PP

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PP Nomor 16 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian / kmb aga dan / atau Penerima Penenrsan Surat Berharga Syariah Negara, yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2OO8 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. MENETAPKAN 5. Pemrakarsa. . . 5. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian/Lembaga dan/atau penerima penerusan SBSN yang menyampaikan usulan Proyek. 6. Daftar Prioritas Proyek SBSN yang selanjutnya disingkat DPP SBSN adalah daftar Proyek yang layak dan siap berdasarkan penilaian Menteri Perencanaan untuk diusulkan pembiayaannya melalui SBSN pada tahun anggaran tertentu kepada Menteri. 7. Penerusan SBSN adalah pembiayaan yang bersumber dari penerbitan SBSN yang diberikan oleh Pemerintah kepada penerima Penerusan SBSN, yang diperuntukkan untuk penyelenggaraErn Proyek dan harus dibayar kembali oleh penerima Penerusan SBSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Penerima Penerusan SBSN adalah Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara yang menerima pembiayaan dari Pemerintah yang dananya bersumber dari penerbitan SBSN, untuk penyelenggara€rn Proyek. 9. Perjanjian Penenrsan SBSN adalah kesepakatan tertulis yang dilakukan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan SBSN. 10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 11. Pembiayaan Terintegrasi adalah Proyek yang pembiayaannya menjadi satu kesatuan dengan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12.Kerjasama. . . FRES!DEN REPIIBL|K INDONESIA 12. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 13. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. L4. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai BUMN. 16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 17.Pemerintah... 17. Pemerintah hrsat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana€rn urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 19. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 20. L,embaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 21. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian / Lembaga yang bersangkutan. 22. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 23. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 24. Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yan g menyelen ggarakan uru san pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 25. Menteri. . . P]TESIDEN 25. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENILAIAN KELAYAKAN PROYEK

Pasal 20

Koreksi

Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan mempertimbangkan: a. aspek strategis dan urgensi dari usulan Proyek, keselarasan Proyek dengan prioritas pembangunan nasional pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja Pemerintah; b. tata kelola opini hukum dan kepatuhan, kelayakan teknis, ekonomis, finansial, sosial dan lingkungan, serta kesiapan teknis pelaksanaan Proyek; c. prolil risiko dan mitigasi risiko Proyek; d. batas maksimal penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek yang ditentukan oleh Menteri; dan e. kesesuaian Proyek dengan prinsip syariah. Pasal 2 1 (1) Terhadap Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, profil risiko dan mitigasi risiko Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c minimal memuat: a. risiko kredit; b. risiko likuiditas; c. risiko nilai mata uang; d. risiko hukum; e. risiko strategis; f. risiko reputasi; dan g. risiko syariah. (2) Profil ... REPI.IBLIK INDONESIA l2l Profil risiko dan mitigasi risiko Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan maksud agar Proyek tidak menambah defisit APBN.

Pasal 22

(1) Proyek yang layak dibiayai melalui penerbitan SBSN berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disusun dalam DPP SBSN. (21 Dalam rangka pen5rusunan DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Menteri. (3) DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh Menteri Perencanaan. (4) Menteri Perencanaan menyampaikan DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian usulan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penilaian kelayakan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, profil risiko dan mitigasi risiko Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan penetapan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan. Pasal24 Pemrakarsa Proyek mencantumkan Proyek yang telah ditetapkan dalam DPP SBSN pada dokumen rencana keda Kementerian/Lembaga, renca.na kerja dan €rnggaran Kementerian/kmbaga, rencana kerja Pemerintah Daerah, atau rencana kerja BUMN.

