Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2010 tentang POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Kementerian Pertahanan. 3. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri. 4. Karier adalah perjalanan atau pengalaman jabatan seseorang PNS Kementerian Pertahanan sejak mulai diangkat, dibina secara terus menerus sampai dengan batas usia pensiun. 5. Pola karier adalah pola pembinaan PNS Kementerian Pertahanan yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS Kementerian Pertahanan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. 6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 7. Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, Keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. 8. Standar Kompetensi jabatan struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural. 9. Jenjang karier adalah kenaikan pangkat, golongan dan jabatan yang dapat dilalui seseorang PNS Kementerian Pertahanan mulai pengangkatan pertama sampai dengan pensiun. 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS Kementerian Pertahanan dalam memimpin suatu satuan organisasi negara. 11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 12. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS Kementerian Pertahanan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 13. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS Kementerian Pertahanan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. 14. Baperjakat adalah suatu badan/susunan kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka membantu pimpinan untuk menyelenggarakan pembinaan karier pegawai khususnya bidang jabatan dan kepangkatan pegawai. 15. Sidang Baperjakat adalah pertemuan anggota Baperjakat untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier bagi pegawai. 16. Prinsip-prinsip dalam Pola Karir PNS Kementerian Pertahanan adalah : Profesionalisme, Terbuka, Objektivitas, dan berkeadilan. 17. Profesionalisme adalah pembinaan karir didasarkan pada kompetensi dan prestasi kerja dalam jabatan yang serumpun. 18. Terbuka adalah pembinaan karir dimungkinkan perpindahan secara instansional maupun lintas instansi. 19. Objektivitas dan berkeadilan adalah pembinaan karir PNS Kementerian Pertahanan harus menjamin kesesuaian dengan alur karir yang telah ditetapkan dan memberikan kesempatan yang sama kepada PNS Kementerian Pertahanan yang memiliki kompetensi yang sama. 20. Rotasi adalah perpindahan tempat kerja dengan lingkup tugas pekerjaan yang berbeda. 21. Mutasi adalah perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan lain yang terdiri dari mutasi horizontal, vertikal/promosi/demosi, dan diagonal. 22. Promosi adalah perubahan pekerjaan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi jabatannya dalam organisasi yang memberikan tugas serta tanggung jawab yang lebih besar. 23. Demosi adalah perpindahan pekerjaan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas lebih kecil dari pekerjaan semula. 24. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS Kementerian Pertahanan yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 25. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai. 26. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural. 27. Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. 28. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pola Karier PNS Kementerian Pertahanan dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian dan keseragaman dalam pembinaan karier PNS Kementerian Pertahanan pada Pola Karier Jabatan Struktural, Pola Karier Jabatan Fungsional Tertentu, Pola Karier Jabatan Fungsional Umum, Pedoman Penilaian Calon Yang diusulkan untuk di angkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional dan Pola Mutasi dan Rotasi Jabatan PNS Kementerian Pertahanan serta Perpindahan Jabatan atau Wilayah Kerja.

Tujuan Pola Karier PNS Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan transparan serta memberikan kesempatan yang sama kepada PNS untuk meniti karier secara optimal sesuai dengan bidang jabatan dan kompetensinya.

(1) Jabatan Struktural PNS Kementerian Pertahanan ditetapkan berdasarkan Eselon Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia dan Ib yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini. (2) Jabatan Struktural PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan ditetapkan berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan Kepangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini. (3) Jabatan Struktural PNS Kementerian Pertahanan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan ditetapkan berdasarkan Kesetaraan Golongan Jabatan, Eselon Jabatan dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib Peraturan Menteri Pertahanan ini. (4) Ketentuan tentang Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan TNI yang dapat diduduki oleh PNS Kementerian Pertahanan di atur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan TNI. (5) Pola Karier Jabatan Struktural PNS Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

(1) Jabatan fungsional umum ditetapkan untuk PNS yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional tertentu. (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melaksanakan pekerjaan teknis dalam menunjang tugas organisasi serta tidak mempunyai jenjang jabatan. (3) Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Umum dilaksanakan secara reguler dengan dasar menggunakan ijazah. (4) PNS Kementerian Pertahanan yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dapat dimutasikan ke Jabatan Struktural atau Fungsional Tertentu dengan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(1) Pedoman penilaian calon yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan struktural atau Jabatan Fungsional dilakukan melalui penilaian berdasarkan nilai skor matrik terhadap unsur-unsur penilaian sebagai berikut : a. Kepangkatan/Golongan; b. Lama dalam Kepangkatan/Golongan; c. Pendidikan Formal; d. Pengalaman Dalam Jabatan; e. Pengalaman Penempatan; f. Diklat Kepemimpinan/Diklat Struktural; g. Diklat Fungsional; h. Diklat Teknis; i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); j. Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil; k. Penghargaan tanda jasa dan tanda kehormatan; dan l. Penghargaan lainnya. (2) Selain dari unsur penilaian tersebut di atas oleh pejabat yang berwenang juga dilakukan penilaian terhadap kemampuan manajemen yang meliputi integritas, kompetensi, dan komitmen. (3) Pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

(1) Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan kemampuan pegawai dan kebutuhan organisasi. (2) Pola Mutasi Jabatan karier bagi PNS Kementerian Pertahanan harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pemindahan Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional. (3) Selain harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pola mutasi Jabatan Karier agar memperhatikan : a. standar kompetensi jabatan; b. prestasi kerja; c. jangka waktu menduduki jabatan; dan d. hukuman disiplin PNS; (4) Sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, setiap PNS Kementerian Pertahanan dapat dipertimbangkan untuk mutasi horizontal, diagonal, atau vertikal/promosi. (5) Perpindahan jabatan secara horisontal yaitu perpindahan jabatan pada tingkat eselon dan pangkat jabatan yang sama. (6) Perpindahan jabatan secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan/promosi. (7) Perpindahan jabatan secara diagonal yaitu perpindahan jabatan dari jabatan struktural ke fungsional dan sebaliknya. (8) Mutasi diagonal dari Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional umum menjadi Pejabat Fungsional tertentu dan sebaliknya diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR ket: Lampiran Peraturan ini dapat dilihat di www.djpp.depkumham.go.id atau www.dephan.go.id