Peraturan Menteri Nomor p-36-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 2. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat Pusat P2H adalah satuan kerja Kementerian Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan. 3. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pusat P2H untuk penguatan modal usaha dalam rangka kegiatan RHL, dengan karakteristik disalurkan, dikembalikan, dan digulirkan kembali kepada Penerima Fasilitas Dana Bergulir lainnya. 4. Fasilitas Dana Bergulir, yang selanjutnya disingkat FDB adalah fasilitas dana yang diberikan dalam bentuk skema pinjaman, bagi hasil dan syariah untuk kegiatan RHL. 5. Fasilitas Dana Bergulir Pinjaman, yang selanjutnya disebut FDB Pinjaman adalah dana bergulir yang diberikan dalam bentuk pinjaman dari Pusat P2H kepada Penerima FDB dalam rangka kegiatan RHL, dengan kewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunganya. 6. Fasilitas Dana Bergulir Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut FDB Bagi Hasil adalah dana bergulir yang diberikan untuk pembiayaan kerjasama skema Bagi Hasil antara Pusat P2H dengan Penerima FDB dalam rangka kegiatan RHL, dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba/keuntungan. 7. Fasilitas Dana Bergulir Syariah, yang selanjutnya disebut FDB Syariah adalah dana bergulir yang diberikan untuk pembiayaan kerjasama pola syariah antara Pusat P2H dengan Penerima FDB dalam rangka kegiatan RHL, dengan pembayaran sejumlah bagi hasil atau marjin. 8. Hutan Tanaman Industri, yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. 9. Hutan Tanaman Rakyat, yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 10. Hutan Rakyat, yang selanjutnya disingkat HR adalah Hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. 11. Hutan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 12. Hutan Desa, yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 13. Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan selain kayu dari kawasan hutan atau lahan milik. 14. Restorasi Ekosistem, yang selanjutnya disingkat RE adalah usaha untuk membangun kawasan hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengkayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas liaran flora dan fauna 15. Silvikultur Intensif, yang selanjutnya disingkat Silin adalah teknik silvikultur untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga keanekaragaman hutan produksi melalui penerapan teknologi rekayasa genetik dalam pemilihan jenis, manipulasi lingkungan untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. 16. Kelompok Tani Hutan, yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani pemegang izin/hak atas lahan/penggarap HR, dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya. 17. Individu petani/masyarakat setempat penerima FDB adalah individu petani/masyarakat pemegang izin/hak atas lahan/penggarap, yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan dengan dibuktikan surat keterangan domisili dari Kepala desa setempat. 18. Koperasi penerima FDB adalah koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam tentang Perkoperasian dan bergerak di bidang usaha kehutanan. 19. Penerima fasilitas dana bergulir, yang selanjutnya disebut penerima FDB adalah pihak yang sudah terikat dengan perjanjian secara notariat dengan Pusat P2H untuk menerima FDB dalam rangka kegiatan RHL dalam bentuk skema pinjaman, bagi hasil dan syariah. 20. Jangka waktu pemberian FDB adalah jangka waktu mulai penyaluran FDB kepada penerima FDB sampai penerima FDB mulai mengembalikan pinjaman, memberikan porsi bagi hasil atau melakukan pembayaran sejumlah bagi hasil/margin usahanya kepada Pusat P2H. 21. Lembaga perantara FDB Pinjaman adalah lembaga keuangan bank atau bukan bank yang ditunjuk oleh Pusat P2H sebagai pelaksana pengguliran FDB Pinjaman. 22. Pelaksana pengguliran FDB adalah Pusat P2H atau lembaga perantara yang ditunjuk oleh Pusat P2H yang bertindak sebagai pelaksana pengelolaan FDB sejak penilaian permohonan FDB, penyaluran, pengembalian FDB sampai menggulirkan kembali kepada penerima FDB lainnya. 23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab menangani pembangunan dan pemeliharaan HTI, HTR, Silin, RE, HHBK, HKm, HD dan HR. 24. Kepala Pusat P2H adalah kepala satuan kerja Kementerian Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan.

Pemberian FDB dimaksudkan untuk penguatan modal usaha dalam rangka kegiatan RHL.

Dalam pelaksanaan pemberian FDB untuk RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pelaksana Pengguliran FDB menerapkan Prinsip Tepat Pelaku, Tepat Lokasi, Tepat Kegiatan, dan Tepat Penyaluran dan Pengembalian (Prinsip 4T) serta mekanisme penyaluran secara bertahap.

(1) Pemohon FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat P2H dengan dilampiri proposal. (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P2H melakukan penilaian proposal berdasarkan pedoman penilaian proposal yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H. (3) penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan. (4) Dalam hal diperlukan, Pusat P2H dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan mengacu pada pedoman penilaian proposal yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H. (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memenuhi kriteria penilaian, Kepala Pusat P2H menerbitkan persetujuan prinsip. (6) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat : a. identitas penerima FDB; b. jenis layanan dan skema FDB; c. lokasi kegiatan RHL yang dibiayai dari FDB; d. FDB maksimal yang disetujui; dan e. informasi tentang ketentuan FDB. (7) Setelah menerbitkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Pusat P2H menindaklanjuti dengan menerbitkan penawaran FDB dan keputusan pemberian FDB yang disampaikan kepada pemohon. (8) Dalam hal penawaran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima oleh pemohon, selanjutnya pemohon menandatangani penawaran tersebut dan menyampaikan kembali kepada Kepala Pusat P2H sebagai dasar dalam penerbitan keputusan pemberian FDB. (9) Setelah menerima penawaran FDB yang telah ditanda tangani oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Pusat P2H menerbitkan keputusan pemberian FDB yang paling sedikit memuat : a. identitas Penerima FDB; b. jenis layanan dan atau skema FDB; c. lokasi kegiatan; d. jumlah FDB; dan e. ketentuan FDB. (10) Keputusan pemberian FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian antara pemohon FDB dengan Kepala Pusat P2H secara notariil. (11) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak memenuhi kriteria penilaian, Kepala Pusat P2H menerbitkan surat penolakan.

(1) Kepala Pusat P2H wajib melakukan pengendalian penggunaan FDB. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja penerima FDB dan/ atau terhadap lembaga perantara FDB pinjaman. (3) Untuk keperluan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penerima FDB dan lembaga perantara FDB pinjaman wajib menyampaikan laporan secara berkala dan rutin kepada Kepala Pusat P2H. (4) Monitoring kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sesuai hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap akhir tahap penyaluran FDB. (6) Dalam hal diperlukan, Pusat P2H dapat menggunakan jasa konsultan dalam melakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN