Koreksi Pasal 18

(1) KPA provinsi yang tidak memiliki lisensi, penilaian dokumen Amdal yang menjadi kewenangannya dilakukan oleh KPA pusat. (2) Penilaian dokumen Amdal oleh KPA pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di wilayah provinsi yang bersangkutan. (3) KPA pusat dalam penyelenggaraan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan wakil dari instansi lingkungan hidup dan instansi lain yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dokumen Amdalnya dari pemerintah provinsi yang bersangkutan. (4) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; atau b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.