Peraturan Menteri Nomor pm68 Tahun 2011 tentang ALUR PELAYARAN DI LAUT

Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran di laut sebagaimana dalam Pasal 2, Menteri wajib MENETAPKAN : a. alur-pelayaran di laut; b. sistem rute; c. tata cara berlalu lintas; dan d. daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

(1) Bagan pemisah lalu lintas di laut (traffic separation scheme) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan: a. kondisi lebar alur-pelayaran; b. dimensi kapal; c. kepadatan lalu lintas berlayar; d. bahaya pelayaran; e. sifat-sifat khusus kapal; f. alur tertentu; g. setiap alur yang biasanya digunakan untuk Navigasi internasional. (2) Rute dua arah (two way routes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan: a. kondisi lebar alur-pelayaran; b. dimensi kapal; c. kepadatan lalu lintas berlayar; d. bahaya pelayaran; e. sifat-sifat khusus kapal; f. alur tertentu; g. setiap alur yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional. (3) Garis haluan yang dianjurkan (recommended tracks), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditetapkan untuk: a. panduan nakhoda kapal saat memasuki alur-pelayaran di laut; b. garis panduan yang telah ditetapkan pada peta laut; c. menunjukan titik kritis dari satu belokan; d. memperjelas rute yang aman untuk kapal. (4) Rute air dalam (deep water routes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan: a. dimensi kapal; a. under keel clearance; b. draught kapal; c. kondisi dari dasar laut yang tertera di peta laut; d. bahaya-bahaya navigasi; e. mengambarkan titik-titik tertentu untuk suatu belokan. (5) Daerah yang harus dihindari (areas to be avoided) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan: a. lokasi labuh jangkar yang telah ditetapkan; b. lokasi yang dilindungi; c. kondisi dari dasar laut yang tertera di peta laut; d. bahaya-bahaya navigasi. (6) Daerah lalu lintas pedalaman (inshore traffic zones) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f ditetapkan berdasarkan: a. diperuntukan untuk kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter; b. rute diperuntukan untuk menuju dan keluar pelabuhan; c. diperuntukan bagi kapal ikan di sekitar traffic separation scheme (TSS) yang akan melaksanakan kegiatan; d. kapal dalam kondisi tidak beroperasi dengan baik. (7) Daerah kewaspadaan (precaution areas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan: a. lokasi labuh sementara; b. daerah joint kapal untuk masuk ke bagan pemisah; c. daerah ditentukan untuk kapal memotong suatu bagan pemisah. (8) Daerah-daerah putaran (roundabouts) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h ditetapkan berdasarkan: a. kondisi lebar alur-pelayaran; b. dimensi kapal; c. kepadatan lalu lintas berlayar; d. bahaya pelayaran; e. sifat-sifat khusus kapal; f. alur tertentu; g. setiap alur yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional; h. digunakan untuk memandu traffic dengan cara mengitari berlawanan arah jarum jam suatu daerah pemisah berbentuk bulat.

Pengaturan alur-pelayaran sempit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi: a. kapal yang sedang berlayar menyusuri alur-pelayaran atau air pelayaran sempit, harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur-pelayaran atau air pelayaran yang terletak di sisi kanannya, bilamana hal itu aman dan dapat dilaksanakan; b. kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter atau kapal layar tidak boleh merintangi jalan kapal yang hanya dapat berlayar dengan aman di dalam alur-pelayaran atau air pelayaran sempit; c. kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh merintangi jalan setiap kapal lain yang sedang berlayar di dalam alur- pelayaran atau air pelayaran sempit; d. kapal tidak boleh memotong alur-pelayaran atau air pelayaran sempit jika pemotongan demikian merintangi jalan kapal yang hanya dapat berlayar dengan aman di dalam alur-pelayaran atau air pelayaran sempit. Kapal yang disebutkan terakhir tersebut boleh menggunakan isyarat bunyi yang ditentukan di dalam COLREG, jika ragu- ragu terhadap maksud kapal yang memotong itu; e. di alur-pelayaran atau air pelayaran sempit jika penyusulan hanya dapat dilakukan jika kapal yang disusul itu harus melakukan tindakan untuk memungkinkan pelewatan dengan aman, maka kapal yang bermaksud menyusul itu harus menyatakan maksudnya dengan memperdengarkan isyarat yang sesuai dengan yang ditentukan di dalam COLREG, kapal yang akan disusul itu, jika menyetujui, harus memperdengarkan isyarat yang sesuai yang ditentukan di dalam COLREG dan mengambil langkah untuk melewatinya dengan aman. Jika ragu-ragu, kapal itu boleh memperdengarkan isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam COLREG; f. kapal yang sedang mendekati tikungan atau daerah alur- pelayaran atau air pelayaran sempit yang di tempat itu kapal-kapal lain dapat terhalang oleh alingan, harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dan berhati-hati serta harus memperdengarkan isyarat yang sesuai dengan yang ditentukan di dalam COLREG; g. setiap kapal, jika keadaan mengizinkan, harus menghindarkan dirinya berlabuh jangkar di dalam alur- pelayaran sempit.

