Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PP Nomor 6 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita lbu Kota Nusantara, dan RKA bendahara umum negara. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran negara menurut nomenklatur kementerian/lembaga dan bendahara umum negara dalam menjalankan fungsi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan. 4. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi PRESIDEN yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang tenrkur. MENETAPKAN 5.Rencana... 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Strategis Kementerian/l,embaga yang selanjutnya disebut Renstra KIL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Kerangka Anggaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KAJM adalah rencana APBN jangka menengah yang memuat kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal pemerintah. 8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. 9. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga atau Rencana Kerja Kementerianl Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RI(A-KIL adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing- masing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga. 1 1. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang disusun menurut Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 12. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 13. Belanja. . . 13. Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. L4. Program RI(A-K/L dan RKA-BUN yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (outcomel tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerianll,embaga dan fungsi Bendahara Umum Negara dimaksud serta visi dan misi PRESIDEN. 15. Kegiatan RKA-K/L dan RI(A-BUN yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan Keluaran loutptttl dalam mendukung tenrujudnya sasaran Program. L6. Keluaran adalah barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. 17. Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 18. Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif K/L adalah indikasi Pagu Anggaran yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam . penJrusunan Renja-K/L. 19. Pagu Indikatif Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah indikasi dana yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Bendahara Umum Negara. 20. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran KIL adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka pen) rsunan RKA-K/L. 21. Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Bendahara Umum Negara sebagai dasar penyusunan RKA-BUN. 22.Alokasi... 22. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran KIL adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 23. Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Ra1ryat. 24. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 25. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 26. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 27. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/ Lembaga ya.ng bersangkutan. 28. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 30.Menteri... 30. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang keuangan negara. 31. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RKA

Pasal 6

Koreksi

(1) Pen5rusunan RKA harus menggunakan pendekatan: a. kerangka pengeluaran jangka menengah; b. penganggaran terpadu; dan c. penganggaran berbasis Kinerja. (2) RKA disusun secara sistematis dan dirinci menurut klasifikasi anggaran. (3) Pen5rusunan RI(A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen: a. indikator Kinerja; b. standar biaya; dan c. evaluasi Kinerja.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam hal RKA-BUN disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, penyusunan RKA-BUN dapat menggunakan pendekatan dan instrumen yang dikecualikan dari pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (21 Ketentuan mengenai pendekatan dan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Bagian

Pasal 8

(1) Klasifikasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi: a. klasifikasi organisasi; b. klasifikasi fungsi; dan c. klasifikasi jenis belanja. (21 Klasifikasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a merupakan pengelompokan alokasi sesuai dengan struktur organisasi Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. (3) Klasifikasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf b merupakan pengelompokan alokasi sesuai fungsi pemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. (4) Klasifikasi jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) mertrpakan pengelompokan belanja negara berdasarkan jenis belanja dan transfer ke daerah. (5) Selain klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyusunan RKA-BUN dapat menggunakan klasifikasi pembiayaan. (6) Klasifikasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan pengelompokan pengeluaran pembiayaan berdasarkan jenis pengeluaran pembiayaan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi anggaran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan rumusan yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja yang bersifat kuantatif atau kualitatif. (2) Indikator... (21 Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengukur Kinerja dan mengevaluasi capaian suatu Program atau Kegiatan. (3) Menteri/Pimpinan Lembaga MENETAPKAN Indikator Kinerja dan perubahannya pada ayat (21 berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian/Lembaga. (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit bersifat jelas, dapat diukur secara periodik, dapat dicapai, mempunyai relevansi, dan akurat. (5) Pen5rusunan, penetapan, dan perubahan indikator Kinerja dalam pen5rusunan RIG-K/L dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Pen5rusunan, penetapan, dan perubahan indikator Kinerja dalam pen)rusunan RKA-BUN dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pasal 10