BAB Kedua

Penilaian Kelayakan Proyek

Pasal 20

Koreksi

Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan mempertimbangkan: a. aspek strategis dan urgensi dari usulan Proyek, keselarasan Proyek dengan prioritas pembangunan nasional pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja Pemerintah; b. tata kelola opini hukum dan kepatuhan, kelayakan teknis, ekonomis, finansial, sosial dan lingkungan, serta kesiapan teknis pelaksanaan Proyek; c. prolil risiko dan mitigasi risiko Proyek; d. batas maksimal penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek yang ditentukan oleh Menteri; dan e. kesesuaian Proyek dengan prinsip syariah. Pasal 2 1 (1) Terhadap Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, profil risiko dan mitigasi risiko Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c minimal memuat: a. risiko kredit; b. risiko likuiditas; c. risiko nilai mata uang; d. risiko hukum; e. risiko strategis; f. risiko reputasi; dan g. risiko syariah. (2) Profil ... REPI.IBLIK INDONESIA l2l Profil risiko dan mitigasi risiko Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan maksud agar Proyek tidak menambah defisit APBN.

Pasal 22

(1) Proyek yang layak dibiayai melalui penerbitan SBSN berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disusun dalam DPP SBSN. (21 Dalam rangka pen5rusunan DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Menteri. (3) DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh Menteri Perencanaan. (4) Menteri Perencanaan menyampaikan DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian usulan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penilaian kelayakan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, profil risiko dan mitigasi risiko Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan penetapan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan. Pasal24 Pemrakarsa Proyek mencantumkan Proyek yang telah ditetapkan dalam DPP SBSN pada dokumen rencana keda Kementerian/Lembaga, renca.na kerja dan €rnggaran Kementerian/kmbaga, rencana kerja Pemerintah Daerah, atau rencana kerja BUMN.

BAB IV

PENERUSAN SBSN

Pasal 25

Koreksi

(1) Pemerintah dapat melakukan Penerusan SBSN untuk membiayai Proyek kepada: a. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; atau b. BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c. (21 Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme : a. Pinjaman Daerah; b. Pemberian pinjaman kepada BUMN; dan c. Investasi Pemerintah. (4) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilakukan dengan margin atau dengan tanpa margin. (5) Penerusan SBSN dengan tanpa margin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam hal telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Pasal 26

(1) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan atas: a. Proyek. . . a. Proyek yang sebagian atau selunrh pembiayaannya diusulkan untuk dibiayai melalui SBSN, baik Proyek yang akan dilaksanakan maupun Proyek yang sedang dilaksanakan; dan b. Proyek yang telah dibiayai dari sumber pembiayaan lainnya dan telah selesai dilaksanakan pembangunannya. (21 Penemsan SBSN untuk Proyek yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dalam ha[: a. untuk penambahan ruang lingkup dan/atau pengembangan keluaran dari Proyek yang sedang dilaksanakan; dan b. Proyek tidak dalam status bermasalah dan/atau mangkrak. (3) Penerusan SBSN untuk Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal: a. Proyek telah siap untuk dilakukan pema.nfaatan; b. Proyek tidak dalam status bermasalah; dan c. Proyek hams terlebih dahulu dilakukan audit oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Penerusan SBSN kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a. (2) Penerusan... (21 Penerusan SBSN melalui mekanisme Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jenis pinjaman kegiatan. (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Penenrsan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pinjaman Daerah.

Pasal 28

(1) Penerusan SBSN yang dilaksanakan melalui mekanisme Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diteruskan kembali kepada BUMD. (21 Terhadap Penerusan SBSN kepada Pemerintah Daerah yang diteruskan kembali kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Proyek dan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan SBSN. (3) Penerusan SBSN kepada Pemerintah Daerah yang diteruskan kembali kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan ketentuan: a. pengusulan diajukan oleh Kepala Daerah; dan b. pengusulan dilakukan sebelum ditetapkannya DPP SBSN. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerusan kembali Penerusan SBSN dari Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (f) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri Perencanaan. SK No 0e3454 A Bagian REPIJELIK IHDONESIA

