Peraturan Menteri Nomor per-07-men-v-2010 Tahun 2010 tentang ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 3. Asuransi Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri. 4. Penyelenggara Program Asuransi TKI adalah perusahaan asuransi yang telah mendapat izin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 5. Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon TKI/TKI yang meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan di luar negeri dalam hal terjadi risiko-risiko yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. 6. Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 7. Penanggung adalah perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk 1 (satu) konsorsium. 8. Tertanggung adalah calon TKI/TKI yang telah membayar premi asuransi TKI. 9. Polis asuransi adalah suatu perjanjian asuransi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan daftar peserta yang diserahkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta. 10. Pemegang polis adalah calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah. 11. Kartu Peserta Asuransi yang selanjutnya disingkat KPA adalah kartu yang diterbitkan oleh penanggung atas nama calon TKI/TKI sebagai bukti keikutsertaan tertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis. 12. Penerima manfaat adalah tertanggung atau ahli waris yang sah untuk menerima santunan asuransi. 13. Uang pertanggungan adalah sejumlah uang santunan sesuai dengan jaminan asuransi yang ditetapkan dalam polis. 14. Konsorsium asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium. 15. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 16. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. 17. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. 18. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan. 19. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 20. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. 21. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja. 22. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk mendapat persetujuan dari Menteri, perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen: a. copy akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas; b. copy surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan R.I.; c. surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI; d. surat pernyataan bersedia membentuk kantor cabang sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) daerah embarkasi; e. bukti kepemilikan sistem pendataan on-line yang dapat diakses oleh publik; f. surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan atas nama Menteri qq. perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); g. neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan publik; h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); i. bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Menteri Keuangan bagi direksi dan komisaris;dan j. pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/PRESIDEN direktur) dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

(1) Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diketuai oleh salah satu perusahaan asuransi TKI yang telah bergabung dalam konsorsium asuransi TKI. (2) Untuk dapat dipilih sebagai ketua konsorsium asuransi TKI, wajib memenuhi syarat: a. memiliki pengalaman sebagai penyelenggara asuransi; b. memiliki aset terbesar diantara para anggota konsorsium asuransi TKI paling sedikit Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah); c. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah); d. memiliki kantor cabang sekurang-kurangnya di 15 (lima belas) daerah embarkasi; e. memiliki fasilitas sistem pendataan on-line dengan semua anggota konsorsium asuransi TKI yang dapat diakses oleh publik;dan f. memiliki deposito jaminan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

(1) Untuk dapat ditetapkan menjadi pialang asuransi TKI, perusahaan pialang asuransi harus mengajukan permohonan kepada Menteri, dengan melampirkan dokumen: a. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. copy Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Pialang Asuransi; c. copy polis indemnitas profesi yang masih berlaku; d. memiliki modal disetor/equitas paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);dan e. pernyataan kesanggupan menyelesaikan klaim asuransi untuk kepentingan calon TKI/TKI. (2) Permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penetapan pialang asuransi TKI oleh Menteri.

(1) Jenis program asuransi TKI meliputi: a. program asuransi TKI pra penempatan; b. program asuransi TKI selama penempatan;dan c. program asuransi TKI purna penempatan. (2) Program asuransi TKI pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. risiko meninggal dunia; b. risiko sakit dan cacat; c. risiko kecelakaan; d. risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI;dan e. risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual. (3) Program asuransi TKI selama penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI; b. risiko meninggal dunia; c. risiko sakit dan cacat; d. risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja; e. risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja; f. risiko upah tidak dibayar; g. risiko pemulangan TKI bermasalah; h. risiko menghadapi masalah hukum; i. risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual; j. risiko hilangnya akal budi;dan k. risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan. (4) Program asuransi TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. risiko kematian; b. risiko sakit; c. risiko kecelakaan;dan d. risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda. (5) Jenis risiko dan besarnya santunan asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

