Peraturan Menteri Nomor 39-permentan-ot-140-6-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan produk tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik; 2. Komoditas Tanaman Pangan adalah tanaman binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006; 3. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut pelaku usaha adalah petani skala luas, petani kecil, petani kecil berlahan sempit atau perusahaan Tanaman Pangan yang mengelola usaha dalam proses produksi dan/atau penanganan pasca panen. 4. Petani Skala Luas adalah perorangan warga negara INDONESIA yang melakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan 2 ha (Dua hektar) sampai dengan kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar) dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu. 5. Petani Kecil adalah perorangan warga negara INDONESIA yang melakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan 0,3 ha (Nol koma tiga hektar) sampai dengan kurang dari 2 ha (Dua hektar), dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu. 6. Petani Kecil Berlahan Sempit adalah perorangan warga negara INDONESIA yang melakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan kurang dari 0,3 ha (Nol koma tiga hektar) dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 7. Perusahaan Tanaman Pangan adalah pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan warga negara INDONESIA atau badan hukum yang didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang mengelola Usaha Budidaya Tanaman Pangan dengan skala usaha tertentu. 8. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi selanjutnya disebut IUTP-P adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi di atas skala usaha tertentu. 9. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut IUTP-PP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha penanganan pasca panen di atas skala usaha tertentu. 10. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut IUTP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi dan penanganan pasca panen dengan skala usaha tertentu. 11. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi selanjutnya disebut TDU-P adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses produksi dibawah skala usaha tertentu. 12. Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut TDU-PP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses penanganan pasca panen kurang dari skala usaha tertentu. 13. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut TDU adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses produksi dan penanganan pasca panen di bawah skala usaha tertentu. 14. Tanaman Produk Rekayasa Genetik adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang produksi dan/atau pasca panen tanaman pangan. 16. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang produksi dan/atau pasca panen tanaman pangan.

Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang dari skala usaha daftar menjadi skala usaha izin harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.

Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib: a. merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan IUTP-P; b. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; c. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta d. melaporkan perkembangan usaha proses produksi kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setiap panen sesuai jenis tanaman atau setiap kali diperlukan.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan melalui: a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan atas penerbitan izin usaha budidaya tanaman pangan; b. pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21; c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31;

(1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, c, dan/atau d dan/atau Pasal 30 huruf b, c, dan/atau d dan/atau tidak menjamin kelangsungan usaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegah berjangkitnya OPT dan/atau mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 3 (Tiga) bulan. (2) Apabila dalam 2 (Dua) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP dicabut.

Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha budidaya tanaman pangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Wilayah Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsi dan sesuai peraturan perundang-undangan.