal 54

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pengeluaran. (2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 55

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 apabila secara teknis dapat mengancam kelestarian SDG. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis sesuai formulir model-21 disertai alasan penolakan.

Pasal 56

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan izin pengeluaran dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-22. (2) Pemberian izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik. (3) Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. (4) Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 57

Pengeluaran SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 58

Untuk pengeluaran SDG hasil rekayasa genetik selain mengikuti ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 59

(1) Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilarang untuk dipindah tangankan kepada pihak lain. (2) Izin yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 60

Pencabutan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam Keputusan Menteri sesuai formulir model-23.

Pasal 61

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan melalui akses langsung atau tukar menukar SDG.

Pasal 62

Untuk pengeluaran SDG yang dilindungi dari wilayah Republik INDONESIA diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 37-permentan-ot-140-7-2011 Tahun 2011 tentang PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB III

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

BAB IV

Pasal 63

BAB V

Pasal 64

Pasal 65