Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2009 tentang KETENTUAN BAGI TARUNA AKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA PENERIMA BEASISWA DEPARTEMEN PERTAHANAN UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN NATIONAL DEFENSE ACADEMY DI JEPANG

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri Pertahanan. 2. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional INDONESIA. 3. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 4. Taruna Akademi TNI adalah Taruna yang terdiri dari atas Taruna Akademi Militer (Taruna), Taruna Akademi Angkatan Laut (Kadet) dan Taruna Akademi Angkatan Udara (Karbol) yang menempuh pendidikan mulai dari pembukaan pendidikan dasar keprajuritan sampai dengan pembentukan sebagai Perwira TNI. 5. NDA adalah National Defense Academy di Jepang. 6. Lulusan Pendidikan NDA adalah penerima beasiswa Departemen Pertahanan yang telah menyelesaikan pendidikan NDA.

(1) Penerima beasiswa Dephan adalah calon penerima beasiswa Dephan yang bersumber dari Taruna Akademi TNI Tingkat I yang dinyatakan lulus dan terpilih setelah mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Dephan. (2) Calon penerima beasiswa Dephan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dasar keprajuritan dengan usia setinggi-tingginya 19 tahun.

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan ( Ditjen Kuathan ) Dephan menyelenggarakan seleksi bagi calon penerima beasiswa Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini bagi penerima beasiswa yang sedang menjalani pendidikan NDA dan kemudian dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku termasuk lulusan sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur dengan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pejabat di lingkungan Departemen Pertahanan dalam hal ini Ditjen Kuathan, Markas Besar TNI, dan Markas Besar Angkatan menurut bidang tugas masing- masing. Pasal 13 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2009 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR