Peraturan Menteri Nomor pm-45 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Manajemen Keselamatan Kapal adalah manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal yang aman serta upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang diterapkan di perusahaan dan di kapal. 2. International Safety Management (ISM) Code adalah Koda Internasional tentang Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran sebagaimana yang diatur dalam Bab IX Konvensi SOLAS 1974 yang telah diamandemen. 3. Perusahaan adalah pemilik atau operator kapal, berbentuk organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai manager, yang mengoperasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengoperasian. 4. Sistem Manajemen Keselamatan adalah sistem penataan dan pendokumentasian yang memungkinkan personil menerapkan kebijakan manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan perusahaan secara efektif. 5. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/SMS Manual) adalah dokumen yang berisikan kebijakan dan prosedur untuk penerapan sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal. 6. Audit Manajemen Keselamatan adalah verifikasi yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif. 7. Personil darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/DPA) adalah seorang atau beberapa orang di darat yang memiliki hubungan langsung dengan pejabat tertinggi di perusahaan. 8. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) adalah dokumen pemenuhan yang diterbitkan bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan peraturan ini. 9. Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang membuktikan bahwa perusahaan dan manajemen di atas kapal bekerja/terselenggara sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang telah disahkan. 10. Ketidaksesuaian (Non Conformity) adalah keadaan pengamatan dengan bukti obyektif yang menunjukkan tidak dipenuhinya salah satu persyaratan yang ditentukan. 11. Ketidaksesuaian Besar (Major Non Conformity) adalah penyimpangan yang dapat diidentifikasi yang akan mengakibatkan ancaman serius terhadap keselamatan personil atau kapal atau resiko yang serius terhadap lingkungan sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera, termasuk lemahnya pengimplementasian dari persyaratan dalam peraturan ini secara efektif dan sistematis. 12. Tanggal Ulang Tahun adalah hari dan bulan dari setiap tahun yang menunjukkan tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen atau sertifikat. 13. Auditor Manajemen Keselamatan (Auditor ISM-Code) adalah Pejabat Pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan audit terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan dan memiliki kompetensi. 14. Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal adalah pejabat pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang manajemen keselamatan kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Jenis dan ukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. kapal penumpang, termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi semua ukuran; b. kapal tangki minyak, kapal tangki pengangkut bahan kimia, dan kapal pengangkut gas dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan GT 150 (seratus lima puluh Gross Tonnage); dan c. kapal barang lainnya, kapal barang kecepatan tinggi, kapal pengangkut curah, kapal ikan, unit pengeboran lepas pantai yang bergerak (Mobile Offshore Drilling Unit), dan unit penampungan/produksi terapung (Floating Storage Unit and Off- loading/Floating Production Storage and Off-loading Facilities) termasuk tongkang berawak dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage).

(1) Pemberian kewenangan audit eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Badan Klasifikasi diberikan oleh Direktur Jenderal. (2) Untuk dapat diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Klasifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyediakan dan mempublikasikan peraturan dan ketentuan keselamatan kapal termasuk rancang bangun, konstruksi, dan sertifikasi kapal secara sistematis; b. melibatkan Pemerintah dalam setiap pengembangan peraturan terkait keselamatan kapal; c. memiliki tenaga ahli, manajerial, dan tenaga pendukung yang memadai untuk melaksanakan dan mengembangkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran; d. telah mendapat sertifikat sistem manajemen mutu minimal ISO 9000 dari badan standarisasi mutu internasional yang diakui oleh Pemerintah; e. memberikan informasi/pelaporan yang relevan kepada Pemerintah terkait dengan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran; dan f. mempunyai tenaga auditor yang berkedudukan di daerah atau kantor-kantor cabang yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kewenangan dan tata cara audit eksternal yang dilakukan oleh Badan Klasifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, diperoleh dari unit kerja pelaksana kegiatan manajemen keselamatan kapal. (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui: a. identifikasi; b. inventarisasi; c. penelitian; d. evaluasi; e. kesimpulan; dan f. pencatatan. (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk data dan informasi. (4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e dapat dilakukan melalui: a. media cetak; dan/atau b. media elektronik. (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2012 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, AMIR SYAMSUDIN