Pengaturan berlalu lintas di bagan pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi: a. kapal yang sedang menggunakan bagan pemisah lalu-lintas harus: 1. berlayar di dalam jalur lalu-lintas yang sesuai dengan arah lalu-lintas umum untuk jalur itu; 2. sedapat mungkin tetap bebas dari garis pemisah atau zona pemisah lalu-lintas; 3. jalur lalu-lintas dimasuki atau ditinggalkan pada umumnya dari ujung jalur, tetapi bilamana tindakan memasuki atau meninggalkan jalur itu dilakukan dari salah satu sisi, tindakan itu harus dilakukan sedemikian rupa hingga membentuk sebuah sudut yang sekecil-kecilnya terhadap arah arus lalu-lintas umum. b. sedapat mungkin, kapal harus menghindari memotong jalur-jalur lalu lintas, tetapi jika terpaksa melakukannya, harus memotong arah arus lalu lintas umum dengan sudut yang sekecil-kecilnya terhadap arah arus lalu-lintas umum; c. zona-zona lalu-lintas dekat pantai pada umumnya tidak boleh digunakan oleh lalu-lintas umum yang dengan aman dapat menggunakan jalur lalu-lintas yang sesuai di dalam bagan pemisah yang berbatasan. Tetapi kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter dan kapal-kapal layar dalam segala keadaan boleh berada di dalam zona-zona lalu-lintas dekat pantai; d. kapal yang sedang memotong atau kapal yang sedang memasuki atau sedang meninggalkan jalur, tidak boleh memasuki zona pemisah atau memotong garis pemisah, kecuali: 1. dalam keadaan darurat untuk menghindari bahaya mendadak; 2. untuk menangkap ikan di dalam zona pemisah. e. kapal yang sedang berlayar di daerah-daerah dekat ujung bagan pemisah lalu-lintas harus berlayar dengan sangat hati-hati; f. sedapat mungkin, kapal harus menghindarkan dirinya berlabuh jangkar di dalam bagan pemisah lalu-lintas atau di daerah dekat ujung-ujungnya; g. kapal yang tidak menggunakan bagan pemisah lalu-lintas harus menghindarinya dengan ambang batas selebar- lebarnya; h. kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh merintangi jalan setiap kapal lain yang sedang mengikuti jalur lalu- lintas; i. kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter atau kapal layar tidak boleh merintangi jalan aman kapal tenaga yang sedang mengikuti jalur lalu-lintas; j. kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, bilamana sedang melakukan operasi untuk merawat sarana keselamatan pelayaran di dalam bagan pemisah lalu-lintas dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi aturan ini karena pentingnya penyelenggaraan operasi itu; k. kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, bilamana sedang melakukan operasi untuk meletakkan, memperbaiki atau mengangkat pipa dan kabel laut, di dalam bagan pemisah lalu-lintas, dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi aturan ini.

(1) Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. (2) Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) Mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. (3) Kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik INDONESIA, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. (4) Kapal perang dan pesawat udara militer asing, sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan, tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan menggunakan amunisi. (5) Kecuali dalam keadaan force majeure dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah INDONESIA. (6) Semua kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar mandir, kecuali dalam hal force meajeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah. (7) Kapal atau pesawat udara asing yang melakukan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah INDONESIA.