Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan : 1. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin. 2. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak yang diperoleh dari pengelolaan minyak bumi (petroleum) seperti Avgas (Aviation Gasoline), Avtur (Aviation Turbine Fuel), Premium, Pertamax, Minyak tanah, Solar/HSD (High Speed Diesel/Gas oil), Minyak Diesel/MDF (Marine Diesel Fuel), minyak bakar/MFO (Marine Fuel Oil) dan water methanol (Methanol Mixture). 3. Pelumas adalah bahan yang ditempatkan diantara dua permukaan logam yang saling bergesekan. 4. Golongan Peralatan Pengguna BMP adalah Alut/Alpal TNI pengguna BMP terdiri atas kendaraan, mesin stationer, senjata peralatan lain, kapal laut dan pesawat udara. 5. Alut/Alpal TNI adalah seluruh alat utama dan alat peralatan (Sistem Senjata, Radar, Kapal, Pesud, Ranmor, Mesin Stationer dan peralatan lain) sesuai ketentuan matra Angkatan masing-masing yang digunakan TNI dalam pelaksanaan tugas. 6. Norma BMP adalah kebutuhan BMP yang ideal bagi Alut/Alpal TNI berdasarkan buku petunjuk teknis tiap-tiap Alut/Alpal TNI. 7. Norma Bekal BMP adalah jumlah Norma BMP x Hari Bekal. 8. Norma Bekal BMP Rutin adalah jumlah BMP yang diperlukan untuk mendukung Alut/Alpal TNI yang digunakan dalam rangka pembinaan kekuatan dan sudah terprogram dalam satu Tahun berjalan. 9. Norma Bekal Kontijensi adalah jumlah BMP yang digunakan untuk mendukung Alut/Alpal TNI yang melaksanakan kegiatan operasi militer yang tidak terprogram dalam Tahun Anggaran berjalan. 10. Hari Bekal adalah satuan waktu yang digunakan untuk Alut/Alpal dalam kurun waktu tertentu (hari kerja, etmal, jam terbang, hari operasi). 11. Jam terbang pembekalan BMP adalah waktu yang digunakan pesawat udara untuk melaksanakan penerbangan dan dihitung mulai dari Engine Start sampai dengan Engine Stop. 12. Etmal adalah jumlah satuan penggunaan BMP untuk Kapal laut dalam satuan waktu selama 24 jam. 13. Jam layar pembekalan BMP adalah waktu yang digunakan Kapal laut untuk melaksanakan pelayaran dan dihitung mulai dari Engine Start sampai dengan Engine Stop. 14. Jam Putar Mesin adalah waktu yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin/alat dimulai dari Engine Start sampai dengan Engine Stop. 15. Pengusahaan adalah salah satu fungsi organik yang mempunyai peranan untuk mendapat materiil/fasilitas dan jasa yang diperlukan berdasarkan hasil penentuan kebutuhan. 16. Penghapusan BMP ialah kegiatan dan usaha pembebasan BMP dari daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisanya berdasarkan peraturan yang berlaku. 17. Delivery Order (DO)/PNBP-109 adalah dokumen yang diterbitkan oleh fungsi penjualan/instalasi/Depot/DPPU/Terminal Transit yang digunakan sebagai dasar pengambilan produk BBM dan non BBM dan terdiri atas dokumen yang berfungsi sebagai invoice (lembar 1); faktur pajak (lembar 2); dokumen pembukuan (lembar 3); surat angkutan (lembar 4); dan file lokasi (lembar 5); yang harus ditandatangani oleh Satkai-III. 18. PB221 adalah faktur bon dengan kertas kode 221 yang berisi rekapitulasi penyerahan BBM, BBMK atau pelumas kepada Dephan dan TNI per 10 harian per SP3M dan ditandatangani oleh Pertamina. 19. Satuan Pemakai BMP tingkat I (Satkai-I) adalah eselon tertinggi pada Angkatan atau Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP (SA) dan atau instansi penerbit Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M). 20. Satuan Pemakai BMP tingkat II (Satkai-II) adalah Komando Utama atau Balakpus atau kesatuan yang ditetapkan oleh pimpinan Satkai-I pada Dephan/TNI yang ditetapkan sebagai penerima SP2M dan atau penerbit Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (SP3M). 21. Satuan Pemakai BMP tingkat III (Satkai-III) adalah Kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai-I sebagai penerima SP3M dan melaksanakan pengambilan BMP ke Unit/Instalasi Pertamina untuk mendukung pelayanan BMP kepada Satuan pemakai BMP. 22. Unit Pemasaran (Upms) adalah Unit Organisasi yang berada di bawah Direktorat Pemasaran dan Niaga yang bertugas memasarkan dan mendistribusikan Produk Pertamina kepada Customer (Dephan dan TNI), dalam memasarkan dan mendistribusikan, Upms membawahi Instalasi/ Depot/DPPU/Terminal Transit. 23. Surat Permintaan Pembayaran Regularisasi (SPPG) adalah dokumen yang diterbitkan oleh unit organisasi yang diajukan kepada Dirminlakgar Ditjen Renhan Dephan sebagai dasar penerbitan SPP. 24. Pembayaran secara Regularisasi adalah pembayaran terhadap pembelian barang dan jasa yang dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran oleh Dirjen Renhan Dephan setelah dilakukan pencocokan dan penelitian. 25. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang mengancam berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat secara formal serta terancamnya ketertiban hukum, baik disebagian ataupun diseluruh wilayah negara.

