Koreksi Pasal 6

(1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan skala usaha kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh) orang, harus didaftar dan diberikan TDU-P oleh bupati/walikota. (2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (Satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh) orang, harus didaftar dan diberikan TDU-PP oleh bupati/walikota. (3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan skala usaha kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar), kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (Satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh) orang, harus didaftar dan diberikan TDU oleh bupati/walikota. (4) TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku layaknya IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP. (5) Pemberian TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dikenakan biaya. Pasal 7 (1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan skala usaha 25 ha (Dua puluh lima hektar) atau lebih dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap 10 (Sepuluh) orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P. (2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, mempunyai hasil penjualan (omzet) selama 1 (Satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 (Sepuluh) orang, wajib memiliki IUTP-PP. (3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan skala usaha 25 ha (Dua puluh lima hektar) atau lebih, kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (Satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 (Sepuluh) orang, wajib memiliki IUTP.