Pasal 29

(1) Penerusan SBSN kepada BUMN dilakukan melalui mekanisme: a. pemberian pinjaman; dan/atau b. Investasi Pemerintah. l2l Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a dilakukan secara langsung oleh Pemerintah kepada BUMN. (3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal dukungan pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b. (4) Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan untuk investasi langsung sebagai berikut: a. pemberian pinjaman; b. kerja sama investasi; dan/atau c. bentuk investasi langsung lainnya. (5) Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk oleh Menteri sebagai operator Investasi Pemerintah. (6) Investasi Pemerintah melalui BUMN yang merupakan operator Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal dukungan atau partisipasi BUMN dimaksud dalam pelaksanaan KPBU dan/atau Pembiayaan Terintegrasi dan/atau pelaksanaan dari kebijakan strategis Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf c. (7) Investasi... REPTJEUK INDONESII\ -2t- (71 Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi Pemerintah.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah atau BUMN menyampaikan usulan pembiayaan Proyek yang bersumber dari Penerusan SBSN kepada Menteri. l2l Penyampaian usulan pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Usulan pembiayaan Proyek Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang diajukan oleh: a. Pemerintah Daerah, harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a; dan b. Direksi BUMN, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN atau Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.

Pasal 32

(1) Menteri melakukan penilaian kelayakan atas usulan Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan: a.kemampuan... kemampuan memb ayar kembali; persyaratan dan risiko Penerusan SBSN; dan kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Terhadap penilaian kelayakan atas usulan Penerusan SBSN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, Menteri berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33

(1) Berdasarkan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri MENETAPKAN persetujuan Penerusan SBSN. (21 Persetujuan Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. jumlah; b. peruntukan; dan c. ketentuan dan persyaratan. (3) Persetujuan Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian kelayakan Proyek dan penerbitan DPP SBSN; b. Pemrakarsa Proyek sebagai dasar pengusulan Proyek kepada Menteri Perencanaan, penylapan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan/ atau penyusunan rencana kerja; c. Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan terkait urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah dalam hal Penerusan SBSN kepada Pemerintah Daerah; a, b, c. SK No 170756A. d. unit. .

Pasal 34

(1) Penerursan SBSN dituangkan dalam Perjanjian Penerusan SBSN. (21 Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari: a. perjanjian Pinjaman Daerah; b. perjanjian pemberian pinjaman; atau c. perjanjianlnvestasiPemerintah. (3) Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikuti prinsip syariah dan minimal memuat: a. jumlah; b. peruntukan; dan c. ketentuan dan persyaratan.

Pasal 35

(1) Penerima Penerusan SBSN wajib melakukan pembayaran kewajiban berupa pokok, margin, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan SBSN. (2) Pembayaran... (21 Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Penerima Penerusan SBSN kepada Pemerintah melalui rekening kas umum negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 36

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai Penerima Penemsan SBSN tidak memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri mengenakan sanksi berupa pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Dalam hal BUMN sebagai Penerima Penerusan SBSN tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri mengenakan sanksi berupa denda, sanksi administratif, dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedanjian Penerusan SBSN. (3) Tata cara pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dalam rangka penyelesaian tunggakan yang bersumber dari Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Menteri/Pimpinan lrmbaga, Kepala Daerah, dan/atau direksi BUMN untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan dan persyaratan sesuai Perjanjian Penerusan SBSN.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. kriteria Proyek yang dapat dibiayai melalui Penertrsan SBSN; b.tata... PRESIOEN b. tata cara penilaian kelayakan terhadap usulan pembiayaan Proyek melalui Penerusan SBSN; c. Perjanjian Penerusan SBSN; dan d. tata cara pembayaran kembali Penemsan SBSN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Keempat

Pengusulan, Penilaian Kelayakan, dan Persetujuan Penerusan SBSN

Pasal 30

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah atau BUMN menyampaikan usulan pembiayaan Proyek yang bersumber dari Penerusan SBSN kepada Menteri. l2l Penyampaian usulan pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Koreksi

Usulan pembiayaan Proyek Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang diajukan oleh: a. Pemerintah Daerah, harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a; dan b. Direksi BUMN, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN atau Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.

Pasal 32

(1) Menteri melakukan penilaian kelayakan atas usulan Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan: a.kemampuan... kemampuan memb ayar kembali; persyaratan dan risiko Penerusan SBSN; dan kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Terhadap penilaian kelayakan atas usulan Penerusan SBSN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, Menteri berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33

(1) Berdasarkan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri MENETAPKAN persetujuan Penerusan SBSN. (21 Persetujuan Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. jumlah; b. peruntukan; dan c. ketentuan dan persyaratan. (3) Persetujuan Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian kelayakan Proyek dan penerbitan DPP SBSN; b. Pemrakarsa Proyek sebagai dasar pengusulan Proyek kepada Menteri Perencanaan, penylapan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan/ atau penyusunan rencana kerja; c. Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan terkait urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah dalam hal Penerusan SBSN kepada Pemerintah Daerah; a, b, c. SK No 170756A. d. unit. .