(1) Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pedoman tentang tata cara pengelolaan BMP bagi para pengelola BMP di lingkungan Dephan dan TNI. (2) Tujuan Peraturan Menteri Pertahanan ini sebagai pedoman kerja guna tertib administrasi, meliputi penjabatan fungsi dan kegiatan dukungan logistik BMP di lingkungan Dephan dan TNI. (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri Pertahanan ini meliputi ketentuan dan prosedur pengelolaan BMP di lingkungan Dephan dan TNI.

Prinsip dasar pengelolaan BMP diatur sebagai berikut : a. tepat jenis, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai peruntukkannya; b. tepat mutu, yaitu dukungan BMP sesuai Certificate Of Original (COO) atau setara; c. tepat jumlah, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai jumlah dukungan; d. tepat waktu, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP tepat pada waktunya; e. tepat tempat, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai alamat; dan f. tepat guna, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan BMP sesuai spesifikasi teknis alat peralatan yang dioperasikan.

(1) Kepala Kegiatan (Kagiat) pengelolaan BMP di lingkungan Dephan dan TNI adalah Menteri Pertahanan. (2) Pengendali Kegiatan (Dalgiat) pengelolaan BMP di lingkungan Dephan dan TNI adalah Dirjen Renhan Dephan selaku pembina fungsi anggaran. (3) Pengawas Kegiatan (Wasgiat) pengelolaan BMP di lingkungan Dephan dan TNI adalah Dirjen Kuathan Dephan selaku pembina fungsi teknis. (4) Pelaksana Kegiatan (Lakgiat) pengelolaan BMP adalah Ka UO yang dikoordinir oleh Panglima TNI dhi. Aslog Panglima TNI sebagai berikut : a. Sekjen Dephan selaku Kalakgiat di lingkungan UO Dephan; b. Kasum TNI selaku Kalakgiat di lingkungan UO Mabes TNI; dan c. Kas Angkatan selaku Kalakgiat di lingkungan UO masing-masing Angkatan.

Penggunaan BMP digolongkan sebagai berikut : a. kendaraan; b. mesin stasioner; c. alat bantu pendukung alutsista; d. kapal laut; e. pesawat udara; dan f. peralatan lain.

Rencana kebutuhan (Renbut) BMP terdiri atas kebutuhan rutin dan tambahan (intensitas kegiatan) yang meliputi aspek materiil, fasilitas, dan jasa.

Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. pengendalian dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan; dan b. pengawasan dilaksanakan melalui jalur pengawasan struktural maupun fungsional.

(1) Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan BMP di lingkungan Dephan dan TNI yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan ini. (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA