Peraturan Menteri Nomor m-01-ht-03-01 Tahun 2006 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; e. sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; f. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan SpesiaIis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat UNDANG-UNDANG Jabatan Notaris mulai berlaku; g. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun; h. telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA bekerjasama dengan pihak lain; i. telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut- turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f; j. tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA; k. mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri; l. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang- undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. (2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris; b. fotokopi buku nikah akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah; c. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan Spesialis Notariat atau fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan; d. fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; e. fotokopi akta kelahiran surat kenai lahir yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris; f. fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris; g. fotokopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; h. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat; i. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; j. asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; k. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; l. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik INDONESIA; m. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara; n. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar; o. asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA; p. alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan q. prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

(1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidal dapat mengajukan permohonan baru. (3) Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diaIihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima. 8/2/23, 4:32 PM PERMEN M.01.HT.03.01 Tahun 2006 www.flevin.com/id/lgso/legislation/Mirror/czozODoiZD1ibisyMDA3JmY9cGVybWVuMDYuTS4wMS5IVC4wMy4wMS5odG0iOw==.html 3/11 (4) Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan. (5) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan. (6) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain. (7) Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos. (8) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos. (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia. (10) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

(1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan seteIah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya, pada daerah kabupaten atau kota di tempat kedudukan Notaris terhitung sejak menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan UNDANG-UNDANG Jabatan Notaris. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris; b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris; c. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat tentang konduite Notaris; d. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah tentang jumlah akta yang dibuat Notaris; e. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Notaris tentang cuti Notaris, dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Notaris; f. asli surat rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris; g. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Jabatan Notaris; h. asli surat penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris yang akan menampung protokol dari Notaris yang akan pindah; i. asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA; j. pas photo berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 4 lembar; k. alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan l. prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila: a. meninggal dunia; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; 8/2/23, 4:32 PM PERMEN M.01.HT.03.01 Tahun 2006 www.flevin.com/id/lgso/legislation/Mirror/czozODoiZD1ibisyMDA3JmY9cGVybWVuMDYuTS4wMS5IVC4wMy4wMS5odG0iOw==.html 6/11 c. atas permintaan sendiri; d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun; e. berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang- undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dan kondite Notaris yang bersangkutan. (3) Perpanjangan masa jabatan Notaris sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun diajukan dengan surat permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; b. surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; c. rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat; dan d. rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris. (4) Permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan. (6) Sebelum permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikabulkan, Direktur Jenderal menunjuk Direktur Perdata melakukan wawancara dengan pemohon. (7) Jika permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris tidak dikabulkan, Direktur Jenderal memberitahukan secara resmi melalui surat tercatat kepada pemohon.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA HAMID AWALUDIN ke atas (c)2010 Ditjen PP :: www.djpp.depkumham.go.id || www.djpp.info || Kembali