Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 2. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. 3. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 5. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 9. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal. 10. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. 11. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi. 12. Instansi Lingkungan Hidup Pusat adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pusat. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman mengenai: a. penyelenggaraan KPA; b. penatalaksanaan penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan; c. penatalaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan; d. penatalaksanaan SPPL; e. pendanaan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan.

(1) Dokumen Amdal dinilai oleh KPA yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. KPA pusat yang dibentuk oleh Menteri; b. KPA provinsi yang dibentuk oleh gubernur; atau c. KPA kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati/walikota. (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan persyaratan dan tata cara lisensi yang diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dokumen Amdal dinilai oleh KPA: a. sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; dan b. yang memiliki lisensi sebagaimana dimaksud dalam

Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa diperiksa oleh: a. Menteri, untuk usaha dan/atau yang berlokasi: 1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; 2. di wilayah Negara Republik INDONESIA yang sedang dalam sengketa dengan negara lain; 3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan negara lain; b. gubernur, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi: 1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau c. bupati/walikota, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

(1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa. (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi. (3) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi lingkungan hidup: a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL. (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

Proses penilaian dokumen Amdal dan pemeriksan UKL-UPL yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebelumnya sampai diterbitkannya: a. Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungannya; atau b. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungannya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Amdal; b. tentang Pedoman Penilaian Dokumen Amdal; dan c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.