BAB Kelima

Perjanjian Penemsan SBSN dan Kewajiban Pembayaran Kembali d. unit kerja di Kementerian Keuangan yang melakukan pengelolaan pembiayaan Proyek SBSN

Pasal 34

Koreksi

(1) Penerursan SBSN dituangkan dalam Perjanjian Penerusan SBSN. (21 Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari: a. perjanjian Pinjaman Daerah; b. perjanjian pemberian pinjaman; atau c. perjanjianlnvestasiPemerintah. (3) Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikuti prinsip syariah dan minimal memuat: a. jumlah; b. peruntukan; dan c. ketentuan dan persyaratan.

Pasal 35

Koreksi

(1) Penerima Penerusan SBSN wajib melakukan pembayaran kewajiban berupa pokok, margin, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan SBSN. (2) Pembayaran... (21 Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Penerima Penerusan SBSN kepada Pemerintah melalui rekening kas umum negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 36

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai Penerima Penemsan SBSN tidak memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri mengenakan sanksi berupa pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Dalam hal BUMN sebagai Penerima Penerusan SBSN tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri mengenakan sanksi berupa denda, sanksi administratif, dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedanjian Penerusan SBSN. (3) Tata cara pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dalam rangka penyelesaian tunggakan yang bersumber dari Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Menteri/Pimpinan lrmbaga, Kepala Daerah, dan/atau direksi BUMN untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan dan persyaratan sesuai Perjanjian Penerusan SBSN.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. kriteria Proyek yang dapat dibiayai melalui Penertrsan SBSN; b.tata... PRESIOEN b. tata cara penilaian kelayakan terhadap usulan pembiayaan Proyek melalui Penerusan SBSN; c. Perjanjian Penerusan SBSN; dan d. tata cara pembayaran kembali Penemsan SBSN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 39

Koreksi

(1) Menteri mengalokasikan anggaran Proyek dalam rancangan APBN atau rancang€rn APBN perubahan berdasarkan DPP SBSN yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan. (21 Pengalokasian anggaran Proyek dalam rancangan APBN atau rancangan APBN perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) atas Proyek yang pendanaannya bersumber dari Penerusan SBSN dilakukan setelah diterbitkannya persetujuan Penerusan SBSN oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian anggaran Proyek dalam rancangan APBN atau rancangan APBN Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

(l) Kementerian/Lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran SBSN sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (21 Menteri rnenJrusun rencana penerbitan SBSN untuk pembiayaan Proyek, termasuk rencana Penerusan SBSN sebagai bagian dari anggaran pembiayaan APBN. Pasal 41 . .. Pasal 4 1 Pengalokasian anggaran Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN secara keseluruhan. Pasal42 (1) Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Pemrakarsa Proyek, setelah alokasi anggaran Proyek ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG APBN, termasuk perubahannya. {21 Alokasi anggaran Proyek yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen anggaran.

Pasal 43

Mekanisme penganggaran bagi Proyek yang telah mendapat alokasi anggaran dalam UNDANG-UNDANG APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Pasal 44

(l) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan anggara.n untuk Proyek yang telah mendapat alokasi anggaran dalam UNDANG-UNDANG APBN atau UNDANG-UNDANG APBN perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan berdasarkan nilai nominal hasil penerbitan SBSN. (21 Nilai nominal hasil penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya mempakan penerimaan pembiayaan dan diperhitungkan sebagai bagian dari tambahan utang Pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Pembayaran dalam rangka dilakukan sesuai dengan perundang-undangan. pelaksanaan Proyek ketentuan peraturan (2) Penyediaan... (21 Penyediaan dana untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pembiayaan pendahuluan; atau b. rekening khusus SBSN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

