Koreksi Pasal 30
PERMEN Nomor p-45-menhut-ii-2010 Tahun 2010 | Peraturan Menteri Nomor p-45-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
Teks Saat Ini
(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mengusulkan pengalihan Rumah Negara Golongan II lingkup Kementerian Kehutanan untuk dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya.
(2) Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat diusulkan untuk dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III adalah:
a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama;
b. Rumah Negara yang masih dalam sengketa.
(3) Mess/asrama yang sudah tidak berfungsi lagi dapat diubah oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagai Rumah Negara Golongan II yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil.
(4) Rumah Negara Golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III yang berdiri di atas tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status golongannya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III setelah mendapat ijin dari pemilik atas tanah.
(5) Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni.
(6) Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dengan memperhatikan :
a. Statistik Rumah Negara yang ada;
b. Jumlah Rumah Negara; dan
c. Analisis kebutuhan Rumah Negara.
(7) Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, dalam hal luas tanah dan bangunan melebihi standar tipe dan klas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri, maka untuk kelebihan luas tanah harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal, dengan ketentuan:
a. Kelebihan luas tanah masih merupakan satu kesatuan dengan tanah semula;
b. Kelebihan luas tanah tidak dapat dimanfaatkan / dipergunakan secara efisien;
c. Bukan merupakan prasarana dan sarana lingkungan;
d. Tidak dapat dibangun untuk satu rumah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah setempat.
(8) Dalam hal usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III berupa Rumah Susun maka pengalihan status tersebut untuk satu blok Rumah Susun.
Koreksi Anda