Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UNDANG-UNDANG tentang Narkotika. 2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 3. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika. 4. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin/fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potassium permanganat. 5. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi ke dalam daerah pabean INDONESIA. 6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi dari daerah pabean INDONESIA. 7. Surat Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat persetujuan untuk mengimpor narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi. 8. Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah surat persetujuan untuk mengekspor narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi. 9. Importir Produsen Psikotropika yang selanjutnya disebut IP Psikotropika adalah industri farmasi yang menggunakan psikotropika sebagai bahan baku proses produksi yang mendapat izin untuk mengimpor sendiri psikotropika. 10. Importir Produsen Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut IP Prekursor Farmasi adalah industri farmasi yang menggunakan prekursor farmasi sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi yang mendapat izin untuk mengimpor sendiri prekursor farmasi. 11. Importir Terdaftar Psikotropika yang selanjutnya disebut IT Psikotropika adalah pedagang besar farmasi yang mendapat izin untuk mengimpor psikotropika guna didistribusikan kepada industri farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan sebagai pengguna akhir psikotropika. 12. Importir Terdaftar Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut IT Prekursor Farmasi adalah pedagang besar farmasi yang mendapat izin untuk mengimpor prekursor farmasi guna didistribusikan kepada industri farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan sebagai pengguna akhir prekursor farmasi. 13. Eksportir Produsen Psikotropika yang selanjutnya disebut EP Psikotropika adalah industri farmasi yang mendapat izin sebagai eksportir psikotropika. 14. Eksportir Produsen Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut EP Prekursor Farmasi adalah industri farmasi yang mendapat izin sebagai eksportir prekursor farmasi. 15. Eksportir Terdaftar Psikotropika yang selanjutnya disebut ET Psikotropika adalah pedagang besar farmasi yang mendapat izin sebagai eksportir psikotropika. 16. Eksportir Terdaftar Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut ET Prekursor Farmasi adalah pedagang besar farmasi yang mendapat izin sebagai eksportir prekursor farmasi. 17. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. 18. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Lembaga Ilmu Pengetahuan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat menggunakan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Impor Narkotika hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan PBF milik negara yang telah memiliki izin khusus sebagai importir dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan pemberian izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal perusahaan PBF milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan Impor Narkotika, Direktur Jenderal dapat memberikan izin khusus kepada perusahaan PBF milik negara lainnya.

(1) Ekspor Narkotika hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan PBF milik negara yang telah memiliki izin khusus sebagai eksportir dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan pemberian izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal perusahaan PBF milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan Ekspor Narkotika, Direktur Jenderal dapat memberikan izin khusus kepada perusahaan PBF milik negara lainnya.

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pendukung yang disampaikan sesuai ketentuan Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 27

(1) Terhadap permohonan izin sebagai importir/eksportir Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi atau perpanjangannya dan permohonan SPI/SPE Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi atau perpanjangannya, serta permohonan Analisa Hasil Pengawasan, dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali oleh pemohon.

Perusahaan PBF milik negara yang melaksanakan Impor dan/atau Ekspor Narkotika, atau Industri Farmasi, PBF, Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melaksanakan impor dan/atau ekspor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi wajib melakukan pencatatan dan menyimpan catatan mengenai pemasukan dan pengeluaran Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi yang berada dalam penguasaannya.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Menteri dan Kepala Badan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi adminstratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; atau c. pencabutan izin sebagai importir atau eksportir Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) Pencabutan izin sebagai Importir atau Eksportir Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Permohonan izin sebagai importir/eksportir Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi, atau permohonan SPI/SPE Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses berdasarkan peraturan atau ketentuan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Izin importir/eksportir atau SPI/SPE yang dikeluarkan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997 tentang Ekspor dan Impor Psikotropika; dan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor Farmasi, sepanjang yang menyangkut Impor dan Ekspor Prekursor Farmasi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.