Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan INDONESIA.
2. Karbon adalah karbon dioksida (CAS L24-38'9) dengan spesifikasi konsentrasi tertentu yang berasal dari emisi yang ditangkap dan diproses dengan berbagai teknologi dengan memperhatikan standar dan kaidah keteknikan yang baik, yang berasal dari kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, pembangkit listrik, industri, dan kegiatan penghasil emisi lainnya dari domestik atau luar negeri dengan tujuan untuk diinjeksikan ke zorua target injeksi.
3. Wilayah lzin Penyimpanan Karbon adalah wilayah tertentu di wilayah INDONESIA untuk penyelenggaraan penangkapan dan penyimpanan Karbon.
4. Zona Target Injeksi yang selanjutnya disingkatZill adalah sistem batuan dalam formasi geologi mencakup lapisan ?rina penyimpan€ul, lapisan zotta penyangga, lapisan zorra kedap dan perangkap geologi yang mampu menampung Karbon yang diinjeksikan, secara aman dan permanen serta memenuhi standar keamanan lingkungan.
5. lzin Eksplorasi adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan eksplorasi ZTI di Wilayah Izin Penyimpanan Karbon melalui kegiatan akuisisi data, pengeboran, studi bawah permukaan, dan mitigasi risiko kebocoran Ttl.
6. lzin Operasi Penyimpanan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan injeksi dan penyimpanan Karbon di Wilayah lzin Penyimpanan Karbon.
7.lzin. . .
7. lzin Transportasi Karbon adalah izin yang diberikan Pemerintah untuk pengangkutan Karbon ke titik serah lokasi injeksi.
8. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
9. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
10. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
11. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nitai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
12. Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capfiire and Storage yang selanjutnya disingkat CCS adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan Karbon dan/atau pengangkutan Karbon tertangkap, penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke Tll dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.
13. Penangkapan Karbon adalah kegiatan usaha penangkapan dan pemrosesan Karbon dengan spesifikasi tertentu untuk selanjutnya diangkut dengan moda pengangkutan tertentu.
14. Pengangkutan Karbon adalah kegiatan usaha yang mencakup pengangkutan Karbon dari fasilitas penangkapan dan/atau pemrosesan dengan moda pengangkutan sampai dengan titik serah injeksi Karbon.
15. Penyimpanan Karbon adalah kegiatan usaha penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke TII dengart aman dan permanen.
16.Storage...
4
16. Storage Akuifer Asin adalah formasi batuan di bawah permukaan yang bersifat porous dan permeable dan mengandung air tanah dengan kandungan garam atau mineral terlarut, dan tidak dimanfaatkan untuk konsumsi dan untuk keperluan lain.
17. Kebocoran adalah perpindahan Karbon keluat dari Zll dan / atau pengangkutan.
18. Integritas Sumur adalah kemampuan mencegah Kebocoran pada pipa selubung, pipa sembur, penyekat, kepala sumur dan/atau chistmas tree pada sumur injeksi, sumur produksi, atau sumur pengawasan.
19. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verificationl yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan data dan/atau informasi aksi mitigasi dan aksi adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya.
20. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
21. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
22. Eksplorasi Z:il adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai potensi Zifl Karbon di wilayah yang ditentukan.
23. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
24. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak keda sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
25. Depleted. . .
25, Depleted Resentoir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Depleted Reseruoir adalah reseruoir Minyak dan Gas Bumi yang telah mengalami penurunan tekanan reseruoir atau cadangan hidrokarbon akibat produksi Minyak dan Gas Bumi serta tidak dapat diproduksikan lagr secara ekonomis dengan teknologi yang ada saat ini.
26. Monitoring adalah proses atau kegiatan memeriksa, mengawasi, mengamati, mengukur, atau menenhrkan status suatu sistem secara terus-menerus atau berulang-ulang untuk mengidentifikasi perubahan dari rona awal atau perbedaan dari tingkat kinerja yang diharapkan.
27. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
28. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (O sampai dengan 12 mil laut).
29. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas atau BPMA.
30. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
31. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik INDONESIA.
32.Sertifikat...
SK No l9179l A
SKEMA PET\TYELENGGARAAN CARBO]V CAPTURE AND STORAGE
(1) Dalam hal berdasarkan kegiatan Eksplorasi Till terbukti memiliki potensi kapasitas Penyimpanan Karbon yang komersial, pemegang lzin Eksplorasi mengajukan persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Deuelopment and Operationl Tll kepada Menteri.
(2) Rencana. . .
SK No l91750A
(21 Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Deuelopment and Operationl ZTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kajian paling sedikit terdiri atas:
a. geologi;
b. geofisika;
c. petrofisika;
d. teknik reseruoir,
e. geomekanik;
f. geokimia;
g. hidrogeologi;
h. operasi pengolahan, pengangkutan, injeksi, dan penyimpanan;
i. keekonomian;
j. keteknikan;
k. keselamatan dan lingkungan;
1. evaluasi dan mitigasi risiko;
m. penutupan; dan
n. Monitoring dan MRV.