(1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hurr-f b terdiri atas: a. standar biaya masukan; b. standar biaya keluaran; dan c. standar struktur biaya. (21 Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunErn RKA dan/atau pelaksanaan anggaran. (3) Dalam rangka penJrusunan RI(A-BUN, standar biaya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu sesuai dengan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 11... Pasal 1 1 (1) RI(A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan prinsip Belanja Berkualitas yang meliputi: a. efisiensi; b. efektivitas; c. prioritas; d. transparansi; dan e. akuntabilitas. (21 Ketentuan mengenai prinsip Belanja Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. (3) Ketentuan mengenai prinsip Belanja Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Pasal 12

(1) Menteri Keuangan men5rusun KAJM yang memuat kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan jangka menengah untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal pemerintah dalam perspektif jangka menengah. (21 KAJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kerangka fiskal jangka menengah yang meliputi: a. proyeksi/rencana asumsi ekonomi makro untuk jangka menengah; dan b. proyeksi/rencana/target fiskal jangka menengah. (3) Selain memperhatikan kerangka fiskal jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (21, KAJM disusun dengan memperhatikan: a. RPJM Nasional; b. kerangka pengeluaran jangka menengah; c.evaluasi... -t2- c. evaluasi Kinerja APBN; dan/atau d. realisasi APBN.

Pasal 13

(1) KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disusun pada setiap tahun anggaran dan menjadi bagian dari nota keuangan dan APBN. (21 Dalam men5rusun KAJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menentukan pilihan sumber pendanaan. (3) Penentuan pilihan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mempertimbangkan: a. perkembangan pendapatan; b. komitmen pendanaan belanja jangka menengah Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah; dan c. kapasitas utang pemerintah pusat. (4) Dalam menentukan pilihan sumber pendanhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., Menteri Keuangan dapat berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. (5) KAJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. KAJM yang disusun pertama kali; dan b. KAJM yang digulirkan.

Pasal 14

(1) KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai acuan oleh Kementerian Keuangan dalam pen5rusunan: a. pagu Kementerian/Lembaga, pagu transfer ke daerah, dan pagu pembiayaan; b. proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan c. kontrak tahun jamak dan komitmen jangka menengah lainnya. (2) KAJM... (21 KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 digunakan sebagai acuan oleh Kementerian/Lembaga dalam: a. penJrusunan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam RKA-K/L; dan b. perencanaan kontrak tahun jamak dan komitmen jangka menengah lainnya. (3) KAJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai acuan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam: a. pen5rusunan Rencana Strategis Bendahara Umum Negara; b. penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam RKA-BUN; dan c. komitmen jangka menengah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan dan penggunaan KAJM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 15

(1) Penyusunan RKA dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pegawai yang memenuhi standar kompetensi teknis. (21 Ketentuan mengenai standar dan tata cara pemenuhan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 16

(1) Menteri Keuangan mengembangkan dan/atau menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi dalam penJrusunan RI(A. (2) Sistem... -t4- (21 Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi penganggaran termasuk proses pengelolaan aset dan proses sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan sistem perencanaan, pengadaan, pengendalian pembangunan, serta pelaporan Kinerja instansi. (4) Kementerian/Lembaga membuka akses data dan sistem informasi untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. sistem informasi penyusunan RI(A sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. akses data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17

(1) Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga wajib menJrusun dan bertanggungiawab terhadap RKA-K/ L. (21 Menteri Keuangan selain selaku Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menJrusun RKA-BUN dalam kewenangannya selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. Bagian

Pasal 18

(1) Stmktur RKA memuat: a. rincian anggaran; dan b. informasi Kinerja. (21 Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit disusun menurut: a. Program; b. Kegiatan; c. Keluaran; dan d. sumber pendanaan. (3) Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit: a. hasil; b. Keluaran; dan c. indikator Kinerja. (4) Struktur RI(A disusun dengan format yang disediakan oleh sistem informasi penyusunan RI(A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (5) Struktur RI(A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus struktur RKA BUN yang disusun disesuaikan dengan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan format RKA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

