Koreksi Pasal 28
PERMEN Nomor 8 Tahun 2013 | Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Teks Saat Ini
(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
1. nama usaha dan/atau kegiatan;
2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
4. alamat kantor; dan
5. lokasi kegiatan;
c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain:
1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f. hal-hal lain, antara lain:
1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UNDANG-UNDANG 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UNDANG-UNDANG 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
(2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
(3) Tata cara pengumuman Izin Lingkungan diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Koreksi Anda