(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan untuk memperoleh kelayakan rencana penyelenggaraan CCS sesuai dengan standar yang diacu dan kaidah keteknikan yang baik.
(4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
a. dokumen teknis rencana penyelenggaraan penangkapan, transportasi, dan operasi Penyimpanan Karbon;
b. estimasi kapasitas Penyimpanan Karbon yang dilakukan melalui pemodelan statis dan dinamis pada ZTI;
c. kedalaman dan ketebalan ZTI;
d. konduktivitas hidrolik ZTI;
e. komposisi Karbon dan dampaknya terhadap Tll;
f. integritas Ziflyang memuat paling sedikit:
1. batas tertinggi tekanan injeksi di lubang sumur yang tidak melampaui batas tekanan rekah formasi (ftacfure gradient/ minimum insittt sfress) berdasarkan fault regime; darr
2. studi geomekanika dan geokimia batuan.
g. Integritas Sumur pada sumur injeksi, sumur pengawasan, dan/atau sumur tinggal (abandoned uteltl jika ada di sekitarnya yang berpotensi menjadi sumber Kebocoran;
h. laju alir dan tekanan injeksi;
i. jangka.. .
SK No l9175l A
EEPUBLIK INDONESIA
i. jangka waktu injeksi;
j. desain dan rencana pelaksanaan pengebor€rn sumur injeksi;
k. kenaikan tekanan ZTI al<tbat kegiatan injeksi;
1. kebutuhan dan spesifikasi fasilitas permukaan untuk kegiatan operasi injeksi;
m. integritas fasilitas permukaan yang diperlukan;
n. pemodelan dinamis sebaran Karbon selama dan setelah periode tertentu injeksi;
o. estimasi pengurangan Karbon;
p. analisiskeekonomian;
q. penilaian dan mitigasi risiko untuk penyimpanan jangka panjang termasuk dampak lingkungan, sosial, dan keterlibatan publik mengacu pada persetujuan lingkungan;
r. rencana pemanfaatan kapasitas Penyimpanan Karbon; dan
s. rencana Monitoring dan MRV yang memuat tahap persiapan kegiatan sampai dengan setelah penutupan kegiatan CCS, yang disusun sesuai dengan standar yang diacu dan kaidah keteknikan yang baik.
(5) Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Deuelopment and Operationl ZTI harus disertai sertifikasi kapasitas Penyimpanan Karbon.
(6) Sumur injeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf j terdiri atas:
a. sumur baru yang khusus diperuntukkan sebagai sumur injeksi; atau
b. sumur lama yang dikonversikan menjadi sumur injeksi.
(1) Izin Operasi Penyimpanan hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha.
(21 Dalam hal pelaksana lzin Eksplorasi berbentuk konsorsium, maka ketentuan-ketentuan pokok kegiatan usaha CCS dalam lzin Operasi Penyimpanan berlaku mengikat untuk masing-masing anggota konsorsium.
(3) Pemegang lzin Eksplorasi yang telah memperoleh persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Deuelopment and Operationl ZTl, berhak mendapatkan lzin Operasi Penyimpanan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem pefizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online sirryte submr.ssion).
(4) Dalam hal pemegang lzin Eksplorasi yang telah memperoleh persetujuan Rencana Pengembanga.n dan Operasi (Plan for Deuelopment and Operationl 7:fl merupakan Bentuk Usaha Tetap, Bentuk Usaha Tetap tersebut harus membentuk Badan Usaha untuk mendapatkan lzin Operasi Penyimpanan.
(5) Saham...
BLIK INDONESIA -2t -
(5) Saham Badan Usaha yang dibentuk oleh Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seluruhnya dimiliki oleh Bentuk Usaha Tetap pemegang lzin Eksplorasi.
Pasal24
(1) Menteri memberikan Izin Operasi Penyimpanan setelah pemegang lzin Eksplorasi memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
l2l Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. nomor induk berusaha;
b. nama dan akta perusahaan yang akan mengajukan permohonan izin, dengan ketentuan entitas tersebut dimiliki atau dikendalikan secara langsung oleh pemegan g lzrn Eksplorasi ;
c. surat permohonan;
d. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
e. persyaratan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. peta usulan lzin Operasi Penyimpanan yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
b. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi ZTI; dan
c. persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Deuelopment and Operationl ZTI oleh Menteri.
(4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. persetujuan lingkungan; dan
b. dokumen rencana operasi.
(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. bukti penempatan jaminan pelaksanaan operasi Penyimpanan Karbon;
b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
c.surat...
BUK INDONESIA
c surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.