(1) Dalam penerapan peng€Lnggaran berbasis Kinerja, Menteri/Pimpinan [.embaga memformulasikan Program, Kegiatan, dan Keluaran. (21 Menteri Keuangan dapat melakukan penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah penyusunan Renja K/L berdasarkan kebutuhan. (3) Dalam... (3) Dalam hal penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat l2l terkait prioritas nasional, disepakati dalam pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga. (4) Hasil penajaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3), digunakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai acuan dalam pen5rusunan RI(A-K/L. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dalam pen5rusunan RKA-K/L diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 20

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas: a. Program teknis; dan b. Program dukungan manajemen. (21 Program teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional, RKP, dan sesuai arahan PRESIDEN. (3) Program teknis untuk pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat lintas unit eselon I dalam 1 (satu) Kementerianll*mbaga yang sama atau lintas Kementerian/Lembaga. (4) Program teknis yang bersifat lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh: a. pejabat unit eselon I Kementerian/Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk Program lintas unit eselon I dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga yang sama; dan b. Kementerian/Lembaga yang ditetapkan sebagai koordinator untuk Program lintas Keme n ter ian I l,emb aga. (5) Program dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Program yang berkarakteristik sebagai dukungan pelaksanaan fungsi Kementerian/Lembaga dan administrasi pemerintahan. Pasal 2l . .. -t7- Pasal 2 1 (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas: a. Kegiatan generik; dan b. Kegiatan teknis. (2) Kegiatan generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit eselon I atau eselon II yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung dan memiliki Program dukungan manajemen. (3) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai bagian dari Program teknis untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional dan RKP. (4) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: a. Kegiatan spesifik yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja tertentu; dan b. Kegiatan lintas yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja tertentu. (5) Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan lintas menunjuk koordinator Kegiatan. Pasal22 Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I ayat (1) mengacu pada rumusan Program dan Kegiatan dalam Renja K/L.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Perencanaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

(1) Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis Kinerja, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara men5rusun dan melakukan penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran. (2) Ketentuan... (21 Ketentuan mengenai penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan RKA BUN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

(1) Dalam pen)rusunan RKA, Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan sinkronisasi terhadap belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. (21 Sinkronisasi terhadap belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap: a. prioritas pembangunan; b. pembagian urusan; dan c. struktur anggaran. (3) Sinkronisasi terhadap belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit dengan transfer ke daerah yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peratur€rn perundang-undangan. (4) Transfer ke daerah yang penggunaannya telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap dana alokasi khusus. (5) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat f|l disusun dan dibahas bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan. (6) Sinkronisasi menurut pembagian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf b dilakukan berdasarkan: a. kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat menur-ut kebijakan atau penugasan. (71 Ketentuan mengenai mekanisme sinkronisasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Perencanaan sesuai dengan kewenangannya. BABIV...

BAB Kedua

Klasifikasi Anggaran, lndikator Kinerja, Standar Biaya, dan Belanja Berkualitas Dalam Pen5rusunan RKA

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

KAJM

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedelapan

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Pen5rusunan RKA-K lL dan RKA-BUN

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

PROSES PEI{YUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-K/L DAN RKA-BUN