(1) Pengalokasian anggaran Froyek dalam UNDANG-UNDANG APBN atau UNDANG-UNDANG APBN pembahan dalam hal untuk Proyek baru yang merupakan belanja Kementeri an I l,embaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a di tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan melalui: a. pemanfaatan sisa dana SBSN dan/atau sisa kontraktual SBSN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan, tanpa menambah total alokasi SBSN pada tahun anggaran berjalan; b. pelaksanaan sebagian alokasi belanja SBSN pada Kementerian/[,embaga bersangkutan di tahun anggaran bedalan ke tahun anggaran berikutnya, tanpa menambah total alokasi SBSN pada tahun anggaran berjalan; dan/ atau c. pelaksanaan sebagian alokasi belanja rupiah murni pada Kementerian/ Lembaga bersangkutan di tahun €rnggaran berjalan ke tahun anggaran berikutnya, untuk menambah alokasi SBSN pada Kementerian/ Lembaga bersangkutan pada tahun anggaran berjalan. (21 Proyek baru yang dapat diusulkan alokasinya pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a.merupakan...

BAB VI

PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN a. merupakan prioritas Proyek sesuai arahan PRESIDEN atau hasil keputusan sidang kabinet;

Pasal 47

Koreksi

Pemrakarsa Proyek melakukan penatausahaan Proyek, yang minimal meliputi: a. pengelolaan administrasi penyelenggaraan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1; dan b. pengelolaan risiko termasuk langkah percepatan penyelesaian pelaksanaan Proyek.

Pasal 48

Koreksi

Pasal 48

(1) Pemrakarsa Proyek menyampaikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan Proyek kepada Menteri dan Menteri Perencanaan yang minimal mencakup: a. perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik Proyek; dan b. perkembangan realisasi penyerapan dana. (21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap akhir triwulan, sampai dengan saat berakhirnya pelaksanaan Proyek. (3) Pemerintah Daerah sebagai Penerima Penemsan SBSN melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri setiap semester atas posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman, termasuk alokasi pemenuhan kewajiban dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 49

(1) Menteri melakukan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai realisasi penyerapan serta aspek keuangan lain atas pelaksanaan Proyek. (21 Kegiatan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas: a. pengelolaan pelaksanaan pembayaran dana Proyek, termasuk kesesuaian rencana penarikan dana Proyek; b. pengelolaan administrasi penganggaran Proyek, termasuk langkah revisi dan rekomposisi anggaran Proyek; c pengelolaan REPUBL|K INDONESIA c. pengelolaan risiko pelaksanaan anggaran Proyek termasuk langkah optimalisasi, percepatan, pelaksanaan luncuran/ lanjutan, penundaan atau penghentian pembayaran Proyek, serta mitigasi risiko kinerja penyerapan anggaran dan aspek fiskal dalam rangka Penerusan SBSN; dan d. pengelolaan rekening khusus SBSN dan/atau pembiayaan pendahuluan Proyek. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan realisasi penyerapan, serta aspek keuangan lain atas pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

(1) Menteri Perencanaan melakukan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai kinerja pelaksanaan Proyek. l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai tata, cara penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Pasal 51

(1) Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali Penerrrsan SBSN oleh Pemerintah Daerah. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali Penerusan SBSN oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 52

(U Menteri dan Menteri Perencanaan dapat menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Pemrakarsa Proyek mengenai langkah percepatan pelaksanaan Proyek, termasuk penyelesaian dan/atau pembatalan pembiayaan dalam hal: a. penyerapan anggaran rendah; dan/atau b. penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Menteri Dalam Negeri dapat menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Pemrakarsa Proyek mengenai langkah percepatan pelaksanaan Proyek Penerusan SBSN oleh Pemerintah Daerah, termasuk penyelesaian dan/ atau pembatalan pembiayaan dalam hal: a. penyerapan anggaran rendah; dan/atau b. penggunaan anggara.n tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rekomendasi mengenai langkah penyelesaian dan/atau pembatalan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan bersama oleh Menteri dan Menteri Perencanaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB II

Pasal 10

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

BAB 1

Pasal 17

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

BAB 4

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB Kesatu

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

BAB Keempat

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33