Koreksi Pasal 22

Pemberlakuan dan berakhirnya penghunian Rumah Negara sebagai berikut : a. Penghunian Rumah Negara mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sebagaimana tercantum dalam keputusan penunjukan penghunian Rumah Negara dan berakhir pada waktu penghuni yang bersangkutan tidak berhak lagi menempati Rumah Negara; b. Penghuni Rumah Negara Golongan I yang tidak lagi memegang jabatan, harus mengosongkan Rumah Negara yang dihuni selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tidak memegang jabatan tersebut; c. Penghuni Rumah Negara Golongan II yang berhenti karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian Rumah Negara, maka ijin penghuniannya dicabut dan yang bersangkutan wajib mengosongkan Rumah Negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan ijin penghunian; d. Penghuni Rumah Negara Golongan III yang diberhentikan tidak dengan hormat, maka ijin penghuniannya dicabut dan wajib mengosongkan Rumah Negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan ijin penghunian; e. Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara dilakukan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk Rumah Negara Golongan I lingkup Kementerian Kehutanan di Pusat dan Rumah Negara Golongan II; f. Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan I pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan dilakukan oleh Kepala Biro Umum / Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan atas nama Sekretaris Jenderal / Direktur Jenderal / Kepala Badan; g. Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya; h. Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara dilakukan setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan oleh pejabat yang mengeluarkan surat ijin penghunian, sehingga cukup bukti adanya pelanggaran ketentuan persyaratan penghunian Rumah Negara; i. Pengosongan yang tidak dilakukan oleh penghuni, maka pengosongan dilakukan secara paksa dengan bantuan instansi berwenang.