Pasal 26

Koreksi

(1) Menteri Perencanaan menyampaikan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan. (2) PRESIDEN menyetujui tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional untuk tahun anggaran direncanakan paling lambat bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi Kinerja anggaran dan pembangunan tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan. (3) Menteri Perencanaan menyampaikan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional yang telah disetujui PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada selumh Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (41 Berdasarkan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian/Lembaga menJrusun usulan: a. Kegiatan dan Keluar€rn berlanjut; atau b. Keluaran baru. (5) Menteri Keuangan bersama denga Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan atas usulan Kegiatan dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Tata cara pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian tidak terpisahkan dari pen5rusunan dan penelaahan Renja K/L dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal27... Pasal27 (1) Untuk melaksanakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan RKA-K/L, Kementerian/Lembaga menJrusun angka prakiraan maju 3 (tiga) tahun dalam RKA-K/L yang sudah dimutakhirkan. 12) Angka prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan angka dasar Kementerian/Lembaga. (3) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan angka dasar yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan. (4) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan bersama- sama melakukan tinjau ulang terhadap angka dasar yang sudah disusun Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam melakukan tinjau ulang angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan memperhatikan ketersediaan anggaran sebagai bahan dalam pen5rusunan Pagu Indikatif KlL. (6) Pen5rusunan angka prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara tinjau ulang angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Menteri Keuangan bersama-sama Menteri Perencanaan mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam Program dalam rangka pen5rusunan rancangan Pagu Indikatif KlL. (21 Pagu Indikatif K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan tentang Pagu Indikatif KlL. (3) Menteri/Pimpinan Lembaga men5rusun ranc€ulgErn Renja K/Lmengacu pada Renstra KlL, rancangan awal RKP, dan Pagu Indikatif K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam... -2L- (41 Dalam hal terdapat Program lintas Kementerian / Lembaga, penJrusunan ranc€utgan Renj a K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat pada Program dimaksud. (5) Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pertemuan 3 (tiga) pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L. (6) Rancangan Renja K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan penyempurnaan ranc€rngErn awal RKP dan bahan pembicaraan pendahuluan ranca.ngan APBN.

BAB Kesatu

Proses Pen5rusunan dan Penelaahan RI(A-K/L Paragraf I Prapenyusunan RKA-K/L

Pasal 26

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

(1) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan memutakhirkan ketersediaan anggaran berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. (21 Berdasarkan hasil pemutakhiran ketersediaan €rnggara.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan arahan PRESIDEN, Menteri Keuangan bersama-sama Menteri Perencanaan mengalokasikan anggaran menurut Program dalam rangka penyusunan ranc€rngan Pagu Anggaran K/L dengan mempertimbangkan: a. hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan r€rnca.ngan APBN; dan b. Kegiatan dan Keluaran baru. (3) Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan setelah disetqjui PRESIDEN paling lambat pada akhir bulan Juni. (41 Menteri/Pimpinan lembaga melakukan pemutakhiran rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) menjadi Renja KlLberdasarkan Pagur Anggaran KIL dan RKP. (5) Menteri... (5) Menteri/Pimpinan Lembaga men5rusun RKA-K/L berdasarkan: a. RKP; b. Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4); c. Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan d. standar biaya. (6) Dalam menyusun RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri/Pimpinan Lembaga memperhatikan: a. RPJM Nasional; b. KAJM; c. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal; dan d. Renstra KlL. (71 Untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L, Menteri/Pimpinan Lembaga menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan reviu RKA-K/L.

BAB 2

Proses Pen5rusunan RKA-K/ L

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) dengan memperhatikan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan penelaahan. (21 Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan. (3) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan memperhatikan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan dilaksanakan oleh: a. Menteri... a. Menteri Perencanaan terhadap kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K lL dengan Renja-K/L dan RKP; dan b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA-KIL dengan efisiensi dan efektivitas belanja Kementerian/ Lembaga. (4) Hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi himpunan RKA-K/L. (5) Berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (41, Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian terhadap Pagu Anggaran K/L. (6) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lambat pada bulan Juli.

