Koreksi Pasal 17

(1) Menteri/Pimpinan lembaga menyampaikan usulan Proyek SBSN kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja Pemerintah. (21 Usulan Proyek SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan prioritas pembangunan dan/atau rencana strategis atau rencana jangka menengah Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek. (3) Dalam hal Proyek yang diusulkan akan diserahkan kepada pihak lain, usulan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu: a. mendapatkan arahan kebijakan PRESIDEN dan/atau kebijakan strategis Pemerintah lainnya; dan/atau b. ditetapkan dengan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf