Koreksi Pasal 19

(1) KPA Kabupaten/kota yang tidak memiliki lisensi, penilaian dokumen Amdal yang menjadi kewenangannya dilakukan oleh KPA provinsi. (2) Penilaian dokumen Amdal oleh KPA provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. (3) KPA provinsi dalam penyelenggaraan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan wakil dari instansi lingkungan hidup dan instansi lain yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dokumen Amdalnya dari pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. (4) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menerbitkan: a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; atau b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.