BAB Kedua

Proses Penyusunan dan Penelaahan RKA-BUN

Pasal 35

Koreksi

(U Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara MENETAPKAN unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPA BUN. (21 Pada awal tahun anggaran, PPA BUN melakukan: a. evaluasi Kinerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; b. pen5rusunan indikator Kinerja dalam penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; dan c. penyusunan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara. (3) Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dapat berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pihak lain terkait untuk menJrusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara untuk tahun anggar€rn yang direncanakan dengan berpedoman pada: a. prakiraan maju; b. evaluasi Kinerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; c. indikator Kineda; dan d. rencana strategis yang telah disusun. (4) Indikasi... REPUBLIK INDONESIA. (4) Indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan indikasi dana untuk memenuhi program pemerintah yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (5) Menteri Keuangan MENETAPKAN Pagu Indikatif BUN berdasarkan: a. arahan PRESIDEN; b. hasil tinjau ulang angka dasar; c. indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau d. kapasitas fiskal, dengan memperhatikan rancangan awal RKP. (6) Berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPA BUN melakukan penyesuaian indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 36

(1) Menteri Keuangan MENETAPKAN Pagu Anggaran BUN dengan berpedoman pada: a. arahan PRESIDEN; b. hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN; dan c. RKP. (21 Berdasarkan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN menJrusun RKA- BUN. (3) Penyusunan RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (21dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau pihak lain yang terkait. (41 Koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa melaksanakan sinkronisasi antara RKA-K/L dan RI(A-BUN agar tidak terdapat duplikasi anggaran. (5) Untuk... (5) Untuk meningkatkan kualitas RKA-BUN, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari Kementerian/L,embaga yang memperoleh penugasan selaku kuasa pengguna anggaran Bendahara Umum Negara untuk melakukan reviu RKA satuan kerja Bendahara Umum Negara. (6) PPA BUN menyampaikan RKA-BUN yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk dilakukan penelaahan.

BAB 1

Proses Pen5rusunan RKA-BUN

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

(1) Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai APBN beserta Nota Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan MENETAPKAN Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan kepada PPA BUN. (21 PPA BUN melakukan penyesuaian RKA-BUN dengan Alokasi Anggaran hasil kesepakatan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) PPA BUN menyampaikan RKA-BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk dilakukan penelaahan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN, SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN

Pasal 43

Koreksi

(1) Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, bersama-sarna dengan Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan. (21 Menteri Keuangan dalam melakukan pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfokuskan pada aspek Kinerja anggaran. (3) Pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan: a. untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan; dan b. sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian kebijakan tahun berjalan. (5) Berdasarkan hasil pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian belanja Kementerian/Iembaga melalui mekanisme perubahan RKA-K/L. (6) Ketentuan. . . (6) Ketentuan mengenai pengendalian dan pemantauan belanja Kementerian/Lembaga serta penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 44

( 1) Menteri Keuangan melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (21 Ketentuan mengenai pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 45

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pemantauan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Menteri Keuangan menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan. (21 Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 46

(1) Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis sesuai dengan kewenanga,nnya, bersama-sama melakukan pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Pengendalian. . . (2) Pengendalian dan pemantauan terhadap sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap dana alokasi khusus. (3) Pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Menteri Keuangan melakukan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terhadap: a. Kinerja anggaran Kementerian/Lembaga; dan b. Kinerja anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (21 Hasil evaluasi Kinerja a.nggara.n, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar untuk: a. penyusunan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan; b. penyusunan dan/atau tinjau ulang angka dasar; c. pen5rusunan alokasi tahun yang direncanakan dan/atau penyesuaian anggaran tahun berjalan; dan/atau d. pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi. (3) Dalam melaksanakan evaluasi Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat melibatkan: a. Kementerian/l,embaga; dan/atau b. pihak lainnya. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Kinerja anggaran Kementerian/L,embaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan evaluasi Kinerja anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal48...

Pasal 48

Menteri Keuangan, Menteri Perenca.naan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bersama-sama menyinergikan: a. evaluasi Kinerja anggaran; b. evaluasi Kinerja pembangunan; dan c. evaluasi akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

BAB Kedelapan

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesembilan

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 30

Pasal 31

BAB 4

Pasal 31

Pasal 32

BAB 5

Pasal 32

Pasal 33

BAB 6

Pasal 33

Pasal 34

BAB 7

Pasal 34

BAB Kedua

Pasal 35