(1) Calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium asuransi TKI. (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (3) Dalam hal pengajuan klaim melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak menuntut klaim dinyatakan gugur. (4) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan: a. Umum. 1. surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan bermeterai cukup; 2. KPA (asli); 3. foto copy identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah;dan 4. surat keterangan asli dari ahli waris yang sah diketahui kepala desa/kelurahan domisili ahli waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli waris. b. Khusus program asuransi TKI pra penempatan. 1. Meninggal dunia harus melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit. 2. Sakit. a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas. 3. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat. a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas. 4. Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI. a) surat keterangan dari kepala dinas kabupaten/kota setempat;dan b) perjanjian penempatan. 5. Tindak kekerasan fisik, dan pemerkosaan/pelecehan seksual. a) surat visum dari dokter rumah sakit;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. c. Khusus program asuransi TKI selama penempatan. 1. Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI. a) perjanjian kerja;dan/atau b) perjanjian penempatan. 2. Meninggal dunia. a) surat keterangan kematian dari rumah sakit; atau b) surat keterangan dari Perwakilan R.I. setempat. 3. Sakit. a) surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di INDONESIA; dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. 4. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat. a) surat keterangan dari rumah sakit dan/atau dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di INDONESIA;dan/atau b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. 5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun secara masal sebelum berakhirnya perjanjian kerja. a) perjanjian kerja; b) perjanjian penempatan; c) surat keterangan PHK dari pengguna; d) surat keterangan Perwakilan R.I. di negara penempatan;dan/atau e) surat keterangan dari Dirjen. 6. Menghadapi masalah hukum. a) perjanjian kerja;dan/atau b) surat keterangan dari perwakilan. 7. Upah tidak dibayar, harus melampirkan perjanjian kerja. 8. Pemulangan TKI bermasalah, harus melampirkan surat keterangan dari Perwakilan RI di negara penempatan. 9. Tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual. a) surat visum dari dokter rumah sakit;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. 10. Hilangnya akal budi, harus melampirkan medical report atau visum dari rumah sakit negara penempatan. 11. TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, harus melampirkan surat keterangan dari Perwakilan RI di negara penempatan. d. Khusus program asuransi TKI purna penempatan. 1. Meninggal dunia. a) surat keterangan kematian dari rumah sakit ;dan/atau b) surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. 2. Sakit. a) surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas. 3. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat. a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas. 4. Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, harus melampirkan surat keterangan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 5. Tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual. a) surat visum dari dokter rumah sakit;dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit. (5) Santunan atas klaim yang diajukan wajib dibayar oleh konsorsium asuransi TKI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak persyaratan pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi. (6) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilaporkan oleh konsorsium asuransi TKI kepada Dirjen dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(1) Evaluasi kinerja konsorsium asuransi TKI dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sekali. (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi administratif kepada konsorsium penyelenggara program asuransi TKI.

Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 30 terjadi perubahan keanggotaan konsorsium asuransi TKI, maka konsorsium asuransi TKI harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilaksanakan oleh Menteri atau Dirjen atas usulan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal Menteri atau Dirjen menemukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan program asuransi TKI melalui mekanisme pengawasan atau hasil evaluasi kinerja konsorsium asuransi TKI, maka konsorsium dapat dikenakan sanksi administratif tanpa melalui usulan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatanya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2010 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, H.A. MUHAIMIN ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA JENIS RESIKO DAN BESARNYA SANTUNAN ASURANSI TKI NO. JENIS RESIKO YANG DITANGGUNG JENIS PROGRAM PERSENTASE NILAI PERTANGGUNGAN 1. Resiko meninggal dunia - Jaminan kematian. 100% 100% x Rp. 50.000.000 - Biaya pemakaman 100% x Rp. 5.000.000 2. Resiko sakit Jaminan pemeliharaan kesehatan di negara penempatan : - Sesuai dengan biaya pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan maksimal Rp. 50.000.000 untuk setiap peristiwa sakit. - Rawat Inap (termasuk pemeriksaan dokter, obat-obatan, rontgen, radiologi, bedah, laboratorium, pelayanan gawat darurat). - Rawat Jalan (termasuk pemeriksaan dokter, obat-obatan, pemeriksaan dan pencabutan gigi). Perawatan lanjutan di dalam negeri. - Sesuai dengan biaya pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan maksimal Rp. 25.000.000 untuk setiap peristiwa sakit. NO. JENIS RESIKO YANG DITANGGUNG JENIS PROGRAM PERSENTASE NILAI PERTANGGUNGAN 3. Resiko Kecelakaan Kerja Jaminan kecelakaan kerja: - santunan cacat total. - Rp. 50.000.000 + tiket pesawat kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. - Santunan cacat tetap sebagian , santunan disesuaikan dengan skala persentase dari jumlah uang pertanggungan : Dengan ketentuan maksimal Rp. 50.000.000 a. 1) Lengan kanan mulai dari sendi bahu. 75% 75% x Rp. 50.000.000 2) Lengan kiri mulai dari sendi bahu 65% 65% x Rp. 50.000.000 b. 1) Lengan kanan mulai dari atasnya sendi bahu 65% 65% x Rp. 50.000.000 2) Lengan kiri mulai dari atasnya sendi bahu 55% 55% x Rp. 50.000.000 c. 1) Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan 60% 60% x Rp. 50.000.000 2) Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan 50% 50% x Rp. 50.000.000 d. Satu kaki mulai dari pangkal paha atau pergelangan kaki 50% 50% x Rp. 50.000.000 e. 1) Ibu jari tangan kanan 25% 25% x Rp. 50.000.000 2) Ibu jari tangan kiri 25% 25% x Rp. 50.000.000 NO. JENIS RESIKO YANG DITANGGUNG JENIS PROGRAM PERSENTASE NILAI PERTANGGUNGAN f. 1) Jari tangan kanan lainnya 25% 25% x Rp. 50.000.000 2) Jari tangan kiri lainnya 25% 25% x Rp. 50.000.000 g. Satu jari kaki 25% 25% x Rp. 50.000.000 h. Pendengaran pada kedua belah telinga 25% 25% x Rp. 50.000.000 i. Pendengaran sebelah telinga 25% 25% x Rp. 50.000.000 j. Buta total kedua belah mata 100% 100% x Rp. 50.000.000 k. Buta total sebelah mata 50% 50% x Rp. 50.000.000 l. Buta tetapi masih bisa melihat sinar 50% 50% x Rp. 50.000.000 4. Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI - Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI 110% Sebesar biaya penempatan sesuai cost structure masing-masing negara tujuan yang telah dipungut oleh PPTKIS 5. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual - Resiko terhadap kekerasan fisik - Nilainya sebesar ketentuan cacat tetap yang tertera pada butir (3) maksimal Rp. 50.000.000. - Resiko terhadap pemerkosaan/ - Rp. 50.000.000 Pelecehan Seksual 6. Resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI Pembatalan kontrak oleh mitra usaha atau majikan sebelum TKI melakukan pekerjaan sesuai perjanjian kerja bukan karena kesalahan TKI. - Rp. 25.000.000 ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. NO. JENIS RESIKO YANG DITANGGUNG JENIS PROGRAM PERSENTASE NILAI PERTANGGUNGAN 7. Resiko PHK a. kurang dari 2 bulan 10% 10% x Rp. 25.000.000 b. 2 bulan atau lebih dan kurang dari 3 bulan 15% 15% x Rp. 25.000.000 c. 3 bulan atau lebih dan kurang dari 4 bulan 20% 20% x Rp. 25.000.000 d. 4 bulan atau lebih 30% 30% x Rp. 25.000.000 8. Resiko menghadapi masalah hukum Biaya legitasi dan advokasi - Sebesar biaya yang dikeluarkan maksimum Rp. 100.000.000 9. Resiko upah tidak dibayar Resiko upah tidak dibayar - Sebesar upah yang tidak dibayar selama masa kerja yang telah dijalani. Dalam hal upah yang belum dibayar tersebut kemudian dibayar oleh pengguna maka menjadi hak asuransi. 10. Resiko pemulangan TKI yang bermasalah Resiko pemulangan TKI yang bermasalah - Tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. 11. Resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal Kehilangan atas barang bawaan TKI selama perjalanan pulang dari tempat debarkasi ke daerah asal. - Penggantian nilai barang bawaan yang hilang dengan nilai maksimal Rp. 10.000.000. 12. Resiko hilangnya akal budi Resiko hilangnya akal budi - Rp. 25.000.000 ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. NO. JENIS RESIKO YANG DITANGGUNG JENIS PROGRAM PERSENTASE NILAI PERTANGGUNGAN 13. Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI. - Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain lintas negara dengan majikan yang berbeda. - Nilainya sebesar 24 (dua puluh empat) bulan gaji ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. - Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain lintas negara dengan majikan yang sama - Nilainya sebesar 12 (dua belas) bulan gaji ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. - Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain lintas negara yang sama dengan majikan yang berbeda - Nilainya sebesar 6 (enam) bulan gaji ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, H.A. MUHAIMIN ISKANDAR