Peraturan Menteri Nomor 37-permentan-ot-140-3-2014 Tahun 2014 tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS

PERMEN Nomor 37-permentan-ot-140-3-2014 Tahun 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik INDONESIA. 2. Pemasukan Unggas adalah kegiatan memasukkan unggas dari luar ke wilayah Negara Republik INDONESIA atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 3. Pengeluaran Unggas adalah kegiatan mengeluarkan unggas ke luar dari wilayah Negara Republik INDONESIA atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 4. Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina. 5. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit unggas yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya. 6. Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, transit, atau pengeluaran media pembawa. 7. Instalasi Karantina Unggas yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina. 8. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan unggas ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 9. Persyaratan Kesehatan Unggas (Health Requirements) adalah persyaratan di bidang kesehatan unggas yang dikeluarkan negara tujuan yang memuat status kesehatan unggas di negara asal, status www.djpp.kemenkumham.go.id kesehatan unggas di peternakan asal, dan perlakuan kesehatan unggas serta tindakan karantina yang harus dipenuhi oleh negara asal. 10. Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan unggas.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi: a. petugas karantina dalam melakukan tindakan karantina terhadap pemasukan dan pengeluaran unggas ke, dari, dan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA; dan b. setiap orang dalam melakukan pemasukan dan pengeluaran unggas ke, dari, dan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar upaya pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya HPHK di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dapat berjalan berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pemasukan dan pengeluaran unggas ke dan dari wilayah Negara Republik INDONESIA, pemasukan dan pengeluaran unggas di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA.

BAB II

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

(1) Pemasukan unggas ke wilayah Negara Republik INDONESIA wajib: a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal; b. melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. (2) Pemasukan unggas yang transit di suatu negara, selain memenuhi persyaratan sertifikat kesehatan dari negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara transit. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang menerangkan: a. jenis dan jumlah unggas; dan b. sehat dan layak untuk dilalulintaskan.

BAB III

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 38

Tindakan karantina terhadap pemasukan dan pengeluaran unggas di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dilakukan di tempat pemasukan dan pengeluaran.

Pasal 39

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

BAB III

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 38

Tindakan karantina terhadap pemasukan dan pengeluaran unggas di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dilakukan di tempat pemasukan dan pengeluaran.

Pasal 39

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, www.djpp.kemenkumham.go.id AMIR SYAMSUDIN FORMAT-1 KOP PERUSAHAAN (Apabila pemilik atau kuasanya berupa badan hukum) TANPA KOP (Apabila pemilik atau kuasanya berupa perorangan) SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN (HEALTH CERTIFICATE) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap : ................................................................... Tempat, Tanggal Lahir : ................................................................... Jenis Kelamin : ................................................................... Alamat : ................................................................... Nomor Identitas : ............................... KTP/SIM/PASPOR *) Status Kepemilikan : Pemilik/Kuasanya **) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Unggas yang saya bawa benar-benar telah dilakukan pemeriksaan karantina oleh Petugas Karantina di tempat pengeluaran dan diterbitkan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate); 2. Dengan ini saya menjamin bahwa Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dimaksud akan saya sampaikan ke Petugas Karantina di tempat pemasukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan; 3. Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan, Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dimaksud tidak dapat saya sampaikan ke Petugas Karantina di tempat pemasukan, maka terhadap unggas yang ditahan dilakukan penolakan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. ........................................ Yang membuat pernyataan, Materai Rp. 6.000,- ........................................ Nama Lengkap *) Coret yang tidak perlu, dan dilampirkan foto copy kartu identitas. **)Coret yang tidak perlu. www.djpp.kemenkumham.go.id FORMAT-2 KOP PERUSAHAAN (Apabila pemilik atau kuasanya berupa badan hukum) TANPA KOP (Apabila pemilik atau kuasanya berupa perorangan) SURAT PERNYATAAN UNGGAS TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap :................................................................ Tempat, Tanggal Lahir :................................................................ Jenis Kelamin :................................................................ Alamat :................................................................ Nomor Identitas :................................. KTP/SIM/PASPOR *) Status Kepemilikan : Pemilik/Kuasanya **) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Unggas yang saya bawa (hand carry) tidak untuk diperdagangkan; 2. Apabila di kemudian hari terbukti unggas dimaksud saya perdagangkan, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. ........................................ Yang membuat pernyataan, Materai Rp. 6.000,- ........................................ Nama Lengkap *) Coret yang tidak perlu, dan dilampirkan foto copy kartu identitas. **)Coret yang tidak perlu. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 37-permentan-ot-140-3-2014 Tahun 2014 tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 38

Pasal 39

BAB IV

Pasal 42

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 38

Pasal 39

BAB IV

Pasal 42

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 40

Pasal 41