Peraturan Menteri Nomor p-12-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan : 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. 2. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. 3. Pengendalian kebakaran hutan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan. 4. Pencegahan kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. 5. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan. 6. Penanganan pasca kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar. 7. Evakuasi dan penyelamatan adalah upaya membawa dan menyelamatkan korban jiwa dan harta benda akibat adanya kejadian kebakaran hutan dan bencana alam lainnya. 8. Manggala Agni adalah regu pengendali kebakakaran hutan yang personilnya berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat yang telah diberikan pelatihan pengendalian kebakaran hutan. 9. Titik Panas (hotspot) adalah indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya. 10. Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran Hutan yang selanjutnya disebut SPBK adalah peringkat yang digunakan untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran hutan, di suatu wilayah dengan memperhitungkan keadaan cuaca, bahan bakaran dan kondisi alam lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku api. 11. Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan. 12. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih. 13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negera Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 15. Pemegang izin adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 16. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang selanjutnya disebut Brigdalkarhut adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi, pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan, serta penyelamatan (rescue) yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana. 17. Patroli adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Manggala Agni dan semua pihak dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. 18. Mobilisasi adalah pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. 19. Tim Operasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait dalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan melalui udara. 20. Tata Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur tata hubungan kerja, tugas, pokok dan fungsi antara Unit Kerja dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan. 21. Unit Kerja adalah instansi yang mempunyai hubungan keterkaitan baik vertikal maupun horizontal dalam mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan. 22. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan. 23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Maksud disusunnya peraturan ini untuk memberikan pedoman dan arahan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi : a. Pencegahan; b. Pemadaman; dan c. Penanganan pasca.

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, Menteri membentuk organisasi Brigdalkarhut yang diberi nama Manggala Agni. (2) Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lapangan dibagi berdasarkan wilayah kerja yang disebut Daerah Operasi (Daops). (3) Pembentukan organisasi Brigdalkarhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang yang meliputi : a. Tingkat pusat; b. Tingkat provinsi; c. Tingkat kabupaten/kota; dan d. Tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan. (4) Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan, pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip : a. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; b. memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; c. melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat; d. merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumber daya; dan e. mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan.

(1) Kepala Unit Pengelolaan Hutan, Pemegang izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak, dan masyarakat wajib melaporkan kejadian kebakaran hutan di wilayah kerjanya. (2) Laporan terjadinya kebakaran hutan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesegera mungkin dengan menggunakan peralatan yang tersedia. (3) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Biaya untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan. (2) Depertemen Kehutanan wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan oleh Brigdalkarhut Manggala Agni. (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayah administrasinya rawan kebakaran hutan wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, pihak terkait dan masyarakat di wilayahnya. (4) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan/Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi, Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dan Pemegang izin Pengguna Hutan lainnya wajib mengalokasikan dana untuk pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.

Penyelamatan (Rescue) (1) Brigdalkarhut membantu tugas kemanusiaan melalui operasi penyelamatan dan kegiatan sosial. (2) Penyelamatan dan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelamatan jiwa, harta benda, dan satwa pada kejadian kebakaran hutan dan bencana alam lainnya. (3) Pengerahan dan mobilisasi Brigdalkarhut pada tugas operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas instruksi Direktur Jenderal.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 260/Kpts-II/95 tentang Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H. M.S. KABAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA