Peraturan Menteri Nomor p-45-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan : 1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di Rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. 3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun Rumah dikembalikan kepada Negara. 4. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. 5. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Rumah Negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah. 6. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi Rumah Negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara. 7. Penetapan status Rumah Negara adalah keputusan yang MENETAPKAN status Golongan Rumah Negara kedalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, atau Rumah Negara Golongan III atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya. 8. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya. 9. Pengalihan status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III atau perubahan status Rumah Negara Golonan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya. 10. Pengalihan hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli. 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 12. Satuan Rumah Susun adalah Rumah Susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 13. Blok Rumah Susun adalah satu kelompok Rumah Susun yang terdiri dari beberapa Satuan Rumah Susun yang secara tegas terpisah dengan kelompok Rumah Susun lainnya secara vertikal. 14. Pegawai Negeri adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 jo UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(1) Pengadaan Rumah Negara diprioritaskan untuk Rumah Negara Golongan I dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan dan untuk efisiensi diupayakan berupa Rumah Susun. (2) Pengadaan Rumah Negara dengan cara tukar menukar atau tukar bangun dilakukan terhadap bangunan dan/atau tanah milik Kementerian Kehutanan. (3) Dalam hal bangunan dan/tanah milik Negara yang akan dipertukarkan berupa Rumah Negara beserta tanahnya, bangunan penggantinya diperuntukkan kembali sesuai dengan status golongan semula dan selebihnya dapat berupa rumah/dan atau bangunan lainnya.

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri wajib melaksanakan pendaftaran Rumah Negara yang ada dalam lingkup wewenangnya kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya melalui : a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi Rumah Negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. (2) Kelengkapan Pendaftaran : a. Surat permohonan pendaftaran; b. Daftar inventaris; c. Kartu legger; d. Gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi; e. Foto kopi keputusan otoritas pembangunan rumah (sumber dana penganggaran pembangunan Rumah)/surat keterangan perolehan dari Kepala Satuan Kerja; f. Foto kopi tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan tentang penguasaan tanah; g. Foto kopi surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan membangun dari Kepala Satuan Kerja. (3) Formulir daftar inventaris, kartu legger dan gambar legger sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 2 Peraturan ini.

(1) Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi Rumah Jabatan. (2) Rumah Negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I. (3) Penetapan status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II yang berupa satuan Rumah Susun dilakukan untuk satu blok Rumah Susun. (4) Penetapan status Rumah Negara untuk satu blok Rumah Susun hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) penetapan status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II.

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan I sebagai berikut : a. Menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Kehutanan sesuai dengan tersedianya Rumah Jabatan; b. Mendapatkan surat ijin penghunian; c. Membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; d. Untuk Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni Rumah Susun yang ditetapkan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

(1) Persyaratan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagai berikut : a. Umur Rumah Negara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara; b. Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan; d. Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; e. Penghuni Rumah memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau isteri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas Rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihan hak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan III dengan ketentuan karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Untuk Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri; h. Hasil kajian Pejabat Eselon I Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III. (2) Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dilakukan berdasarkan usul pengalihan status dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya. (3) Pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dalam hal luas tanah dan bangunan melebihi standar tipe dan klas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri, maka untuk kelebihan luas tanah dan bangunan harus mendapatkan ijin tertulis dari Sekretaris Jenderal.

(1) Pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. (2) Pelaksanaan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 538